Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat (PKP), Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

Ia menuturkan akan mengusulkan hal ini ke DPR jika ada pertemuan ke depannya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, hanya memaparkan pembahasan awal dan perkenalan Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya pun masih mengkaji terkait rencana omnibus law perumahan ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya, regulasi yang ada saat ini cukup berbelit sehingga mempersulit penyediaan perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit. Maka dari itu, omnibus law perumahan dibutuhkan,

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Fahri mengungkapkan pada proses penyediaan perumahan, ada beberapa permasalahan yang ia temukan. Salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Kemudian, hambatan berikutnya adalah masalah perizinan. Fahri mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Video: Ini 7 Poin di UU Ciptaker yang Digugat Partai Buruh ke MK

Video: Ini 7 Poin di UU Ciptaker yang Digugat Partai Buruh ke MK

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan kehadiran pemerintah dan negara untuk penyediaan rumah bukan untuk menjadi kontraktor maupun pesaing developer yang sudah ada. Namun, negara harus menjadi pembuat regulasi yang baik.

Ia menuturkan, hadirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP untuk membantu kemudahan penyediaan kebutuhan dasar berupa rumah.

"Nah kehadiran negara itu teman-teman sekalian, ini yang saya sedang terus komunikasikan ke teman-teman birokrasi, itu bukan untuk menjadi kontraktor dan menjadi developer, menjadi pesaing dari saudara-saudara. Itu mendasar itu. Tugas terpenting dari negara dan pemerintah adalah menjadi regulator," kata Fahri dalam acara Dialog Bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2014).

Ia menuturkan, dengan regulasi yang baik bisa memudahkan untuk siapa pun yang terlibat dalam pembangunan rumah. Fahri juga menuturkan, pihak pemerintah tidak membangun rumah melainkan membantu melakukan riset terkait perumahan.

"Negara itu paling bantu risetnya. Hal-hal yang nggak bisa dibiayai swasta, itu riset, itu yang kita kembangkan. Negara hadir di situ. Memberikan subsidi kepada ketidaksempurnaan pasar," tuturnya.

"Tapi kalau kita tiba-tiba seolah-olah kita yang akan bangun rumah, nggak sanggup Pak. Yang bangun rumah itu rakyat," tambahnya.

Meski saat ini ada program 3 juta rumah per tahun, menurutnya tidak begitu sulit mengingat sebelumnya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bisa melakukan Program Sejuta Rumah (PSR). Fahri menilai, jika pemerintah dapat menempatkan diri dengan baik maka program 3 juta rumah bisa berjalan dengan baik.

"Kehadiran negara adalah memudahkan. Bukan untuk bersaing dengan Anda," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan. Hal itu agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak tepisah-pisah.

Fahri mengatakan, ia akan mengusulkan hal tersebut ke DPR jika ada pertemuan nantinya. Sebab, pertemuan-pertemuan sebelumnya baru perkenalan dan pembahasan awal mengenai Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya masih mengkaji terkait omnibus law perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Fahri juga menjabarkan beberapa permasalahan dalam penyediaan perumahan, salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Lalu, ada juga masalah perizinan. Fahri mengucapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Selain itu, ia juga membeberkan permasalahan lainnya dalam pembangunan rumah, yaitu penyediaan air dan listrik serta skema pembiayaan perumahan.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi