Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor, Jawa Barat.

"Kita akan tetap backup, kalau terjadi itu (kasus keracunan) kita akan belajar dari kejadian itu dan kita cegah (agar tidak terulang)," kata dia saat ditemui di Kantor PBNU di Jakarta, Rabu.

Pihaknya akan mengawasi dan memperbaiki sistem dapur MBG yang terlibat dalam peristiwa luar biasa tersebut.

"Yang (peristiwa keracunan bakteri) salmonella kalau terjadi ini kita obati, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya, nanti diperbaiki," katanya.

Pihaknya juga memperhatikan terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG di lokasi manapun.

"Dari bahan baku pasti kita (perhatikan). Badan Gizi melibatkan Badan POM dan kita akan terlibat secara utuh untuk itu," kata Taruna Ikrar.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kejadian ratusan pelajar di Bogor yang mengalami keracunan dengan dugaan karena menu MBG.

Dapur Badan Gizi Nasional-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikabarkan berhenti operasi mulai hari ini.

Dari penelusuran detikJateng, SPPG ini menjadi dapur MBG pertama di Kabupaten Banyumas yang berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikelola langsung oleh BGN.

Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya pemberhentian suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Rabu (14/5/2025). Sekolah ini menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk program MBG.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan. Bukan dihentikan program MBG-nya, untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (14/5).

Idha mengaku belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional Dapur SPPG Brobahan, Kelurahan Kranji tersebut.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," terangnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih belum dapat dimintai konfirmasi terkait pemberhentian operasional dapur.

Saat awak media datang untuk meminta konfirmasi ke dapur SPPG Brobahan, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Hanya ada satu petugas keamanan bernama Reza yang datang menemui.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata Reza singkat.

Sebagai informasi, SPPG Brobahan menjadi salah satu dapur MBG yang pertama kali beroperasi di Banyumas sejak tanggal 6 Januari 2025.

Lokasi ini awalnya menyuplai MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah. Di antaranya SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu buntut kasus keracunan massal yang kini ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar," kata Dadan, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Ia mengatakan inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani. Ia menyebut awalnya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah. Sebab BGN menilai kantin SPPG Bosowa Bina Insani memiliki fasilitas yang besar dan bersih, serta memiliki layanan pengiriman yang mudah ke siswa.

Dadan mengatakan SPPG Bosowa Bina Insani telah beroperasi sejak Januari 2025 dan tidak pernah terjadi masalah. Namun kini, menurut Dadan pihaknya akan meminta pihak SPPG meningkatkan kebersihannya.

"Inspeksi sudah dilakukan misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling baguslah di Bogor ya yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi," katanya.

Dadan mengatakan penghentian layanan SPPG Bosowa Bina Insani dilakukan hingga pihak SPPG memenuhi syarat.

"Kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi mungkin kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik," katanya.

Selain itu BGN akan meningkatkan SOP (Standar Operating Procesure) pengolahan makanan. Ia juga akan memerintahkan SPPG lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, mempersingkat waktu pengolahan makanan dan mempersingkat pengiriman.

"Kemudian pada saat pengiriman pun kita akan perketat ya mekanismenya dan termasuk juga memperketat waktu antara pengiriman sampai di sekolah dengan waktu konsumsi, karena ada kejadian deliverynya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat sehingga makanan itu terlalu lama disimpan," katanya.

"Nah sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita karena selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk dikonsumsi," sambungnya.

Selain itu, Dadan juga menjelaskan terkait tuduhan adanya penghematan kualitas bahan baku makanan. Menurutnya saat ini anggaran untuk memproduksi MBG menggunakan sistem at cost sehingga tidak mungkin mempengaruhi kualitas makanan.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek dimana kualitas makanan diirit segala macam itu tidak ada, kenapa? karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," katanya.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan jadi harga itu baik naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan, naik, kita akan tambahkan kekurangannya, turun kita akan carry over akan simpan dananya. jadi tidak ada gunanya mengirit dari bahan baku, ya seperti itu karena yang kita tetapkan adalah at cost," sambungnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor, Jawa Barat.

"Kita akan tetap backup, kalau terjadi itu (kasus keracunan) kita akan belajar dari kejadian itu dan kita cegah (agar tidak terulang)," kata dia saat ditemui di Kantor PBNU di Jakarta, Rabu.

Pihaknya akan mengawasi dan memperbaiki sistem dapur MBG yang terlibat dalam peristiwa luar biasa tersebut.

"Yang (peristiwa keracunan bakteri) salmonella kalau terjadi ini kita obati, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya, nanti diperbaiki," katanya.

Pihaknya juga memperhatikan terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG di lokasi manapun.

"Dari bahan baku pasti kita (perhatikan). Badan Gizi melibatkan Badan POM dan kita akan terlibat secara utuh untuk itu," kata Taruna Ikrar.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merespons kejadian ratusan pelajar di Bogor yang mengalami keracunan dengan dugaan karena menu MBG.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan mengatakan timnya langsung mengambil tindakan untuk mengetahui penyebab kejadian itu dengan melakukan uji laboratorium, antara lain bahan serta makanan yang dimasak.

Selain itu, memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Pihaknya tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan kepada para korban.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami," ucap dia.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul serangkaian kasus keracunan, yang terbaru di Kota Bogor hingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, tempat kejadian yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekolah Bosowa Bina Insani merupakan salah satu proyek percontohan BGN, di mana kantin sekolah dijadikan dapur MBG.

"Sudah mulai dari awal ini menjadi proyek percontohan dan sejauh ini kan baik-baik saja ya, aman, sampai akhirnya terjadi pada hari Selasa kemarin (keracunan)," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, kejadian ini berbeda dengan kasus keracunan yang sebelumnya pernah terjadi di Cianjur, Sukoharjo, Bandung, serta Tasikmalaya. Hal ini lantaran reaksi keracunan di Bogor terbilang cukup lambat, di mana makanannya dikonsumsi Selasa, kemudian reaksinya baru diketahui Rabu.

Bahkan peningkatan keluhan baru terjadi pada Kamis dan Jumat. Jumlah keluhan semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab, ada kontaminasi Salmonella dan E.coli dari bakteri, itu ada di air, ada di bahan baku telur dan juga sayuran. Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengkonsumsi tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya kejadian tersebut menjadi peringatan besar bagi BGN yang sebelumnya telah menargetkan nol kejadian serta adanya wacana untuk memperluas program MBG di sekolah-sekolah. Selaras dengan itu, pihaknya akan meningkatkan SOP terkait pengolahan makanan.

"Kita menetapkan beberapa langkah, yang pertama kita ingin lebih selektif di dalam pemilihan bahan baku. Kemudian kita akan memendekkan waktu processing antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery, itu kita akan perpendek karena beberapa SPPG, karena yang baru-baru masih butuh waktu lama untuk memasak, kita akan persingkat waktunya," papar dia.

Selain itu, BGN juga akan memperketat mekanisme pengiriman, hal ini termasuk dengan pengetatan waktu pengiriman ke sekolah hingga waktu konsumsi. Hal ini berkaca dari kejadian sebelumnya di mana pengiriman tepat waktu, namun waktu konsumsinya terlambat karena sekolah ada kegiatan.

"Karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita, kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah, nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," ujar Dadan.

Di samping itu, ia juga menyoroti sejumlah kejadian keracunan yang terjadi di SPPG yang telah beroperasi sejak lama. Menurutnya, dibutuhkan penyegaran sehingga ke depan setiap 2-3 bulan sekali akan dilakukan training ulang supaya kewaspadaan terus ditingkatkan, standar kualitas tetap dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka, kelancaran yang selama ini juga tidak membuat 'meninabobokan' mereka sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya (makanan)," kata dia.

Dadan juga memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Hal ini menyusul metode add-cont untuk pembelian bahan baku dan operasional, sehingga fluktuasi harga bahan baku tidak akan mempengaruhi kualitas makanan.

Sementara untuk operasional di SPPG Bosowa Bina Insani sendiri, Dadan mengatakan, pihaknya akan melakukan penyetopan untuk semenatra. BGN akan melakukan evaluasi mendasar hingga inspeksi. Pemerintah untuk sementara juga akan menanggung masalah biaya pengobatan korban.

Lihat juga Video: Kepala BGN Setop SPPG di Bogor Buntut Kasus Keracunan Massal MBG

Tanjung Selor (ANTARA) - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di markas Polresta Bulungan untuk mendukung implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Ini komitmen nyata Pori, khususnya Polda Kaltara dalam mendukung program prioritas Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis yang terkait pemenuhan gizi anak sekolah," kata Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu.

Peletakan batu pertama ini dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Kapolda Kaltara menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan wujud nyata implementasi program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kapolda menjelaskan bahwa dapur SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi. Pembangunan ditargetkan selama 90 hari kerja, sehingga diproyeksikan dapat beroperasi pada awal September 2025.

Kapolda mengatakan kapasitas dapur ini mampu melayani hingga 3.500 siswa. Namun, berdasarkan kriteria nasional dan pertimbangan jarak tempuh ideal 1-2 kilometer untuk menjaga kualitas makanan dari tingkat TK hingga SMA, cakupan ini belum dapat mengakomodasi seluruh siswa di Tanjung Selor.

Data siswa dari beberapa sekolah di sekitar lokasi pembangunan SPPG juga dipaparkan, antara lain SMA 1 Tanjung Selor (965 siswa), SD 01 Tanjung Selor (501 siswa), SLB Tanjung Selor (114 siswa), SD 6 Tanjung Selor (271 siswa), SMP 1 Tanjung Selor (749 siswa), SMK 1 Tanjung Selor (789 siswa), dan TK Kemala Bhayangkari (75 siswa).

Pembangunan SPPG ini sepenuhnya diinisiasi dan akan dikelola oleh manajemen Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara. Pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolda optimistis langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh siswa di wilayah tersebut.

"Penyediaan akses makanan bergizi ini juga krusial dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda," imbuhnya.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat terus mendukung dan berpartisipasi dalam program ini, sehingga target operasional pada September mendatang dapat tercapai.

Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan SPPG Polda Kaltara di Tanjung Selor.

"Saya sudah perintahkan seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda Kaltara untuk melakukan pembangunan serupa, sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi program Presiden RI, yaitu MBG," katanya.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi (MBG) telah dimulai secara resmi sejak 6 Januari 2025. Pada awal Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa penerima manfaat program MBG telah mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/5/2025) lalu.

Namun, keberhasilan ini dibarengi dengan berbagai permasalahan, termasuk adanya siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa persentase siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, yang berarti keberhasilannya mencapai 99,99 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ungkapnya.

Hanya beberapa hari setelah Prabowo menyampaikan bahwa siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, ratusan siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Jumlah siswa yang dirawat inap, bahkan mencapai 30-an orang.

Lantas apa saja catatan program MBG selama kurang lebih empat bulan berjalan? berikut ini dirangkum dari arsip detikcom dan berbagai sumber lain.

Catatan Program Makan Bergizi Gratis

Siswa Terus Berjatuhan Jadi Korban Keracunan Program MBG

Kasus dugaan keracunan makanan telah terjadi hanya beberapa minggu setelah Program MBG diluncurkan. Pada 16 Januari 2025, beberapa siswa di SDN Dukuh 3 mengeluhkan mual dan sakit karena ada makanan yang bau.

Pada bulan-bulan selanjutnya, kasus keracunan juga terjadi mulai dari di SD di wilayah Takalar, Sulawesi Selatan hingga di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta di Kota Bandung. Terbaru, lebih dari 200 siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG, karena adanya makanan yang mengandung bakteri E.coli dan Salmonella.

Belum Kuatnya Sistem Keamanan Pangan Nasional

Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Leiyla Elvizahro, S Gz, menduga bahwa keracunan massal dalam kasus MBG terkait dengan penanganan makanan yang buruk. Dalam hal ini, terutama pada aspek penyimpanan dan distribusi.

Menurutnya, makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk kebersihan alat dan tenaga penyaji.

"Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis," ucapnya dalam laman resmi UGM, dikutip Rabu (14/5/2025).

Leiyla menekankan bahwa kasus keracunan MBG harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dan pihak penyedia MBG.

"Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan," imbuhnya.

Senada dengan pakar UGM, Pengamat Kesehatan Masyarakat dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan bahwa pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat.

Menurutnya, setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan sistem internasional atau yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

"Hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini," ucapnya, seperti dilansir Indonesia.go.id.

Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan audit dan inspeksi rutin ke setiap penyedia makanan. Selain itu, juga perlu melakukan mempublikasikan laporan pelaksanaan MBG secara berkala, termasuk kasus-kasus yang telah menyebabkan siswa keracunan.

"Di samping itu, harus tersedia sistem pengaduan berbasis aplikasi, hotline, dan posko manual yang mudah diakses masyarakat," tambahnya.

Badan Gizi Nasional Menanggung Biaya Korban Keracunan MBG

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa pengobatan ratusan pelajar yang mengalami keracunan menu MBG, akan ditanggung pemerintah. Hal ini termasuk dalam penanganan medis dan biayanya.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor dalam siaran pers, pada Selasa (13/5/2025).

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab akan diberi teguran keras. Kemudian pihak SPPG juga akan diberi pelatihan terutama untuk bagian penjamah makanan. Tujuannya agar bisa mencegah kasus keracunan makanan.

Sebelumnya, upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan terhadap sukarelawan penjamah makanan yang tersebar di 1.071 SPPG (per April 2025) di seluruh Indonesia. Pelatihan ini digelar agar penjamah makanan memahami standar operating procedure (SOP), etika, dan ilmu dasar keamanan pangan.

Materi pelatihan diisi oleh para pakar dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Mitra Program MBG Tak Dibayar hingga Hampir Rp 1 Miliar

Pada pertengahan April 2025, salah satu mitra MBG di Kalibata terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini lantara mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan senilai hampir Rp 1 miliar.

Mitra MBG di Kalibata, sebelumnya menjalin kerja sama dengan SPPG Kalibata pada periode Februari-Maret 2025. Pihak mitra sudah memasak sekitar 65.025 porsi.

Akhirnya, mitra tersebut melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Sampai 14 Mei 2025, kasus masih terus berjalan antara mitra MBG dengan yayasan yang bertanggung jawab tersebut.

Ingin Tambahan Dana untuk Program MBG

Di tengah banyaknya kasus keracunan dan perlunya evaluasi program, pihak Badan Gizi Nasional menyebut program MBG membutuhkan dana tambahan senilai Rp 50 triliun. BGN sendiri telah diberi anggaran sebanyak Rp 71 triliun.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Menurutnya, untuk percepatan pelayanan MBG bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

BGN Klaim Akan Membuka 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan terus ditambah oleh pemerintah. Jumlah disebut mencapai 30 ribu SPPG yang akan dibuka.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut, pembukaan SPPG akan merekrut kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Dengan tiga jabatan itu di 30 ribu SPPG, berarti ada 90 ribu lapangan pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu dibuka untuk sarjana berusia 22-30 tahun. Hal ini termasuk sarjana yang baru lulus atau fresh graduate.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ungkap Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/5/2025) lalu.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga disebut akan membangun 1.000 SPPG di enam belas lokasi di Indonesia. Pihak Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

Nantinya, pihak Kadin juga akan menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Beberapa lokasi yang dijadikan pilot project SPPG Kadin antara lain di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, hingga Semarang.

Program MBG Berisiko Mengalami Pemborosan

Pada Maret 2025 lalu, ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S E, M Sc, M A, Ph D, menilai pembiayaan program MBG berpotensi akan terus membengkak. Hal ini akan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, karena sifatnya yang universal, program MBG bisa berisiko mengalami pemborosan biaya. Terlebih dengan kemunculan tantangan seperti kualitas makanan yang disediakan dapur umum hingga sistem standar gizi yang diterapkan.

"Untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan," ujarnya dalam laman resmi UGM.

Ia menyarankan, apabila terpaksa diperlukan adanya efisiensi anggaran pemerintah, maka pemangkasan dilakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

"Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat," imbuhnya.

Dia menilai, program MBG berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Data lain yang dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 juga menunjukkan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi siswa sekolah justru menimbulkan kekhawatiran.

Di Kota Bogor, ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, hasil pemeriksaan laboratorium mengungkapkan bahwa makanan yang dikonsumsi para siswa terkontaminasi dua jenis bakteri berbahaya, yaitu Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

Bakteri tersebut ditemukan pada bahan baku makanan seperti telur ceplok yang digunakan sebagai bumbu barbeque, serta pada sayuran seperti toge yang ditumis bersama tahu.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri," ujar Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," lanjutnya.

Apakah Ada Tanda-Tanda Makanan Terkontaminasi?

Dadan menambahkan, tidak ada indikasi awal bahwa makanan telah terkontaminasi. Berdasarkan laporan dari para korban, makanan dikonsumsi secara lahap tanpa kecurigaan akan bau atau rasa yang mencurigakan.

"Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi," ujarnya.

Temuan ini menjadi pukulan tersendiri bagi BGN yang menargetkan nihil kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG.

"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri)," imbuh Dadan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 siswa hingga Selasa (13/5/2025). Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa data ini diperoleh dari hasil penyelidikan epidemiologi terbaru.

Dari total korban, 27 siswa telah diperbolehkan pulang, sedangkan 18 lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, dan RS PMI.

Bagaimana Kesaksian Orangtua Korban?

Akbar, salah satu orangtua murid korban, menceritakan pengalaman anaknya, YA. Menurutnya, anaknya mulai merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi MBG. Kondisi memburuk pada malam harinya dengan gejala diare dan muntah.

"Setelah mengonsumsi MBG, anak saya mengalami tidak enak badan, sehingga dia meminta pulang cepat. Malam harinya anak saya mengalami diare dan muntah," ungkap Akbar.

Gejala tersebut makin parah pada Rabu (7/5/2025), ketika tubuh YA menunjukkan memar keunguan hingga diare sampai 10 kali sehari.

"Pada jam 17.15 di hari Rabu, hasil lab menyatakan adanya amoeba Entamoeba histolytica di tubuh anak saya. Itu merupakan penyebab diare yang dialami anak saya," tambahnya.

Akbar juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap program MBG ke depan. Ia mengaku mengalami masalah kepercayaan dan trauma untuk kembali mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan dari program tersebut.

"Kami trust issue, agak sedikit trauma konsumsi MBG ke depannya," tuturnya.

Apakah Ada Tanggung Jawab dari Pihak Sekolah dan Pemerintah?

Pihak sekolah disebut telah menyatakan akan memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk klaim penggantian biaya pengobatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor menawarkan bantuan asuransi, meskipun Akbar mengaku telah menggunakan asuransi pribadi.

"Pihak sekolah akan memberikan pertanggungjawaban dengan mengklaim ganti rugi terhadap biaya yang kami keluarkan. Dari Pemerintah Kota Bogor memberikan asuransi dengan syarat tidak menggunakan asuransi, tapi saya sudah pakai asuransi," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ratusan Anak Keracunan MBG di Bogor, Kepala BGN: Penyebab Kontaminasi Salmonella dan E. Coli".

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi siswa sekolah justru menimbulkan kekhawatiran.

Di Kota Bogor, ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, hasil pemeriksaan laboratorium mengungkapkan bahwa makanan yang dikonsumsi para siswa terkontaminasi dua jenis bakteri berbahaya, yaitu Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

Bakteri tersebut ditemukan pada bahan baku makanan seperti telur ceplok yang digunakan sebagai bumbu barbeque, serta pada sayuran seperti toge yang ditumis bersama tahu.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri," ujar Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," lanjutnya.

Apakah Ada Tanda-tanda Makanan Terkontaminasi?

Dadan menambahkan, tidak ada indikasi awal bahwa makanan telah terkontaminasi. Berdasarkan laporan dari para korban, makanan dikonsumsi secara lahap tanpa kecurigaan akan bau atau rasa yang mencurigakan.

"Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi," ujarnya.

Temuan ini menjadi pukulan tersendiri bagi BGN yang menargetkan nihil kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG.

"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri)," imbuh Dadan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 siswa hingga Selasa (13/5/2025). Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa data ini diperoleh dari hasil penyelidikan epidemiologi terbaru.

Dari total korban, 27 siswa telah diperbolehkan pulang, sedangkan 18 lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit, seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, dan RS PMI.

Bagaimana Kesaksian Orangtua Korban?

Akbar, salah satu orangtua murid korban, menceritakan pengalaman anaknya, YA. Menurut dia, anaknya mulai merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi MBG. Kondisi memburuk pada malam harinya dengan gejala diare dan muntah.

"Setelah mengonsumsi MBG, anak saya mengalami tidak enak badan sehingga dia meminta pulang cepat. Malam harinya anak saya mengalami diare dan muntah," ungkap Akbar.

Gejala tersebut makin parah pada Rabu (7/5/2025), ketika tubuh YA menunjukkan memar keunguan hingga diare sampai 10 kali sehari.

"Pada jam 17.15 di hari Rabu, hasil lab menyatakan adanya amoeba Entamoeba histolytica di tubuh anak saya. Itu merupakan penyebab diare yang dialami anak saya," tambahnya.

Akbar juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap program MBG ke depan. Ia mengaku mengalami masalah kepercayaan dan trauma untuk kembali mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan dari program tersebut.

"Kami trust issue, agak sedikit trauma konsumsi MBG ke depannya," tuturnya.

Apakah Ada Tanggung Jawab dari Pihak Sekolah dan Pemerintah?

Pihak sekolah disebut telah menyatakan akan memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk klaim penggantian biaya pengobatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor menawarkan bantuan asuransi meskipun Akbar mengaku telah menggunakan asuransi pribadi.

"Pihak sekolah akan memberikan pertanggungjawaban dengan mengeklaim ganti rugi terhadap biaya yang kami keluarkan. Dari Pemerintah Kota Bogor memberikan asuransi dengan syarat tidak menggunakan asuransi, tapi saya sudah pakai asuransi," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ratusan Anak Keracunan MBG di Bogor, Kepala BGN: Penyebab Kontaminasi Salmonella dan E. Coli".

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan kronologi kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi Kota Bogor. Insiden ini kemudian ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat setelah lonjakan jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan.

Dadan menjelaskan dipilihnya kantin Sekolah Bosowa Bina Insani dipilih sebagai lokasi proyek percontohan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena memiliki fasilitas kantin yang dinilai memadai. Ia mengatakan sejak 6 SPPG tersebut berjalan tidak terjadi masalah.

"itu sudah berlangsung sejak 6 Januari. Jadi sudah mulai dari awal ini menjadi proyek percontohan dan sejauh ini kan baik-baik saja," ujarnya, Selasa (14/5/2025).

Ia menyebutkan, SPPG di sekolah tersebut bertujuan menunjukkan bahwa program makan bergizi bisa dijalankan dengan baik melalui kantin sekolah, dengan sistem distribusi in-house yang efisien. Namun, insiden yang terjadi pada pekan lalu menjadi perhatian serius.

"Sampai akhirnya terjadi pada hari Selasa kemarin," katanya.

Dadan menjelaskan, kasus keracunan di Bogor memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain. "Yang di Bogor ini agak slow reaksi, jadi reaksi lambat. Jadi makannya hari Selasa, reaksinya baru diketahui hari Rabu. Dan peningkatan yang mengeluhnya justru terjadi di hari Kamis dan Jumat," katanya.

Akibat lambatnya reaksi, pelayanan SPPG sempat masih berlangsung pada Rabu dan Kamis. Namun, setelah Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan penelusuran dan mencatat peningkatan signifikan jumlah siswa yang terdampak, status KLB akhirnya ditetapkan.

Penetapan status KLB, menurut Dadan penting untuk memastikan seluruh siswa yang terdampak bisa mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

"Nah ini penting sekali penetapan KLB ini agar pemerintah daerah bisa menangani seluruh penerima manfaat yang berobat. Itu penetapan KLB untuk seperti itu," katanya.

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Brobahan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikabarkan berhenti beroperasi mulai Rabu (14/5/2025).

Akibatnya, program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan di sejumlah sekolah juga dihentikan.

Saat dikonfirmasi, Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, yang merupakan salah satu sekolah sasaran program MBG, membenarkan informasi tersebut.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan, bukan dihentikan program MBG-nya. Untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan singkat, Rabu.

SPPG pertama di Banyumas

Idha juga menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional SPPG Brobahan akan berlangsung.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih, belum dapat dihubungi untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pemberhentian operasional dapur.

Ketika Kompas.com mengunjungi SPPG Brobahan, Luky tidak berada di tempat.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata petugas keamanan SPPG Brobahan, Reza.

Perlu diketahui, SPPG Brobahan merupakan SPPG pertama yang beroperasi di Banyumas sejak 6 Januari 2025.

SPPG ini menyuplai program MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah, yaitu SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil agar bisa leluasa jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya, guna tidak membahayakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat. Ia juga sekaligus menanggapi peristiwa pemusnahan amunisi milik TNI di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan sedikitnya 13 orang, sembilan di antaranya sipil.

"Hemat saya ke depan itu kita perbaiki, misalnya [markas] TNI itu harus jauh dari [permukiman] masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu, menurut dia, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri juga dekat dengan permukiman.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar nggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek," kata dia.

Dia pun tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah. Maka dari itu, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut dia, negara-negara lain memiliki instalasi militer yang jauh dari masyarakat. Namun hal itu bukan dimaksudkan sebagai "menjauhkan diri", melainkan agar instalasinya bersifat steril.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam," kata dia.

Dia mengatakan bahwa kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, itu bukan yang pertama kali terjadi. Namun, kejadian itu harus menjadi tragedi yang terakhir kalinya.

"Biar Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi," katanya.