Yayasan Media Berkat Nusantara menyampaikan klarifikasi soal tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan sendiri telah dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Pertama, ia menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Kedua, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan yayasan, Mei Imaniar, mengatakan pihaknya akan mencairkan uang pembayaran mitra tersebut sesuai dengan arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan hindayana.

"Kami akan cairkan, dari Yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira. Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara itu, kami serahkan kepada pihak lain. Begitu arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei.

Namun demikian, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana tersebut. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar seperti yang digugat Ira. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama. Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsignasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira, kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," imbuh Timoty.

Sebagai informasi, sebelumnya mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons dugaan penggelapan dana tersebut. Prabowo mengatakan dirinya akan menelusuri secara langsung hal ini. Ketika ditanya, Prabowo nampak kaget dengan adanya penggelapan dana yang terjadi. Dia mengaku belum tahu dan akan mengecek secara langsung kasus ini.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Persoalan Meikarta yang jadi isu berkepanjangan tuntas di era pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menjalankan amanah UUD 1945, menunjukkan pemerintah berwibawa dalam melindungi warga negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu para konsumen dan pengembang Meikarta kemarin di kantornya. Pertemuan itu adalah titik puncak yang memberikan angin segar penyelesaian polemik Meikarta.

Dalam pertemuan itu, Maruarar meminta pengembang Meikarta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady, mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

'Simak juga Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Masih ingat Nenek Hasna, warga Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat yang tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 orang? Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah membelikan rumah tetangga Nenek Hasna untuk memperluas rumahnya.

Dalam acara peluncuran program bebenah kampung Kecamatan Johar Baru, Ara mengatakan sudah membeli rumah untuk Nenek Hasna. Ia pun mengonfirmasikan langsung kepada Nenek Hasna kalau sudah terima rumah.

"Ibu Hasna ini untung tidak memberikan kecemburuan bagi yang lain karena yang dibeliin cuma dia. Soalnya rumahnya satu Pak Aguan, jadi dua," ujar Ara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Sebagai informasi, rumah Nenek Hasna masuk dalam program renovasi 500 rumah di Johar Baru. Program tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian PKP dengan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Sementara itu, Nenek Hasna mengatakan rumahnya tadinya hanya berukuran 2x3 meter persegi dan dihuni oleh 12 orang, termasuk cucu dan anaknya. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ara karena sudah membelikannya rumah.

"Saya sudah dibeli (rumah) sama Pak Menteri. Terima kasih Pak," kata Nenek Hasna.

Rumahnya kini dapat dibangun lebih luas dengan menggabungkan lahan kedua rumah tersebut.

"Satu (rumah) jadi dua, jadi gede," ucapnya.

Terpisah, tetangga Nenek Hasna yang menjual rumah, Siti, mengatakan sudah menerima bayaran dari Ara. Ia menjual rumahnya seharga Rp 200 juta.

"Alhamdulillah sudah (dibeli). (Sudah dibayar?) Sudah tapi nggak jadi Rp 250 juta. (Berapa yang dibayarkan?) Rp 200 juta," kata Siti saat dihubungi detikProperti, Rabu (16/4/2025).

Ia sudah melakukan transaksi dengan perwakilan Ara di Kantor Kelurahan. Pada kesempatan itu, ia juga mengurus dokumen transaksi.

"(Kapan rumahnya dibayar?) 12 Maret. Yang bayar kemarin melalui Bu Dirjen. Memang kita ketemuan di Kantor Kelurahan. Kita ketemuan di situ di Kantor Kelurahan sekaligus kayaknya buat surat akta jual beli," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara pernah mengungkapkan niat memperluas rumah 2x3 meter Nenek Hasna dengan membeli rumah tetangganya yang bernama Siti. Setelah bernegosiasi harga, kini Ara sepakat untuk membeli rumah tersebut seharga Rp 200 juta.

"Ini saya buat Ibu Hasna ya. Biar Menteri yang beli deh Rp 200 juta ya," ucap Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

"Bu (Siti) nanti saya pembayaran. Saya titipin uangnya ke Ibu Dirjen ya, langsung diberesin ya," tambahnya.

