Bisnis.com, BANDUNG — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendukung penuh perumahan perdesaan untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan Dony saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar oleh Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung realisasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan diisi arahan dari para menteri dan pejabat Eselon I terkait arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.

Salah satu agenda yang diikuti 221 kepala daerah dari 30 Provinsi tersebut adalah penyerahan penghargaan kepada para pemangku kepentingan stakeholders yang dinilai berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya di wilayah perdesaan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto baru akan berjalan optimal mulai tahun 2026 mengingat APBN 2025 masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya yakni Presiden Joko Widodo.

“APBN saat ini adalah warisan dari masa Presiden ke-7, Pak Jokowi. Sementara APBN era Presiden Prabowo baru akan mulai dibahas pada 16 Agustus 2025 dan berlaku efektif tahun anggaran 2026,” jelas Fahri.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk sektor perumahan di APBN 2025 masih terbatas, yakni sekitar Rp850 miliar untuk renovasi 35.000 unit rumah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh daerah bersiap menyambut program besar ini.

“Ini saatnya daerah menyiapkan langkah konkret untuk menyerap anggaran besar yang akan digelontorkan pemerintah pusat nantinya,” tegasnya.

Dony juga mendukung pelaksanaan Rakortek sebagai upaya mencapai arah pembangunan nasional, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat perdesaan.

“Program Tiga Juta Rumah sejalan dengan prioritas pembangunan di Sumedang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Hunian yang sehat, dengan sanitasi yang baik, menjadi pondasi tumbuhnya keluarga yang kuat, anak-anak yang sehat, dan generasi yang unggul,” ungkapnya.

Bupati Dony berharap melalui Rakortek terbangun kesamaan langkah antara pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mengevaluasi rekomendasi teknis Perumahan Samartha Land, di Gunung Kacapi Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kecamatan Sumedang Selatan turun langsung melakukan ke lokasi, Rabu (26/3/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Pemkab Sumedang menegaskan akan melakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi teknis (rekomtek) yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh PUTR terkait proyek perumahan tersebut.

"Hal ini menyusul adanya temuan bahwa terdapat lahan yang seharusnya digali dan dimatangkan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilanjutkan," tutur Tuti.

Tuti menegaskan, Pemkab akan terus mengawal proses tersebut guna memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan regulasi dan tidak merusak lingkungan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Sumedang tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan," tuturnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi langkah dari Pengembang yang bersedia menghentikan aktivitas proyek sebelum semuanya sesuai dengan regulasi.

"Kesadaran pengembang untuk menghentikan sementara aktivitasnya dan melakukan penghijauan adalah langkah yang patut diapresiasi," ujar Tuti.

Menurut Sekda langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

"Upaya penghijauan di Gunung Kacapi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas lahan serta mencegah potensi dampak negatif bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Sementara itu, Opik selaku perwakilan pihak Pengembang Perumahan Samartha Land menyatakan kesiapannya untuk menghentikan seluruh aktivitas proyek hingga perizinan resmi diterbitkan.

Tak hanya itu, ia juga berkomitmen untuk mengembalikan kondisi Gunung Kacapi yang telah digali dengan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon.

"Langkah ini dilakukan agar keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut tetap terjag," tuturnya.

KOMPAS.com - Ratusan siswa SMA Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang, batal mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan pihak katering pada Rabu (26/2/2025).

Para siswa menolak makanan tersebut setelah mencium bau tidak sedap dari sayuran yang menjadi bagian dari menu tersebut.

Wakil Kepala SMAN Jatinangor, Asep Suhayat, mengungkapkan bahwa pihak sekolah segera mengajukan komplain kepada penyedia katering dan mengembalikan sisa paket makanan yang tidak disantap siswa.p

Di SMAN Jatinangor, penyedia katering bertanggung jawab menyediakan 1.285 paket makanan setiap harinya. Namun, sejak hari pertama distribusi, Senin (24/2/2025), ditemukan sejumlah permasalahan.

"Pada hari pertama, paket yang dikirim hanya sekitar 500 dari total 1.285 paket yang seharusnya diterima. Saat itu, makanan juga sudah tercium bau, tetapi tetap dikonsumsi karena jumlahnya sedikit," ujar Asep Suhayat saat dikonfirmasi TribunJabar.id.

