Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 116,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Dadan menyebut pihaknya membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun dari Rp 71 triliun anggaran yang telah dimiliki.

Hal itu disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran hingga Mei tahun ini baru di angka Rp 2,386 triliun atau 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Dadan dalam rapat.

Dadan mengatakan pihaknya akan maksimal merealisasikan anggaran yang dimiliki. Ditargetkan pada Juni 2025 anggaran yang terserap bisa di angka Rp 4,7 triliun, Juli Rp 16 triliun, dan Agustus Rp 28 triliun.

"September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," ujar Dadan.

Ia mengatakan anggaran Rp 71 triliun sudah disepakati oleh DPR RI. Kendati demikian, untuk percepatan pelayanan Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

"Jadi kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

"Jadi MBG ini, jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta," tambahnya.

Dadan pun menyinggung pihaknya membutuhkan tambahan senilai Rp 50 triliun. Total anggaran Rp 116,6 triliun itu akan digunakan sampai Desember 2025.

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," imbuhnya.

(dwr/gbr)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat). Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, Dadan memaparkan, hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu Ibu Bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji. Inilah kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji," ujarnya.

Dadan mengatakan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

(shc/ara)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pada akhir Mei 2025 jumlah penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 6 juta. Per April 2025, total penerima manfaat MBG mencapai 3.506.941.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada bulan ini diperkirakan ada tambahan penerima manfaat 657.000. Dengan demikian, diperkirakan per 14 Mei ada 4.163.941 penerima manfaat yang dilayani lewat 1.505 Satuan Pelayanan Pengeluhan Gizi (SPPG).

"Jadi kami targetkan di pertengahan Mei sudah mencapai lebih dari 4 juta (penerima manfaat) dan kami memiliki keinginan di akhir Mei kita sudah bisa melayani 6 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Ia memproyeksikan, segera ada tambahan 219 unit sehingga jumlahnya akan bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG.

Sebanyak 1.286 unit SPPG yang telah berdiri saat ini seluruhnya merupakan dukungan dari mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B). Hingga akhir Mei, harapannya jumlahnya bertambah menjadi 1.994 unit SPPG.

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 SPPG yang dibiayai oleh APBN. Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Dalam rencana besarnya, BGN menargetkan jumlah SPPG terus bertambah mencapai 7.000 unit pada Agustus 2025 untuk melayani 21 juta penerima manfaat. Lalu, pada September 2025 jumlah SPPG bertambah dua kali lipat menjadi 14.000 unit sehingga penerima manfaat mencapai 42 juta.

"Kemudian kami akan tingkatkan dua kali lipat pada bulan September. Jadi ini percepatan memang sudah kita lakukan untuk melayani 42 juta. Kemudian Oktober kita juga ingin melayani 66 juta, dan November akhir kita berharap bisa mencapai 82,9 juta (dengan 30.000 unit SPPG)," kata dia.

(shc/ara)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun pada bulan September untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan dana ini dilakukan tidak lama setelah anggarannya terkena efisiensi sebesar Rp 200 miliar.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ada tiga kunci dalam pelaksanaan program MBG, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Terkait anggaran, menurutnya BGN tidak menemui kendala apapun.

"Karena berapapun yang diminta oleh BGN pasti akan diberi oleh Pak Presiden (Prabowo). Jadi kalau yang lain, dia kasihan," kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025) kemarin.

"BGN kena efisiensi sedikit, ditambahnya lebih besar daripada dia kena efisiensi. Jadi, kita kena efisiensi Rp 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp 100 triliun. Jadi (efisiensi) Rp 200 miliar nggak ada apa-apanya," ujarnya.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana ini beserta dukungan lainnya dari kementerian dan lembaga (KL) akan dimaksimalkan untuk operasional program MBG. Ditargetkan pada akhir tahun ini bisa tercapai target penyaluran MBG hingga ke 82,9 juta penerima.

"Mudah-mudahan keinginan Presiden agar 82.9 juta ini bisa dipenuhi di akhir tahun bisa tercapai," ujarnya.

