Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan anggaran untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis/MBG senilai Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realiasai tersebut naik signifikan selama Maret dan April.

“Akhir Februari 2025 ketika itu baru Rp0,3 triliun, selama Maret dan April telah berbelanja Rp2 triliun tambahan, sekitar Rp1 triliun per bulan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).

Hingga 29 April 2025 tercatat jumlah penerima MBG mencapai 3,26 juta orang yang terdiri dari anak pra-SD sebanyak 178.679 orang, anak SD/MI sebanyak 1,4 juta orang, murid SMP/Mts sebanyak 935.014 orang, serta siswa SMA/MA/SMK sebanyak 691.857 orang.

Selain itu, sebanyak 16.393 santri di pondok pesantren menerima program MBG. Sementara itu, sebanyak 6.276 siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) merasakan manfaat MBG. Lalu, sebanyak 12.004 balita, 3.771 ibu hamil, 4.645 ibu menyusui turut merasakan manfaatnya.

Bukan hanya itu, mereka yang tergabung dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Seminari juga menjadi target penyaluran MBG, masing-masing sebanyak 1.125 dan 352 penerima manfaat.

Keseluruhan 3,26 juta penerimaan manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut dilayani oleh 1.102 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Ke depannya, anggaran untuk MBG akan terus meningkat seiring dengan percepatan belanja program unggulan Prabowo Subianto.

Adapun, anggaran MBG sebelumnya hanya dialokasikan senilai Rp71 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita.

Usai efisiensi dan alokasi anggaran, pemerintah menambah anggaran MBG menjadi Rp171 triliun dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat.

Sebelumnnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program MBG baru dapat menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Kepala BGN Dadan, beberapa waktu lalu.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

SEMARANG, KOMPAS.com – Untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 8 juta penerima manfaat di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana MBG.

Pembentukan Pokja ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin.

Taj Yasin mengungkapkan bahwa sebanyak 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk untuk mendukung program MBG yang sudah berjalan di Jawa Tengah.

"Angka itu disebut terbanyak kedua secara nasional," ujarnya usai memimpin rapat perdana Pokja Percepatan Pelaksana Program MBG di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Yasin juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menginventarisasi berbagai masalah yang ada terkait pelaksanaan program ini.

“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” tambah dia.

Menurut pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah membutuhkan setidaknya 3.470 dapur MBG untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program makan bergizi gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” imbau Yasin.

Lebih lanjut, Yasin menyebutkan bahwa sejumlah aset telah dipertimbangkan untuk digunakan sebagai dapur MBG.

Ia juga telah mengidentifikasi potensi distribusi bahan pokok untuk dapur MBG di seluruh Jawa Tengah, yang dapat dilakukan melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, BUMDes penghasil hasil pertanian, dan lainnya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dadan meminta Kejaksaan mengawal penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Dadan menyebut hal itu sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan lewat dukungan Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan BGN mengelola anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kami mengelola anggaran yang cukup besar, dengan APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp 171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan seusai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan pendampingan dari Kejagung penting agar penggunaan anggaran oleh BGN berjalan dengan baik. Dia mengatakan pendampingan dibutuhkan sebagai mitigasi risiko.

"Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan," ucapnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya dukungan Kejaksaan dalam mengawal kebijakan BGN. Dia mengatakan BGN merupakan badan baru sehingga perlu dukungan penuh.

"Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujar Jaksa Agung.

Kejagung akan in charge mendampingi BGN dalam legal opinion, legal assistance, serta proses lelang agar program berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Dia menyebut pengawalan itu akan memperkecil risiko masalah anggaran.

"Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan," ujarnya.

Simak jugaVideo: Luhut Minta BGN Audit Program Makan Gratis, Ada Apa?

(ond/haf)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Sigit mengatakan Polri bakal merekrut Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) yang memiliki keahlian di bidang gizi hingga akuntan.

Menurut Sigit, Bakomsus dengan keahlian di dua bidang tersebut akan membantu menyukseskan program MBG. Ada juga Bakomsus yang telah direkrut untuk bidang keahlian peternakan dan perikanan.

"Sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tadi juga rencana ke depan akuntan, di samping yang sudah, yang memiliki keahlian peternakan dan perikanan, ini semua kami harapkan bisa mendukung ekosistem dari program Makan Bergizi Gratis," kata Sigit di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dukungan Polri untuk MBG juga diwujudkan lewat pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dia mengatakan SPPG Polri yang baru diresmikan di Pejaten, Jakarta Selatan, telah memenuhi standar keamanan makanan atau food security yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kemudian tadi kita lihat, bahwa dari sisi standar untuk pemenuhan makan bergizi, tadi sudah dilaporkan oleh SPPG, kami juga memiliki food security untuk memastikan jangan sampai ada potensi yang pada saat kami distribusikan makanan tersebut tidak layak," katanya.

