Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih kurang untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia usul agar restoran nganggur dan lapangan futsal diubah menjadi SPPG.

Hal itu disampaikan Dadan dalam sambutannya saat meresmikan SPPG Tridadi, Sleman. Dia awalnya menceritakan bahwa di Sleman saja jumlah SPPG belum menyentuh angka 50 persen dari total kebutuhan.

"Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen. Jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," kata Dadan di SPPG Tridadi, Kamis (8/5/2025).

Dia mengatakan, daripada membangun SPPG dari nol, lebih baik memanfaatkan bangunan yang ada.

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi nggak usah, nggak usah bangun semuanya baru seperti ini, tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujarnya.

Dia bilang, SPPG bisa juga menggunakan rumah yang tidak terpakai seperti yang dia lakukan di Jakarta.

"Atau rumah yang tidak digunakan. Banyak, banyak orang yang punya rumah tinggalnya di Jakarta dijadikan satuan pelayanan," imbuhnya.

Usul lainnya yakni menggunakan lapangan futsal yang sudah banyak ditinggalkan.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal, tetapi main mini soccer, ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," jelasnya.

Dadan bilang, secara keseluruhan, BGN masih membutuhkan kurang lebih 28.800 SPPG lagi. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan kemitraan dengan berbagai pihak.

"Masih banyak, kita baru sekarang ini kan 1.286, masih akan butuh kurang lebih 28.800 yang masih harus dibangun. Nanti Badan Gizi akan membangun 1.554 sehingga 28.000 itu kita harapkan kemitraan dari berbagai pihak," pungkasnya.

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)

Sleman (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan BUMDes yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman BUMDes, dimana BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya, luar biasa," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam acara peresmian SPPG BUMDes Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menurut dia, upaya BUMDes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

"Satu, BUMDes maju. Kedua, supporting terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membangun ekosistem ekonomi yang memberdayakan. Nah model ekosistem pemberdayaan inilah yang akan terus kita kembangkan," kata Menko Muhaimin Iskandar.

Pihaknya pun berharap BUMDes Tridadi di Sleman, Yogyakarta, ini dapat menginspirasi BUMDes di seluruh Tanah Air untuk turut menyukseskan Program MBG dengan membentuk SPPG ataupun menjadi pemasok MBG.

"BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar pun meminta semua pihak terkait untuk bersinergi bersama-sama menyukseskan program MBG.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya semua pihak yang men-support dan mendorong cita-cita besar memberikan gizi yang memadai bagi seluruh generasi kita. Kita sedang bergerak membangun fondasi negara maju, memulainya dengan sumber daya manusia yang kuat. Mari kita semua bahu-membahu agar program makan bergizi ini benar-benar sukses dan cepat setuntas-tuntasnya," kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Acara peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi turut dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Yayasan Bill & Melinda Gates (Gates Foundation) secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Gates Foundation untuk Asia Selatan dan Tenggara, Hari Menon, dalam kunjungannya ke Jakarta, Rabu (1/5/2025).

Menurut Hari Menon, Gates Foundation hingga saat ini belum memiliki peran dalam perancangan maupun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan, pendekatan lembaga tersebut adalah dengan menyesuaikan prioritasnya terhadap kebijakan pemerintah di negara mitra.

"Jadi, kami belum terlibat dalam program (MBG) di sekolah, baik pada desainnya maupun implementasinya, sehingga tidak (dapat) memberikan saran (terkait program itu) saat ini," ujar Hari Menon, seperti dikutip dari Antara.

Hari menambahkan bahwa kunjungan Bill Gates ke sekolah di Indonesia beberapa waktu lalu hanyalah bagian dari observasi spontan, bukan bagian dari keterlibatan resmi lembaga.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung implementasi MBG yang tengah berlangsung.

Apa Fokus Gates Foundation di Indonesia Saat Ini?

Meski tidak terlibat dalam MBG, Gates Foundation tetap berfokus pada isu gizi dan kesehatan anak, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting pada balita.

