Banjir melanda permukiman warga Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pagi ini. Banjir disebabkan karena tanggul Sungai Widodaren jebol lantaran tidak kuat menampung derasnya air.

Warga setempat, Wagiyo, mengatakan banjir datang dini hari tadi. Banjir karena tanggul Sungai Widodaren yang berada tidak jauh dari permukiman warga jebol. Terlebih intensif curah hujan sangat deras sejak Senin (19/5) sore sampai malam.

"Karena tanggul jebol. Tanggul tidak bisa nahan debit air sungai. Akhirnya meluap ini," jelasnya, saat dihubungi detikJateng, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya akibat banjir ini permukiman warga satu desa terdampak hingga pagi ini pukul 06.30 WIB. Banjir kali ini cukup besar dibandingkan dengan banjir sebelumnya yang sempat merendam permukiman warga.

"Ini banyak. Sekitar satu desa kena dampaknya. Karena banjir cukup besar," jelasnya.

"Besar ini tambah terus selama air sungai tidak surut," dia melanjutkan.

Warga lainnya, Salahudin, mengatakan banjir kali ini cukup besar karena curah hujan tinggi dan menyebabkan tanggul Sungai Widodaren jebol. Dia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan nasib yang sering dilanda banjir.

"Biasanya 10 sentimeter ini ada kalau 30 sentimeter," ujarnya.

Sebagai informasi, cuaca hujan masih terjadi di wilayah Pati sampai pagi ini.

Kalaksa BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan hujan lebat sejak Senin kemarin menyebabkan beberapa desa terdampak banjir. Akan tetapi jumlah desa pastinya masih dalam data BPBD Pati.

"Ya benar telah terjadi hujan lebat sejak sengaja kemarin yang mengakibatkan beberapa desa terdampak," jelasnya saat dihubungi.

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Ular piton sepanjang 5 meter berkeliaran di kali kecil di tengah permukiman Kelurahan/Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Warga susah payah menangkap ular pembelit yang berukuran besar itu.

"Ular melintas di kali kecil tengah permukiman. Rumah saya di samping kali," kata Hanif Asyari (31), salah satu warga, Senin (19/5/2025).

Hanif mengatakan, predator penyergap itu diketahui mendekati permukiman melalui aliran sungai dangkal. Kemunculannya terlihat oleh warga yang sedang berkumpul pada Sabtu malam (17/5/2025).

Warga spontan mengepung ular dan berusaha menangkapnya. Namun, upaya warga tidak mudah. Warga berjibaku untuk bisa menangkap ular tersebut.

"Untung diketahui dan ditangkap. Kalau masuk rumah-rumah, bahaya," ungkapnya.

Setelah ditangkap, warga kemudian memanggil tim Damkar BPBD Kota Pasuruan. Tim Damkar kemudian memasukkan ular ke kandang dan membawanya ke mako.

"Ular masih kami karantina," kata Kasi Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan Anang Sururin.

Video: Lansia 66 Tahun Ditelan Ular Piton 6 Meter

Video: Lansia 66 Tahun Ditelan Ular Piton 6 Meter

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, akan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ikut dikelola perguruan tinggi atau kampus-kampus di Indonesia. Usulan itu bakal disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah harapan bisa bersama-sama. Ada beberapa tadi masukan dari profesor kita dan pakar kita Universitas Mataram," kata Stella saat menyambangi Universitas Mataram (Unram), Minggu malam (18/5/2025).

Menurut Stella, MBG yang merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) niatnya sangat baik. Program ini bertujuan memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak Indonesia agar mereka bisa sekolah dan belajar dengan baik.

"Program ini juga akan menjadi sesuatu pertumbuhan ekonomi di daerah lokal," ujar wanita asal Medan, Sumatera Utara (Sumut) itu.

Sehingga, kata Stella, Kemdiktisaintek berharap bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menggandeng universitas untuk menyukseskan program MBG.

"Karena di universitas ini sangat banyak pakar-pakar kita yang mengetahui bagaimana kami menyuplai makanan yang bergizi. Untuk di daerah Lombok juga begitu," tandas lulusan Harvard University itu.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Sebanyak 3.300 pekerja dari 67 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Sumatera Selatan, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk penyediaan makan bergizi gratis (MBG). Mereka mendapat arahan terkait kesehatan, keamanan, dan higienitas makanan ketika proses pengolahan di SPPG.