Menurutnya, Polri akan meningkatkan standar pelayanan di SPPG. Hal ini dilakukan agar makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan standar dan program pemerintah.

"Kita tentunya akan terus melakukan perbaikan, sehingga kemudian makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada sesuai dengan apa yang menjadi program dari pemerintah bisa kami laksanakan," ucapnya.

Sigit berharap fasilitas di SPPG Polri Pejaten dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dia mencontohkan pembangunan kebun sayur hidroponik di area SPPG Polri Pejaten yang diharapkan mampu memberikan dampak perekonomian.

"Sehingga ini juga menjadi satu ekosistem yang kami harapkan selain untuk mendukung gizi, kualitas gizi dari anak-anak kita, ini juga menghidupkan ekosistem perekonomian di daerah, dan harapan tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan perkembangan ekonomi," jelasnya.

Simak juga Video: Polri dan NU Kerja Sama Dukung Pelaksanaan Program Makan Gratis

(haf/haf)

Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani memastikan program makan bergizi gratis (MBG) memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena melibatkan pelaku dan tenaga kerja lokal.

"MBG bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif," kata Tutik Kusuma Wardhani dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Tak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, wakil rakyat asal Provinsi Bali itu mengungkapkan MBG juga mengurangi angka malanutrisi dan stunting (tengkes). berdasarkan studi Bank Dunia pada 2024.

Dari studi itu, ia menambahkan pemberian makan bergizi juga meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah.

Ia menilai kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," ucapnya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat Indonesia khususnya warga Bali untuk mendukung program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu.

"Makanan bergizi adalah hak semua orang, dan kita semua berperan dalam mewujudkannya. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif," imbuhnya.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program MBG yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso di sela sosialisasi MBG kepada masyarakat yang dipusatkan di Puri Jero Kuta Denpasar pada Sabtu (1/3) menambahkan MBG bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas SDM.

"Harapannya dengan adanya gizi yang diberikan pada masyarakat dengan program ini akan meningkat gizi berkualitas pada masyarakat," ucap Fatimah.

Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan, namun dengan mekanisme berbeda. Pemberian MBG dimulai kembali pada 6 Maret 2025 seiring kembalinya aktivitas anak ke sekolah.

Pembagian MBG disesuaikan agar anak tetap mendapat asupan gizi yang cukup selama berpuasa. Pada hari biasa atau di luar bulan Ramadan, MBG dibagikan pada jam makan siang di sekolah. Kini, mekanisme tersebut tidak berlaku.

"Program MBG untuk siswa akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan dengan mekanisme yang berbeda," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana melalui unggahan Instagram @kantorstafpresidenri dikutip Jumat, 7 Maret 2025.

Mekanisme MBG pada bulan Ramadan adalah memberikan makanan untuk dibawa pulang. Sehingga, makanan tidak dimakan di sekolah.

"Tetapi mekanismenya berbeda dari hari biasanya, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tutur dia.

Terdapat perbedaan jenis makanan pada MBG edisi Ramadan sebab, makanan dibawa pulang. Menu makanan yang dapat dibawa pulang disesuaikan agar tidak basi saat sampai di rumah.

"Makanan bergizi yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi dan buah," jelas Dadan.

(REN)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah cukup untuk dibiayai dari APBN. Menurutnya, sumbangan dari APBD tak diwajibkan oleh pemerintah.

Dia menyatakan Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menekankan MBG adalah program pemerintah pusat dan sumber modalnya akan berasal dari APBN. Tahun ini sendiri ada Rp 71 triliun anggaran yang disiapkan.

"Nggak diwajibkan, kalau (Pemerintah Daerah) nggak mampu nggak usah. Ini program pusat dan presiden menyatakan biaya Makan Bergizi cukup," tegas Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Namun, Dadan bilang memang beberapa daerah sendiri sudah secara sukarela menyiapkan anggaran untuk sumbangan program Makan Gratis. Namun, anggaran itu akan diarahkan untuk penyiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Untuk penyediaan menu Makan Bergizi Gratis ditegaskan Dadan hanya akan dibiayai menggunakan anggaran APBN yang ada di BGN.