Menurut Hari, lembaga ini telah bekerja selama lebih dari dua dekade dalam meningkatkan kesehatan anak dan ibu di berbagai negara berkembang.

"Kami memfokuskan sumber daya untuk memahami persoalan kesehatan anak dan ibu, termasuk faktor-faktor pemicu malnutrisi, risiko kesehatan pada anak, hingga kondisi ibu yang menyebabkan bayi lahir prematur atau berat badan rendah," jelasnya.

Gates Foundation juga aktif dalam proyek "Exemplars in Global Health," yang mendokumentasikan kisah sukses penanganan kesehatan, nutrisi, dan pembangunan ekonomi dari berbagai negara.

Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam catatan keberhasilan proyek ini, karena capaian penurunan angka stunting yang signifikan.

"Kami juga, saya kira, mendokumentasikan Indonesia, karena penurunan stunting di Indonesia begitu mengagumkan. Itu sudah turun, saya kira, dari 35 persen ke 21 persen, sebuah perubahan yang mengagumkan, karena stunting begitu sulit diubah," ujar Hari Menon.

Apakah Gates Foundation Akan Terlibat MBG di Masa Depan?

Hari tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama di masa depan, namun menegaskan bahwa keterlibatan Gates Foundation akan dilakukan hanya jika dibutuhkan dan relevan.

"Hanya ketika (pengalaman dan keahlian kami) dibutuhkan kami mau berkontribusi," ujarnya. Ia juga menekankan bahwa dukungan Gates Foundation tidak selalu berbentuk pendanaan, tetapi bisa berupa kontribusi teknis dan keilmuan.

Salah satu bentuk kerja sama konkret saat ini adalah dukungan Gates Foundation dalam program eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia.

Upaya ini mencakup pengembangan vaksin baru serta penggunaan alat diagnosis berbasis saliva yang lebih praktis dan efektif.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Belum Terlibat, Ini Alasan Gates Foundation Tak Dukung Program Makan Bergizi Gratis".

BOGOR, iNewsBogor.id - Diduga akibat menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, sejumlah siswa dan guru mengalami keracunan. Saat ini, mereka telah mendapatkan penanganan medis, sementara penyebab utama kejadian ini masih dalam tahap penyelidikan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penyelidikan Epidemiologi (PE), kasus pertama keracunan ini terdeteksi sekitar pukul 15.00 WIB pada hari Selasa, 6 Mei 2025.

"Diduga disebabkan oleh makanan yang disajikan kemarin (Selasa)," kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5/2025).

Setelah menerima laporan, Dinas Kesehatan bergerak cepat melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk memvalidasi jumlah siswa dan guru yang terdampak. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel makanan dan inspeksi kondisi dapur penyedia makanan guna mengidentifikasi potensi penyebab keracunan.

"Data sementara, tercatat 36 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar diare ringan, gejala lainnya mual, muntah dan demam," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, 12 orang sempat mendapatkan perawatan rumah sakit. Namun, saat ini masih terdapat 5 orang yang dirawat inap dan 7 orang lainnya sudah mendapatkan pengobatan dan diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik.

"Untuk 24 orang lainnya yang tidak mendapatkan perawatan rumah sakit, telah diberikan obat sesuai gejala oleh dokter jaga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Bina Insani," terangnya.

Selanjutnya, lanjut Retno, pihaknya melakukan pengambilan sampel makanan untuk diperiksa dilaboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan keluar dalam beberapa hari ke depan.

"Pemantauan juga dilakukan terhadap proses pengolahan makanan di dapur penyedia untuk memastikan keamanan pangan," ungkapnya.

Dari dapur yang sama, menyediakan 2.977 porsi makanan yang didistribusikan ke 13 sekolah. Tetapi, hingga pukul 17.00 WIB belum ditemukan laporan adanya kasus serupa dari sekolah lain. 

"Sesuai arahan Wali Kota Bogor, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan memantau 12 sekolah lainnya apabila terdapat kasus tambahan dan memastikan semua kasus ditangani dengan baik. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pendataan tambahan terhadap kemungkinan pasien baru," pungkasnya.

.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompleks perumahan yang menyematkan nama regency dan residence banyak ditemui di Indonesia.

Masyarakat awam mungkin menilai keduanya sama. Padahal, perumahan dengan nama regency dan residence sebetulnya memiliki perbedaan.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Waketum DPP REI) Bambang Ekajaya, perbedaan keduanya lebih mengarah ke fasilitasnya.

Bambang mengatakan, perumahan yang menyematkan regency memiliki desain dan unit lebih eksklusif ketimbang residence.

Artikel tersebut menjaid berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Kamis (8/5/2025).

Selengkapnya baca di siniMasih Banyak yang Keliru, Ini Bedanya Perumahan Regency dan Residence

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, Sertifikat Hak Milik (SHM) semestinya merupakan puncak tertinggi dari bukti kepemilikan yang sah atas tanah.

Sertifikat ini tak hanya diakui oleh hukum, tapi juga dihormati dalam transaksi keuangan, dijadikan jaminan di lembaga keuangan, serta menjadi simbol kepastian hukum atas hak atas tanah seseorang.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai dan kehormatan itu terkikis perlahan.

Dalam sejumlah kasus, sertifikat tidak lagi menjadi surat berharga ketika negara memilih diam, atau bahkan terkesan abai, dalam menghadapi keberingasan mafia tanah.

Selanjutnya baca di sini Mafia Tanah dan SHM yang Tak Lagi Berharga

Kereta Cepat Whoosh memiliki fasilitas yang ramah penumpang lanjut usia (lansia). Berdasarkan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebanyak 15 persen dari total jumlah penumpang Whoosh berusia di atas 60 tahun.

Artinya, 1,3 juta orang dari 9,1 juta jumlah total penumpang Whoosh sejak awal beroperasi merupakan lansia.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunia mengatakan, banyak penumpang lansia memilih Whoosh karena durasi perjalanan yang singkat.

Lantas, fasilitas seperti apa yang disediakan KCIC untuk menunjang penumpang lansia Whoosh?

Informasinya ada di sini1,3 Juta Penumpang Whoosh Berusia Lansia, Lebih dari 60 Tahun

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarganya (Kemendukbangga)/Kepala BKBBN, Wihaji, melakukan pengecekkan langsung distribusi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Pasuruan.

Wihaji memastikan bahwa distribusi paket MBG dilakukan langsung menyasar rumah warga ibu hamil, ibu menyusui dan balita (nonPaud), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

Wihaji menuju lokasi distribusi di Jl. Sultan Agung IV No.2 Kecamatan Purworejo, menaiki motor KB lalu berjalan kaki. Ia didampingi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan jajaran Forkompimda.

Wihaji menjelaskan bahwa arti dari ia menaiki motor dalam mengunjungi lokasi penerima merupakan contoh bagi kader KB. Nantinya para kader KB yang mendistribusikan menggunakan motor.

"Kan tidak mungkin tiap hari ibu hamil ngumpul, seperti pelaksanaan di sekolah. Jadi nantinya dari SPPG diantar ke rumah-rumah penerima," ujar wihaji.

Penerima program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini sebanyak 10 persen dari penerima manfaat di daerah tersebut. Di Kota Pasuruan sekitar 300 ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang akan menerima MBG.

"Nanti akan didistribusikan langsung oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari BKKBN. Kita juga akan pastikan apakah penerima merupakan KRS (Keluarga Resiko Stunting) karena harapannya mengurangi stunting dan dapat menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dengan asupan gizi yang baik seperti harapan Bapak Presiden," tambah Wihaji.

Wihaji mengatakan jika distribusi ini masih tahap uji coba. Nantinya para kader yang mendistribusikan MBG ke rumah penerima manfaat juga akan mendapatkan pengganti transport.

Ia juga mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat MBG di Indonesia, sudah sekitar 20 ribu yang merasakan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Walaupun belum semuanya, saya pastikan step by step dapat terlaksana," katanya.

Wihaji juga menambahkan bahwa semangat Presiden ini bagaimana bayi, ibu hamil dapat asupan gizi yang baik.

