Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri open house Lebaran di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di kawasan Jakarta Selatan.

Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Sebagai informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, Senin, di kediamannya yang beralamat di Jl. Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Terpantau dari sejumlah Menteri dan Wakil Menteri hingga petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian bersilaturahmi ke rumah dinas Bahlil.

Beberapa pejabat negara itu, di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Kemudian dari BUMN ada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas target realisasi rumah subsidi buat wartawan.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan rumah terwujud. Pasalnya, ia perlu ada diskusi dengan wartawan terlebih dahulu.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut Program 3 Juta Rumah direalisasikan secara bertahap. Tahun ini, dimulai dari rumah untuk guru sebanyak 20 ribu unit yang dibangun mulai pekan lalu di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Sempat menjanjikan rumah subsidi buat wartawan, dia menyebut akan menyediakan seribu unit rumah. Ara berkata realisasi rumah subsidi ini perlu dimulai dari diskusi dengan wartawan.

"Nanti kami ajak omong dulu dong wartawannya. Dulu kan bidang saya ajak ngomong, perawatnya diajak ngomong. Dipetakan dulu kan, kan ada syaratnya," kata Ara usai silaturahmi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/3).

Dia menegaskan penerima manfaat rumah subsidi harus memenuhi sejumlah syarat seperti rumah tersebut harus merupakan rumah pertama, kemudian orang tersebut harus masuk kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ MBR).

Kriteria MBR, lanjut dia, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Persyaratan seperti ini agak bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, realisasi Program 3 Juta Rumah sudah dimulai pekan lalu. Pemerintah akan membangun 20 ribu unit rumah untuk guru. Setelah Lebaran, lanjutnya, dibangun rumah untuk perawat dan tenaga kesehatan total sebanyak 30 ribu unit rumah., 20 ribu unit untuk nelayan, kemudian untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara.

"Kami di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad], dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar ya, untuk membangun perumahan," ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digulirkan pemerintah bisa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Program Makan Bergizi Gratis ini mendukung semangat BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan," kata Putih Sari dalam keterangannya di Kabupaten Karawang, Jabar, Kamis.

Ia menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi di masyarakat. Bahkan program yang menyasar anak sekolah ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Atas hal tersebut, Putih Sari mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan perhatian kepada keluarga agar bisa memilih makanan bergizi yang mendukung kesehatan.

“Ada program baru dari Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Penerima manfaatnya adalah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan beberapa kelompok lainnya," kata dia.

Walaupun belum sepenuhnya mencakup semua, program ini akan terus dilaksanakan secara bertahap. Inisiatif dari Presiden Prabowo bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan memberikan asupan nutrisi yang baik, karena ini akan mempengaruhi masa depan bangsa.

Menurut dia, asupan gizi sangat penting untuk menghindari stunting dan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Program ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Diharapkan pemerintah daerah terlibat aktif agar program ini cepat diterima masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil, sehingga Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045," tambah Putih.

Ia mengatakan, kesuksesan program MBG ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya keluarga. Karena itu ia mengingatkan agar para orang tua tetap bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan gizi anak-anak mereka di rumah.

Disebutkan, betapa pentingnya edukasi gizi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat. Sehingga manfaat dari program ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dalam jangka panjang.

Saat ini Komisi IX DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis berbagai daerah, termasuk di Karawang. Seperti pada Rabu (19/3), Putih Sari menyosialisasikan program MBG di wilayah Cikampek, Karawang yang diikuti sekitar 300 peserta yang merupakan warga setempat.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Rustandi Wira Manggala, menekankan pentingnya memberikan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia agar mereka dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang unggul dan cerdas.

“Target kami adalah menciptakan manusia unggul. Melalui BGN, kami telah membangun kurang lebih 900 dapur di seluruh Indonesia dari target 5000 dapur di tahun ini. Dapur ini memiliki syarat tertentu," katanya.

Untuk makanan bergizi gratis yang disajikan, itu harus mencakup komponen empat sehat lima sempurna, termasuk sayur mayur, buah-buahan, daging, ayam dan telur.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Selama ini harga batu bara acuan kita itu dikendalikan atau ditentukan oleh negara lain, bahkan sampai kemudian harga kita dihargai jauh lebih murah ketimbang negara lain

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk mengendalikan harga ekspor batu bara, sehingga tidak dipengaruhi oleh negara lain.

“Selama ini harga batu bara acuan kita itu dikendalikan atau ditentukan oleh negara lain, bahkan sampai kemudian harga kita dihargai jauh lebih murah ketimbang negara lain,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah acara pelantikan pejabat pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Bahlil menyampaikan bahwa penetapan HBA untuk ekspor tersebut bertujuan agar Indonesia lebih independen dalam menentukan harga ekspor batu baranya sendiri.

“Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain, harganya (jadi) rendah. Saya gak mau itu. Jadi, sekarang kita membuat HBA agar kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” tuturnya.

Bahlil menyampaikan bahwa HBA tersebut mulai berlaku pada Maret 2025. Pernyataan tersebut terkait dengan Kementerian ESDM yang merombak aturan harga untuk batu bara ekspor.

Sebelumnya, harga acuan menggunakan Indonesia Coal Index (ICI), ke depan berubah menggunakan HBA (Harga Batu bara Acuan).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menerangkan, perubahan aturan ini banyak dampaknya. Salah satunya adalah stabilkan harga batu bara.

Ia meminta perusahaan tambang batu bara untuk jujur dalam menjalankan kewajiban PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

“Harga itulah yang nanti akan kami gunakan sebagai acuan untuk kita tarik (PNBP), untuk penentuan harga berikutnya, sebetulnya enggak ada yang berubah dari penentuan harga yang dulu,” ujarnya menambahkan.

Tri menuturkan, yang membedakan aturan harga patokan ekspor batu bara menggunakan HBA, terletak kepada proses penentuan harga dilakukan dua kali dalam sebulan. Sementara ketika menggunakan ICI, harga penentunya hanya sekali dalam sebulan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada periode Februari 2025. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Bulan Februari 2025.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (BGN) pada tahun depan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," jelas Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin (24/2/2025), dikutip dari siaran ulang Sekretariat Presiden pada Selasa (25/2/2025).

Perlu Tambahan Rp 25 T Per Bulan untuk Percepatan Tahun Ini

Dadan mengatakan Badan Gizi sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun yang hingga April akan melayani 3 juta penerima manfaat.

Kemudian dari April sampai Agustus akhir melayani 6 juta penerima manfaat. Dan dari Agustus akhir atau September sampai Desember antara 15-17,5 juta penerima manfaat.

"Nah, kemudian karena banyaknya laporan anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat Makanan Bergizi, maka Bapak Presiden meminta kepada Badan Gizi untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan distribusi makanan bergizi," ujar Dadan.

Ia menerangkan, karena pada 2025 BGN sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka dibutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan apabila ingin dilakukan percepatan MBG terhadap 82,9 juta penerima manfaat.

"Untuk tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi, kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp 100 triliun," tegas Dadan.

Ia melanjutkan, jika ternyata percepatan bisa dilakukan mulai Oktober, maka keperluan tambahannya Rp 75 triliun. Namun, apabila bisa dilakukan November, maka tambahannya Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun," kata Kepala BGN.

Di hadapan awak media, ia turut menyebut kesuksesan program MBG bergantung pada tiga faktor. Pertama anggaran, dua SDM, dan tiga infrastruktur.

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dadan menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk menciptakan generasi emas yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

"Kita akan menjalankan amanah yang cukup besar untuk menyelamatkan generasi emas 2045. Jadi, program ini adalah sebetulnya investasi SDM terbesar sepanjang sejarah untuk generasi 2045. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan," ujar Dadan, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan TNI, di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan berharap adanya kekompakan dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG.

Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat.

"Mudah-mudahan semua yang hadir di sini memberikan dukungan yang kuat dan berkontribusi sehingga dihitung sebagai amal," tutur dia.

Selain itu, Dadan menuturkan bahwa program MBG juga menargetkan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengungkapkan bahwa program ini akan mempekerjakan jutaan orang, dengan adanya 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Jadi, kalau ada 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, maka di akhir Desember kita akan menyerap 1,5 juta orang untuk bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari lalu dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Program ini menjadi yang pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Muazzim mengatakan Komisi X DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyosialisasikan pelaksanaan MBG di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur, sejak Sabtu (8/2/2025).

Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.

"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Minggu malam (9/2/2025).

BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 22 dapur akan dibangun pada Februari 2025. "Maret mungkin berapa unit sampai dengan terpenuhi target kami di NTB. Ribuan tenaga kerja akan terserap," terang anggota DPR Dapil NTB II ini.

Ketua DPW PAN NTB ini mengatakan, dampak program MBG ini sangat luas. Misalnya perekonomian di desa akan tumbuh pesat lantaran penyediaan bahan baku MBG berasal dari hasil petani setempat. Mekanisme jual beli logistik MBG juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat desa.

"Ada yang jual sayur, ada yang jual ayam, tahu, tempe, ikan dan lainnya. Artinya mulai dari petani, peternak semua itu akan menjadi hidup di desa," katanya.

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

IDXChannel- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut negara tidak rugi meski mengeluarkan anggaran hingga Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program itu merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dadan menjelaskan, negara perlu melakukan intervensi atas fenomena pertumbuhan penduduk yang akan mencapai 324 juta di 2045. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut mayoritas didorong oleh keluarga tidak mampu, yang jika dibiarkan akan menjadi masalah di masa depan.

"Di Indonesia, orang miskin ini rata-rata melahirkan 2-3 anak per keluarga. Jadi pertambahan penduduk ini nanti akan lebih banyak dari keluarga rentang miskin dan miskin. Sehingga kalau kita tidak intervensi dari sekarang, ke depan, 2045 (Indonesia) akan lemah," terang Dadan dalam wawancara eksklusif di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Dadan menyebut dengan mayoritas anak-anak Indonesia besar dari keluarga miskin yang sulit untuk mendapatkan gizi seimbang, maka pertumbuhannya tidak akan optimal. Perkembangan otak anak menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang pada akhirnya akan kesulitan bersaing di kancah internasional.

"Nah kalau kita tidak atasi sekarang, ini kita bukan mendapatkan bonus demografi, tetapi mungkin kesulitan demografi. Karena angkatan kerja yang akan diperoleh di 2045 itu yang berkualitas rendah. Oleh sebab itu Pak Presiden ingin investasi besar-besaran untuk SDM Indonesia. Jadi menurut saya ini jauh lebih dari layak dan ini harus dilakukan karena kita ingin menyelamatkan generasi kualitas di masa depan," tandasnya.

Program MBG dirancang Prabowo Subianto sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Dengan pengalokasian dana dan sumber daya yang maksimal, Prabowo berharap program ini dapat memberikan dampak signifikan bagi generasi muda bangsa.

(Ibnu Hariyanto)

Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berupa panel surya di kawasan perumahan masih minim.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan masih minimnya penggunaan panel surya pada properti residensial karena ketentuan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kerap berubah – ubah.

“Yang lalu kelebihan listrik PLTS bisa diberikan kembali ke PLN 100%, kemudian dibatalkan. Sekarang beberapa lokasi bisa lagi dengan KWH ekspor impor, ini yang merepotkan, padahal ini salah satu menuju green energy,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/1/2025).

Adapun aturan terbaru terkait dengan PLTS atap diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomer 2 tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Surya Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Dia menuturkan perbedaan dengan peraturan sebelumnya yakni saat ini pelanggan sudah tidak bisa menabung atau menjual listrik ke PLN jika ada kelebihan energi yang dikirim dari rumah ke jaringan PLN.

“Jadi kalau PLTS on grid tanpa baterai untuk rumah yang siangnya penggunaan listriknya, sedikit jadi kurang menguntungkan. Karena PLTS hanya bisa digunakan pada siang hari, kalau aturan yang dahulu, meskipun siangnya tidak dipakai tetap diperhitungkan oleh PLN saat kirim energi listrik ke PLN,” katanya.

Di sisi lain, saat ini minat masyarakat terhadap hunian berkonsep hijau dan ramah lingkungan termasuk dengan menggunakan PLTS atap mengalami kenaikan. Namun, kenaikan minat tersebut terhambat dengan adanya aturan baru penggunaan PLTS atap.

Dia menilai penggunaan PLTS atap untuk perumahan menjadi tidak menarik dan lebih cocok digunakan pada industri. Padahal, untuk mendapatkan pendanaan hijau di sektor properti, penggunaan energi hijau menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi.

Semestinya, penggunaan PLTS atap harus dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan energi. Biaya ini memang tidak murah terlebih daya tahannya sekitar 5 tahun hingga 8 tahun. Adapun biaya pemasangan PLTS atap ini sekitar US$1 per watt di luar harga baterai.

“Sayang minat masyarakat terhadap PLTS sedang tumbuh dipatahkan dengan kepentingan PLN yang kelebihan daya. Dari sisi perizinan kalau dahulu bebas kapan pun izin PLTS atap dan tidak ada kuota, sekarang dibatasi sehingga rebutan,” ucap Bambang.

Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendrata menuturkan penggunaan PLTS atap di kawasan hunian milik Sinar Mas Land mulai masif dilakukan baik di gedung perkantoran, club house, maupun residensial.

Permintaan hunian dengan menggunakan panel surya cukup baik dan mengalami kenaikan. Namun demikian, tidak semua hunian di Sinar Mas Land menggunakan panel surya. Pasalnya, dari sisi atap dan arsitektural penggunaan solar panel ini penting untuk secara selaras.

“Kami juga sudah mulai memperkenalkan hunian dengan solar panel, material ramah lingkungan, dan juga emisi rendah karbon. Kami menuju ke sana untuk hunian. Kalau office dan club house memang sudah lebih dulu menggunakan solar panel,” tuturnya.

