Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri open house perayaan Idul Fitri di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (31/3/2025) kemarin di Kuningan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Gandeng BUMN

Selain membahas jaringan listrik dan gas untuk pembangunan rumah subsidi, Ara juga mengatakan dirinya sudah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk bank BUMN yang akan membantu dari sisi pembiayaan.

Menurutnya pembicaraan antara dirinya dengan para pemimpin bank BUMN menjadi penting untuk memastikan pembiayaan masing-masing rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terangnya.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas target realisasi rumah subsidi buat wartawan.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan rumah terwujud. Pasalnya, ia perlu ada diskusi dengan wartawan terlebih dahulu.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut Program 3 Juta Rumah direalisasikan secara bertahap. Tahun ini, dimulai dari rumah untuk guru sebanyak 20 ribu unit yang dibangun mulai pekan lalu di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Sempat menjanjikan rumah subsidi buat wartawan, dia menyebut akan menyediakan seribu unit rumah. Ara berkata realisasi rumah subsidi ini perlu dimulai dari diskusi dengan wartawan.

"Nanti kami ajak omong dulu dong wartawannya. Dulu kan bidang saya ajak ngomong, perawatnya diajak ngomong. Dipetakan dulu kan, kan ada syaratnya," kata Ara usai silaturahmi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/3).

Dia menegaskan penerima manfaat rumah subsidi harus memenuhi sejumlah syarat seperti rumah tersebut harus merupakan rumah pertama, kemudian orang tersebut harus masuk kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ MBR).

Kriteria MBR, lanjut dia, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Persyaratan seperti ini agak bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, realisasi Program 3 Juta Rumah sudah dimulai pekan lalu. Pemerintah akan membangun 20 ribu unit rumah untuk guru. Setelah Lebaran, lanjutnya, dibangun rumah untuk perawat dan tenaga kesehatan total sebanyak 30 ribu unit rumah., 20 ribu unit untuk nelayan, kemudian untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara.

"Kami di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad], dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar ya, untuk membangun perumahan," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyinggung isu perombakan (reshuffle) kabinet, saat ditanya mengenai kabar mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu).

"Wah saya nggak tahu (kabar Sri Mulyani mundur dari Menkeu),” ujar Ara di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Di sisi lain, Ara juga mengatakan bahwa sekalipun bongkar pasang dalam Kabinet Merah Putih adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, setiap menteri harus siap untuk direshuffle, termasuk dirinya.

“Siapapun harus siap di-reshuffle, termasuk saya, siapa pun,” ujar dia.

Menurut Ara, setiap pembantu kabinet harus menghormati hak prerogatif presiden. Ia mengaku hanya fokus menjalankan program-program prioritas Prabowo-Gibran yang sesuai dengan tupoksi di kementeriannya.

"Itu kewenangan presiden ya. Itu haknya presiden ya. Kita harus menghormati itu, sebagai pembantu presiden,” tegas Ara.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum akan melakukan reshuffle kabinet saat ini.

“Saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga, saya belum sempat," ujar Dasco saat ditemui selepas sidak minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Pertemuan Dua Jam

Dasco mengungkapkan, pertemuan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo yang berlangsung selama dua jam di Istana Kepresidenan, Rabu (12/3/2025), hanya untuk berbuka puasa bersama sambil membahas isu ekonomi. Menurut dia, pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana akrab.

“Kemarin yang saya tahu, pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini. Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban,” tutur Dasco.

Bagi Dasco, isu mundurnya Sri Mulyani sebagai menkeu hanya pepesan kosong. Ia bahkan menilai isu tersebut hanya membuat ibadah puasa semakin mengendur.

“Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur,” pungkas Dasco.

Sebelumnya, Sri Mulyani bungkam saat ditanya kabar dirinya akan mundur dari jabatan Menkeu di Kabinet Merah Putih. Momen itu terjadi ketika ia meninggalkan Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto, Rabu (12/3/2025).