"Potensi stunting itu di 1000 hari kehidupan. Mulai hamil sampai usia 2 tahun. Selama itu, kita pastikan kita layani dari MBG ini. Sehingga mulai dari hamil, menyusui, dan setelah 1 tahun sudah dapat makan nasi, kita layani lewat MBG ini, hingga sampai balita non Paud," pungkasnya.

Sebelum, mengunjungi lokasi Menteri Wihaji mengunjungi Dapur Umum SPPG (Sentra Pelayanan Program Gizi) yang berlokasi di Jl Sultan Agung.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Bill Gates, pendiri Gates Foundation, memantau langsung kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur.

Hal tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, Retnaningsih usai kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates.

"Iya tadi ada beberapa pesan khusus, seperti [melihat dan mengecek] antusiasnya anak-anak, variasi makanan juga," kata Retnaningsih dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Retnaningsih menyebutkan jumlah murid di SDN Jati 03 Pulogadung saat ini ada 534 siswa. Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan ke Presiden Prabowo dan Bill Gates bahwa menu MBG di sekolahnya itu bervariasi.

"Alhamdulillah antusias anak-anak bagus, kata [Presiden Prabowo] juga bagus antusias siswa. Jadi karena memang makanannya bervariasi dari Senin sampai Jumat berbeda," ujarnya.

Selain itu, Retnaningsih juga memastikan jika ada keluhan dari siswa terkait menu makanan yang diberikan, maka langsung direspons dengan baik.

"Semua Alhamdulillah berlangsung baik," katanya.

Dia mengaku pihak sekolah baru mendapat informasi adanya kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates pada Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Sekretaris Kabinet (Setkab) sudah melakukan survei terlebih dahulu.

"Kalau dapat informasi, kami kemarin disurvei, kemudian dari pihak Kemenkes, Setkab, Istana, tetapi beliau-beliau tidak bisa menentukan apakah kunjungan itu jadi di sini atau bukan, kami disuruh menunggu. Menunggu kepastiannya sampai tadi," katanya.

Bill Gates ke SDN Jati 03 Pulogadung ini sekaligus menekankan pentingnya Program MBG di Indonesia untuk ibu hamil, menyusui dan anak-anak.

Menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, pendiri Microsoft ini merasa terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Presiden Prabowo dan Bill Gates tiba pukul 10.28 WIB sambil melambaikan tangan ke warga yang antusias menyambut kedatangannya.

Terlihat warga berteriak menyebut "Pak Presiden", "Pak Prabowo", dan teriakan lainnya agar mendapatkan sapaan balik dari Prabowo dan Bill Gates.

Para pedagang di sekitar sekolah juga antusias menyambut kedatangan Prabowo dan Bill Gates. Semua warga mengabadikan momen kedatangan Prabowo dan Bill Gates dengan telepon selulernya.

Berikut foto-foto Presiden Prabowo dan Bill Gates saat memantau MBG di SDN Jati 03 Pulogadung

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Bill Gates, pendiri Gates Foundation, memantau langsung kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur.

Hal tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, Retnaningsih usai kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates.

"Iya tadi ada beberapa pesan khusus, seperti [melihat dan mengecek] antusiasnya anak-anak, variasi makanan juga," kata Retnaningsih dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Retnaningsih menyebutkan jumlah murid di SDN Jati 03 Pulogadung saat ini ada 534 siswa. Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan ke Presiden Prabowo dan Bill Gates bahwa menu MBG di sekolahnya itu bervariasi.

"Alhamdulillah antusias anak-anak bagus, kata [Presiden Prabowo] juga bagus antusias siswa. Jadi karena memang makanannya bervariasi dari Senin sampai Jumat berbeda," ujarnya.

Selain itu, Retnaningsih juga memastikan jika ada keluhan dari siswa terkait menu makanan yang diberikan, maka langsung direspons dengan baik.

"Semua Alhamdulillah berlangsung baik," katanya.

Dia mengaku pihak sekolah baru mendapat informasi adanya kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates pada Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Sekretaris Kabinet (Setkab) sudah melakukan survei terlebih dahulu.

