Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Adapun pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025) lalu.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Sejumlah warganet mengkritik kondisi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan dengan budget atau anggaran Rp 10.000 per porsi.

Pengguna akun X @hal***TA misalnya. Ia menilai, makanan dari program Makan Bergizi Gratis termasuk kategori sad food. Jika dibandingkan, katanya, makanan untuk pasien di rumah sakit tampak lebih enak dan bergizi.

Istilah sad food biasa dipakai oleh orang yang membeli atau memasak makanan dengan penampilan, porsi, atau rasa yang mengecewakan.

Lalu, bisakah uang Rp 10.000 bisa menjadi modal untuk menyediakan makanan bergizi dan berpenampilan menarik dalam program MBG?

Penjelasan chef soal pengoptimalan uang Rp 10.000

Saat dimintai pendapat, Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut uang Rp 10.000 pada dasarnya bisa menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, ia melihat, hal itu kemungkinan hanya bisa terjadi jika makanan dibuat langsung oleh pemerintah, bukan dimasak oleh vendor katering atau pihak ketiga.

"Jika ada pihak ketiga, perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi dan menarik. Sebab, mereka kan perlu membagi anggaran bukan hanya untuk membeli bahan, tetapi juga membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh berpendapat, pihak ketiga rasanya akan kesulitan untuk bisa menyediakan makanan berkualitas dan menarik dari hasil pemanfaatan anggaran Rp 10.000 per porsi.

Ia pun khawatir, pihak ketiga pada akhirnya hanya menyiapkan makanan dengan kualitas bahan dan penampilan yang lebih rendah jika anggaran program makan bergizi gratis tetap Rp 10.000 per porsi.

Oleh sebab itu, apabila anggarannya tidak ditambah, Teguh menyarankan kepada Pemerintah lebih baik melakukan proses memasak sendiri makanan dalam program MBG tersebut. Sebab, pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran untuk biaya tenaga, transportasi, dan keuntungan.

"Tanpa keuntungan sama sekali, (makanan seharga) Rp 10.000 isinya bisa disusun dengan nasi putih, ayam, sumber nutrisi tambahan seperti tahu, tempe, atau mi, sayuran, serta buah," tuturnya.

Teguh berpendapat, setidaknya butuh anggaran minimal Rp 15.000 untuk dapat menyediakan makanan per porsi yang bergizi, enak, dan layak untuk diberikan kepada orang lain dalam program MBG.

Ia mengingatkan, besaran anggaran itu belum termasuk untuk penyediaan minuman susu asli. Dalam hal ini, Teguh berharap pemerintah tidak memberikan minuman susu olahan berpemanis.

Lebih baik dimasak sendiri

Teguh melanjutkan, makanan yang tidak diolah dengan benar dalam program Makan Bergizi Gratis berpotensi membahayakan keamanan konsumen.

Misalnya, bahan makanan yang tidak disimpan dalam suhu tepat maupun mengalami kesalahan distribusi, akan berpotensi menyebabkan keracunan bila dikonsumsi.

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menyampaikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, dukungan tersebut disertai dengan kritik terhadap anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut, yakni sebesar Rp 10.000 per porsi.

Apa yang Menjadi Kekhawatiran Megawati Terhadap Anggaran Rp 10.000?

Dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” pada 12 Desember 2024, Megawati mengungkapkan keprihatinannya terkait anggaran yang disediakan untuk program makan bergizi gratis.

Menurut Megawati, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam memasak, angka Rp 10.000 per porsi tidak masuk akal mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat.

“Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Kritikan ini dilontarkan karena Megawati merasa bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi yang layak.

Dia bahkan menantang Presiden Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

“Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

Namun, Megawati menekankan bahwa kritik yang dia sampaikan bertujuan agar program makan bergizi gratis bisa terlaksana dengan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” ujarnya.

Meskipun kritik ini langsung ditujukan kepada Prabowo, Megawati menegaskan bahwa niatnya adalah untuk memastikan agar program ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan bisa memberikan dampak nyata kepada rakyat, terutama yang berada di golongan masyarakat paling lemah.