Advisor President Office Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta menambahkan regulasi saat ini tidak memungkinkan untuk mengekspor kelebihan daya listrik dari PLTS atap ke PLN. Oleh karena itu, pemanfaatan energi surya untuk hunian digunakan pada siang hari. Adapun kapasitas listrik rumah rerata 2.200 volt ampere (VA) dengan penggunaan energi berkisar 1.760 watt, sedangkan penggunaan energi dari panel surya mencapai 1.650 waat peak (WP).

Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi berpendapat pengunaan panel surya di proyek hunian Ciputra masih sangat selektif yakni hanya pada jenis rumah tapak dengan harga Rp1 miliar dan belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini karena saat ini terdapat aturan yang tidak mengizinkan ekspor impor listrik ke PLN.

“Jika penggunaan listrik dari panel surya tida terpakai pada siang hari, mereka merasa rugi. Maka secara umum memang permintaan hunian dengan menggunakan panel surya sangat sedikit dan terbatas. Biaya alat panel surya ini mahal namun penggunaannya tidak maksimal sehingga rugi dan tidak balik modal,” ujarnya.

Selain itu, upaya untuk mendukung penghematan energi, design hunian yang ditawarkan emiten berkode CTRA ini menggunakan kaca coating low-e glass(low-emissivity glass) adalah kaca dengan emisivitas rendah sehingga mampu memfilter penerimaan panas matahari.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan saat ini masih terbatas pengembang yang menggunakan panel surya di kawasan perumahannya.

Sebelum tahun 2021, cukup banyak kawasan perumahan yang minat pasang PLTS atap. Namun, setelah terbit aturan Permen ESDM nomer 2 tahun 2024 mengenai PLTS atap yang kemudian diikuti dengan kesulitan mendapatkan izin PLN membuat kalangan pengembang mengurungkan niatnya memasang PLTS atap.

“Dengan peraturan baru yang meniadakan net-metering dan mekanisme kuota untuk perizinan, PLTS atap jadi kurang menarik untuk pelanggan listrik rumah tangga,” katanya.

Menurutnya, PLN memang ingin mengendalikan pertumbuhan PLTS atap. Namun, semakin banyak penggunaan PLTS atap maka akan semakin berdampak pada penjualan listrik PLN.

“Saya malah khawatir kita bisa krisis listrik dalam 2 tahun mendatang, karena pembangunan pembangkit ET yang ada di RUPTL tidak sesuai target,” ucapnya.

Adapun untuk mendorong penggunaan PLTS atap di kawasan residensial, pemerintah dapat mengajak dan memberikan insentif bagi pengembang perumahan untuk pasang PLTS atap di bangunan baru. ⁠Kawasan perumahan diwajibkan membangun bangunan rumah yang memenuhi standar bangunan hijau dimana dalam standar ini termasuk efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Penggunaan panel surya ini perlu diberikan insentif di sektor residensial. Kalaupun sistem kuota dipakai, bisa diberikan alokasi kuota khusus bagi perumahan oleh PLN. Jadi kuota ini bisa dipakai oleh pemilik rumah yang mau pakai PLTS atap,” tutur Faby.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Ara dan Tito mengapresiasi kecepatan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya memakan waktu 30 menit.

Peninjauan itu dilaksanakan di Kantor Mal Pelayanan Publik Jalan Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025). Ara dan Tito tampak didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dan beberapa jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Di Jakarta sudah bisa 30 menit untuk penerbitan PBG. Ini luar biasa. Ini menandakan SDM di Mal Pelayanan Publik melayani dengan hati dan profesional," kata Ara.

"Terima kasih, Pj Gubernur DKI dan Mendagri Tito yang telah membantu kami dalam mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia," sambungnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Teguh menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendukung program pembangunan tiga juta rumah dengan mempercepat penerbitan PBG.

"Implementasi PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel," ujar Teguh.

Teguh mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan layanan publik yang lebih baik melalui percepatan penerbitan PBG. Dengan memanfaatkan teknologi terkini yang mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung, seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial di wilayah DKI Jakarta.

"Pengintegrasian data dan informasi ini akan mempermudah serta menyederhanakan pemrosesan PBG, baik bagi Pemprov DKI maupun Petugas Tim Teknis Pemprov DKI, sehingga proses penilaian teknis dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat," ucapnya.

Untuk rumah tinggal maksimal dua lantai, Teguh mengatakan pengurusan PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemohon.

Di sisi lain, Pemprov juga siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan PBG, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pihaknya akan membebaskan retribusi untuk perizinan PBG bagi MBR pada program pembangunan tiga juta rumah.

"Melalui upaya ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi MBR, serta memberikan kontribusi nyata terhadap program nasional penyediaan hunian terjangkau di Indonesia," tutur Teguh.

"Dalam kesempatan ini, saya juga mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar dapat mengurus perizinan dan nonperizinan secara mandiri, tanpa melalui pihak ketiga. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah," imbuhnya.