"Kalau dapat informasi, kami kemarin disurvei, kemudian dari pihak Kemenkes, Setkab, Istana, tetapi beliau-beliau tidak bisa menentukan apakah kunjungan itu jadi di sini atau bukan, kami disuruh menunggu. Menunggu kepastiannya sampai tadi," katanya.

Bill Gates ke SDN Jati 03 Pulogadung ini sekaligus menekankan pentingnya Program MBG di Indonesia untuk ibu hamil, menyusui dan anak-anak.

Menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, pendiri Microsoft ini merasa terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Presiden Prabowo dan Bill Gates tiba pukul 10.28 WIB sambil melambaikan tangan ke warga yang antusias menyambut kedatangannya.

Terlihat warga berteriak menyebut "Pak Presiden", "Pak Prabowo", dan teriakan lainnya agar mendapatkan sapaan balik dari Prabowo dan Bill Gates.

Para pedagang di sekitar sekolah juga antusias menyambut kedatangan Prabowo dan Bill Gates. Semua warga mengabadikan momen kedatangan Prabowo dan Bill Gates dengan telepon selulernya.

Berikut foto-foto Presiden Prabowo dan Bill Gates saat memantau MBG di SDN Jati 03 Pulogadung

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 117.021 unit rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho penyaluran rumah subsidi itu melalui akad Tapera dan juga skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Kalau kita hitung dari 1 Januari hingga 6 Mei 2025 kinerja rumah subsidi tapera dan FLPP sudah mencapai 117.021 unit rumah," katanya dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Berikut ini rincian penyaluran rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025.

• Proses Pembangunan Berjalan (pembangunan): 9.181 unit
• Ready Stock (Selesai dibangun belum akad): 10.494 unit
• Persetujuan Kredit (sebelum akad): 10.477 unit
• Akad Kredit (belum cair): 2.616 unit
• Realisasi KPR FLPP: 84.173 unit
• Akad Tapera: 80 unit

Dalam paparannya, Heru juga menyebutkan bahwa jika dihitung sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat sudah ada 158.424 unit rumah subsidi yang disalurkan. Heru menambahkan, penyaluran rumah subsidi ini termasuk ke dalam skema Program 3 Juta Rumah.

"Dan kami laporkan, sejak kami ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah untuk mengelola FLPP dari mulai awal 2022 hingga 5 Mei 2025, kami telah menyalurkan likuiditas kurang lebih Rp 86,47 triliun untuk 739.473 unit rumah. Adapun untuk pembiayaan Tapera, kita sudah menyalurkan kurang lebih Rp 3,04 triliun untuk 19.347 unit rumah bagi ASN atau PNS," tuturnya.

Sebagai informasi, pada 16 April 2025, BP Tapera menyampaikan sudah ada 105.319 unit rumah yang disalurkan sejak 1 Januari 2025 sampai 16 April 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam acara Tasyakuran Hari Jadi BP Tapera di Menara Mandiri 1, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

"Dari tahun anggaran 2025 sejak 1 Januari 2025 hingga 16 April 2025 rumah, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan KPR subsidi berupa KPR FLPP dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit rumah," kata Heru dalam sambutan acara tersebut.

Dalam data yang dipaparkan olehnya, terdapat rincian dari realisasi 105.319 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan. Ada 9.359 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan, 9.289 rumah ready stock namun belum dilakukan akad, 14.811 sudah persetujuan kredit namun belum akad, dan ada 5.753 akad kredit yang belum cair. Selanjutnya ada realisasi KPR FLPP sebanyak 66.029 unit serta akad Tapera 78 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Polisi menangkap seorang pria bernama Juhardi alias Joho (26) karena membeli narkoba jenis sabu di media sosial (medsos) Instagram di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku yang merupakan seorang sekuriti perumahan ini hendak menghisap sabu biar kuat saat bertugas menjaga pada malam hari.

"Pelaku yang kami amankan seorang pria berinisial JU yang bekerja sebagai sekuriti perumahan di Kabupaten Maros terkait kasus dugaan narkoba," ujar Kasat Resnarkoba Polres Maros, AKP Salehuddin kepada wartawan, pada Rabu (7/5/2025).

