Konsumen Meikarta yang mengalami kerugian, setelah membeli unit apartemen tapi tak kunjung dapat unit, semakin bertambah. Konsumen yang sudah tervalidasi mengalami kerugian ada sekitar 35 orang hingga saat ini.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, mengungkapkan, dari 35 konsumen Meikarta yang tervalidasi memiliki total kerugian hingga Rp 6,8 miliar.

"Ada 35 konsumen yang masuk, yang datang, kita sudah validasi. Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 M (yang) harus dikembalikan. Memang hasil validasi itu ada 1-2 dokumen yang belum lengkap. Ini yang masih kita bereskan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Senin (21/4/2025).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Dari total 35 konsumen yang sudah tervalidasi ini, ada 25 konsumen yang berasal dari komunitas peduli Meikarta, sementara 10 konsumen lainnya melaporkan melalui layanan BENAR-PKP. Hingga 17 April 2025, kata Fitrah, ada 78 aduan terkait Meikarta yang masuk melalui layanan BENAR PKP. Sebagian besar aduan mengenai mandeknya serah terima unit yang sudah dibeli oleh konsumen Meikarta.

"Yang baru kita validasi baru 35 (konsumen) makanya sekarang kita tindak lanjutin ini. Tapi dari 103 (laporan, 25 dari komunitas peduli Meikarta dan 78 dari BENAR-PKP), ada satu pengaduan terkait dengan pengelolaan apartemennya, bukan terkait serah terima unit Meikarta," paparnya.

Fitrah menargetkan pihaknya dapat menyelesaikan permasalahan Meikarta ini paling lambat dalam waktu empat bulan.

Sebagai informasi, pada Kamis (10/4) lalu, Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta untuk memverifikasi data terkait hak yang belum dipenuhi, seperti mendapatkan unit maupun refund. Kementerian PKP menargetkan proses tersebut terlaksana dalam waktu empat bulan ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, saat melakukan doorstop di kantor Kementerian PKP di Jl. Raden Patah 1, Jakarta Selatan.

"(Dalam 4 bulan) targetnya semua tuntutan dari konsumen terpenuhi. Tuntutan dari konsumen satu mendapatkan unit atau mendapatkan ganti uang sesuai apa yang mereka kerugian apa yang mereka dapatkan," katanya kepada awak media kala itu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya soal unit apartemen yang dibelinya tapi tak kunjung diterima. Mereka melaporkan hal ini ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui layanan BENAR-PKP.

Adalah Jefri Victor Garinding, salah satu konsumen Meikarta yang belum menerima unit apartemen yang dibelinya. Jefri membeli unit apartemen Meikarta secara cash keras pada 2017. Ia membayar Rp 286 juta untuk tipe studio.

Jefri bercerita, dirinya sempat ditawarkan untuk mengganti unit yang sudah dibelinya namun harus membayar lebih. Namun ia menolak tawaran tersebut karena sudah tidak ada uang lagi. Ia datang ke Kementerian PKP berharap bisa menyelesaikan permasalahan terkait penyerahan unit yang tak kunjung dilakukan hingga saat ini.

"Nah kami besar harapan dari pihak Meikarta bisa mendengar apa yang menjadi harapan kami. Ya mungkin ini solusi terbaik hari ini di mana kita hadir di sini, ada jawaban dan kepastian untuk selanjutnya kami diberikan hak kami, unit kami yang sudah menjadi hak kami karena kami sudah bayar kecuali kami tadi belum bayar," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Konsumen Meikarta yang tak kunjung terima unit yang sudah dibeli. Kiri: Jefri Victor Garinding, kanan: perwakilan keluarga Rozi Bukari. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Sementara itu, salah satu perwakilan dari keluarga Rozi Bukari, konsumen Meikarta, telah membeli dua buah unit apartemen namun tak kunjung diberikan hingga saat ini. Pihaknya membeli unit tersebut sejak 2015 lalu secara tunai.

"Ya mudah-mudahan lah, mungkin kalau menurut saya memang ada dua solusi. Satu, mengembalikan dana tunai kepada kami dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, memberikan unit secepatnya," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan hari ini membahas mengenai verifikasi data konsumen yang mengajukan refund maupun menyerahkan unit yang sudah dibeli namun tak kunjung didapatkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi pertemuan antara konsumen dan pengembang Meikarta. Hal ini menyusul dengan adanya keluhan konsumen Meikarta yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada pukul 12.30 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025). Hasilnya, pengembang Meikarta bersedia untuk mengembalikan atau me-refund uang yang sudah keluarkan konsumen Meikarta untuk membeli unit apartemen.

"Alhamdulillah tadi datang (pengembangnya). (Pengembang mau refund?) Tergantung dari maunya mereka (konsumen Meikarta), kalau mau refund dikasih refund kalau mereka mau unit dikasih unit," katanya kepada detikcom di lokasi.