Direktur Deputi Dialur Wilayah II Badan Gizi Nasional Brigjen Pol Sony Sanjaya mengatakan bimtek penjamah makanan program MBG untuk menyosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan para pekerja di dapur.

"Bimtek ini sangat penting dilakukan untuk menyampaikan SOP yang harus dilakukan SPPG. Baik dalam penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan hingga di antar ke sekolah. Bimtek di Sumsel kita lakukan untuk 67 SPPG atau untuk 3.300 orang yang bertugas di dapur untuk tahap awal ini," ujar Sony, Sabtu (17/5/2025).

Dalam kegiatan itu, para narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Pendidikan, persatuan ahli gizi Indonesia (Persagi), akademisi, BPOM, himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia (HAKLI), dan dinas ketenagakerjaan. Kegiatan untuk 67 SPPG itu digelar di 5 lokasi di Kota Palembang selama 2 hari.

"Materi yang disampaikan pata narasumber bertujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagai pejuang pembangunan gizi anak-anak bangsa. Sehingga mereka perlu dibekali pengetahuan," ungkapnya.

Bimtek itu sekaligus menjadi upaya BGN mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya tak ingin kecolongan kejadian keracunan makanan seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita tak ingin lagi ada kejadian lauk yang tidak terjaga dengan baik, berbau dan hal-hal lainnya. Penanganan ayam, daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan harus sesuai SOP. Mudah-mudahan dengan bimtek ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut bisa kita zero-kan. Insyaallah tidak ada lagi kasus-kasus jika bekerja sesuai SOP," katanya.

Katanya, 67 SPPG yang sudah berdiri di Sumsel sejak Januari-Mei akan terus diawasi oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari ahli gizi yang memantau kandungan gizi pada makanan, asisten lapangan yang memonitor kegiatan harian di dapur dan lainnya.

"Termasuk inspektorat pemantauan dan pengawasan dari BGN untuk memastikan bahan makanan, pengolahan makanan, dan proses lain-lainnya berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Bahkan, sebelum SPPG didirikan, kita juga akan memastikan air yang dipakai apakah itu dari sumur atau PDAM sesuai ketentuan, ada uji laboratorium yang dilakukan," terangnya.

Dia menambahkan, terhadap kasus siswa diduga keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir, tindakan terhadap SPPG dilakukan bertahap. Diawali dengan teguran hingga penindakan.

"Itu (kasus-kasus) terus kita evaluasi, sehingga ada perbaikan-perbaikan untuk ke depannya," ujarnya..

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awaludin mengatakan bimtek yang digelar untuk meningkatkan kualitas MBG di Sumsel. Terlebih MBG akan diterapkan kepada seluruh siswa di Sumsel secara bertahap.

"Kita terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MBG. Tiap sekolah juga ikut membantu pendistribusian ke kelas, mengumpulkan ompreng dan lainnya. Kita juga mengevaluasi jika ada keterlambatan pengantaran. Komunikasi terus kita lalukan agar program berjalan sesuai harapan," terangnya.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Ratusan siswa yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas diduga keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan (Sumsel), sudah kembali ke sekolah. Guru pun diminta untuk mengecek makanan siswa agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Namun, Dinas Pendidikan Sumsel belum mengetahui penyebab ratusan siswa keracunan usai menyantap MBG tersebut.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama, baik dalam pengolahan makanan, distribusinya dan proses-proses lainnya di SPPG. Kalau soal hasil laboratorium pengujian sampel seperti apa, kita tidak masuk ke wilayah itu. Kami hanya mendapat laporan jika ada siswa yang diduga keracunan usai MBG," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awalluddin, Sabtu (17/5/2025).

Namun, dia memastikan seluruh siswa yang terdampak keracunan dan sempat dirawat di puskesmas dan rumah sakit seluruhnya sudah sehat. Mereka kini sudah melakukan aktivitas belajar seperti biasa.

"Sudah sehat seluruhnya dan mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasa," ungkapnya.

