JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyusun aturan untuk mengatur fungsi dari masing-masing kementerian/lembaga dalam program makan bergizi gratis atau MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, aturan itu dikeluarkan bisa melalui instruksi presiden (Inpres) atau peraturan presiden (Perpres).

Hal ini diungkapkan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Tadi kami sepakati akan dirumuskan nanti bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres ataukah Perpres. Sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur,” kata Zulhas dalam konferensi pers.

Zulhas mengatakan, dalam makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional tidak bisa bekerja sendiri.

Banyak yang terlibat dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto itu, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya. Kemudian kan juga (melibatkan) antar-pelabuhan, antar-daerah, perdagangannya dan sebagainya. Dan ini sebuah kepentingan besar, oleh karena itu, perlu satu aturan,” tutur Zulhas.

Zulhas menggarisbawahi bahwa Inpres atau Perpres yang dikeluarkan akan mengatur tugas masing-masing lembaga dalam program makan bergizi gratis.

“Nanti kalau enggak diatur, ragu-ragu masing-masing (kementerian/lembaga). Misalnya nanti ada distribusi antar-daerah, tugasnya nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah seperti apa. Jadi perlu Inpres saya kira,” kata Zulhas.

“Nanti akan dirumusukan teknisnya seperti apa,” tutur dia.

Zulhas berharap, program MBG akan “lari kencang” mulai Maret 2025.

“Nanti tentu sampai akhir tahun akan ada 82,9 juta penerima manfaat,” kata Zulhas.

Setiap masalah-masalah yang muncul di SPPG langsung dievaluasi setiap sore setelah melakukan pelayanan pada pagi atau siang harinya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) mengunggah hasil masakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan, saat ini sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726, melayani lebih dari 2,05 juta tadi datanya, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar dia.

Dadan juga menginstruksikan agar tiap SPPG memulai program dari jumlah yang kecil untuk pembiasaan agar selanjutnya bisa melayani target pelayanan kepada 3.000 penerima manfaat di setiap SPPG.

"Jadi kami sekarang kami menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil, karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk lima sampai 10 orang, tetapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan. Jadi kami sekarang menyarankan kepada yang baru, menginstruksikan agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150," paparnya.

Ia menegaskan, setiap masalah-masalah yang muncul di SPPG langsung dievaluasi setiap sore setelah melakukan pelayanan pada pagi atau siang harinya.

"Kami kan setelah melayani penerima manfaat di pagi hari sampai siang, sorenya kami langsung evaluasi, dan kami evaluasi semua berita yang ada di media, termasuk laporan-laporan, bagi yang tidak benar, kami klarifikasi bahwa itu tidak benar. Ada yang jadi kenyataan, memang benar demikian, kemudian kami imbau, kami instruksikan untuk perbaikan di hari berikutnya," paparnya.

Terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di SPPG, misalnya makanan yang tidak matang atau basi, BGN langsung menindaklanjuti dan mengevaluasi, sehingga saat ini pelayanan sudah berjalan dengan normal.

"Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu kemarin, itu adalah muncul dari SPPG yang baru beroperasi. Meski juga ada berita-berita yang kita konfirmasi, ternyata misalnya ada yang basi tiga hari, ternyata enggak, hanya sehari saja. Sekarang secara umum berjalan lancar, mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu, sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah bakal menggelontorkan dana untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 1-2 triliun dalam satu bulan.

Zulhas, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa persiapan Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak ini telah dilakukan selama dua bulan belakangan.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp 1-2 triliun," kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menjelaskan, urusan pembahasan soal anggaran ini baru rampung didiskusikan.

Setelah ini, pemerintah akan membahas pihak-pihak yang akan memasok makan bergizi gratis.

"Karena itu kita siapkan rantai pasok. Kebutuhannya besar sekali, di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera," kata Zulhas.

"Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur. Makanya itu kita butuh persiapan," ujar dia.

Zulhas menuturkan, Makan Bergizi Gratis ini akan dibagikan kepada 2,9 juta penerima manfaat.

"Maret ini akan berkali-kali lebih besar. Bahkan, nanti tentu sampai akhir tahun dibagikan 2,9 juta penerima manfaat," ujar ketua umum Partai Amanat Nasional ini.

Makan Bergizi Gratis akan dibagikan secara merata hingga ke daerah-daerah dengan bekerja sama dengan pemerintah terkait.

"Daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu benteng Badan Gizi tidak bekerja sendiri. Perlu semua kerja sama," kata dia.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.

Berdasarkan isi beleid tersebut, PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Adapun Prabowo menetapkan daftar indikasi PSN 2025-2029 dengan jumlah sebanyak 77 PSN. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan).

Khusus untuk 29 PSN baru, berikut daftar lengkapnya:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
5. Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)
8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta
13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
14. Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
15. Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina
16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta
19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta
20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta
21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia
22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta
23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial
25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)
27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
28. Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

Catatan

Daftar PSN tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan buka suara menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan puasa. Dadan menyarankan ada pelaksanaan buka puasa bersama minimal satu kali di daerah-daerah yang mayoritas muridnya berpuasa.

"Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," katanya di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Sementara itu bagi daerah-daerah yang mayoritas murid sekolahnya tidak puasa, pelayanan MBG akan berjalan seperti biasanya. Dadan lalu menyebut para siswa diperbolehkan membawa makanannya ke rumah selama bulan Ramadan.

Nantinya akan ada penyesuaian menu agar makanan yang dibawa pulang tetap layak konsumsi dan tidak basi. Dadan menyatakan pembagian makanan dilakukan saat pulang sekolah.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah," ujar Dadan.

Menu-menu yang disiapkan antara lain susu, telur, buah, kurma, hingga kue kering. BGN juga telah melakukan uji coba menu sayur-sayuran yang bisa tahan hingga 12 jam.

"Kita usahakan semua makanan yang tahan lama. Misalnya susu telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini terakhir mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada," tuturnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme distribusi makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan.

Ia menjelaskan skema pelayanan akan menyesuaikan dengan kebiasaan berpuasa di masing-masing daerah.

"Di Ramadan ini, pelayanan kan sangat tergantung daerah mana yang lebih banyak puasa, mana yang tidak puasa. Untuk tahap awal ini, mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa makanannya dibawa untuk berbuka," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

"Kemudian, untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa. Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," imbuhnya.

Dadan menjelaskan bagi siswa yang berpuasa, makanan akan diberikan dalam bentuk yang tahan lama dan dibagikan saat mereka pulang sekolah. Makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka puasa.

Selain itu, kata dia, siswa juga diimbau untuk membawa kembali kantong makanan kosong keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong berisi makanan baru, guna mengurangi limbah plastik.

"Kalau buka bersama, nanti, (dikeluarkan) sore. Kalau untuk yang puasa, nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang dan dimakan pada saat buka. Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," jelasnya.

Guna memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga waktu berbuka, ia menyebut pihaknya bakal berupaya menyediakan makanan yang memiliki daya tahan lebih lama.

Beberapa contoh makanan yang disiapkan adalah susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Selain itu, pihaknya juga tengah menguji sayuran yang dapat bertahan hingga 12 jam agar bisa tetap segar ketika dikonsumsi.

"Nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang kami harus pilih, bahan-bahan yang memang tahan lama," ungkap Dadan.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis (MBG) akan menelan anggaran Rp 25 triliun per bulan. Nominal anggaran ini sejalan upaya mengejar kebutuhan penerima program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025 yakni 82,9 Juta orang.

Dadan menuturkan, selama ini target kebutuhan MBG baru menyasar 3 Juta orang siswa SD dan SMP. Sasaran tiga juta orang tersebut saat ini baru membutuhkan serapan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulannya.

“Ya, untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” jelas Dadan usai menghadiri rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, Dadan menuturkan target penerima 82,9 Juta orang tersebut akan diharapkan terealisasi mulai September 2025. “Tapi nanti itu mulai di bulan September. (Mulai) September, Oktober, November, Desember,” terang Dadan.

Dia juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional juga sudah mendapatkan anggaran awal untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. Selanjutnya, pihaknya akan menerima tambahan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk mempercepat cakupan penerima program.

“Itu karena kenapa? Karena kami sudah memiliki anggaran 71 triliun di 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebutkan kini program MGB diprakirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulan.

“Persiapan sudah hampir 2 bulan ini, diperkirakan Maret, Maret akan dilaksanakan (MBG) mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun, satu bulan,” jelas Zulhas saat jumpa pers selepas rakor.

Zulhas menjelaskan indikasi kebutuhan anggaran MBG per bulan ini baru diketahui setelah rampung dibahas perihal alokasi kebutuhan anggarannya. Dia menuturkan selama ini kebutuhan anggaran terlihat lebih kecil dibandingkan ke depannya karena dibantu oleh mitra-mitra dapur MBG.

“Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya akan baru selesai, urusan anggaran baru selesai. Baru seminggu. Jadi sebenarnya selama ini, dapur-dapur yang dibangun itu bermitra,” kata Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) meminta agar Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat akun media sosial dan mengunggah menu makan bergizi yang mereka buat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pembuatan akun media sosial itu perlu sebagai bentuk transparansi agar publik dapat mengawasi pekerjaan SPPG.

“Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG untuk membuat media sosial, seperti Instagram dan Facebook, agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Ia mengatakan, keterbukaan media sosial merupakan langkah transparansi yang diharapkan dapat membantu masyarakat ikut memantau kualitas makanan yang disalurkan.

“Ini menjadi bagian dari pengawasan bersama agar kualitas makanan tetap terjaga,” kata Dadan.

Meskipun unggahan video dan foto lewat media sosial tidak sepenuhnya bisa memastikan pengawawan akan produk MBG tersebut, tetapi ini diharapkan menjadi sarana komunikasi kepada publik.

“Kalau untuk rasa, mereka yang menerima, (kalau kualitas soal basi atau tidak), itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, pasti,” ujar Dadan.