Bagaimana Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Ditetapkan?

Program makan bergizi gratis ini sebenarnya direncanakan dengan anggaran awal sebesar Rp 15.000 per porsi.

Namun, pemerintah akhirnya menetapkan angka Rp 10.000 per porsi setelah melakukan perhitungan dan uji coba di pulau Jawa selama 11 bulan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa biaya Rp 10.000 per porsi adalah rata-rata dari hasil uji coba tersebut, dan bukan harga pasti.

“Kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost,” ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Namun, seperti yang diungkapkan Megawati, dengan kondisi harga bahan pokok yang cenderung naik, anggaran Rp 10.000 per porsi mungkin akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan, terutama di luar Pulau Jawa di mana biaya hidup bisa lebih tinggi.

Apa yang Dikatakan Prabowo Mengenai Program Ini?

Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini hanya mencapai Rp 10.000.

Meskipun demikian, dia tetap optimistis bahwa angka tersebut cukup untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi masyarakat.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan gratis, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi pedesaan.

Melalui program ini, dia berharap peredaran uang di daerah akan meningkat secara signifikan, yang diperkirakan akan naik hingga 800 persen.

“Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun,” ujar Prabowo.

Bagaimana Program Ini Diharapkan Memberikan Dampak Positif?

Program makan bergizi gratis yang dirancang untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan ini diperkirakan akan memberi dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Prabowo berharap melalui subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, kesejahteraan rakyat dapat terangkat, terutama keluarga-keluarga kurang mampu yang memiliki anak-anak yang membutuhkan gizi lebih.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah. Dengan demikian, selain memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, program ini juga diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi di tingkat pedesaan hingga provinsi.

Apa Langkah Selanjutnya untuk Program Ini?

Pemerintah berencana untuk memulai uji coba program makan bergizi gratis pada Desember 2024 di 150 titik di seluruh Indonesia.

Uji coba ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana program ini berjalan di lapangan dan akan dilakukan secara lebih menyeluruh pada Januari 2025.

Pemerintah juga akan menyesuaikan anggaran per porsi di masing-masing daerah, mengingat perbedaan harga bahan pokok di berbagai wilayah Indonesia.

Diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut program makan bergizi gratis harus turut mengerek perekonomian masyarakat desa hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pernyataan itu Muhaimin sampaikan usia menggeler rapat terbatas dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahaman dan lainnya.

Muhaimin menyatakan, pihaknya akan bersinergi sehingga program andalan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki manfaat ekonomi.

"Kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis MBG ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi kooperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," kata Muhaimin di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Muhaimin berharap, program makan siang bergizi gratis jangan sampai hanya menjadi program memberi makan masyarakat yang membutuhkan melainkan memiliki dampak ekonomi.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," tutur Muhaimin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, pemerintah mengalokasikan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo mengatakan, sedianya ia mengalokasikan pagu Rp 15 ribu per porsi. Namun, setlah dikaji anggaran Rp 10 ribu per porsi dinilai sudah cukup layak.

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, Jumat (29/11/2024).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto merevisi anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Lantas, anggaran Rp 10.000 per porsi apakah cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah? Dengan nominal tersebut, apa saja makanan bergizi yang bisa didapat anak-anak?

Makan bergizi gratis Rp 10.000 dapat apa?

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai, program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan yang baik, berapa pun nilai anggarannya.

Menurut Toto, anggaran Rp 10.000 per porsi dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif.

"Program makan siang gratis dari Presiden Prabowo sesungguhnya berapa pun nilainya, kalau dikelola dengan baik bisa cukup untuk pemenuhan gizi anak-anak," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Rp 10.000 per anak memang sekilas terlihat tidak mencukupi bila dilihat secara individual.

Namun, jumlah tersebut bisa cukup dengan menerapkan subsidi silang, terutama karena program ini menyasar banyak anak.