Menurutnya, kasus keracunan siswa menjadi perhatian semua pihak. Pihaknya berharap proses memasak atau pengolahan makanan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan SOP.

"Kita harap SPPG masak tepat waktu, sehingga tidak mengganggu distribusi. Kalau telat masaknya akan mengganggu pengiriman ke sekolah, tapi kalau masak terlalu cepat bisa mengakibatkan basi," ungkapnya.

Menurutnya, antisipasi harus dilakukan di semua proses. Tak hanya menyangkut distribusi dan waktu memasak. Para guru diwanti-wanti untuk memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

"Kita juga sampaikan kepada guru-guru untuk memeriksa kembali makanan yang diberikan kepada siswa. Jika ada yang tidak beres, seperti berbau, ada ulat, berubah warna dan sejenisnya supaya dihindari. Kita tak ingin ada kejadian berulang," katanya.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengungkapkan bahwa di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan kurang lebih 965 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencapai target 2,2 juta-2,5 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini, kata Dadan, BGN meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tiga lahan di setiap Kabupaten/Kota untuk membangun dapur SPPG di Sumsel.

"Jadi di Sumsel ini diperlukan kurang lebih 965 SPPG dan masing-masing SPPG ini akan melayani 3.000 daerah-daerah padat dan terpencil, tergantung jumlahnya," katanya usai MoU penyedia lahan SPPG, Kamis (15/5/2025).

Menurut Dadan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 3,8 juta orang. Mereka dilayani 1.335 SPPG di seluruh Indonesia. Untuk di Sumsel, lanjut Dadan, penerima MBG sudah mencapai 180 orang, mereka dilayani 65 SPPG.

"Maka dari itu BGN menargetkan jumlah penerima MBG. Jika pelaksanaanya dilakukan serentak maka kurang lebih sekitar Rp 10 triliun akan masuk ke Sumsel," ungkapnya.

BGN menargetkan sekitar 2,2 juta-2,5 juta penerima program MBG di Sumsel. Selain dua juta anak sekolah dari tingkat TK - SMA yang menerima manfaat MBG, ada juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita.

"Daerah-daerah yang menerima manfaat MBG ini akan berdiri SPPG ini. Untuk anggaran satu SPPG akan menerima sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya. Dengan adanya MoU ini maka pembangunan dapur SPPG bisa lebih cepat dan penerima manfaat MBG juga semakin banyak," katanya.

Dadan mengatakan dengan adanya MoU ini dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG. BGN ingin rantai pasok bahan baku lokal dengan membina petani, peternak, dan nelayan, untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan dapur SPPG juga dipercepat agar pelaksanaan penyaluran MBG juga cepat terlaksana. Sebab, di Sumsel ini SPPGnya masih 65 dan pelayanan untuk MBG masih 10 persen dari hasil evaluasi.

"Maka dari itu kami ingin pembangunan dapur SPPG cepat dilaksanakan dan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah," ujarnya.

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Kebutuhan hunian di Kabupaten Majalengka terus meningkat. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka mencatat, ada sekitar 60 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.

"Data backlog kita saat ini sekitar 60 ribuan. Artinya, itu jumlah warga yang belum punya rumah. Masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga, bahkan sampai tiga keluarga," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majalengka, Sidharta saat dihubungi detikJabar, Jumat (16/5/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, Pemkab Majalengka mendorong pengembangan perumahan dengan memberikan berbagai insentif bagi investor maupun pengembang. Beberapa di antaranya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan perizinan bangunan (PBG), khusus untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tujuannya agar pengembang tertarik membangun rumah layak bagi warga yang belum memiliki hunian, terutama kalangan MBR," ujar Sidharta.

Saat ini, lanjut Sidharta, sudah tercatat 96 pengembang yang membuka atau tengah membangun proyek perumahan di Majalengka. Adapun fokus pengembangan saat ini ada di wilayah utara Majalengka.

"Wilayah yang paling berkembang antara lain Kecamatan Kasokandel, Kertajati, Ligung, hingga tengah kota di antaranya Cigasong dan Sukahaji," ucapnya.

Masuk Program Nasional 3 Juta Rumah

Di sisi lain, Majalengka juga masuk dalam program nasional 3 juta rumah yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Majalengka menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang diundang untuk percepatan program tersebut.