Lebih lanjut Dadan melaporkan, saat ini total sudah ada 1.050 Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur ini dibangun dengan skema kemitraan, tanpa adanya penggunaan uang negara.

Ke depannya, BGN membangun 1.542 dapur SPPG dari APBN. Ia meminta bantuan agar pembangunan 1.542 dapur ini bisa dibangun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

"Yang 1.542 akan dibangun oleh Badan Gizi dan kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas Rp 200,2 miliar dari total pagu anggaran semula Rp 71 triliun pada 2025.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

(shc/fdl)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dadan meminta Kejaksaan mengawal penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Dadan menyebut hal itu sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan lewat dukungan Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan BGN mengelola anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kami mengelola anggaran yang cukup besar, dengan APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp 171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan seusai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan pendampingan dari Kejagung penting agar penggunaan anggaran oleh BGN berjalan dengan baik. Dia mengatakan pendampingan dibutuhkan sebagai mitigasi risiko.

"Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan," ucapnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya dukungan Kejaksaan dalam mengawal kebijakan BGN. Dia mengatakan BGN merupakan badan baru sehingga perlu dukungan penuh.

"Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujar Jaksa Agung.

Kejagung akan in charge mendampingi BGN dalam legal opinion, legal assistance, serta proses lelang agar program berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Dia menyebut pengawalan itu akan memperkecil risiko masalah anggaran.

"Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan," ujarnya.

Simak jugaVideo: Luhut Minta BGN Audit Program Makan Gratis, Ada Apa?

(ond/haf)

Palembang -

Pemerintah memastikan makan bergizi gratis di Palembang akan terus berjalan selama Ramadan. MBG akan dikemas untuk siswa dan bisa dibawa ke rumah untuk berbuka puasa. Menariknya, di bulan Ramadan ini akan ada tambahan takjil di dalamnya.

"Selama Ramadan, menu MBG akan ada menu tambahan berupa takjil," kata Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia, Sumatera Selatan (PPJI Sumsel) sekaligus penanggungjawab dapur umum MBG di Palembang, Evie Hadenli, Rabu (5/3/2025).

Saat masuk sekolah usai libur menyambut Ramadan, para siswa akan mendapat takjil berupa buah-buahan dan susu. Takjil yang diberikan akan berbeda tiap kelasnya.

"Untuk takjil siswa kelas 3 SD ada kurma, biskuit, susu dan buah-buahan," jelasnya.

Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA takjilnya ada buah, biskuit, kurma dan telur. Menu takjilnya setiap hari akan berbeda.

"Untuk pembagian menu MBG ini akan dilakukan sepulang sekolah jadi bisa dibawa pulang ke rumah karena memang untuk berbuka puasa," tuturnya.

Berdasarkan data, saat ini baru ada 10 sekolah yang mendapat menu MBG di Palembang dari penyedia makanan PPJI Sumsel. Kemudian di luar Palembang sudah ada 7 daerah yang merealisasikan penyaluran paket makan bergizi.

"Ke depan, insyaallah akan ada penyaluran MBG yang baru dan menjadi tanggungjawab PPJI dan penambahan ini rencananya pada tanggal 17 nanti. Nanti akan kita infokan lagi," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan menu MBG saat Ramadan tetap berjalan seperti biasa tapi menu tersebut untuk berbuka puasa sehingga ada takjil.

"Iya, MBG di Palembang tetap akan berjalan selama Ramadan. Dibekali untuk berbuka puasa," ungkapnya.

Ratu Dewa mengatakan, makanan tersebut akan dibagikan saat para siswa saat mulai kembali masuk sekolah pada Kamis (6/3/2025).

"Nanti akan dibagikan saat masuk sekolah tanggal 6 Maret, bisa dibawa pulang untuk berbuka," katanya.

(dai/dai)

Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp75 triliun sampai Rp100 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG) guna melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG yang ditargetkan terwujud pada akhir 2025.

