Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Melihat manfaatnya, program MBG akan terus diberikan prioritas bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam hal pelayanan.

Dilansir detikFinance, Sri Mulyani mengibaratkan program MBG seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh. Hal itu disampaikannya dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, hari ini.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani, Selasa (11/2/2025), dikutip dari detikFinance.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran dan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi. Untuk diketahui, program MBG juga diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sri Mulyani memaparkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan tiga skema penyaluran MBG. Berikut ini skemanya:

Skema Makan Bergizi Gratis (MBG)

Skema Saat Ini (existing):

• Timeline: Januari 2025
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 5.000
• Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
• Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

JAKARTA,investor.id – Peneliti bidang Pangan dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian memandang perlunya pemerintah mengkaji model dapur dalam penerapan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Eliza mengatakan, model dapur yang seharusnya diterapkan yakni berbasis komunitas lokal seperti koperasi, guna ikut menunjang bergeraknya ekonomi daerah.

Dia menjelaskan, basis dapur yang melibatkan komunitas lokal ini mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan cita rasa anak-anak siswa berdasarkan pada budaya makanan masing-masing daerahnya.

“Setiap daerah di Indonesia ini mestinya berbeda model dapurnya, tidak bisa semuanya central kitchen atau juga tidak bisa UMKM semuanya,” jelas Eliza saat dihubungi, pada Kamis (26/12/2024).

Dia mengungkapkan, pendistribusian MBG jika dilakukan di Pulau Jawa, maka model dapur sentral, dapat dilakukan. Hal ini lantaran setiap sekolah yang ada di Jawa rata-rata jaraknya tidak terlalu jauh sehingga lebih mudah dan efisien.

“Tapi kalau konteksnya remote area ini mestinya model dapurnya adalah berbasis komunitas lokal atau koperasi. Karena dengan komunitas lokal ini akan jauh lebih efisien,” tutur Eliza.

Efisiensi yang dimaksud, Eliza menerangkan, seperti dekatnya dapur dengan sekolah, komunitas orang tua murid yang bisa ikut membantu proses memasak MBG bagi para siswa dan variasi menu yang menyesuaikan cita rasa lokal daerah.

Terkhusus variasi menu yang fleksibel, Eliza mencontohkan tantangan seperti syarat buah-buahan potong yang harus tersedia. Tidak semua buah dapat diberikan oleh setiap daerah di Indonesia.

“Karena disarankan dalam MBG ini buahnya itu yang berbiji-bijian seperti pisang, jeruk, salak, Lengkeng atau anggur. Masalahnya kan buah itu mahal dan belum tentu tersedia di semua daerah,” terang Eliza.

Eliza menilai keterlibatan komunitas lokal dalam penyuksesan MBG, dapat menjadi penting. Selain efisien serta menyesuaikan cita rasa lokal, anggaran MBG dapat lebih efektif membangun roda perekonomian masing-masing daerah di Indonesia.

“Tidak bisa semuanya central kitchen. Pemerintah harus mengidentifikasi enabler dan karakteristik serta potensi daerah tersebut sehingga model pembangunan dapurnya tepat,” tutur Eliza.

Diketahui, Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Sekitar dua pekan dari sekarang, dapur-dapur di Indonesia akan semakin sibuk karena mereka memasak makanan untuk anak-anak sekolah di seluruh wilayah nusantara. Pemerintah berencana meluncurkan program makanan bergizi gratis secara nasional pada 6 Januari 2025, yang sedikit tertunda empat hari dari tanggal awal.

Program ini tidak hanya akan memastikan bahwa anak-anak tidak pergi ke sekolah dalam keadaan lapar, tetapi juga memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting nasional dan membangun sumber daya manusia negara ini.

Program makan bergizi gratis merupakan fokus Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye pemilihan. Pemerintah saat ini berupaya keras membantu Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, dengan makan siang yang bergizi. Tidak hanya anak prasekolah, tetapi siswa yang lebih tua hingga mereka yang terdaftar di sekolah menengah atas mendapatkan makanan gratis yang terdiri dari, misalnya, nasi, ayam, lauk sayur, pisang, dan susu.

Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun (hampir US$ 4,4 miliar) untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Namun, Indonesia bukanlah negara pertama yang meluncurkan skema pemberian makanan sekolah secara nasional. Negara-negara lain di seluruh dunia telah menjalankan program serupa, beberapa bahkan telah berlangsung selama beberapa dekade.