Ara mengatakan hal itu dilakukan agar rumah Nenek Hasna bisa berukuran lebih besar. Adapun rumah tersebut akan dibangun lebih luas dengan menggabungkan tanah dengan rumah sebelahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Pada awalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sedang menyampaikan sambutan mengenai peluncuran layanan pengaduan tersebut. Kemudian ia menyebutkan bahwa sudah ada konsumen dari Meikarta yang datang ke Kementerian PKP mengikuti acara tersebut.

Kemudian Ara pun bertanya kepada para konsumen Meikarta apa yang ingin disampaikan kepada pihaknya.

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur diminta oleh Ara untuk merespons keluhan-keluhan konsumen Meikarta tersebut. Fitrah mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady.

"Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini, tapi nggak bisa. Kita akan selesaikan itu. Kita akan pertemukan langsung nanti dengan Meikarta setelah liburan ini," ungkap Fitrah.

Ditemui usai acara, Fitrah mengaku akan menemui pihak konsumen Meikarta untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (27/3/2025). Di sisi lain, ia mengatakan bahwa John Riady siap untuk menyelesaikan masalah konsumen Meikarta.

"(Untuk penarikan uang konsumen Meikarta kembali memungkinkan?) Ya tentu saya harus tanya orang Meikartanya dulu. Kemarin saya sudah panggil John-nya, 'oke Pak, kami akan siap menyelesaikan' itu katanya. Saya sudah panggil ke kantor," ungkap Fitrah.

Permasalahan Meikarta ini, kata Fitrah, bukan hanya masalah perumahan saja, ada masalah perizinan, lahan, hingga pembiayaannya. Maka dari itu, ia ingin mengonsolidasikan semua stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan memediasi dan menekan pengembangnya siapa yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan. Dan kita kan juga punya aturan-aturannya. Itu lho," tutupnya.

Dalam catatan detikcom, pengembang dari mega proyek Meikarta adalah PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Pada 2023 lalu, sempat ada kasus yaitu 131 konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) belum mendapatkan unit apartemen yang sudah dibeli. Mereka pun meminta haknya, baik berupa refund maupun mendapatkan unit apartemen.

Setelah lika-liku yang cukup panjang, per 14 Maret 2023, tercatat 114 konsumen Meikarta menerima refund melalui mekanisme titip jual. Sementara 13 orang sudah mendapatkan unit. Mekanisme titip jual sebelumnya ditawarkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta. Sementara sisanya masih dalam proses oleh pihak Meikarta.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah menargetkan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai kepada penerima di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mengentaskan kemiskinan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan untuk mendorong daerah 3T memiliki vendor, sebaiknya diberikan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Keterangan ini disampaikan usai melakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Jadi pelayanannya maksimal," kata dia dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

Program MBG dipastikan akan melibatkan pelaku usaha sekitar atau daerah. "BP Taskin akan mencoba mengembangkan para entrepreneur baru ini agar menjadi pengusaha yang handal," ujar Budiman.

BP Taskin mencatat terdapat 1.542 titik kemiskinan yang membutuhkan program MBG yang akan dibagi menjadi 1.000 dapur besar dan 542 dapur yang kecil-kecil. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah miskin tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengakui perlu adanya pelayanan dan distribusi yang berbeda untuk daerah 3T, utamanya terkait dengan harga dan biaya produksi makanan di sana.

"Sebenarnya, di setiap daerah, kita mempunyai treatment yang berbeda. Contoh, HPP nya bisa berubah-ubah mengikuti harga dan kondisi setempat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan bahwa untuk daerah 3T, pihaknya akan menggunakan APBN. Dia berharap bahwa BP Taskin bisa membantu dari sisi suplai di daerah 3T.

Video: IDAI Ingatkan Prioritaskan Makan Gratis untuk Anak di Daerah 3T

Video: IDAI Ingatkan Prioritaskan Makan Gratis untuk Anak di Daerah 3T

Banjir melanda wilayah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. BPBD Bogor mengatakan banjir menyebabkan 205 keluarga mengungsi.

Dalam video yang beredar, Senin (3/3/2025), banjir terlihat merendam permukiman warga. Banjir juga berdampak ke area jalan dan sekitar persawahan.