“Perlu diketahui bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami dicek, baik bahan baku maupun makanan yang disajikan,” kata dia.

Kendati demikian, Dadan mengeklaim bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik.

“Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu sudah terbiasa dengan sistemnya dan hampir tidak ada masalah lagi,” ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi harian untuk mengantisipasi kemungkinan makanan basi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi ini mencakup pengawasan terhadap Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG), serta klarifikasi terhadap berbagai laporan yang beredar di media.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh setelah makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

“Setelah makanan diberikan di pagi hingga siang hari, sorenya kami langsung evaluasi. Kami cek semua laporan, baik dari media maupun dari masyarakat, lalu kami cross-check dan klarifikasi,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menegaskan jika ada informasi yang tidak benar terkait makanan basi, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi.

Namun, jika ditemukan laporan yang valid, maka BGN akan langsung menginstruksikan perbaikan keesokan harinya.

“Jika berita itu tidak benar, kami klarifikasi. Tapi kalau memang benar ada masalah, kami langsung mengimbau dan menginstruksikan perbaikan untuk hari berikutnya,” jelasnya.

“Biasanya, kalau ada masalah sehari, besoknya sudah aman,” tegas dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Sebanyak 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang baru bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memasak dalam jumlah kecil terlebih dahulu, sebelum meningkatkan kapasitas produksi.

Langkah ini dilakukan guna mencegah makanan basi dan memastikan kualitas hidangan tetap terjaga bagi para penerima manfaat.

“Karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang. Tapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan bahwa salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG adalah kurangnya pengalaman mitra baru dalam memasak dalam skala besar.

Oleh karena itu, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dari 100-150 porsi terlebih dahulu.

“Jadi kami sekarang menyarankan kepada yang baru menginstruksikan agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150,” ujar Dadan.

Setelah terbiasa, kapasitas bisa ditingkatkan secara bertahap menjadi 500, 700, 1.000, hingga 3.000 porsi per hari.

“Kami ingin mereka bisa beradaptasi dulu. Kalau langsung dalam jumlah besar, dikhawatirkan kualitas makanan tidak terjaga,” kata dia.

Dadan juga mengungkapkan bahwa kasus makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah minggu lalu sebagian besar berasal dari SPPG yang baru beroperasi.

Namun, ia memastikan bahwa masalah tersebut langsung dievaluasi dan diperbaiki keesokan harinya.

“Beberapa berita menyebut makanan basi hingga tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ada masalah, kami evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, saat ini, sudah ada 726 SPPG yang beroperasi dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, program MBG diperkirakan dapat menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2 juta, 2 juta 50 tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 SPPG,” kata Dadan.

“Sehingga 2 minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

“Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan, BGN telah melakukan evaluasi harian terhadap setiap SPPG yang terlibat dalam program MBG.

Menurutnya, penyebab utama makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah adalah kurangnya pengalaman mitra dalam memasak dalam skala besar.

“Kami sudah melakukan kualifikasi dan evaluasi setiap hari. Masalah ini muncul karena SPPG baru belum terbiasa,” jelasnya.

“Ibu-ibu mungkin terbiasa memasak untuk 5-10 orang, tapi memasak untuk lebih dari 1.000 orang itu butuh pembiasaan,” lanjut Dadan.

Sebagai langkah perbaikan, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dengan jumlah kecil, sekitar 100-150 porsi, sebelum meningkatkan kapasitasnya secara bertahap hingga mencapai 3.000 porsi per hari.

“Kami sarankan mereka mulai dari 100-150 porsi, kalau sudah terbiasa naik ke 500, kemudian 700, lalu 1.000-1.500, sebelum akhirnya bisa melayani 3.000 orang,” ungkapnya.

“Dengan begitu, mereka bisa belajar mengelola produksi makanan dalam skala besar secara bertahap,” jelasnya.

Dadan juga menyoroti adanya berita yang tidak terkonfirmasi mengenai dugaan makanan basi hingga tiga hari.

Ia menegaskan bahwa dari hasil evaluasi BGN, kasus tersebut hanya terjadi dalam satu hari, dan perbaikan langsung dilakukan keesokan harinya.

“Beberapa berita mengatakan makanan basi sampai tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ditemukan masalah, kami langsung evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG membutuhkan dana Rp 25 triliun per bulan apabila sudah menyasar 82,9 juta penerima.

“Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan dalam rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sepakat telah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis pada 2025. “Kami sudah memiliki anggaran 71 triliun pada 2025. Jadi, tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ucap Dadan.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk makan bergizi gratis.

Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat. “Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memperkirakan dana yang diserap sekitar Rp 1-2 triliun per bulan dengan kondisi 3 juta penerima manfaat mulai Maret 2025.

“Kenapa selama ini (anggarannya) masih kecil? Ya, memang anggarannya kan baru selesai,” kata Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Senin.

“Diperkirakan Maret, dijelaskan mungkin bisa menyerap anggaran sampai Rp 1triliun-Rp 2 triliun per bulan,” tutur Zulhas.