Dadan menyebut tambahan anggaran itu di antaranya untuk membiayai operasional, belanja bahan baku, pelatihan, dan memperluas jaringan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas mengoperasikan dapur-dapur umum MBG.

“Nanti (pencairannya) kami proses kalau infrastruktur sudah siap,” kata Kepala BGN saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia menyebut ada mekanisme anggaran yang harus dilewati Badan Gizi Nasional sebelum akhirnya menerima tambahan anggaran, di antaranya mencakup persetujuan dari DPR RI.

Dadan menyatakan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas tambahan anggaran itu. “Ya itu kan memang sudah dianggarkan,” kata Dadan.

Jika nantinya infrastruktur pendukung MBG, termasuk tambahan SPPG dan dapur-dapur umumnya mulai beroperasi September 2025, maka BGN dapat menerima tambahan anggaran sampai Rp100 triliun. Tetapi jika siapnya Oktober, maka tambahan anggarannya Rp75 triliun.

“Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain,” kata Dadan Hindayana.

Anggaran untuk makan bergizi gratis dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

“Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan saat ditemui selepas sidang kabinet di Istana pada 22 Januari.

Dia melanjutkan ke depannya, yaitu pada periode Januari—Desember 2026, anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) akan bertambah besar tahun 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kemungkinan anggaran Makan Gratis akan menjadi Rp 28 triliun per bulan.

Artinya, bila dikalikan dalam setahun jumlah total kebutuhan Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 336 triliun. Anggaran ini jauh lebih besar daripada yang ditetapkan di tahun 2025 yang hanya mencapai Rp 71 triliun.

"Pada tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun. Nanti kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Tahun ini sendiri pihaknya hanya mampu memberikan Makan Bergizi Gratis kepada 17,5 juta orang, jauh dari target yang mencapai 82,9 juta orang. Nah bila Makan Gratis mau diberikan sesuai target, maka butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Anggaran sebesar itu dihitung dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan. Namun pemberiannya dimulai dari September, jadi dari September ke Desember ada 4 bulan maka kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp 100 triliun.

"Untuk tahun 2025, karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp 100 triliun," sebut Dadan.

(kil/kil)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun di tengah penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. BGN dinilai memenuhi syarat untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisien yang dilakukan pemerintah.

Dilansir detikFinance, Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk bisa menerima tambahan anggaran itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran BGN dipangkas Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Anggaran yang dipangkas untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," katanya.

Pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," terangnya.

Untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu MBG untuk 82,9 juta penerima. Saat ini baru ada 246 SPPG.

(dai/dai)

JAKARTA - Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun, Bekasi mengungkapkan pasokan air dan listrik turut dimatikan selain rumah digusur. Hal itu terungkap saat korban penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence mengadu ke Komisi II DPR.

Mulanya, Kepala BPN Jabar Yuniar Hikmat Ginanjar mengatakan, warga yang terdampak turut dipaksa mengosongkan rumah. Bahkan, kata dia, pasokan air dan listrik turut dicabut.

?Dikosongkan kemudian listriknya juga dimatikan, ya pak ya, air juga dimatikan,? kata Ginanjar dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Hal itu turut diaminkan oleh salah satu warga yang terdampak, Abdul Bari. Ia mengatakan, ada 27 bidang rumah pasokan listrik dan airnya dicabut.

?Yang terkena dampak itu hanya 27 bidang, nah 27 bidang itu yang tidak ada listrik, tidak ada air. Dicabut waktu pas pelaksanaan eksekusi 30 Januari,? ucap Bari.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan proses eksekusi lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997 itu, dinilai tidak sesuai prosedur dan salah titik eksekusi.

"Salah prosedur. Harusnya melalui pengukuran terlebih dahulu sesuai dengan PP 18 Tahun 2021. Akibat belum pernah diukur, maka tidak tahu mana yang harus digusur, mana yang tidak, karena objeknya apakah sama atau tidak. Belum bisa dipastikan," kata Nusron saat meninjau lokasi penggusuran di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Nusron mengatakan, terdapat beberapa proses yang tidak dilakukan oleh pengadilan ketika melakukan eksekusi lahan tersebut. Seperti memohon pengukuran lahan batas bidang yang akan dieksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi.

