Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengecekan kebersihan dan kelayakan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan ke sekolah.

"Kami sudah koordinasi dengan SPPG dan sekolah. semuanya itu sebelum (makanan) disampaikan ke sekolah-sekolah, harus dicek kebersihannya, kesehatannya, menunya, dan seterusnya," ujar Kepala Disdikpora DIY Suhirman dihubungi di Yogyakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Suhirman menyusul temuan ulat pada nasi MBG yang diterima siswa SMK Negeri 4 Yogyakarta. Insiden itu membuat siswa yang bersangkutan merasa trauma mengonsumsi MBG kembali.

Suhirman mengakui kasus tersebut benar adanya, namun ia mengklaim hanya ditemukan satu kali dari ribuan porsi makanan yang disediakan. Meski begitu ia menegaskan perlunya evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu," ujarnya.

Ia mengatakan pengawasan teknis MBG menjadi tanggung jawab SPPG, termasuk perihal pilihan menu dan penyajiannya.

Disdikpora DIY, kata Suhirman, bertugas menjembatani komunikasi antara sekolah dan SPPG, serta mendorong evaluasi bersama jika ada laporan kekurangan dari lapangan.

"Kalau ada beberapa hal yang sekiranya kurang maksimal, itu bisa dimaksimalkan dalam pelayanan makan bergizi gratis ini," ucapnya.

Pihaknya juga sudah melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY sejak awal program untuk memastikan kandungan gizi dan kelayakan menu makanan. Sekolah juga dipersilakan menyampaikan laporan atau keluhan langsung kepada SPPG masing-masing.

"Itu sudah proses sejak awal. Menunya apa, kandungan gizinya bagaimana, itu sudah dihitung. Kami mengoordinasikan saja," ujarnya.

Di sisi lain apabila pelaksanaan MBG dirasa memberatkan sekolah, dia mengingatkan manfaat Program MBG jauh lebih besar, terutama untuk pembentukan karakter siswa.

"Kalau menambah pekerjaan, iya. Tapi itu kan untuk kepentingan bersama. Manfaat bagi siswa lebih banyak daripada tenaga yang dikeluarkan. Salah satu dari tugas guru dan sekolah ya membantu untuk pelaksanaannya MBG ini," katanya.

Ia mencontohkan pembiasaan sederhana seperti berdoa sebelum makan dan menjaga kebersihan setelah makan menjadi bagian pembinaan sikap dan karakter siswa. "Itu kan dari sikap-sikap makan itu bisa mendeteksi karakter dari siswa," lanjutnya.

Saat ini, kata dia, Program MBG masih dijalankan sebagai pilot project di lima sekolah di DIY, yaitu SMA 1 Kasihan, SMA 1 Wonosari, SMK 3 Wonosari, SMA 5 Yogyakarta, dan SMK 4 Yogyakarta. Ke depan jumlah sekolah pelaksana akan terus bertambah seiring proses evaluasi dan kesiapan sekolah.

Pihaknya membuka ruang partisipasi dari siswa dalam bentuk masukan atas pelaksanaan program, termasuk usulan menu, waktu penyajian, hingga penanganan kasus-kasus insidental seperti makanan yang tidak layak konsumsi.

Sebelumnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo mengakui mendapat temuan ulat pada makanan MBG beberapa hari yang lalu.

"Baru saja ada kok itu, (ditemukan) ulat itu dua hari yang lalu," ujar dia.

Selain ditemukan pada sayuran, kata dia, ulat juga terlihat di nasi yang disajikan kepada siswa. Menurutnya, kasus serupa bukan baru kali pertama terjadi. "Sudah lebih dari sekali, mungkin enam atau tujuh kali," ujarnya.

Selain itu ia mencatat ada beberapa menu yang tidak lengkap, misalnya lauk seperti tempe yang seharusnya ada justru tidak disertakan. Menyikapi temuan tersebut, pihak sekolah langsung mengganti makanan dan melaporkannya kepada penyedia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan SMKN 4 Yogyakarta mengungkapkan bahwa beban kerja mereka semakin bertambah akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Widiatmoko Herbimo, mengatakan bahwa pihak sekolah telah mengajukan permohonan kepada penyelenggara MBG untuk menghentikan program tersebut pada tahun ajaran baru mendatang.