"Kalau Rp 10.000 dihitung untuk satu orang, maka tidak akan pernah terselesaikan atau cukup. Tapi, karena ini jumlahnya banyak (anak-anak) dan jika dikelola dengan baik bisa, yaitu dengan subsidi silang," sambung dia.

Diketahui, subsidi silang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme di mana kelebihan dana dari kelompok tertentu, dialokasikan untuk mendukung kelompok lain yang membutuhkan banyak anggaran.

Dalam konteks makan bergizi gratis, kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak yang bervariasi, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

Toto menambahkan, penggunaan subsidi silang ini bisa diterapkan lantaran kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak dari setiap jenjang pendidikan berbeda.

Ia memberikan contoh, anak-anak SD bisa saja cukup dengan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 7.500, mengingat porsi makan mereka lebih kecil dibandingkan siswa SMP atau SMA/SMK.

Kelebihan anggaran dari porsi siswa SD tersebut, lantas dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gizi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto merevisi anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Keputusan itu disampaikan oleh Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Lantas, anggaran Rp 10.000 per porsi apakah cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah? Dengan nominal tersebut, apa saja makanan bergizi yang bisa didapat anak-anak?

Makan bergizi gratis Rp 10.000 dapat apa?

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai, program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan yang baik, berapa pun nilai anggarannya.

Menurut Toto, anggaran Rp 10.000 per porsi dapat mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, jika program makan bergizi tersebut dikelola secara efektif.

"Program makan siang gratis dari Presiden Prabowo sesungguhnya berapa pun nilainya, kalau dikelola dengan baik bisa cukup untuk pemenuhan gizi anak-anak," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Rp 10.000 per anak memang sekilas terlihat tidak mencukupi bila dilihat secara individual.

Namun, jumlah tersebut bisa cukup dengan menerapkan subsidi silang, terutama karena program ini menyasar banyak anak.

"Kalau Rp 10.000 dihitung untuk satu orang, maka tidak akan pernah terselesaikan atau cukup. Tapi, karena ini jumlahnya banyak (anak-anak) dan jika dikelola dengan baik bisa, yaitu dengan subsidi silang," sambung dia.

Diketahui, subsidi silang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme di mana kelebihan dana dari kelompok tertentu, dialokasikan untuk mendukung kelompok lain yang membutuhkan banyak anggaran.

Dalam konteks makan bergizi gratis, kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak yang bervariasi, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

Toto menambahkan, penggunaan subsidi silang ini bisa diterapkan lantaran kebutuhan gizi dan porsi makan anak-anak dari setiap jenjang pendidikan berbeda.

Ia memberikan contoh, anak-anak SD bisa saja cukup dengan anggaran Rp 5.000 hingga Rp 7.500, mengingat porsi makan mereka lebih kecil dibandingkan siswa SMP atau SMA/SMK.

Kelebihan anggaran dari porsi siswa SD tersebut, lantas dapat dialokasikan untuk menutupi kebutuhan gizi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

"Jadi saya sampaikan, jika anggaran Rp 10.000 dilihat untuk per orang, maka tidak cukup. Tapi kalau Rp 10.000 untuk banyak anak, misalnya 100 atau 200 anak, maka itu cukup. Karena pakai subsidi silang itu bisa mendukung satu sama lain," sambung dia.

Toto mengaku dirinya pernah mempraktikkan penerapan subsidi silang tersebut. Menurut dia, hasilnya menunjukkan anggaran Rp 10.000 bisa mencukupi program makan bergizi, asalkan pengelolaannya tepat.

"Sudah pernah saya coba di sebuah panti (asuhan) dan dikelola dengan baik, Rp 10.000 itu cukup untuk memenuhi gizi. Karena programnya Prabowo itu jauh lebih baik, sesungguhnya. Kalau dihargai berapa pun jumlahnya itu akan cukup," tambah dia.

Menurut Toto, dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak masih bisa mendapatkan protein, sayur, buah, dan nasi.

Toto memberikan contoh, misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa sekolah bisa mendapatkan nasi, ikan (75-100 gram), sayur, buah (pepaya/nanas).