India

Prabowo pertama kali mengumumkan impiannya tentang makanan gratis saat ia mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum bulan Februari 2024. Ekonom dikubunya, Dradjad H Wibowo mengakui pada saat itu bahwa kampanye pemberian makanan gratis di sekolah-sekolah India telah menginspirasi Prabowo. Pemerintah bahkan telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke India untuk mempelajari bagaimana negara Asia Selatan itu memberi makan anak-anaknya.

Program Makan Siang India adalah yang terbesar di dunia, yang memberi makan 120 juta siswa di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah setiap hari. Program ini diluncurkan pada tahun 1995. Selain memastikan anak-anak tumbuh sehat, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran. Pemerintah juga melibatkan organisasi nonpemerintah dalam program ini.

India bahkan telah menetapkan panduan diet yang menetapkan asupan kalori minimum untuk setiap makanan yang mereka sediakan secara gratis. Data menunjukkan bahwa New Delhi menghabiskan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang direncanakan Jakarta.

Menurut Kementerian Pendidikan India, untuk siswa kelas 1 dan 5, piring makan siang harus menyediakan tidak kurang dari 450 kalori dan 12 gram protein. Makanan yang disediakan untuk siswa sekolah dasar atas – yaitu siswa kelas 6 dan 8 – harus mencakup setidaknya 700 kalori dan 20 gram kandungan protein.

Biaya memasak per anak per hari adalah sekitar Rs 4,97 ($ 0,06) untuk siswa sekolah dasar, dan sekitar Rs 7,45 untuk tingkat sekolah dasar atas, pada April 2020. Pengeluaran tersebut mencakup bahan-bahan seperti kacang-kacangan, sayuran, minyak goreng, bumbu lainnya, termasuk kebutuhan untuk penyediaan bahan bakar.

Sebagai perbandingan, itu sekitar Rp 1.000 untuk siswa kelas 1, mencakup sebagian kecil dari anggaran yang diusulkan Indonesia. Setiap anak mendapat antara 100 dan 150 gram biji-bijian makanan dengan biaya bervariasi pada jenisnya: Rs 1 per kilogram biji-bijian kasar, Rs 2 per kilogram untuk gandum, dan Rs 3 per kilogram per beras.

Para juru masak sekaligus pembantu tersebut mendapatkan honorarium sebesar Rs 1.000 per bulan selama 10 bulan dalam setahun. Dalam anggaran sementara 2024-2025, pemerintah memberikan PM Poshan Rs 12.467 crore atau sekitar US$ 1,4 miliar dalam anggaran negara.

Anggaran itu hampir seperempat dari yang telah disisihkan Prabowo untuk program makan gratisnya di Indonesia. Pemerintah pusat dan negara bagian menanggung biaya yang dibutuhkan PM Poshan, sementara sebagian besar pembiayaan berasal dari pemerintah pusat.

Brasil

Konstitusi Brasil menjamin hak universal untuk mendapatkan makanan gratis di sekolah negeri. Negara ini kini menyediakan makan siang bergizi untuk 40 juta siswa dibawah apa yang disebut Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (National School Feeding Program/PNAE). Pemerintah mengalokasikan 4,1 miliar real Brasil atau sekitar US$ 673,7 juta setiap tahun untuk program yang kini telah menjangkau lebih dari 160.000 sekolah.

Pada tahun 2020, Brasil memperkenalkan beberapa pedoman tentang bagaimana mereka harus membelanjakan dana PNAE untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makan siang segar, bukan makanan olahan. Sekitar 75% dari dana tersebut harus digunakan untuk membeli makanan segar atau makanan olahan minimal. Pemerintah menetapkan batasan 5% pada pengeluaran yang digunakan untuk bahan kuliner olahan.

Brasil, yang sektor pertaniannya menyumbang 24,1% dari ekonomi nasional, mengandalkan PNAE untuk mendorong pertanian petani kecil. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa program pemberian makanan sekolah harus memperoleh setidaknya 30% makanannya dari pertanian keluarga, yang mencapai 1,6 miliar real Brasil pada tahun 2023.