Penangkapan dilakukan oleh Unit Idik II Satresnarkoba Polres Maros di Jalan Poros Inspeksi Pam Timur, Desa Moncongloe Lappara, Kabupaten Maros, Minggu (4/5). Pelaku kini telah dibawa dan ditahan di Mapolres Maros.

Salehuddin mengatakan, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga terkait transaksi narkoba. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati pelaku dan beberapa barang bukti.

"Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu saset plastik bening berisi sabu seberat 1,18 gram, satu potongan lakban hitam, satu unit HP milik pelaku, dan satu unit sepeda motor," katanya.

Salehuddin menjelaskan, pelaku mendapatkan sabu dengan cara memesan melalui Instagram. Pelaku mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut melalui ATM.

"Pelaku menerangkan bahwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari pesanan online lewat akun Instagram dengan cara transfer uang total sebesar Rp 950.000, ke rekening lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Salehuddin mengungkapkan pelaku telah mengakui membeli sabu tersebut. Rencananya sabu itu akan dikonsumsi oleh pelaku saat bertugas menjaga malam.

"Pelaku mengaku membeli sabu untuk dipakai sendiri, alasannya agar bisa begadang saat bekerja malam," ungkapnya.

Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Maros. Pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah cara usai muncul kejadian keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di pelbagai wilayah yang dirasakan puluhan siswa.

Adapun cara-cara tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, setidaknya terdapat 6 kasus keracunan yang telah terkonfirmasi sejak program ini berjalan.

Kejadian keracunan di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terjadi karena masak yang terlalu cepat. Sedangkan kasus di Cianjur, Jawa Barat, disebut negatif racun berdasarkan hasil laboratorium.

"Yang kami sampaikan adalah yang terkonfirmasi, karena ada beberapa kejadian, dilaporkan keracunan atau makanan busuk, ternyata setelah dikonfirmasi tidak demikian adanya. Dan terutama biasanya yang terkonfirmasi, yang ada laporan di polisi," kata Dadan usai rapat di Kompleks DPR/MPR RI, Selasa.

BGN kemudian memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari keracunan, mengingat misinya adalah zero accident atau nol kasus keracunan.

Uji organoleptik

Salah satu yang diperbaiki adalah pengujian. BGN kini mewajibkan uji organoleptik di sekolah sebelum makanan tersebut dibagikan.

Uji organoleptik merupakan satu dari delapan poin SOP yang diperbaiki. Organoleptik adalah pemeriksaan menggunakan panca indera manusia.

"Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik," sebut Dadan.

Melatih kembali

Selain itu, BGN akan melatih kembali petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau petugas dapur umum menyusul sejumlah kasus keracunan.

Dadan menyebut, pogram penyegaran dan pelatihan penjamah makanan ini bakal dilakukan secara rutin pada Sabtu dan Minggu. Pihaknya berencana membuat pelatihan minimal dua bulan sekali secara rutin, untuk mencegah kelengahan petugas.

"Seperti yang di Cianjur, di Tasikmalaya, kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali. Nanti di PALI (Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan) kami akan kumpulkan untuk dilatih kembali," beber dia.

Awalnya kata Dadan, dirinya memiliki prognosa bahwa kasus keracunan terjadi lantaran SPPG baru beroperasi, sehingga tidak memiliki pengalaman memasak untuk banyak orang setiap hari.

Namun, prognosa itu terbantahkan ketika kasus keracunan justru terjadi di SPPG lama yang sudah beroperasi 2-3 bulan. Oleh karenanya, pelatihan bakal digalakkan.

"Di Cianjur, Bandung, termasuk di PALI, itu adalah SPPG-SPPG yang sudah 2-3 bulan beroperasi. Jadi baru pertama kali terjadi, mereka mungkin menganggap segala sesuatunya berjalan normal sehinga terjadi kelengahan-kelengahan," beber dia.