"Dari 10 ribu unit yang dialokasikan untuk Jawa Barat, jika dibagi rata ke 27 kabupaten/kota, kita bisa dapat jatah sekitar 500-600 unit rumah. Namun sejauh ini teknisnya belum kami ketahui, masih perlu dibahas lagi," ungkap Sidharta.

Skema rumah subsidi ini menyasar warga non-penerima gaji tetap. Harga rumah yang akan dibangun itu diperkirakan sekitar Rp112 juta hingga Rp115 juta per unit, dengan cicilan ringan sekitar Rp1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun dengan bunga cicilan ditetapkan 5% flat.

"Jadi ada subsidinya betul, si harga rumahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena bersubsidi, ukuran spesifikasi segala macam sudah ditentukan, nanti pengembang itu membangun rumah dengan spesifikasi seperti itu," jelasnya.

Cegah Lonjakan Harga Tanah, Pemkab Terapkan Strategi Zonasi

Pemkab Majalengka juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan harga tanah di tengah perkembangan wilayah. Strateginya meliputi penetapan zonasi proaktif, pengembangan kawasan industri baru di luar pusat kota (desentralisasi), serta penerapan zona campuran (mixed-use zoning).

"Kalau yang menjadi praktek pekerjaan, karena kami kan ada bidang pertanahan ya. Khusus untuk yang kami lakukan untuk pengadaan tanah, untuk kepentingan pemerintah kalau aturan yang sudah mengaturkan kita dengan penaksir harga KJPP KJSV gitu dengan appraisal ada perhitungannya, jadi ya tidak bisa harganya meroket gitu, harga pasar dengan harga kelayakan yang dihitung oleh appraisal tadi," ucapnya.

"Kalau secara keseluruhan kalau dalam artian untuk keperluan investasi, ya tidak ada campur tangan pemerintah. Yang pertama barangkali mungkin si lokasi tanahnya itu kan diikat dulu, dipagari dulu dengan deleanisasi kawasan. Kayak ini kan, kawasan peruntukan industri misalkan kayak di Kertajati kan ada KIEM ya, di situ kan sudah dipatok begitu itu untuk kawasan industri gitu, saya kira kalau untuk pelepasan tanahnya kan standarnya sudah jelas semua di situ jadi tidak ada yang bisa mainin harga. Karena kan sudah satu kawasan jadi itu tadi kawasan tadi sehingga harganya tidak lari-lari begitu," sambungnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya berhenti sementara. Namun, belum diketahui secara pasti alasannya.

Salah satu sekolah penerima program MBG, SMPN 13 Surabaya, membenarkan bahwa sejak Rabu (15/5/2025), sekolah tidak lagi menerima distribusi makanan dari program tersebut. Program MBG libur sementara hingga awal pekan depan.

"Dari tim MBG menyampaikan libur sementara sejak tanggal 15 Mei kemarin," kata Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi saat dihubungi detikJatim, Jumat (16/5/2025).

Namun, hari ini ia menerima informasi bila hari Selasa (20/5/2025) program MBG akan dilanjutkan kembali. SMPN 13 tidak menerima makan siang sejak tanggal 15 dan 16 Mei.

"Info yang saya terima setelah salat Jumat tadi, dari tim MBG sekolah bahwa tanggal 20 Mei kemungkinan lanjut lagi," jelasnya.

Perkara berhenti atau libur sementara program MBG, pihak sekolah tidak mengetahui alasannya.

"Terkait alasannya libur, kami tidak mendapatkan informasinya," ujarnya.

Karyadi menyebut, sejauh ini tidak ada masalah pada makanan dari program pemerintah. Sebelumnya pada bulan Februari, SMPN 13 sempat mengeluhkan buah terasa kecut seperti mau basi.

"Tidak ada masalah. buahnya relatif aman karena berkulit, misalnya jeruk, klengkeng, pisang, anggur," pungkasnya.

Sementara itu, pihak dapur MBG masih belum merespons ketika dikonfirmasi detikJatim.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Andi Tonro, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Warga pemilik rumah histeris menyaksikan rumahnya dilahap api.