China hingga Finlandia

Finlandia

Pada tahun 1940-an, Finlandia meluncurkan program makanan gratis di sekolah yang awalnya ditujukan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kampanye tersebut kemudian diperluas ke semua anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah atas.

Setiap hari, hampir 850.000 makanan disajikan di sekolah-sekolah Finlandia. Makanan khas Finlandia umumnya disajikan dalam bekal makan siang sebagai cara untuk memperkenalkan budaya makanan lokal kepada anak-anak. Pemerintah juga telah memasukkan kampanye pemberian makanan gratis di sekolah ke dalam kurikulum nasional.

Finlandia tidak memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk program makanan gratis. Namun, uang tersebut berasal dari anggaran umum untuk pendidikan, yang akan didistribusikan ke kotamadya melalui sistem transfer pemerintah.

Tidak seperti negara lain, tidak ada biaya tetap per makanan, tetapi semuanya tergantung pada ukuran kotamadya. Semakin besar kotamadya, semakin murah untuk menyiapkan satu piring makan siang. Namun, data Badan Nasional untuk Pendidikan (National Agency for Education/NEA) menunjukkan bahwa harga makanan rata-rata dapat mencapai 2,80 euro (sekitar US$ 2,92) per hari.

Pemerintah Finlandia mengklaim bahwa memberi siswa makanan yang sangat bergizi telah meningkatkan kekuatan otak, yang menghasilkan skor tinggi dalam tinjauan Program for International Student Assessment (PISA). Tinjauan ini menilai keterampilan siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, membaca, dan sains.

Menurut survei tahun 2022, skor rata-rata PISA Finlandia dalam bidang membaca berada di angka 490. Siswa Finlandia mencatat 484 poin dalam bidang matematika dan mendapat skor 511 dalam bidang sains -- jauh melampaui siswa Indonesia berusia 15 tahun. Skor Indonesia di ketiga mata pelajaran hanya di atas angka 350, yaitu 359 untuk membaca, 366 untuk matematika), dan 383 untuk sains.

China

Pada tahun 2011, China, salah satu negara adikuasa ekonomi di dunia ini meluncurkan program pemberian makanan sekolah yang terutama menyasar anak-anak di daerah pedesaan yang terdaftar di pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut menyediakan subsidi makan siang harian sebesar 3 yuan (US$ 0,41), dan pengeluaran yang diizinkan dinaikkan menjadi 5 yuan pada tahun 2021.

Pemerintah telah menghabiskan 147,2 miliar yuan atau sekitar lebih dari US$ 20 miliar hingga akhir tahun 2019. China juga mengklaim bahwa kampanye tersebut telah meningkatkan tinggi dan berat badan rata-rata anak-anak pedesaan, bahkan melampaui pertumbuhan rata-rata nasional.

Namun, kampanye yang telah memberi makan lebih dari 40 juta siswa itu tidak bebas dari masalah. Sekitar 66 daerah tertangkap menyalahgunakan 1,95 miliar yuan yang dimaksudkan untuk program tersebut antara tahun 2021 dan Agustus 2023. Mereka terutama menggunakan uang itu untuk membayar utang pemerintah daerah. China baru-baru ini menghukum 1.200 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut.

Jepang

Jepang awalnya berfokus pada penyaluran makanan kepada anak-anak miskin. Namun, setelah Perang Dunia II, Jepang memutuskan untuk meningkatkan penyaluran makan siang sekolah di seluruh negeri. Hingga Mei 2023, mencakup 98,8% dari seluruh sekolah dasar di Jepang dan 89,8% sekolah menengah pertama memberikan makanan gratis kepada siswanya.

Pihak sekolah menanggung biaya fasilitas, sementara orang tua membayar biaya bahan-bahan memasak. Namun, keluarga berpenghasilan rendah mendapat dukungan melalui tunjangan pendidikan dan subsidi biaya sekolah melalui layanan kesejahteraan sosial.

Survei pemerintah tahun 2021 menunjukkan biaya bulanan rata-rata yang dibayarkan oleh orang tua dapat mencapai 4.477 yen Jepang (sekitar US$ 28,59) di sekolah dasar negeri. Biaya tersebut dapat naik hingga 5.121 yen Jepang di sekolah menengah pertama negeri. Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah Jepang juga menetapkan standar asupan gizi yang diperlukan dalam setiap waktu makan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News