Pada hari kedua, Selasa (25/2/2025), masalah serupa terjadi. Puncaknya terjadi pada hari ketiga, Rabu (26/2/2025), karena lebih banyak makanan yang berbau, bahkan ditemukan ulat dalam sayuran.

Akibatnya, sebanyak 275 paket makanan dikembalikan ke pihak katering.

"Yang bau itu sayurannya, seperti capcay dengan brokoli. Ada ulat juga, sepertinya dari brokoli," ungkap Asep.

Ia menambahkan bahwa pihak sekolah telah mencoba berbicara dengan baik kepada penyedia katering agar makanan diganti dengan yang lebih segar dan dikirim tepat waktu sesuai perjanjian.

Keterlambatan pengiriman dan distribusi tidak teratur

Selain permasalahan kualitas makanan, distribusi MBG juga mengalami kendala keterlambatan pengiriman.

Pada hari pertama, paket makanan datang dalam dua tahap, yaitu pukul 10.00 dan 14.00, padahal seharusnya tiba pada pukul 12.00 saat istirahat kedua.

"Anak-anak sudah menunggu lama, akhirnya pembagian makanan menjadi tidak teratur," ujar Asep.

Menanggapi keluhan tersebut, pemilik katering MBG, Alex Leo Sugiono, menegaskan bahwa makanan yang dikirimkan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Ia juga memastikan bahwa proses memasak dan pengepakan diawasi oleh ahli gizi sebelum didistribusikan ke SMAN Jatinangor dan enam sekolah lainnya.

"Kalau menurut tim pengiriman kami, itu bukan pengembalian karena isi paket sudah tidak lengkap," kata Alex, Rabu petang.

Ia menduga bahwa bau yang muncul bukan berasal dari proses memasak, melainkan akibat cara pengepakan dan pengiriman.

"Mungkin karena proses packing, panas langsung ditutup dan dikirim, jadi muncul bau," ujarnya.

Alex menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kebersihan dan kualitas makanan.

"Saya jamin makanan kami higienis, bahkan diawasi ahli gizi selama 24 jam," katanya.

Ia juga mengaku bahwa pihaknya terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari berbagai pihak agar layanan MBG semakin baik ke depannya.

"Ini baru hari ketiga. Memang sempat ada keterlambatan di hari pertama, tapi kami akan terus memperbaiki apa yang perlu dievaluasi," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Makanan MBG Berbau, Ratusan Siswa SMAN Jatinangor Sumedang Tolak Menyantap, Sisanya Dikembalikan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan Prabowo kepada anak-anak yang belum menerima program makan bergizi gratis (MBG).

"Begini, begini, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Meski begitu, Prabowo berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Dia ingin semua anak di Indonesia dapat merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," katanya.

Prabowo kemudian menjelaskan program besar itu membutuhkan proses secara administrasi dan realisasi secara fisik sehingga membutuhkan waktu.

"Tapi bahwa tidak bisa seketika. Ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang. Itu ada proses yang harus kita laksanakan dan oleh karena itu membutuhkan waktu," katanya.

Prabowo pun menegaskan pemerintahannya berupaya yang terbaik dan tercepat agar program itu dapat segera berjalan di seluruh wilayah Tanah Air. Dia pun menjamin tidak ada masalah dana terkait program itu.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik dan tercepat supaya anak-anak bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan saya minta maaf, tapi Insyaallah akhir 2025, ini proyek yang sangat besar, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin, dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia untuk makan," kata Prabowo.

Simak juga Video 'Mendagri: APBD Senilai Rp 5 Triliun Bakal Dikucurkan untuk Makan Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis (MBG) tidak mudah untuk direalisasikan secara cepat ke seluruh penerima manfaat.

Ia pun menyampaikan permintaan maaf jika program MBG belum bisa menjangkau seluruh anak Indonesia.

"Begini, begini. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujar Prabowo di Kompleks PTLA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin. Secara administrasi tidak mungkin," lanjutnya.

Presiden menjelaskan, ada proses yang panjang dalam realisasi program MBG setiap harinya.

Antara lain proses pengamanan makanan maupun penyaluran makanan kepada anak-anak, ibu hamil dan balita.

Meski demikian, Presiden Prabowo berjanji agar perbaikan dalam pelaksanaan program MBG bisa dilakukannya secepatnya.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil," kata Prabowo.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tegasnya.

Untuk diketahui, program MBG sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu.