"Iya ada yang menyiapkan. Mereka sudah ada juga yang menyiapkan misalnya Jawa Timur menyiapkan Rp 700 miliar, Bojonegoro Rp 300 miliar, tapi kami arahkan tidak untuk makanan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur dan pembinaan rantai pasok dan juga pendampingan," papar Dadan.

Di awal realisasi Makan Gratis awal Januari lalu, pemerintah mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Bahkan sudah ada total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kala itu Tito mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi anggaran baru akan dimulai usai September 2025. Kemungkinan akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

(kil/kil)

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK IT Ma'arif Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Kegiatan tersebut dilakukan usai Gibran memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.

Gibran dan rombongannya tiba di sekolahan pukul 11.41 WIB dengan menunggang Toyota Innova Zenix.

Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu turun dari mobil berpelat AD 1205 O.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso.

Agenda peninjauan MBG tertutup bagi awak media.

Sebelum tiba di sekolah, Gibran meninjau pelaksanaan Program Kesehatan Gratis di Puskesmas Magelang Selatan. Pukul 12.13 dia meninggalkan sekolahan.

Gibran soroti pelajar yang menyisihkan sayuran

Kepala SMK IT Ma'arif Kota Magelang Eka Veranika Arte mengatakan, Gibran berkeliling di beberapa kelas untuk menyapa para pelajar.

Hari itu, menu MBG bagi 555 dari 745 pelajar SMK IT Ma'arif Kota Magelang berupa nasi ayam, sayur labu, kelengkeng, dan susu.

Sisa pelajar yang tidak menjadi sasaran MBG sedang menjalani praktik kerja lapangan.

Eka menyebutkan, Gibran menyoroti adanya pelajar yang menyisihkan sayuran karena tidak suka.

"Anak kami banyak nggak suka sayuran. Jadi, (pelajar) dipaksa untuk suka sayuran (oleh Gibran)," tuturnya.

Wakil Kepala Kesiswaan cum person in charge (PIC) MBG SMK IT Ma'arif Kota Magelang Mega Ayu Kharisma menyampaikan, kebanyakan pelajar laki-laki mengeluhkan sedikitnya porsi dalam MBG.

Sekolahan sendiri hanya bisa menerima menu dan porsi yang ditentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang.

Sejak menjadi lokus MBG pada 6 Januari 2025, sekolahan tersebut sudah menerima menu nasi dengan lauk ayam, ikan, sapi, dan telur yang dirotasi tiga kali dalam seminggu.

Khusus susu hanya diberikan tiap Selasa dan Jumat.

"Alhamdulillah tidak ada masalah sampai saat ini," ucapnya.

Selain melihat pelaksanaan MBG, Gibran membagi-bagikan alat tulis dan buku kepada para pelajar.

Pelajar kelas X, Wafiq Azizah mendapatkan buku bersampul Gibran yang menggendong seorang bayi dan tempat alat tulis.

"Kami juga tadi foto bersama. Nggak menyangka dikunjungi wakil presiden," tuturnya.

Jakarta -

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Dadan menjelaskan pemangkasan anggaran untuk pengadaan lahan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang Prabowo meminta agar meminjam lahan kepada instansi lain.

"Begini, kan salah satu anggaran yang ada di BGN itu untuk pengadaan lahan. Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan," terang Dadan.

Dadan juga memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menekankan pihaknya bisa meminjam lahan kepada pemerintah daerah, TNI, hingga BUMN.

"Enggak ada (ke program MBG). Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas program bahkan MBG juga tidak kena. Yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN, bisa pinjam pakai," terang Dadan.

(hns/hns)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak kalangan pengusaha menjadi mitra di program makan bergizi gratis. Ajakan ini disampaikan BGN melalui unggahan video di Instagram resmi mereka.

Sejumlah tahapan harus dilalui untuk mendaftar sebagai mitra BGN. Pertama, kunjungi website mitra.bgn.go.id lalu membuat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak yang digunakan.

Kemudian lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerjasama yang diinginkan. Selanjutnya unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.

"Terakhir, klik tombol kirim untuk menyelesaikan pendaftaran Anda. Tim kami akan memproses pengajuan Anda dan Anda akan menerima pemberitahuan melalui email setelah pendaftaran berhasil," jelas BGN di Instagram @badangizinasional.ri, Jumat (7/2/2025).