"Pengukuran lahan ini dinilai penting untuk mengetahui batas lahan yang akan terdampak eksekusi atas putusan pengadilan tersebut," ujarnya.

Menurut Nusron, seharusnya sebelum melakukan eksekusi, pengadilan itu berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur, dimana letak lokasi yang harus dieksekusi. Apakah lokasi ini menjadi bagian dari objek sengketa atau tidak.

"Apakah menjadi objek yang akan dieksekusi apa tidak. Itu pun kalau sudah begitu, seandianya kalau sudah diukur, ketika pengadilan negeri mau mengeksekusi pun harus memberitahukan kepada BPN," terangnya.

Jakarta -

Beberapa rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terancam digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang. Eksekusi sebenarnya sudah terjadi pada Kamis (30/1/2025), tetapi belum sampai menghancurkan bangunan.

Warga sudah mengosongkan properti mereka karena listrik dan air di rumah dan ruko tersebut sudah dipadamkan. Mereka mengaku telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah. Saat ini mereka bersama pengembang telah mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Cikarang. Sidang perdana akan digelar pada Senin (17/2/2025) mendatang.

Menanggapi kasus ini, Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengatakan sesuai dengan putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanah tersebut sah secara hukum menjadi milik Hj. Mimi Jamilah. Adanya penggusuran tersebut serta pemutusan listrik dan air juga tidak menyalahi aturan.

Ia menyarankan langkah yang harus diambil warga dan pemilik ruko untuk mendapatkan haknya kembali adalah meminta ganti rugi dengan pihak pengembang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, warga juga bisa mengajukan laporan ke kepolisian atas tuduhan penipuan.

"Nah masyarakat itu melakukan suatu upaya untuk meminta ganti rugi kepada pihak developer (pengembang), bukan kepada pihak Mimi Jamilah gitu loh. Nah yang kedua adalah masyarakat bisa membuat pengaduan ataupun laporan kepolisian transaksi jual beli tanah. Itu adalah lingkup dari pasal penipuan. Jadi hubungannya itu bukan masyarakat dengan si pemilik awal Abdul Hamid ini, Mimi Jamila ini, tetapi masyarakat itu (urusannya) dengan developer," kata Rizal saat dihubungi.

Lalu, beberapa warga yang terdampak penggusuran mengungkapkan pihak Hj Mimi Jamilah sempat menawarkan kepemilikan lahan properti mereka jika bersedia membayar Rp 2,5 juta per meter. Jika setuju, bangunan mereka tidak akan digusur.

Menurut Rizal, hal seperti itu mungkin saja terjadi. Namun, ia menyarankan agar warga tidak mengambil tawaran tersebut. Sebab, warga tidak punya hak untuk membeli lahan tersebut dan yang seharusnya dilakukan adalah menyelesaikan masalah dengan pengembang terlebih dahulu. Selain itu, izin mendirikan bangunan (IMB) didaftarkan atas nama pengembang, bukan pihak Hj. Mimi Jamilah. Dikhawatirkan ke depannya akan ada masalah lain apabila urusan dengan pengembang tidak selesai.

"Kalaupun dari pihak ahli waris itu menentukan bayaran terhadap tanah yang dieksekusi, saya memberikan satu pendapat. Kalau memang warga itu tidak punya hak untuk membayar kepada keluarganya Abdul Hamid. Karena posisi transaksi jual-beli warga itu kepada developer," jelas Rizal.

Lalu, menurut Pengamat Properti yang juga Direktur Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan yang harus dilakukan adalah menulusuri awal mula transaksi dan status kepemilikan lahan tersebut, termasuk sengketa yang mungkin pernah terjadi.

"Harus ditelusuri dari awal, diinvestigasi, dan diverifikasi proses akuisisinya itu. Kalau itu terjadi pelanggaran hukum atau pidana, jadi developer ini harus bertanggung jawab atas kisruhya," ujar Steve.