Danki Anggota BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin, mengatakan ada 1.890 jiwa yang terdampak di lokasi banjir. Pihaknya juga terus melanjutkan pendataan korban.

"Jumlah KK (Kartu Keluarga) 880 dengan (total) jiwa 1.890," kata Jalaluddin.

Jalal mengatakan ketinggian air sempat mencapai 135 Cm. Warga yang mengungsi dibagi ke dua lokasi.

"Jumlah pengungsi ada beberapa titik, yaitu Masjid Al-Ikhlas 85 KK dan Aula Blok I 120 KK. Ketinggian air kira-kira 135 cm," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak kalangan pengusaha menjadi mitra di program makan bergizi gratis. Ajakan ini disampaikan BGN melalui unggahan video di Instagram resmi mereka.

Sejumlah tahapan harus dilalui untuk mendaftar sebagai mitra BGN. Pertama, kunjungi website mitra.bgn.go.id lalu membuat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak yang digunakan.

Kemudian lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerjasama yang diinginkan. Selanjutnya unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.

"Terakhir, klik tombol kirim untuk menyelesaikan pendaftaran Anda. Tim kami akan memproses pengajuan Anda dan Anda akan menerima pemberitahuan melalui email setelah pendaftaran berhasil," jelas BGN di Instagram @badangizinasional.ri, Jumat (7/2/2025).

Setelah surat pemberitahuan diterima maka proses pendaftaran menjadi mitra resmi Badan Gizi Nasional berhasil dilakukan. Perlu dicatat, seluruh proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Setelah menjadi mitra resmi, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung distribusi program makan bergizi. Berikut langkah-langkahnya, login ke akun mitra Anda. Masuk ke menu pengajuan titik," ujarnya.

Kemudian klik tombol buat untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tandai lokasi pada peta, lalu klik simpan dan lanjutkan. Lengkapi data terkait informasi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pastikan semua ketentuan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan. Unggah dokumen yang diminta, seperti izin atau foto lokasi. Terakhir, klik tombol ajukan untuk mengirimkan pengajuan.

"Tim kami akan segera memverifikasi dan menghubungi Anda jika proses telah selesai. Mari bersama wujudkan masyarakat yang lebih sehat dan gizi yang lebih baik untuk semua. Terima kasih telah menjadi bagian dari perubahan besar ini," tutupnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta dukungan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapim Polri Tahun 2025 bertajuk "Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita" di The Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (31/1/2025).

"Saya Menteri Perumahan, saya mohon dukungannya, saya dapat tugas membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah rakyat Indonesia setiap tahun. Ini tugas yang sangat berat, tapi saya yakin dengan dukungan Bapak-bapak Jenderal Perwira Tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia," kata Ara seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyampaikan siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri. Ia menyebut groundbreaking akan dimulai pada Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin saya akan datang ke tempat Bapak dan Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga bapak berkenan membantu tugas kami untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat termasuk anggota Polri," ujarnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Polri karena dengan komitmen Polri dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya. Targetnya mereka ingin menyediakan 30 ribu rumah untuk anggota Polri. Komitmen tersebut disebut telah membantu Kementerian PKP menyelesaikan 1% dari target Program 3 Juta Rumah.

"Terima kasih buat Kepolisian Republik Indonesia. Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum bahwa tahun ini Kepolisian Republik Indonesia sangat luar biasa akan memperhatikan anggota Pori dengan mempersiapkan 30 ribu rumah untuk anggota Pori di seluruh Indonesia," tutur Ara.

Dalam acara Rapim Polri tersebut dihadiri Wakapolri dan Irwasum Polri serta 369 Perwira Tinggi (Pati) Polri dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan topik bahasan yang disampaikan oleh Menteri PKP adalah Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Sebagai Bagian Dari Asta Cita.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Program Makan Bergizi Gratis di sekolah telah dimulai sejak awal Senin, 9 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, beberapa kementerian dan lembaga turut ikut serta. Termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua BRIN Laksana Tri Handoko usai Penganugerahan MURI BRIN di Gedung BRIN, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). Handoko menjelaskan jika BRIN ikut serta dalam persiapan produksi Makan Bergizi Gratis.