Bahan baku dipilih lebih segar

Perbaikan SOP lainnya menyangkut pemilihan bahan baku. Hal ini berkaca pada kasus di PALI, saat ikan yang disediakan untuk menu makan bergizi sudah diolah jauh-jauh hari.

Meski ikan tersebut masih dalam keadaan baik, menurut Dadan, keracunan bisa diminimalisir jika bahan bakunya disajikan dalam kondisi segar.

"Di PALI, ikan diterima hari jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak, dikeluarkan lalu diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah. Setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," jelas dia.

Persingkat waktu penyiapan dan pengiriman

Kemudian, BGN memerintahkan SPPG untuk mempersingkat waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman untuk mencegah basi.

Lalu, menerapkan toleransi waktu sekitar 15 menit makanan sampai sebelum dikonsumsi, dan menerapkan waktu konsumsi makanan sekitar 15-30 menit setelah dibagikan.

"Kami juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah. Kami ingin menerapkan mekanisme distribusi sekolah termasuk penyimpanan penyerahan kepada siswa yg lebih singkat," beber Dadan.

Batasi yayasan hanya kelola 10 SPPG

Untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut, BGN akan membatasi yayasan untuk mengelola SPPG.

Yayasan hanya bisa mengelola 10 SPPG di satu provinsi yang sama, kecuali terafiliasi dengan institusi besar.

Dadan menuturkan, jumlahnya akan lebih kecil jika SPPG berada di lintas provinsi.

"Kalau lintas provinsi hanya 5 SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi. Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah (hanya ada) satu di seluruh dunia, maka mereka sudah memiliki pojok khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia," sebut Dadan.

Di sisi lain, ia pun memprioritaskan yayasan yang memiliki fasilitas dapur umum atau SPPG sebagai mitra, menyusul kasus tepatnya pembayaran dari yayasan sehingga operasional SPPG di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat terhenti.

Nantinya saat pemilihan mitra, pihaknya akan bertanya terlebih dahulu mengenai fasilitas yang dimiliki.

Jika SPPG belum memiliki mitra yayasan, BGN akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara, sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan tersendiri.

"Kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara yayasan dengan pemilik fasilitas. Tetapi yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas (jadi mitra)," ungkap Dadan.

Akreditasi SPPG

Untuk penentuan insentif petugas lapangan, BGN berencana mengakreditasi SPPG. Sertifikasi akreditasi ini bakal bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Nantinya, ada sejumlah kategori yang ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut, yakni SPPG dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.

Menurut Dadan, akreditasi akan meningkatkan semangat SPPG memberikan pelayanan terbaik dan mengevaluasinya.

Adapun saat ini, pihaknya masih menyamakan besaran insentif yang diterima petugas di tiap SPPG lantaran akreditasi belum dijalankan.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya agar terus meningkatkan fasilitasnya. Nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi, maka saat itulah besaran insentif akan kami tetapkan," tuturnya.

Tak ada sistem reimburse

BGN juga menghapus sistem reimburse dan menggantinya dengan sistem pembayaran melalui virtual account untuk operasional SPPG.

Dengan kata lain, SPPG tidak boleh beroperasi sebelum memiliki virtual account tersebut. Pengubahan sistem ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan terkait lambatnya pencairan dana.

"Jadi yang dibuat oleh Badan Gizi, ketika mitra sudah terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi, kemudian kita buatkan virtual account. Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," kata Dadan.

Dadan bilang, pemerintah akan mengirimkan kebutuhan anggaran untuk 10 hari ke depan melalui virtual account yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, yaitu oleh perwakilan yayasan dan oleh kepala SPPG.

Adapun penerapannya akan dimulai pekan ini. Sementara pembayaran sistem reimburse yang diberlakukan sebelumnya, bakal diselesaikan maksimal minggu ini.

"Jadi kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggulangi dengan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk," ucap dia.

Karena perubahan sistem, Kepala SPPG harus membuat perencanaan anggaran yang dikirim kepada MBG untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum pencairan.

Proposal harus berisi tiga komponen utama, yaitu pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif. Harga bahan baku pada proposal bersifat estimasi yang akan direvisi pada laporan realisasi anggaran.