Saat menghadapi kasus seperti itu, menurutnya pemutusan listrik dan air tidak dapat dilakukan karena kasus gugatan balik masih berlangsung.

"Karena hukum masih dalam proses, belum diputuskan oleh pengadilan. Jadi pihak yang mematikan atau pihak PLN itu wajib memberikan pelayanan publik yaitu menyalurkan listrik. Karena gugatan ini belum diputuskan pengadilan," lanjutnya.

Steve menyarankan kepada warga perumahan untuk segera mencari bantuan hukum seperti kepada pengacara untuk memperjuangkan hak mereka di pengadilan.

Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di tempat lain, menurutnya lebih baik membeli rumah di pengembang yang telah memiliki reputasi yang bagus. Meskipun harganya lebih mahal, tetapi status kepemilikannya bisa terjamin.

"Saya sih usulkan beli dari developer yang sudah mempunyai track record yang baik lah karena membeli rumah itu adalah fix asset yang sifatnya investasi jangka panjang. Jangan terburu nafsu, jangan terburu-buru membeli properti yang murah, tapi terus ya endingnya rumit gitu," tuturnya.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Penggusuran yang dikabarkan terjadi di luster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Tim detikcom datang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar.

Kronologi Penjualan Tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 Versi Pengembang

Perwakilan pengembang perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Abdul Bari mengungkapkan penjualan tanah telah berlangsung sejak lama yakni pada 1967. Untuk lebih jelasnya, berikut detikcom rangkum.

1967

Djudju Saribanon Dolly merupakan pemilik pertama yang terdaftar dalam SHM nomor 325 untuk lahan seluas 3,6 hektare. Lokasi lahan tersebut berada di Jatimulya Kota Bekasi sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi.

1967 - Transaksi Penjualan

Terjadi penjualan antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pada 1967. Abdul Hamid kemudian menunjuk Bambang Heryanto untuk menjual tanah tersebut.

Menurut keterangan dari Bambang Heryanto, Abdul Hamid pada saat itu membeli tanah bukan untuk dimiliki tapi dijual kembali. Transaksi antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pun tidak dilakukan hingga lunas, melainkan hanya DP (down payment).

Abdul Hamid tidak melunasi transaksi dengan Djudju Saribanon Dolly.

1982

Bambang Heryanto menawarkan tanah tadi kepada Kayat. Menurut Bambang Heryanto ada bukti transaksi antaranya Kayat dan Abdul Hamid.

Ketika hendak pelunasan, Kayat meminta untuk bertemu dengan pemilik asli sertifikat yaitu Djudju Saribanon Dolly. Setelah keduanya bertemu, dibuatkan akte jual beli antara Djudju Saribanon Dolly dengan Kayat tahun 1982.

1985

SHM nomor 325 balik nama dari Djudju Saribanon Dolly menjadi atas nama Kayat.

1995

Kayat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bidang yaitu SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.

1996

Terjadi transaksi jual beli antara Kayat dengan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM nomor 704 (2,4 hektare) dan 705 (3.290 meter persegi).

2019

Pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2 membeli tanah milik Tunggul Paraloan Siagian yakni SHM nomor 705 seluas 3.290 meter persegi.

"Sebelum saya beli, saya cek sertifikatnya. Kalau DP pertamanya (terjadi) di akhir 2018. Saya pembayaran bertahap sama Bapak Tunggul. Saya cek sertifikat itu di BPN Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 terkonfirmasi bahwasanya sertifikat itu dalam keadaan clear and clean. Artinya tidak terdapat blokir, tidak terdapat penyitaan, dan tidak menjadi aset tanggungan," jelas Bari.

Bari melakukan balik nama SHM nomor 705 menjadi miliknya. Kemudian mengurus penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB).

2020

Bari memecah SHM nomor 705 menjadi 27 bidang.

"Dasar master plan diketahui dan keluar rekomendasi dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian BPN sebagai dasar untuk melakukan proses pemecahan sertifikat," jelas Bari.