Setelah surat pemberitahuan diterima maka proses pendaftaran menjadi mitra resmi Badan Gizi Nasional berhasil dilakukan. Perlu dicatat, seluruh proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Setelah menjadi mitra resmi, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung distribusi program makan bergizi. Berikut langkah-langkahnya, login ke akun mitra Anda. Masuk ke menu pengajuan titik," ujarnya.

Kemudian klik tombol buat untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tandai lokasi pada peta, lalu klik simpan dan lanjutkan. Lengkapi data terkait informasi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pastikan semua ketentuan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan. Unggah dokumen yang diminta, seperti izin atau foto lokasi. Terakhir, klik tombol ajukan untuk mengirimkan pengajuan.

"Tim kami akan segera memverifikasi dan menghubungi Anda jika proses telah selesai. Mari bersama wujudkan masyarakat yang lebih sehat dan gizi yang lebih baik untuk semua. Terima kasih telah menjadi bagian dari perubahan besar ini," tutupnya.

(ily/rrd)

Boyolali -

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Boyolali. Qodari mengungkap hasil evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berjalan.

Qodari meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Selain itu, dia juga meninjau ke SMAN 1 Ngemplak.

"Jadi ini dua tempat, dua SPPG masing-masing ini bisa (melayani) 6.000 (porsi). Kalau saya pribadi melihat tempat ini adalah tempat yang ideal untuk menjadi percontohan bagi SPPG di Indonesia," ujar Qodari kepada para wartawan usai meninjau SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Senin (3/2/2025).

Namun demikian, untuk di beberapa daerah kondisinya perlu penyesuaian. Karena SPPG Gagaksipat ini dibangun dari awal atau dari tanah kosong.

"Mungkin nanti Pak Puspo (pengelola SPPG Gagaksipat) bagaimana nanti kalau ada bangunannya kriterianya seperti apa, yang tetap bisa memenuhi syarat," jelasnya.

Qodari mengemukakan, SPPG di Gagaksipat ini sangat ideal sebagai dapur. Misalnya untuk bahan makanan ruangnya berbeda atau dipisahkan. Dapur dan alat-alat masaknya juga didesain sedemikian rupa. Lantainya juga dibangun tanpa adanya nat atau sela pertemuan antar keramik dan tidak ada lekukan yang berpotensi menyimpan bakteri.

"Karena itulah tidak mengherankan kalau nanti produk makanan bergizi gratis dari tempat ini adalah produk berkualitas, dalam pengertian bahan bagus, gizi cukup, kemudian bersih juga," imbuh dia.

Tak hanya harus sesuai standar, makanan yang disalurkan juga harus enak.

"Bahwa makanan itu harus standar dan enak. Ini harus diingat oleh MBG. Bahwa makanan itu juga harus enak, kasihan anak-anak kalau dikasih makanan tidak enak," sambungnya.

Ditanya terkait evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berlalu, Qodari menilai program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, dia bilang terdapat penerima makan gratis yang diam-diam menyampaikan rasa terima kasih untuk Prabowo.

"Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus. Saya juga dapat laporan dari beberapa tempat ketika empreng (Tempat makan) itu dibuka ketika mau dicuci, itu di dalamnya ada ucapan-ucapan terimakasih kepada Pak Prabowo," katanya.

"Sambutan luar biasa, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Tadinya MBG ini kan sekitar hampir 83 juta penerima itu kan (sampai) pada 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN, menemukan dalam tanda kutip ya, anggaran yang bisa dipakai untuk MBG dalam satu tahun bisa diselesaikan," ucap Qodari.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Jika satu SPPG untuk 3.000 penerima, maka dibutuhkan 28 ribu SPPG. Hingga akhir tahun ini diharapkan bisa selesai.

Berdasarkan data BGN, lanjut dia, hingga akhir Januari 2025 kemarin ada sekitar 240 SPPB. Melayani sekitar 600 ribu penerima.

Sementara itu pengelola SPPG Gagaksipat, Puspo Wardoyo, mengatakan pihaknya memiliki dua dapur untuk mencukupi total 12 ribu penerima setiap hari. Pasokan bahan baku juga diambilkan dari produksi lokal.

"Sebagai orang swasta, saya ingin berprestasi saja kepada pemerintah, untuk membantu kelancaran (program MBG). Mudah-mudahan diterima dan Di dapur yang dikelolanya ini melibatkan 70 karyawan setiap outlet menjadi contoh juga bisa," kata Puspo Wardoyo.

(afn/apl)

Jakarta - Serangga diusulkan masuk dalam menu program Makan Bergizi Gratis sebagai sumber protein. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dokter gizi pun memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. (dhm/dhm)