Program yang merupakan andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu memberikan seporsi makanan bergizi secara gratis penerima manfaat.

Program tersebut diberikan secara bertahap dengan menyasar siswa sekolah, ibu hamil dan balita.

Untuk tahap awal hingga pertengahan 2025, program MBG rencananya bakal menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat.

Namun, pemerintah ingin agar jumlah penerima manfaat bisa ditingkatkan sehingga menjadi 89,2 juta pada akhir 2025.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis (MBG) tidak mudah untuk direalisasikan secara cepat ke seluruh penerima manfaat.

Ia pun menyampaikan permintaan maaf jika program MBG belum bisa menjangkau seluruh anak Indonesia.

"Begini, begini. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujar Prabowo di Kompleks PTLA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin. Secara administrasi tidak mungkin," lanjutnya.

Presiden menjelaskan, ada proses yang panjang dalam realisasi program MBG setiap harinya.

Antara lain pengamanan makanan ataupun penyaluran makanan kepada anak-anak, ibu hamil dan balita.

Meski demikian, Presiden Prabowo berjanji agar perbaikan dalam pelaksanaan program MBG bisa dilakukannya secepatnya.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil," kata Prabowo.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tegasnya.

Untuk diketahui, program MBG sudah dimulai sejak 6 Januari 2025.

Program yang merupakan andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu memberikan seporsi makanan bergizi secara gratis penerima manfaat.

Program tersebut diberikan secara bertahap dengan menyasar siswa sekolah, ibu hamil dan balita.

Untuk tahap awal hingga pertengahan 2025, program MBG rencananya bakal menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat.

Namun, pemerintah ingin agar jumlah penerima manfaat bisa ditingkatkan sehingga menjadi 89,2 juta pada akhir 2025.

Presiden Prabowo Subianto memastikan dana program makan bergizi gratis (MBG) cukup memberi makan semua anak Indonesia. Meskipun, kata Prabowo, MBG merupakan proyek yang tergolong besar.

Oleh karena itu ia menyebut MBG perlu waktu dan proses dalam hal eksekusinya. Ia lantas mempersilakan orang yang enggan menerima MBG, serta menyebut makanan tersebut bisa diberikan kepada yang membutuhkan.

"Ini proyek yang sangat besar tidak ringan fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang nggak mau makan ya nggak apa-apa, kasih ke yang perlu," kata Prabowo di PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Pada kesempatan itu Prabowo juga meminta maaf ke para orang tua karena belum bisa memberi makan semua anak. Namun ia percaya diri semua anak bisa menerima makan bergizi gratis bertahap di akhir tahun 2025.

"Makan bergizi baru mulai, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera seluruh rakyat, untuk itu saya Prabowo Subianto meminta maaf kepada semua orang tua dan anak anak yang belum menerima," ucap Prabowo.

"Tahun 2025 saya yakin akhir 2025 semua anak Indonesia dapat makan bergizi, tapi tidak bisa seketika, secara fisik tak mungkin, administrasi tak mungkin," sambungnya.

Ia juga menyinggung perlunya memastikan dana MBG tidak hilang sehingga membutuhkan proses. Pada kesempatan itu Prabowo meminta para guru tidak mengucapkan terimakasih kepadanya, sebab program MBG adalah kewajibannya sebagai presiden.

"Saya minta semua guru-guru tolong jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo, jangan ucapkan terima kasih ke pak Prabowo. Ini kewajiban saya menjadi presiden, anak-anak diajarkan hormati orang tua, guru. Belajar yang baik. kita disini tidak cari nama baik. Jadi saya di sini tidak perlu lagi terma kasih ke Prabowo Subianto, ini kewajiban kami," bebernya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Ara juga memuji sosok Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir.

Ara menginginkan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang baik. Menurutnya para kepala daerah yang telah di pilih di Jawa Barat adalah sosok terbaik bangsa Indonesia.

"Saudara-saudara pilihlah orang dengan sumber daya manusia yang terunggul. Seperti saudara memilih Dedi Mulyadi, seperti saudara memilih Dony. Ini adik saya menjadi Bupati Sumedang," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ara mengaku sosok Dony Ahmad Munir akan bisa membawa Sumedang lebih baik lagi. "Kang Dony saya doakan betul agar ada perubahan. Karena anda adalah orang-orang unggulan yang dipilih rakyat. Gunakanlah waktu berharga itu untuk mengubah nasib rakyat kita," katanya.

Ara mengaku memiliki kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Pasalnya dirinya pernah menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Subang, Majalengka, dan Sumedang.

"15 tahun saya mewakili Majalengka, Subang, Sumedang. Saya ucapkan terimakasih, karena tanpa rakyat Sumedang saya tidak akan sampai di Jakarta dan tanpa rakyat Jawa Barat saya tidak akan sampai di Senayan," jelasnya.

Dia menambahkan dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah melupakan Sumedang. Sehingga hal tersebut masih diingat selalu olehnya.

"Tidak akan mungkin saya melupakan sejarah bagaimana saya berangkat dan berasal. Terimakasih rakyat hatur nuhun buat rakyat sumedang dan rakyat jabar," ucapnya.

Karena itu ia berharap Sumedang lebih terkenal lagi di bidang pariwisata. Ia menitip pesan agar kawasan Jatigede dimaksimalkan untuk mendatangkan wisatawan ke Sumedang.

"Kita harus sering bikin event di Jatigede," ujarnya kepada Dony saat santap makan siang di RM Sederhana usai acara Peringatan Hari Desa.

Sementara itu Dony mengatakan ia akan lebih berusaha membawa Sumedang lebih maju di kepemimpinannya yang kedua. Ia pun berterimakasih kepada Ara yang selama ini mendukungnya. "Insya Allah ke depan Sumedang akan lebih maju," ujar Dony.

Pemerintah pastikan lahan persawahan di daerah tidak bisa dijadikan kawasan perumahan. Sehingga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia bisa terus terjaga dan bisa terus memproduksi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, telah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ara mengatakan, dalam rapat tersebut telah diputuskan terkait penggunaan area persawahan.

"Tidak ada alih fungsi lahan. Lahan persawahan tidak boleh dijadikan perumahan. Saksinya ada pak Mendagri. Hari Selasa lalu kita telah ketemu dengan pak Presiden di Istana. Sudah diputuskan tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya menginginkan bisa segera membuat surat terkait larangan tersebut. Sehingga aturan tersebut bisa dilakukan secepatnya.

"Tolong Mendagri, pak Mendes kita buat suratnya, kalau perlu hari ini. Jangan lama-lama," katanya.

Ara menegaskan semua elemen pemerintah jangan sampai melakukan pembangunan dengan mengorbankan persawahan. Menurutnya hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama.

"Jangan kita membangun infrastruktur lain, tapi lahan pertanian terabaikan," ucapnya.

Dia menambahkan dari level pemerintah pusat, Gubernur, hingga bupati dan walikota bisa menjalankan larangan tersebut. Kata dia, larangan tersebut jangan hanya sekedar dalam aturan semata.

"Semua yang berkewenangan di sini buatlah keputusan di level masing-masing dan dijalankan. Jangan hanya buat keputusan saja. Perlu keberanian, kecepatan. Pastikan presiden setuju. Karena sebelumnya sudah ketemu Presiden dan setuju," pungkasnya.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintahan di semua tingkatan tidak boleh lagi memberikan izin untuk mengalihfungsikan kawasan persawahan menjadi perumahan.

Aturan tersebut, menurut Maruarar, bertujuan untuk melindungi lahan produktif pertanian dari alih fungsi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

"Kemarin di Istana Negara aturan ini sudah diputuskan, sudah disetujui Presiden Prabowo, tidak boleh lahan sawah untuk perumahan," ujar Maruarar saat menghadiri Hari Jadi Desa di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Tolong Pak Mendagri, Pak Menteri Desa ini kita buat suratnya hari ini juga, jangan lama-lama," imbuhnya.

Maruarar mengingatkan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar tidak mengorbankan lahan pertanian demi pembangunan.

Ia menekankan pentingnya keberanian dari para pemimpin lokal untuk menegakkan aturan tersebut.

"Jangan membangun yang lain-lain, tapi lahan-lahan buat pertanian itu juga kita kurangi sendiri. Kepala desa juga perlu keberanian untuk menegakkan aturan ini," tuturnya.

Maruarar optimistis, dengan terjaganya lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia, swasembada pangan dapat tercapai.

"Kita harus jaga pangan kita tetap aman, maka itu harus berani, jangan lagi ada lahan persawahan jadi perumahan. Kita harus tegas menerapkan aturan ini," tegasnya.