2020-2024

Terjadi transaksi 27 bidang tanah dengan warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan pemilik ruko. Ada beberapa pemilik rumah yang baru DP.

2024

Keluar surat putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang akan dilakukan eksekusi pada bangunan yang berada di area lahan SHM nomor 704, 705, 706, dan 707. Tanah tersebut menjadi milik Hj. Mimi Jamilah, anak satu-satunya Abdul Hamid berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS.

Rumah Warga Dijarah Tukang Rongsokan

Ketua RT 8 Tambun Selatan Ririn, mengungkapkan setelah rumah tersebut kosong dan listrik dipadamkan, beberapa tukang rongsok ketahuan mendatangi rumah tersebut. Mereka mengambil barang-barang warga yang tersisa.

"Jangan sampai barang-barang pada rusak (karena nggak diamanin sebelum penggusuran). Bener kan, barang-barang pada rusak pada dijarah. Sama orang luar. Dari rongsokan. Dari luar lah," kata Ririn.

Kejadian penjarahan ini terjadi pada malam hari. Ririn memergoki sendiri aksi pencurian tersebut. Ia heran ada sekelompok orang di sekitar rumah yang dikosongkan, tetapi ia tidak mengenal mereka. Begitu pula dengan warga lain yang bersamanya saat itu.

"Malem-malem kata saya, 'Nah ini siapa?' Gitu. 'Lah siapa Bu RT (warga lain tanya)?'. 'Saya nggak kenal'. 'Kamu siapa!'," tutur Ririn.

Satu Ruko Masih Beroperasi

Terdapat 8 ruko yang berdiri di depan Cluster Setia Mekar Residence 2. Ruko ini dibangun oleh pengembang yang sama dengan perumahan dan menjadi objek properti yang akan digusur.

Semua ruko sudah diminta mengosongkan properti bahkan listrik dan air sudah dipadamkan. Di tengah deretan ruko dan rumah yang kosong, ada salah satu ruko yang terlihat masih beroperasi saat tim detikcom berkunjung ke lokasi. Ruko tersebut merupakan milik PT Java Nara Ichi Seiko.

Direktur PT Java Nara Ichi Seiko, Nina, mengungkapkan ia bertahan di sana karena memegang SHM yang sah atas properti tersebut. Selain itu, sebagai pelaku usaha, tentu tidak mudah untuk pindah tempat, apalagi kantornya baru saja menempati tempat tersebut selama 3 bulan.

"Saya bertahan karena SHM. Dari sana (pihak Mimi Jamilah) ngasih toleransi, menawarkan harga ke saya (untuk membeli lahan). Saya dikasih waktu (untuk mempertimbangkan penawaran tersebut)," kata Nina kepada detikProperti Rabu (5/2/2025).

Ruko di Samping Cluster Setia Mekar Residence 2 Digusur

Penggusuran telah berlangsung pada Kamis (30/1/2025) lalu. Cluster Setia Mekar Residence 2 dan ruko di depannya belum dihancurkan, hanya listrik dan airnya yang dimatikan. Bangunan yang dihancurkan justru sebuah ruko kitchen set dan furniture di samping komplek tersebut.

Slamet, pemilik ruko tersebut mengaku menangis saat menyaksikan penggusuran rukonya. Ia telah memulai bisnis furniture ini sejak tahun 90-an. Dari awalnya tidak punya modal, mendapat modal dari orang lain, punya toko sendiri, hingga bisa membangun ruko seluas 285 meter persegi.

Slamet menuturkan selama masih beroperasi pemasukannya tidak tetap, tetapi jika sedang ramai bisa mencapai Rp 10 juta per bulannya. Imbas dari penggusuran ini ditaksir kerugiannya mencapai sekitar Rp 100 juta.

"Lumayan. Kalau dari material-material yang dibangun kita mungkin bisa (kerugian) sampai 100 juta," imbunya.

Pengembang dan Warga Perumahan Gugat Balik

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan perumahan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidang dijadwalkan akan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," ungkap Bari.

(aqi/zlf)