Jika terdapat uang sisa dari pembelian bahan baku di minggu sebelumnya, BGN akan meng-carry over dana tersebut untuk keperluan membeli bahan baku di pekan depan.

Sementara itu, proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, maka mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," tandasnya.

Dikritik keras

Di sisi lain, kasus keracunan MBG dikritik keras, utamanya ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan program ini berhasil 99,99 persen.

Angka ini diestimasi setelah melihat kasus keracunan yang dirasakan oleh 200 orang dari total 3,5 juga penerima.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Iskandar, menyatakan hitung-hitungan tersebut tidak berdasar.

“Keracunan itu bukan hanya soal makanan basi. Ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja tidak bisa dinilai dengan angka statistik. Tidak bisa dibilang hanya sebagian kecil dari keseluruhan,” kata Media Wahyudi Iskandar kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2025).

Dia menegaskan bahwa indikator keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang disalurkan.

Yang lebih penting, menurut dia, adalah sejauh mana program ini tepat sasaran, apakah pelaksanaannya berjalan baik, serta dampaknya terhadap anak-anak penerima.

"Dampaknya harus dilihat dari sisi gizi, motivasi belajar, dan aspek lainnya. Kalau itu belum bisa dibuktikan, belum bisa diklaim program ini berhasil,” ujarnya.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

Belum punya pengawasan sempurna

MBG juga dinilai belum punya pengawasan yang matang.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai MBG yang diklaim sukses 99,9 persen itu adalah program yang terburu-buru.

"Ini program yang terburu-buru dan cenderung dipaksakan, tapi memang animo masyarakat tinggi terhadap MBG,” ujar Trubus.

Meskipun Trubus mengakui secara umum program MBG dapat dikategorikan sukses karena antusiasme publik, ia menyoroti lemahnya pengawasan dan distribusi yang menyebabkan sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Hal ini, menurutnya, mencerminkan pengelolaan yang belum optimal.

“Masih banyak celah, pengawasan dan tata kelola belum berubah signifikan. BGN harus menyesuaikan strategi dengan kondisi daerah masing-masing,” tandasnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebuah video yang memperlihatkan banjir bandang beredar di media sosial.

Dalam video itu terlihat luapan air sungai beserta material lumpur meluap dari halaman sebuah rumah berwarna hijau.

Dalam video itu juga terdengar warga sekitar khawatir akan peristiwa itu sambil menginformasikan lokasi kejadian.

Diketahui, banjir bandang itu terjadi di Kampung Leuwi Bingbin, Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (6/5/2025) sore.

Kapolsek Cimaung, Ipda Budi Ma’mun, membenarkan adanya kejadian banjir bandang tersebut.

Dia menjelaskan, banjir bandang itu terjadi usai wilayah Kecamatan Cimaung diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

"Iya, memang tadi ada luapan air yang melebihi dari kapasitas sungainya. Tapi itu hanya berlangsung 30 menit-an," ujarnya dikonfirmasi via telepon, Rabu (6/5/2025).

Luapan air tersebut datang dari sungai sambungan di daerah Sukamaju dan Malasari, yang bersumber dari wilayah Pangalengan.

Kendati begitu, tak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang kemarin.

Selain melanda pemukiman warga, beberapa perkebunan sayuran milik warga rusak akibat derasnya luapan air sungai.

"Nah, itu kalau hujan besar yang dari arah Pangalengan suka sering terjadi seperti itu (air deras). Namun di sana tidak ada pemukiman, cuman hanya ada kebun saja," ucapnya.

Usai hujan reda dan banjir mulai surut, pihaknya beserta jajaran pemerintah setempat langsung membersihkan sisa-sisa lumpur dan material lain seperti sampah yang terbawa hingga ke pemukiman warga.

"Kami melaksanakan pembersihan, namun tidak terlalu banyak yang material-material (yang terbawa) dan lumpurnya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah, jalan tidak ada yang tertutup, bahkan sudah bisa dilalui normal kembali," ujarnya.