"Program ini membuat karyawan harus bekerja lebih keras. Mereka harus menunggu kedatangan makanan untuk MBG, dan baru bisa menyusun laporan keuangan setelah itu, yang mengganggu kegiatan lainnya," ungkap Widiatmoko saat dihubungi pada Senin (5/5/2025).

Ia menambahkan bahwa karyawan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan siswa-siswa saat makanan tiba di sekolah.

Setelah distribusi makanan selesai, mereka harus memastikan semua tempat makanan MBG telah dikumpulkan.

Widiatmoko juga menyatakan bahwa SMKN 4 Yogyakarta saat ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menyebabkan penurunan omzet.

"Kami sudah berstatus BLUD, dan banyak keluhan mengenai penurunan omzet," kata dia.

Dana program MBG dialihkan untuk sarana prasarana sekolah

Widiatmoko menyarankan agar program MBG dialihkan ke sekolah-sekolah yang memiliki fokus pada jurusan teknik, bukan yang berfokus pada tata boga seperti di SMKN 4 Yogyakarta.

"Jika memungkinkan, program ini sebaiknya diberikan kepada sekolah-sekolah teknik, karena fokus kami adalah pada makanan, sementara jurusan teknik memiliki kebutuhan yang berbeda," jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar dana dari program MBG digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

"Dengan jumlah murid yang mencapai ribuan, kami memerlukan ruang kelas yang nyaman, termasuk AC. Dengan anggaran yang ada, misalnya Rp 12 juta untuk satu kali makan, seharusnya bisa dialokasikan untuk pembelian AC agar proses belajar mengajar lebih nyaman," tambah Widiatmoko.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari SMKN 4 Yogyakarta terkait permohonan penghentian program MBG.

Menurutnya, keputusan mengenai kelanjutan program tersebut tidak sepenuhnya ada di tangan mereka.

"Kami akan melakukan klarifikasi ke sekolah. Kami menyediakan sekolah, dan keputusan akhir ada pada SPPG," ujarnya.

Suhirman juga menjelaskan bahwa penggantian sekolah untuk program MBG tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus berdasarkan kesepakatan dengan SPPG.

"Itu tergantung dari SPPG, apakah pengganti berada lebih dari 3 km atau tidak. Jika kurang dari 3 km, itu memungkinkan, tetapi kami akan koordinasikan terlebih dahulu," tutupnya.

Layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kotagede, Yogyakarta, terhenti. Sekitar 2.500 hingga 3.00 siswa terdampak imbas terhentinya layanan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi dikutip Antara, Minggu (4/5).

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya MBG tersebut.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta. Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Yogyakarta (ANTARA) - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Kotagede.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta, Ahad.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta.

Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori membenarkan bahwa penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi.

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.*

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Kotagede.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta, Ahad.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta.

Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori membenarkan bahwa penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi.

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.*

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan

Yogyakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu agar lebih efektif dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Wisnu di Yogyakarta, Selasa, menyebut program berskala nasional itu berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, dimana anak-anak dari keluarga mampu pun menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

"Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan," ujar dia.

Dengan anggaran yang terbatas, menurut dia, program itu sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Selain itu, Wisnu juga mengusulkan alternatif lain seperti pemberian subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel.

Menurut dia, tantangan utama dari program ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Wisnu menilai pemerintah bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah menjalankan program serupa dengan lebih efektif.

Di Amerika Serikat, misalnya, program makan gratis di sekolah menjadi bagian dari kebijakan nasional dengan skema "Farm to Table" dengan didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas lokal untuk memastikan distribusi makanan lebih merata dan efisien.

"Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin," ujar dia.

Selain itu, program "National School Lunch Program (NSLP)" yang diterapkan di AS juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Program ini berfokus pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan memiliki standar gizi ketat sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga," ujar Wisnu.