"Makan Bergizi Gratis itu sudah menjadi program nasional dan kami menjadi salah satunya. Tetapi kami memang ada di sisi yang agak berbeda yaitu kami menyiapkan dari sisi kesiapan penguatan hulu di produksinya," jelas Handoko.

Handoko pun menyinggung permasalahan pertanian Indonesia umumnya berkisar pada food lost dan food waste. Food lost ini mencakup bahan pangan yang busuk sebelum produksi, sementara food waste merupakan siswa hasil pangan.

Melihat permasalahan ini, BRIN mengembangkan teknologi demi menjaga bahan pangan. Teknologi itu kemudian dikirimkan kepada UMKM di daerah-daerah.

"Sehingga mereka nanti bisa menjadi produsen karena harapan pemerintah kan seperti itu, menjadi produsen untuk makan bergizi di daerahnya sendiri," paparnya.

Ia mencontohkan bahan pangan seperti cabe yang hanya dijual mentah saja, bisa ditambahkan dengan bungkus agar lebih awet.

"Kalau cabe, bawang satu bulan sudah hancur harganya. Tapi dengan teknologi yang ada di kami seenggaknya bisa disimpan sampai 3 bulan," ujarnya.

Handoko menyatakan banyak riset BRIN yang menjadi bagian dari teknologi penyimpanan makanan.

"Itu peran kami di Makan Bergizi Gratis saat ini," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin, 9 Januari 2025. Terdapat 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi.

Seluruh SPPG tersebar di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan menyusui belum terlaksana menyeluruh di sejumlah daerah. Pemerintah membuat skema pendistribusian MBG bakal bekerja sama dengan puskesmas dan posyandu.

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan skema distribusinya berbeda dengan yang diberikan ke pelajar. Sebab, untuk pelajar bisa dikumpulkan saat jam sekolah, lain hal dengan ibu hamil dan menyusui.

"Kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil, balita, kami bekerja sama tentu dengan puskesmas, yang nantinya akan menyelenggarakan titik-titik posyandu," kata Adita Irawati kepada wartawan saat meninjau MBG di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).

Program MBG untuk ibu hamil ini sudah dimulai di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1). Kegiatan distribusi digabung dengan cara memberikan penyuluhan untuk yang hadir.

"Itu kemarin sudah langsung ditinjau, ada posyandu, ibu-ibu hadir di titik posyandu itu, lalu kemudian juga dilakukan selain penyuluhan, hal-hal yang memang rutin ya dilakukan, kemudian kita berikan juga tadi makanan bergizi gratis," jelasnya.

Adita menerangkan, sampai saat ini program itu akan dijalankan dengan mengikuti jadwal dari buka posyandu. Penyesuaian juga dilakukan dengan memberikan MBG langsung ke rumah tiap penerima manfaat.

"Ya, untuk sementara ini memang menyesuaikan jadwal posyandu, rata-rata memang seminggu dua kali, namun ada juga yang kemudian kita jemput bola, kita datang ke rumah-rumah ibu-ibu pemilu menyusui, yang datanya tentu sudah dipegang oleh puskesmas dan posyandu setempat ya," kata dia.

Dia menerangkan, pemerintah bakal melibatkan kader penggerak gizi untuk distribusi MBG ibu hamil dan menyusui. Cara ini selanjutnya akan dievaluasi untuk mengatasi kendala di lapangan.

"Juga di beberapa daerah ini ada kader penggerak gizi, ini juga nanti akan kita berdayakan. Jadi kami sudah mulai, tapi kembali lagi itu harus ada evaluasi, untuk nanti bisa diperluas ke jangkauan yang lebih besar," ucap dia.

Selain itu, kader-kader posyandu bakal digerakkan untuk menopang distribusi program ini bagi ibu hamil dan menyusui.

"Tadi saya juga berdiskusi dengan Pak Wakil Wali Kota, di Tangsel ini juga ada kader-kader itu yang memang sebelum ada makan bergizi gratis pun, sebenarnya mereka datang ke rumah-rumah kan dari pintu ke pintu, ya itu juga nanti akan bisa diberdayakan untuk mengantarkan makan bergizi," jelasnya.

Simak Video 'Giliran Bumil, Busui, dan Balita Dapat Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]