Anggaran dialokasikan ke lauk pauk bergizi

Sementara itu, Guru Besar Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan menyarankan agar pemerintah memfokuskan anggaran Rp 10.000 per porsi pada penyediaan lauk pauk bergizi.

Menurut dia, konsep ini lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dibandingkan menyediakan menu lengkap.

"Menurut saya sebaiknya dialokasikan khusus untuk lauk pauk (telur, daging ayam, atau susu secara bergantian), sebab bila berupa makan lengkap anggaran Rp 10.000 terlalu mepet," ujarnya dalam wawancara terpisah.

Ali menambahkan, kebutuhan nasi dan sayur sebenarnya dapat diusahakan oleh keluarga, terutama bagi masyarakat ekonomi rendah.

Fokus utama pemberian makanan bergizi gratis diarahkan pada lauk hewani yang cenderung mahal dan sering kali sulit diakses oleh keluarga kurang mampu.

"Biasanya dari kalangan ekonomi rendah defisit lauk hewani (karena dianggap mahal). Dengan anggaran yang tidak terlalu besar, kita bisa mengalokasikan sesuai proporsi dan prioritas jenis makanan yang sangat dibutuhkan, khususnya oleh kalangan kurang mampu," kata dia.

Ia memberikan gambaran bahwa dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, anak-anak bisa mendapatkan satu telur dan satu susu, atau alternatif lain seperti satu potong daging ayam atau ikan berukuran sedang.

Menurut Ali, alokasi yang terfokus pada sumber protein hewani ini dapat memberikan dampak signifikan pada pemenuhan gizi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari. Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut besaran itu untuk tahap awal direalisasikannya program tersebut.

"Itu proses simulasi saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan (anggarannya) hanya tersedia Rp51-70 triliun, ini tahap awal," kata Cak Imin kepada wartawan di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Program makan bergizi gratis, kata Cak Imin, akan segera dilakukan. Dia menyebut pemerintah akan terus berupaya menggumpulkan anggaran untuk terus memperbaiki program makan bergizi gratis.

"Anggaran kita terbatas sehingga bertahap. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran, supaya tiap tahun bertambah," imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Umum PKB itu memastikam pelaksanaan makan bergizi gratis akan melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari organisasi masyarakat hingga lingkungan setempat.

"Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul. Sehingga dengan harga yang bagus, kualitas yang tercapai," imuh Cak Imin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menghitung anggaran untuk program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Prabowo mengatakan per anak dan ibu hamil anggarannya sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Prabowo mengungkapkan detail program makan bergizi juga telah disampaikan kepada pimpinan buruh dan perwakilannya.

"Di hadapan pimpinan buruh dan perwakilan, saya juga menyampaikan program-program kami makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga. Kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11).

"Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, sehari kurang lebih," lanjutnya.

Prabowo menginginkan anggaran makan bergizi per anak dan ibu hamil Rp 15 ribu. Namun dia menyampaikan kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp 10 ribu.

"Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi," ujarnya.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti setiap keluarga bisa menerima rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta," lanjutnya.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menghitung anggaran untuk program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Prabowo mengatakan per anak dan ibu hamil anggarannya sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Prabowo mengungkapkan detail program makan bergizi juga telah disampaikan kepada pimpinan buruh dan perwakilannya.

"Di hadapan pimpinan buruh dan perwakilan, saya juga menyampaikan program-program kami makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga. Kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, sehari kurang lebih," lanjutnya.

Prabowo menginginkan anggaran makan bergizi per anak dan ibu hamil Rp 15 ribu. Namun dia menyampaikan kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp 10 ribu.

"Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi," ujarnya.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti setiap keluarga bisa menerima rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta," lanjutnya.

Lebih lanjut Prabowo menyampaikan upaya pemerintah mengamankan perekonomian seluruh lapisan masyarakat sudah sangat maksimal. Dia menyebut tak hanya makan bergizi saja tetapi juga ada bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya.

"Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan-bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," imbuhnya.