Fitrah mengatakan, pengembang Meikarta sudah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan sudah menandatangani kesepakatan dengan konsumen Meikarta. Proses refund akan dilakukan mulai hari ini hingga empat bulan ke depan.

"Argonya mulai dari hari ini sampai 4 bulan ke depan. Kenapa 4 bulan? Karena tidak semua konsumennya itu punya dokumen asli dan itu kan harus diverifikasi," ungkapnya.

Fitrah menuturkan, lamanya proses refund itu karena dibutuhkan verifikasi dokumen guna mencegah 'penumpang' gelap untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

"Kita harus ada proses verifikasi yang ketat. Kenapa? Karena jangan sampai ada penumpang gelap nanti. Dia nggak punya, nggak beli unit, tapi tiba-tiba punya dokumen, dan nggak harus dibayar, ya kasihan juga pengembangnya," ujar Fitrah.

Konsumen Meikarta yang meminta ganti rugi kepada pihak pengembang ada sekitar 26 orang. Meski demikian, jika ada keluhan lagi nantinya dari pihak Kementerian PKP akan membantu fasilitasi untuk mempertemukan antara konsumen dan pengembang Meikarta.

"Tugas kita itu kan melayani masyarakat sebenarnya, ada permintaan masyarakat ya kita layani, kita pertemukan lagi," tutupnya.

Sebagai informasi, konsumen Meikarta sempat menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Pada awalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sedang menyampaikan sambutan mengenai peluncuran layanan pengaduan tersebut. Kemudian ia menyebutkan bahwa sudah ada konsumen dari Meikarta yang datang ke Kementerian PKP mengikuti acara tersebut.

Kemudian Ara pun bertanya kepada para konsumen Meikarta apa yang ingin disampaikan kepada pihaknya.

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur diminta oleh Ara untuk merespons keluhan-keluhan konsumen Meikarta tersebut. Fitrah mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady.

"Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini, tapi nggak bisa. Kita akan selesaikan itu. Kita akan pertemukan langsung nanti dengan Meikarta setelah liburan ini," ungkap Fitrah.

Ditemui usai acara, Fitrah mengaku akan menemui pihak konsumen Meikarta untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (27/3/2025). Di sisi lain, ia mengatakan bahwa John Riady siap untuk menyelesaikan masalah konsumen Meikarta.

"(Untuk penarikan uang konsumen Meikarta kembali memungkinkan?) Ya tentu saya harus tanya orang Meikartanya dulu. Kemarin saya sudah panggil John-nya, 'oke Pak, kami akan siap menyelesaikan' itu katanya. Saya sudah panggil ke kantor," ungkap Fitrah.

Permasalahan Meikarta ini, kata Fitrah, bukan hanya masalah perumahan saja, ada masalah perizinan, lahan, hingga pembiayaannya. Maka dari itu, ia ingin mengonsolidasikan semua stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan memediasi dan menekan pengembangnya siapa yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan. Dan kita kan juga punya aturan-aturannya. Itu lho," tutupnya.

Dalam catatan detikcom, pengembang dari mega proyek Meikarta adalah PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Pada 2023 lalu, sempat ada kasus yaitu 131 konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) belum mendapatkan unit apartemen yang sudah dibeli. Mereka pun meminta haknya, baik berupa refund maupun mendapatkan unit apartemen.

Setelah lika-liku yang cukup panjang, per 14 Maret 2023, tercatat 114 konsumen Meikarta menerima refund melalui mekanisme titip jual. Sementara 13 orang sudah mendapatkan unit. Mekanisme titip jual sebelumnya ditawarkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta. Sementara sisanya masih dalam proses oleh pihak Meikarta.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan program pembangunan 3 juta rumah akan melibatkan kontraktor kecil.

Menurut Hashim Kontraktor kecil menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan. Kebijakan ini sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo sudah putuskan, untuk 2 juta rumah di pedesaan itu hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil," kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Sementara kontraktor besar, tutur Hashim, akan mengerjakan pembangunan 1 juta di wilayah perkotaan.

"Kontraktor besar tinggal kerjakan nanti satu unit apartemen di kota-kota besar. Di situ yang besar-besar, boleh," kata Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi itu.

Melalui program pembangunan 3 juta rumah, Hashim juga menyebut Prabowo hendak memberi kesempatan bagi perekonomian desa.

Tidak hanya kontraktor, ia menyebut program prioritas tersebut juga memberi kesempatan bagi para koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga membuka lapangan pekerjaan baru.

"Ini berikan kesempatan untuk kontraktor-kontraktor, UMKM, koperasi, BUMdes, Badan Usaha Milik Desa, diberikan kesempatan untuk bekerja," jelas Hashim yang juga adik kandung Prabowo.

Di sisi lain, Hashim menilai program 3 juta rumah juga mampu menurunkan angka prevalensi stunting, di mana saat ini menyentuh angka 25% anak Indonesia.

Sementara saat ini, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya," tegasnya.