Pantauan detikSulsel, Jumat (16/5/2025) di lokasi pukul 16.39 Wita, api masih terlihat berkobar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api.

Tampak sejumlah warga juga mengevakuasi barang-barang milik mereka yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran. Warga khawatir api merembet ke rumahnya.

Sementara itu, penghuni rumah yang terbakar tampak menangis histeris. Beberapa rumah terlihat hangus rata dengan tanah, sementara sebagian lainnya masih utuh.

Di sisi lain, petugas pemadam kebakaran harus menyambung selang karena mobil pemadam tidak bisa masuk ke area kebakaran. Kondisi medan yang sempit dan padat permukiman membuat akses kendaraan terhambat.

Diberitakan sebelumnya, kebakaran terjadi di Jalan Andi Tonro VI Lorong 3, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Makassar, sekitar pukul 15.30 Wita. Saat ini, petugas masih berada di lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.

"65 Andi Tonro," kata Kepala Dinas Damkarmat Makassar Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Video: Mobil Damkar Polman Dilempari Batu saat Tiba di Lokasi Kebakaran Rumah

Video: Mobil Damkar Polman Dilempari Batu saat Tiba di Lokasi Kebakaran Rumah

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.

BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.

Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.

"Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi," tutur Ikrar.

Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:

• Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
• Banten: Pangdeglang
• Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
• Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
• Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
• Gorontalo
• Sulawesi Selatan: Takalar
• Sulawesi Tenggara: Bombana
• Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
• Nusa Tenggara Timur: Waingapu

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut menggenjot program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov memberikan beberapa relaksasi bagi pengembang maupun konsumen.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemprov diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mempercepat penyediaan rumah yang sejalan dengan program 3 juta rumah. Seno mengatakan, pemprov menyiapkan insentif agar pengembang mau membangun rumah di Kaltim.

'Insentif relaksasi pajak kita lakukan, BPHTB. Kemudian untuk para pembelinya kita gratiskan biaya administrasinya. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Seno saat bertemu pengembang di sela acara HUT ke-53 Real Estat Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Seno menambahkan, pemprov Kaltim juga sudah berkirim surat ke semua wali kota dan bupati se-Kaltim agar membuat kebijakan yang selaras dengan program ini, seperti mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga menggratiskan BPHTB.

Seno menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Kaltim mengajak pengembang untuk berinvestasi dalam menyediakan hunian di Kaltim. Dia mengatakan, potensi penyediaan hunian di Kaltim sangat besar.

Saat ini, katanya, jumlah penduduk Kaltim saat ini mencapai 4 juta jiwa. Jumlah populasi ini akan terus bertambah apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara yang diproyeksi akan menambah populasi sebanyak 650 ribu sampai 1 juta jiwa. Pada 2045 populasi Kaltim diramal akan mencapai 6,5 juta jiwa.

"Artinya, kita bisa membayangkan kebutuhan rumah yang sangat tinggi di Kalimantan Timur," ujarnya.

Menurut data, angka backlog atau kurang pasok rumah di Kalimantan Timur pada 2023 lalu mencapai 301 ribu unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap modus dalam temuan tersebut.

Heri mengungkap ada sejumlah modus yang ditemukan. Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 2.830 penerima bantuan.

"Contohnya suami istri dapat BSPS, Seharusnya satu KK ya satu. Nah, ini contoh ya kemudian contoh berikutnya belum dibayarkan upah kerja," kata Heri di kantor PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, ada pula penggunaan nota yang isinya sama. Padahal, kata dia, pembangunan setiap rumah pasti punya kebutuhan yang berbeda.

"Berdasarkan pemeriksaan dokumennya ternyata ada beberapa nota ya, ini ratusan nota yang kita dapatkan Ini semua isinya sama, padahal satu rumah pasti berbeda, kebutuhannya," ucapnya.

Selain itu, ada temuan rumah yang layak tapi mendapat BSPS. Ada pula rumah yang kondisinya tidak sesuai dengan verifikasi awal.

"Kemudian ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya," tuturnya.

"Terus kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos tukang, Ini saya temukan sendiri saya tanya, berapa ongkos tukangnya? Dia tidak tahu. Dia hanya menerima ada beberapa bagian yang diganti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya