Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten di Jayawijaya, Papua Pegunungan, secara resmi meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah setempat pada Senin.

Ketua Kelompok Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Wahyu Adi Pratama di Wamena, Senin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena akhirnya program MBG di Papua Pegunungan berhasil diluncurkan pada 17 Maret 2025 setelah tertunda sejak 17 Februari lalu.

”Dalam peluncuran ini direncanakan ada dua dapur yang melayani 7.000 siswa, namun ada terkendala karena salah satu mitra meninggal sehingga akan dilanjutkan setelah Lebaran,” katanya.

Menurut Wahyu, untuk saat ini pihaknya memberikan 3.500 porsi makanan untuk siswa, kemudian akan disusul pemberian kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

”Peluncuran MBG ditandai makan bersama pada hari ini (Senin),” ujarnya.

Dia menjelaskan MBG juga diusulkan diberikan kepada dewan guru sebagai bentuk sosialisasi awal tentang MBG.

”Usulan itu kemudian kami teruskan ke Badan Gizi Nasional dan disetujui oleh kepala badan sehingga MBG di Papua Pegunungan siswa dan dewan guru akan mendapatkannya,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan untuk siswa dan guru Muslim, pihaknya juga menyediakan paket Ramadhan yang dapat dibawa pulang.

Adapun Bupati Jayawijaya Athenius Murib menekankan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua supaya memperhatikan kebersihan pada saat proses memasak.

”Kebersihan harus diutamakan sehingga makanan yang dihasilkan benar-benar bersih dan sehat dan layak untuk dikonsumsi,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan ijin PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini merupakan saatnya rakyat punya rumah dimana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan arahan strategis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Arahan strategis yang dimakaud terkait peran pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah antara lain pertama, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Kedua, kepala daerah yang belum menyusun Perkada tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, serta mempercepat proses penerbitan PBG.

Selanjutnya, Pemda diminta mendorong CSR dalam bergotong royong membangun rumah untuk rakyat, dan memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya.

Dalam penerbitan izin penyelenggaraan perumahan agar tidak melanggar aturan tata ruang dan ke depan pemerintah daerah agar ikut andil dan berperan dalam meniadakan segala bentuk pungli yang berkaitan langsung dengan perizinan perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan, ini saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong Pembangunan rumah rakyat.

“Pemerintah telah menyiapkan lahan negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk BPHTB rumah subsidi, retribusi PBG Pemda, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari 2025-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persenpada periode Juli 2025-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan,” ungkapnya dalam rilis, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pelayanan PBG yang cepat yakni izin PBG dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh Pemda, mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, dan mendorong renovasi rumah dengan stakeholder (pemangku kepentingan).

Bisnis.com, GARUT — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong produksi susu sapi dari Kabupaten Garut Jawa Barat guna mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop UKM Panel Barus mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat rantai pasok susu nasional berbasis koperasi.

Salah satu langkah yang tengah didorong adalah optimalisasi produksi susu dari koperasi peternak agar bisa diserap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat MBG.

Dia menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas produksi agar koperasi peternak dapat berkontribusi lebih besar dalam program MBG.

"Kami ingin memastikan produksi susu hasil koperasi bisa diserap dengan baik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis," ujarnya, Senin (17/3/2025).

Adapun program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat terutama anak-anak di usia sekolah.

Susu menjadi salah satu komponen penting dalam program ini, mengingat kandungan gizinya yang kaya akan protein, kalsium, dan vitamin yang mendukung pertumbuhan. Namun, hingga saat ini, produksi susu dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional.

Adapun sebagian besar produksi susu dari koperasi peternak sapi perah masih terbatas, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memastikan penyerapan produk oleh pemerintah.

"Misalnya, di satu daerah ada 10.000 penerima manfaat MBG. Jika setiap anak mendapatkan 200 mililiter susu per hari, maka kebutuhan harian bisa mencapai 2.000 liter. Ini angka yang besar dan perlu disiapkan dengan baik oleh koperasi," katanya.

Kemenkop UKM menargetkan agar susu dari koperasi dapat disuplai untuk program MBG setidaknya satu hingga dua kali dalam seminggu, dengan harapan jangka panjang agar distribusi bisa dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain fokus pada produksi dan distribusi, Kemenkop UKM juga berupaya memperkuat kapasitas koperasi agar dapat mengolah susu secara mandiri.

Saat ini, banyak koperasi peternak sapi perah yang langsung menyetorkan hasil produksinya ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta, tanpa memiliki fasilitas pemrosesan sendiri.

Dia menilai koperasi seharusnya tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga memiliki teknologi pemrosesan susu sendiri, seperti pasteurisasi atau bahkan pabrik Ultra High Temperature (UHT).

Dengan memiliki fasilitas ini, koperasi dapat menghasilkan produk turunan yang siap dikonsumsi dan memiliki daya simpan lebih lama sehingga dapat lebih mudah didistribusikan untuk program MBG.

"Ke depannya, kita ingin koperasi memiliki teknologi pasteurisasi sendiri agar bisa memproduksi susu siap konsumsi bagi masyarakat, bukan hanya bergantung pada industri besar," ungkapnya.

Meskipun memiliki potensi besar, namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam optimalisasi produksi susu koperasi. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas produksi akibat terbatasnya jumlah peternak dan fasilitas pendukung.

Saat ini, sebagian besar peternak sapi perah di Garut masih berskala kecil dengan jumlah sapi yang terbatas. Selain itu, biaya pakan yang terus meningkat menjadi kendala bagi peternak dalam meningkatkan produksi susu.

Oleh karena itu, Kemenkop UKM berupaya mendorong adanya kemitraan dengan pihak swasta maupun institusi pendidikan untuk mendukung riset dan pengembangan pakan alternatif yang lebih ekonomis namun tetap berkualitas.

Selain itu masih terdapat masalah rantai distribusi dan logistik juga menjadi perhatian. Infrastruktur jalan yang kurang memadai di beberapa daerah masih menjadi kendala dalam pengiriman susu segar ke titik-titik distribusi.

"Kami ingin membangun ekosistem yang lebih kuat, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemrosesan, agar koperasi peternak sapi perah bisa tumbuh lebih maju dan berdaya saing," tutur Panel.

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota Serang, Banten, Budi Rustandi mengatakan biskuit dan telur rebus menjadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan selama bulan Ramadan 1446.

"Alhamdulillah kita cek siswanya senang semua menyambut baik program pak Presiden. Saya apresiasi kepada sekolah, guru, dan tim MBG yang sudah mempersiapkan semuanya," kata Budi Rustandi pada peluncuran Makan Bergizi Gratis di Serang, Senin.

Dia mengatakan program MBG di Kota Serang baru dimulai secara serentak pada hari ini yang bertepatan di bulan Ramadhan.

Menurut dia, semua pihak mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dan Ia menilai proses MBG selama Ramadhan terbilang lancar lantaran makanan yang tersedia berupa makanan kering seperti biskuit dan telur rebus.

"Alhamdulillah lancar karena selama Ramadhan makanannya kering agar tahan lama, jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir," katanya.

Sementara itu, Kepala SMPN 15 Kota Serang, Edi Ruspandi mengatakan, selama puasa Ramadhan, menu MBG diganti dengan makanan kering. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, makanan tersebut dipilih sebagai menu MBG agar bertahan hingga sore hari waktu berbuka puasa.

"Setelah lebaran mungkin makan biasa. Untuk bulan Ramadhan ini menunya biskuit, susu, pisang sama telur. Jadi informasinya diganti dengan yang tahan lama untuk nanti sore," katanya.

Edi mengatakan, hari ini merupakan hari pertama MBG dilaksanakan di SMPN 15 Kota Serang dengan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Serang.

"Untuk total siswa di SMPN 15 Kota Serang yaitu mencapai 857 siswa. Kami berharap seluruh siswanya mendapatkan MBG setiap hari agar anak bergizi, cerdas, disiplin, wawasannya bisa lebih luas lagi," ungkapnya.

Edi berharap, ke depan menu MBG jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Jika sesuai menurutnya anak-anak murid bisa menjadi disiplin dan cerdas.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Handayana membocorkan tiga syarat kunci sukses untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan di sela-sela peresmian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025). Polri merilis empat di tingkat Mabes dan 16 di tingkat Polda Prioritas sebagai peningkatan percepatan SPPG.

“Jadi ini adalah salah satu implementasi dari langkah percepatan yang diminta oleh Pak Presiden Republik Indonesia,” kata Dadan kepada wartawan.

Kunci sukses pertama yaitu menyangkut anggaran. Adapun pengelolaan anggaran untuk program MBG telah disiapkan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Seperti yang diketahui, anggaran telah disiapkan senilai Rp 171 triliun hanya untuk tahun 2025.

Kedua, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dalam hal ini adalah SPPG. Dadan menyebut bahwa SDM yang berpartisipasi dalam distribusi MBG telah terdidik dan akan ditambahkan hingga Juli mendatang.

Ketiga, infrastruktur atau fasilitas pendukung terlaksananya program MBG. Dalam hal ini, BGN terus berupaya mengembangkan jaringan kerjasama atau mitra program MBG dengan berbagai kementerian, lembaga, dan instansi yang salah satunya yakni Polri.

Di sisi lain, Dadan mengapresiasi langkah Polri dalam meresmikan operasional SPPG Polri. Salah satu yang disoroti adalah kualitas SPPG Polri yang berstandar tinggi dan sesuai dengan empat aspek program MBG.

“Satu, aspek pemenuhan kebutuhan kalori. Kedua, terkait dengan komposisi gizi. Yang ketiga aspek higienis. Yang keempat keamanan pangan. Dan di SPPG Polri ini keempat-empatnya sudah lengkap,” imbuh dia.

Ketua BGN itu juga mengungkap rencana Polri yang akan membangun 542 SPPG di berbagai daerah. Hanya saja, Dia juga berharap supaya Polri dapat membangun 1.000 SPPG untuk melengkapi 3% kebutuhan MBG.

Melalui peresmian tersebut, Dadan mengaku optimistis fasilitas yang dibutuhkan program MBG dapat rampung pada September atau sebelum akhir tahun. Apabila seluruh fasilitas dilakukan percepatan, maka target 82,9 juta penerima manfaat dari Presiden Prabowo dapat terlayani di akhir tahun.

“Jadi karena keterlibatan semua pihak, termasuk Polri yang sangat cepat, saya optimis bahwa target itu akan bisa terpenuhi,” pungkas Danan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di tingkat Mabes dan Polda.

Peresmian ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu'ti serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Untuk launching awal ini kami laksanakan di 2 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas. Tentunya ini tidak berhenti sampai disini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan," kata Sigit kepada wartawan, Senin (17/3).

Disampaikan Sigit, pembangunan SPPG ini merupakan realisasi atas MoU antara Polri dengan BGN. Kata dia, pembangunan SPPG akan terus berlanjut dengan target 100 lokasi pada Juli 2025.

"Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus) yang memiliki keahlian di bidang gizi," ucap dia.

Sigit menyebut ke depan pihaknya juga akan merekrut Bakomsus bidang akuntan, peternakan, dan perikanan, yang akan melengkapi program MBG. Sigit juga menyatakan seluruh SPPG di bawah Polri pun akan memiliki food security untuk memastikan semua sampai dengan kualitas sesuai standar.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berharap ke depannya Polri bisa terus melakukan pembangunan SPPG di berbagai daerah. Dengan demikian, kebutuhan SPPG bisa terpenuhi.

"Dan tadi kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1000. Karena 1000 pun itu baru tiga persen dari kebutuhan," ujarnya.

Dadan menyampaikan SPPG yang dibangun Polri ini juga telah memenuhi empat standar. Yakni, aspek pemenuhan kebutuhan kalori, aspek komposisi guzi, aspek higienis, dan aspek keamanan pangan.

"Dan di SPPG Polri ini keempat-empatnya sudah lengkap. Bahkan di dalam itu sebelum makanan dikirim itu sudah dicek oleh para ahli sehingga seluruh yang dikirim ke lokasi itu sudah aman dari segi bahan baku dan juga hasil masaknya memenuhi standar kesehatan yang dibutuhkan," tutur dia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Komandan Kodim (Dandim) 1315/Kabupaten Gorontalo Letkol Arm Yudhi Ari Irawan menyatakan siap melakukan koordinasi untuk memastikan keberlangsungan pasokan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut diungkapkan Dandim 1315 usai menghadiri pembukaan pemberian MBG di Kecamatan Telaga bersama Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Wakil Bupati Gorontalo Tonny Junus, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat, Senin.

"Kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan program-program seperti ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," ucap Letkol Yudhi.

Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan program pemberian makan bergizi tersebut, khususnya pada bulan Ramadhan.

"Kami dari Kodim 1315/KG sangat mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menurut Dandim, pemberian makan bergizi adalah langkah yang sangat baik untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang mereka, terutama di bulan Ramadhan.

"Ini adalah bentuk perhatian kita kepada anak-anak, agar mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa," ujar Yudhi Ari Irawan.

Ia menambahkan bahwa kegiatan itu bukan hanya tentang memberikan makanan, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan di bulan yang penuh berkah.

Selain itu, Dandim 1315/KG juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun wilayah yang sehat dan sejahtera.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Rumah Nurul Ilmi, selaku pihak penyedia MBG Musbawati Kumbu mengatakan bahwa penerima manfaat program MBG mencapai 1.065 siswa yang tersebar di sembilan sekolah, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

"Setiap hari hingga Kamis, sebanyak 1.065 siswa akan menerima makanan bergizi sesuai dengan data penerima manfaat. Karena ini hari puasa jadi makannya di berikan dalam bentuk seperti ini, nanti pada saat masuk sekolah setelah lebaran itu mulai makan gratis seperti biasa" jelas Musbawati.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Insya Allah program ini akan terus jalan

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Sofyan Puhi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa di MI Al Mourky dan SMP Negeri 1 Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin.

Sofyan Puhi mengatakan program MBG merupakan inisiatif Pemerintah Pusat yang dijalankan di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Gorontalo, program itu telah memasuki tahap kedua dan diharapkan mampu membantu siswa dalam meningkatkan konsentrasi belajar.

"Hari ini, adik-adik akan dibagi makanan bergizi. Ini diperuntukkan bagi seluruh siswa di Kabupaten Gorontalo, agar supaya adik-adik semua diharapkan menjadi generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan ke depan dan lebih utama lagi dipersiapkan dalam rangka Indonesia Emas 2045," ujar Sofyan Puhi.

Ia mengatakan bahwa meskipun dalam suasana bulan Ramadhan, distribusi makanan tetap dilakukan. Namun, makanan yang diberikan berupa makanan kering seperti roti, susu, telur, dan jeruk, yang bisa dikonsumsi saat berbuka puasa. Setelah Ramadhan, menu makanan akan disesuaikan dengan tambahan nasi dan lauk pauk.

"Adik-adik sekalian tolong ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan Insya Allah program ini akan terus jalan," harap Sofyan.

Program MBG akan terus diawasi oleh kepala sekolah dan staf guru di setiap sekolah penerima manfaat. Di SMP Negeri 1 Telaga, sekitar 700 siswa menerima bantuan makanan bergizi ini. Bupati berharap program itu dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Gorontalo.

Ketua Yayasan Rumah Nurul Ilmi, selaku pihak penyedia MBG Musbawati Kumbu, mengatakan bahwa penerima manfaat program MBG mencapai 1.065 siswa yang tersebar di sembilan sekolah, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

"Setiap hari hingga Kamis, sebanyak 1.065 siswa akan menerima makanan bergizi sesuai dengan data penerima manfaat. karena ini hari puasa jadi makannya di berikan dalam bentuk seperti ini nanti pada saat masuk sekolah setelah lebaran itu mulai makan gratis seperti biasa" jelas Musbawati.

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025