Diketahui, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo sekitar dua jam. Dalam kesempatan itu, keduanya diketahui memanfaatkan waktu untuk buka puasa bersama.

Seusai bertemu Prabowo, Sri Mulyani sempat ditanya wartawan terkait isu dirinya yang akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Namun, Menkeu itu tak menjawab dan hanya memberikan senyuman lebar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara merespons soal isu reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ara menghadiri rapat tingkat menteri tertutup yang dipimpin Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Selain Ara, salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"(Reshuffle) itu kan (hak) prerogratif (Presiden Prabowo Subianto). Semua harus siap direshuffle, termasuk saya, siapapun!" ucap Ara selepas Konferensi Pers di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

"Siapapun harus siap direshuffle. Itu kewenangan presiden, itu haknya presiden, kita harus menghormati itu sebagai pembantu presiden," tambahnya.

Kabar kocok ulang posisi menteri keuangan berembus kencang beberapa waktu belakangan. Namun, tak ada penjelasan apa alasan pasti di balik rencana tersebut.

Salah satu yang diisukan menjadi target reshuffle adalah Sri Mulyani.

Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu tersebut. Ia menilai kabar yang beredar di publik belakangan ini tidak berdasar.

Dasco mengatakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani sangat baik. Salah satu buktinya adalah momen buka puasa bersama dua pejabat negara itu di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

"Saya juga sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani saya belum sempat (cek kebenaran isu reshuffle). Tapi kalau melihat pertemuan buka puasa yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban," tutur Dasco di Kantor Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta Timur, dikutip dari video detik20.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga kader Partai Gerindra, Maruarar Sirait, merespons positif keinginan Koalisi Indonesa Maju (KIM) menjadi koalisi permanen. Ara, demikian Maruarar disapa, menyebut sosok Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad jadi kunci.

"Koalisi Indonesia Maju 80% di Parlemen, Pak Dasco efektif dan demokratis," kata Maruarar Sirait kepada wartawan, sebagaimana tertulis di siaran persnya, Sabtu (15/2/2025).

Ara menghadiri acara silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2) kemarin. Di acara tersebut disebutkan Presiden Prabowo Subianto menghendaki koalisi permanen dengan kekuatan besar di DPR.

Maruarar lantas berharap semua koalisi solid. Iya juga mendorong para pembantu presiden fokus bekerja untuk rakyat.

"Bekerja jujur dan amanah," katanya.

Ara juga berharap semua pihak mendukung program efisiensi Prabowo. Tujuannya untuk menambah kekuatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Harus efisien dan fokus pada kepentingan rakyat," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengungkap alasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung efisiensi anggaran. Dia menyebut langkah ini dilakukan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Koalisi Indonesia Maju plus, bahwa kita harus berjuang buat rakyat, efisiensi untuk kepentingan rakyat. Hal-hal yang bisa dikurangi seperti perjalanan dinas, hal-hal yang tidak perlu buat kepentingan rakyat langsung," ujar Ara kepada wartawan ditemui dalam Puncak Acara HUT Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Ara menyampaikan KIM Plus juga saat ini mendominasi di DPR RI dengan dikoordinasikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengakomodir program efisiensi anggaran ini. Dia mengatakan selesai Pemilu, seluruh elemen pun diharapkan dapat bersatu untuk membangun masyarakat.

"Di DPR kita punya 80 persen KIM Plus, dikoordinir sama Pak Dasco dengan sangat baik, sangat demokratis, sangat efektif, saya rasa itu, dan ini waktunya membangun bangsa, setelah kontestasi politik Pilpres, Pilkada, Pileg selesai, ini waktunya membangun masyarakat," ujar Ara.

Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

Simak juga Video: Puan Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran: Untuk Kesejahteraan Rakyat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya kabar pihak yang mengancam sekolah-sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Dasco mengatakan segala bentuk ancaman tidak bisa ditolerir.

"Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua. Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco menyebut ancaman ke sekolah di Papua tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan Indonesia. Dia mewanti-wanti pihak-pihak tertentu jangan coba-coba mengancam.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang melakukan teror atas dilaksanakannya program MBG di Papua.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Simak Video 'Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka menindaklanjuti kerja sama yang baik antara Indonesia dan India, baik dari segi parlemen hingga hubungan antar partai.

Pertemuan itu berlangsung di ruang delegasi DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). Sandeep menyampaikan hubungan yang harmonis antara India dan RI usai Presiden Prabowo Subianto mengunjungi negaranya beberapa waktu yang lalu.

"Saya sungguh merasa terhormat bisa bertemu dengan Profesor Dasco. Saya katakan ke dia terkait persahabatan antara India dan Indonesia, namun lebih khusus lagi saya memberi tahu tentang kunjungan Bapak Presiden Prabowo baru-baru ini ke India. Diskusi Prabowo dengan Perdana Menteri Modi, dan bagaimana kita akan menindaklanjuti hubungan antara India dan Indonesia," kata Sandeep kepada wartawan.

Ia menyebut Presiden Prabowo juga menyambangi Gedung Parlemen India yang baru dalam kunjungannya. Sandeep mengatakan pertemuan ini juga membicarakan hubungan antara Partai Gerindra dan Partai Bharatiya Janata (BJP).

"Hubungan antar Partai Gerindra dan BJP ke depannya. Jadi pada dasarnya, saya menganggap parlemen sebagai elemen penting dalam membangun hubungan persahabatan dengan India," ucap Sandeep.

Foto: Dasco bersama Dubes India untuk RI Sandeep Chakravorty (Dwira/detikcom)

Dasco mengatakan pertemuan hari ini juga membahas peluang investasi. Termasuk, disinggung pembicaraan soal makan bergizi gratis yang juga dilakukan oleh pemerintah India.

"Tadi kita juga membahas hubungan kelanjutan antara partai dengan partai, dan kemudian parlemen dengan parlemen. Jadi ada tindak lanjutnya nanti," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

"Dan kemudian ada beberapa hal kita diskusi tentang peluang-peluang investasi yang akan dibuka peluangnya, dan India juga akan masuk ke Indonesia, dan itu akan ditindaklanjuti oleh Menteri Investasi nantinya," ungkap Dasco.

Dasco mengatakan pembicaraan investasi juga terkait bidang teknologi. Indonesia dikatakan akan membuka peluang bagi India untuk berinvestasi di sini.

"Nah selain itu kami tukar-menukar tadi mengenai makan gratis bergizi yang juga di India itu dilakukan, dan juga bagaimana tadi kita berdiskusi tentang memanage populasi penduduk yang besar di India," kata Dasco.

"Macam-macam (investasi) termasuk itu tadi (teknologi) karena kita juga tidak ingin hanya satu atau dua negara yang melakukan investasi, kita akan membuka semua peluang investasi tentunya semata-mata demi kepentingan rakyat kita," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id – DPR akan mengevaluasi dan memberikan masukan untuk pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga yang terkait dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dimulai pada Senin (6/1/2025).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, masukan tersebut akan disampaikan oleh Komisi IX DPR saat rapat bersama mitranya khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari soal distribusi makanan terlambat, tidak ada susu hingga komposisi makanan yang tidak sesuai.

"Itu nantinya komisi yang bersangkutan di DPR akan melakukan RDP (rapat dengar pendapat) dengan pemerintah dalam konteks pelaksanaan MBG ini untuk memberikan masukan-masukan supaya lebih bagus," ujar Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Selasa (7/1/2025).

Menurut Dasco, saat ini DPR belum dapat memberikan penilaian secara komprehensif apakah program MBG ini berhasil atau tidak. Pasalnya, program MBG baru berjalan beberapa hari dan jangkauannya belum luas.

"Tetapi dalam secara keseluruhan kita lihat bahwa program MBG yang sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat dan kita terus mendampingi pemerintah supaya program MBG ini akan lebih baik ke depannya," ungkap Dasco.

Senada dengan Dasco, Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengatakan pihaknya akan terus mengkawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) supaya program unggulan Presiden Prabowo tersebut berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

"Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Komisi IX DPR akan terus mengkawal program ini," tutur Nurhadi.

Menurut Nurhadi, program MBG merupakan inisiatif strategis untuk mendukung masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, agar mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Terkait munculnya modus penipuan yang memanfaatkan momen pelaksanaan program MBG, Nurhadi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap oknum-oknum yang menawarkan kemitraan palsu atas nama program ini.

"Biasanya kalau ada program bagus, ada saja oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Saya mengimbau masyarakat untuk mencari informasi resmi di situs BGN (Badan Gizi Nasional) tentang program makanan bergizi gratis ini, atau langsung bertanya melalui kanal resmi yang disediakan," pungkas Nurhadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim, program makan bergizi gratis yang dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin mendapat respons positif dari masyarakat.

Namun, Dasco menekankan bahwa DPR belum bisa menilai keberhasilan program yang baru berjalan satu hari itu.

"Ya, dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Politikus Partai Gerindra ini tidak memmungkiri bahwa ada distribusi paket makanan bergizi gratis masih perlu disempurnakan.

Menurut dia, DPR bakal terus mendampingi pemerintah agar program ini berjalan semakin baik.

Dasco mengatakan, komisi teknis di DPR juga akan terus rapat dengan pemerintah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.

"Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu, tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus," ujar Dasco.

Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) kemairin.

Pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawa lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum bisa mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan. Namun, menurutnya, keseluruhan program tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat.

"Ya dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program Makan Bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

"Dan kita akan terus mendampingi pemerintah untuk supaya program makan bergizi ini akan lebih baik ke depannya," tambahnya.

Terkait ada catatan soal distribusi dan lainnya, Dasco mengatakan catatan itu akan disempurnakan. Perihal itu akan dirapatkan oleh komisi di DPR kepada lembaga atau badan pemerintah yang berwenang.

"Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas, itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus," ucapnya.

Diketahui, Makan Bergizi Gratis perdana digelar pada Senin (6/1) di 26 provinsi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebutkan saat ini sudah ada seribuan kepala SPPG yang telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memimpin tiap dapur Makan Bergizi Gratis.

"SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG, yang ready, yang sudah dididik di Unhan itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaruh di sana. Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN (Badan Gizi Nasional) merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan memastikan menu dalam program Makan Bergizi Gratis akan ganti setiap hari. Menurutnya, setiap SPPG sudah menentukan jadwal menu setiap minggu.

"Setiap hari (ganti), di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Partai GerindraSufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah adalah anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dibentuk untuk menunaikan janji kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Dasco merespons isu yang menyebut Fahri bakal menjadi menteri pada pemerintahan Prabowo mendatang.

"Kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanye Pak Prabowo," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Isu yang menyebut Fahri bakal menjadi menteri mencuat ketika namanya disebut oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo kala Hashim menjelaskan soal program 3 jtua rumah per tahun.

Pada kesempatan itu, Hashim menyebut tugas yang diemban oleh Fahri akan berat.

“Saya mau luruskan, bukan 3 juta (rumah). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, jadi 15 juta (15 juta rumah selama lima tahun). Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat," ujar Hasyim dalam acara Propertinomic Dialog di Jakarta, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Menurut Dasco. Hashim menyinggung tugas Fahri berat karena Fahri adalah anggota Satgas Perumahan.

Terlepas dari itu, Hashim menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan kembali mengaktifkan Kementerian Perumahan.

Dia mengatakan calon menteri yang akan mengemban tugas di kementerian tersebut bukan berasal dari kalangan profesional atau akademisi, tetapi sosok yang sering turun ke lapangan.

“Jangan akademisi yang on chair. Harus sering ke lapangan, sering ketemu dengan pelaku-pelaku (properti), harus terbuka. Saya kira satu orang yang disebut itu terbuka, tapi yang penting juga wakil menterinya," kata Hashim.