Ia menilai, pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Wisnu, jika sistem pengelolaan MBG terlalu sentralistik, ada kemungkinan hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan dari pengadaan makanan, sementara petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia menyarankan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan program karena lebih memahami kondisi lokal dan dapat memberdayakan UMKM serta petani kecil dalam penyediaan bahan pangan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pengawasan terhadap program ini diperketat dengan melibatkan audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Untuk menjamin keberlanjutan program tanpa mengorbankan sektor lain, Wisnu menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa merugikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

"Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting," kata dia.

Meskipun menuai pro dan kontra, Wisnu memandang potensi positif dari program MBG dalam jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Ribuan siswa di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, mulai merasakan program makan bergizi gratis (MBG), Senin (17/2/2025).

Ada dua Kapanewon yang melaksanakan hari ini.

Dari pengamatan Kompas.com, soft launching dilakukan di sekitar dapur sehat di komplek Kodim 0730/Gunungkidul sekitar pukul 08.00 WIB. Menggunakan mobil putih, ratusan rantang makanan yang terbuat dari stainless stell diantar ke sekolah-sekolah.

"Pagi ini untuk dapur kami beroperasional di dua titik di SDN 1 Wonosari dengan SMPN 1 Wonosari untuk jumlah paket kurang lebih 1.151 paket," kata Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Infantri Roni Hermawan ditemui di Dapur sehat, Senin.

Dikatakannya, selain di Wonosari hari ini juga dilaksanakan di Wilayah Kapanewon Tepus. Untuk wilayah Tepus dilakukan oleh pihak ke 3 atau dapur mandiri, melayani 2900 sampai 3000 murid.

"Rencana kedepan akan bertambah lagi untuk sementara proses kami bertingkat, bertahap, berlanjut," kata Roni.

Untuk satu dapur sehat akan melayani 3000 makanan.

"Hadi ini 2 sekolah apabila sistem sudah terbentuk khusus wilayah Wonosari akan bertambah 4 titik sekolah, ditambah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata dia

Target di Gunungkidul sekitar 120.000 layanan dengan jumlah dapur 44 unit.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, pihak pemerintah Kabupaten siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Gunungkidul, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pengentasan stunting di daerah tersebut.

"Nanti kita lihat, APBD siap, apakah nanti sharing atau dari APBN murni, kita siap untuk itu karena mendukung program dari presiden," kata Sunaryanta.

MBG di Sumenep dihentikan

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dihentikan. Kusniah, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membenarkan hal tersebut.

"Iya, mulai Senin (17/2/2025) besok, makan bergizi gratis dihentikan," kata Kusniah kepada Kompas.com, Minggu (16/2/2025).

Kusniah menyampaikan, ia baru mengetahui pemberhentian program itu setelah membaca surat edaran di grup para penerima makan bergizi gratis.

"Edarannya disampaikan melalui grup WhatsApp penerima (MBG). Saya tergabung di situ," ucapnya.

Dalam surat edaran itu, kata Kusniah, tidak dirinci apa alasan MBG yang menyasar 2.965 siswa itu dihentikan. Hanya disebutkan bahwa ada dinamika yang belum teratasi di internal penyelenggara.

"Tidak disebutkan alasannya secara perinci, karena ada dinamika yang belum teratasi. Kami kan hanya penerima, ada dinamika seperti apa kami tidak tahu," kata dia.

Tidak hanya itu, dalam surat edaran tidak dijelaskan kapan program makan bergizi gratis itu akan dilaksanakan kembali. "Tidak ada info, kapan akan dimulai lagi (MBG)," ucap Kusniah.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap mengalokasikan Rp 42 miliar untuk makan bergizi gratis (MBG) walaupun pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa program MBG telah tercukupi oleh APBN.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengatakan, pihaknya belum menerima perintah tertulis dari pemerintah pusat terkait penggunaan MBG.

"Kalau belum ada dawuh (perintah) tertulis, kami tetap siapkan kerangka dukungan itu untuk MBG," kata Beny, Rabu (12/2/2025).

"Nanti kalau kami geser (anggaran) lalu diperintahkan untuk backup pripun (bagaimana)? Jadi tetap taat pemerintah atasan kami," ucap Beny.

Soal beberapa daerah mulai mengalihkan anggaran MBG untuk keperluan lain, Pemerintah DIY tetap belum berani untuk melakukannya.

"Kecuali sangat tegas betul-betul terpenuhi kami akan geser di perubahan atau di geser di program dan kegiatan," kata dia.

Pemerintah DIY masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran MBG dialihkan ke program lain.

"Jadi kami siap di lapangan kalau terjadi apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

Rencana pelaksanaan program ini sempat mengalami penundaan dua kali dari jadwal awal yang ditentukan.

Salah satu sekolah yang terpilih sebagai pilot project adalah SMKN 4 Yogyakarta.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Widiatmoko Herbimo mengatakan pihaknya dijadikan salah satu sekolah sebagai pilot project MBG di tingkat SMK.

Dari pemilihan pilot project ini pihaknya diminta mengikuti rapat pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta, hasilnya MBG di Kota Yogyakarta bakal dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

“Iya sudah fix katanya semoga enggak mundur. Hari senin pokoknya (pelaksanaan MBG),” ujarnya saat dihubungi, Jumat (31/1/2025).

Mekanisme MBG di Yogyakarta

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Nantinya mekanisme MBG di SMKN 4 Yogyakarta, pihak katering makanan akan mengirimkan makanan ke SMK N 4 Yogyakarta. Lalu dilanjutkan pihak sekolah mendistribusikan ke murid-murid.

Lanjutnya, karena pada 17 Februari siswa kelas XII kunjungan industri, nantinya ada perubahan data penerima MBG.

“Karena tanggal 17 ada kunjungan industri maka hanya kelas 1 (X) total 617 siswa,” beber dia.

Dia menyebutkan, pilot project MBG wilayah Kemantren (kecamatan) Umbulharjo ada beberapa sekolah seperti SD Negeri Kotagede, SMPN 10, SMKN 6, dan SMKN 4.

“Target sasaran 3.000 siswa, enggak tahu kalau ada tambahan,” kata dia.

Menurutnya rencana pelaksanaan MBG di sekolahnya sudah mundur 2 kali.

“Mundur 2 kali kemarin tanggal 3 kemudian mundur lagi tanggal 17,” kata dia.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum mendapatkan perintah detail dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Pemda DIY siap kapan pun jika digerakkan untuk pelaksanaan program MBG.

"Kami digerakkan kapan pun siap," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Beny Suharsono, Jumat (10/1/2025).

Pemerintah DIY diketahui telah menganggarkan Rp 42 miliar untuk program MBG sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah.

"Ketika pemerintah pusat mengamanatkan daerah menyiapkan 2,5 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) kita siapkan," ucap dia.

Beny menyampaikan Pemerintah DIY berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diketahui bahwa MBG langsung dilakukan satuan tugas.

Namun, pemerintah daerah menurut dia tak boleh lengah. Jika sewaktu-waktu diminta menjalankan, harus sudah siap.

"Daerah tidak boleh lena harus mengantisipasi kalau diminta kerja sama atau bahkan sebaliknya menangani," katanya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

Rencana pelaksanaan program ini sempat mengalami penundaan dua kali dari jadwal awal yang ditentukan.

Salah satu sekolah yang terpilih sebagai pilot project adalah SMKN 4 Yogyakarta.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Widiatmoko Herbimo mengatakan pihaknya dijadikan salah satu sekolah sebagai pilot project MBG di tingkat SMK.

Dari pemilihan pilot project ini pihaknya diminta mengikuti rapat pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta, hasilnya MBG di Kota Yogyakarta bakal dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

“Iya sudah fix katanya semoga enggak mundur. Hari senin pokoknya (pelaksanaan MBG),” ujarnya saat dihubungi, Jumat (31/1/2025).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta kemarin. Ia meminta asosiasi pengembang berperan aktif dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Kemudian, ia mengungkapkan Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Fahri berharap pemerintah daerah (pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan. Menurutnya pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru.

Di samping itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah Waluyo menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik

"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14 ribu unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tutur Waluyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah