Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

“Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan, BGN telah melakukan evaluasi harian terhadap setiap SPPG yang terlibat dalam program MBG.

Menurutnya, penyebab utama makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah adalah kurangnya pengalaman mitra dalam memasak dalam skala besar.

“Kami sudah melakukan kualifikasi dan evaluasi setiap hari. Masalah ini muncul karena SPPG baru belum terbiasa,” jelasnya.

“Ibu-ibu mungkin terbiasa memasak untuk 5-10 orang, tapi memasak untuk lebih dari 1.000 orang itu butuh pembiasaan,” lanjut Dadan.

Sebagai langkah perbaikan, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dengan jumlah kecil, sekitar 100-150 porsi, sebelum meningkatkan kapasitasnya secara bertahap hingga mencapai 3.000 porsi per hari.

“Kami sarankan mereka mulai dari 100-150 porsi, kalau sudah terbiasa naik ke 500, kemudian 700, lalu 1.000-1.500, sebelum akhirnya bisa melayani 3.000 orang,” ungkapnya.

“Dengan begitu, mereka bisa belajar mengelola produksi makanan dalam skala besar secara bertahap,” jelasnya.

Dadan juga menyoroti adanya berita yang tidak terkonfirmasi mengenai dugaan makanan basi hingga tiga hari.

Ia menegaskan bahwa dari hasil evaluasi BGN, kasus tersebut hanya terjadi dalam satu hari, dan perbaikan langsung dilakukan keesokan harinya.

“Beberapa berita mengatakan makanan basi sampai tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ditemukan masalah, kami langsung evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” tegas Dadan.

Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan menu makan bergizi gratis atau MBG dapat dibawa pulang selama bulan Ramadan untuk dinikmati pada saat berbuka puasa.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, skema ini berlaku untuk daerah-daerah yang mayoritas melaksanakan ibadah puasa.

“Untuk tahap awal ini, mekanismenya yang di daerah mayoritas puasa makanannya dibawa untuk buka [puasa],” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

Dadan menuturkan, menu MBG nantinya akan dibagikan pada saat pulang sekolah. Terkait hal ini, Dadan menyebut bahwa menu makan yang akan disiapkan adalah menu-menu yang tahan lama seperti susu, telur, buah, kurma, kue kering, atau disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Selanjutnya, kantong-kantong menu MBG tersebut nantinya akan dibawa kembali untuk kemudian ditukar dengan kantong yang sudah terisi menu baru. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir sampah.

“Kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama,” ujarnya.

Selain membuka peluang untuk membawa pulang menu MBG, Dadan juga menyarankan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menggelar buka puasa bersama minimal satu kali.

Kendati begitu, Dadan tidak menuturkan lebih lanjut mengenai saran tersebut.

Sementara itu, untuk daerah-daerah yang mayoritas tidak melaksanakan ibadah puasa, Dadan mengatakan pelayanan program MBG akan berjalan normal seperti biasanya.

“Untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa,” ungkapnya.

Sejak pertama kali berjalan pada Januari 2025, program makan bergizi gratis telah diberikan kepada 770.000 anak.

Dalam sambutannya pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo memperkirakan, jumlah tersebut akan meningkat hingga 1 juta anak pada akhir Februari 2025. Adapun saat ini jumlah penerimah telah mencapai 2,5 juta.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengharapkan hingga akhir Juli 2025 sudah ada minimal 6 juta anak yang turut menikmati program tersebut.

“Akhir Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal,” ujar Prabowo, Sabtu (15/2/2025).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG ke depannya akan memiliki tugas baru. Ini karena Badan Gizi Nasional (BGN) meminta setiap SPPG membuat akun media sosial untuk mengunggah menu makan bergizi gratis setiap harinya.

"Kami selanjutnya meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, Instagram, Facebook. Agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Dadan menambahkan, meskipun nantinya yang tersebar ke masyarakat adalah hanya dalam bentuk foto di media sosial, dirinya memastikan bahwa rasa, aroma, dan keamanan makanan tetap menjadi prioritas utama.

"Biasanya akan ada laporan dari lokasi (MBG) masing-masing. Perlu diketahui bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, itu setiap bulan bahan kami dicek. Baik bahan baku dan makanan yang disajikan," kata Dadan.

Di bulan puasa seperti saat ini, Dadan menambahkan bahwa SPPG akan mengganti menu-menu makanan yang bisa tahan lama.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering. Kami hari ini mencoba sayur-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nantinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung dengan bahan baku yang ada," tambahnya.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah kemudian dibawa pulang. Dimakan pada saat buka (puasa), kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang (ada) isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," lanjut dia.

BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Gubernur Banten Andra Soni menyebut pelajar di Banten akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir 2025. Pembiayaan program ini tidak akan membebani pemerintah daerah.

"Arahan langsung dari Presiden Prabowo, pertama Makan Bergizi Gratis tidak dibebankan kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi," kata Andra dalam sambutan serah terima jabatan Bupati Lebak di Rangkasbitung, Senin (3/3/2025).

Program ini akan menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil. Targetnya, akhir 2025 program ini akan terlaksana di Lebak maupun Provinsi Banten.

"Pelajar-pelajar di Lebak, ibu-ibu hamil di Lebak, anak-anak di bawah balita di Lebak, insyaallah menjelang akhir tahun 2025, janji Pak Prabowo akan bisa dapat haknya mendapat Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Menurut Andra, program ini salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia. Pemprov Banten juga akan mendukung peningkatan sumber daya manusia lewat program sekolah gratis.

"Makan Bergizi Gratis salah satu cara memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemprov Banten menindaklanjuti hal tersebut dengan sekolah gratis setingkat SMA,SMK, SKH, dan sekolah swasta untuk seluruh masyarakat Banten," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyebutkan, pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan makan bergizi gratis (MBG) ke 82,9 juta orang penerima.

“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

“Tapi ini baru akan dimulai di September, Oktober, November, dan Desember 2025,” ujar dia melanjutkan.

Dadan mengatakan, saat ini pemerintah mematok anggaran untuk 3 juta penerima manfaat berada di kisaran Rp 1 triliun per bulan.

Namun, dengan rencana percepatan, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.

Ia juga memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun sudah dialokasikan untuk program ini di tahun 2025, dan tambahan Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia.

“Sehingga 2 minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Ia menambahkan bahwa evaluasi dua bulan terakhir menunjukkan bahwa program MBG berjalan dengan baik.

“Secara umum, program ini berjalan lancar. Mitra yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu sudah terbiasa menjalankan tugasnya dan hampir tidak ada kendala berarti,” kata Dadan.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan, BGN kini menginstruksikan semua SPPG untuk membuat akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang dimasak agar masyarakat bisa ikut memantau kualitas dan keberlangsungan program.

“Kami meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari di media sosial. Ini bagian dari transparansi dan pengawasan bersama,” ujar Dadan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menelan Rp 1 triliun-Rp 2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menambahkan selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," imbuh Zulhas.

Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan yang dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden) terkait pembagian tugas masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan itu Zulhas membahas kebutuhan makanan yang cukup besar dalam program MBG. Misalnya telur yang mencapai 4 5 juta butir dan beras yang mencapai 4 juta kilogram.

"Kalau sampai 80-an juta (penerima MBG) itu berasnya 4 juta, telurnya 5 juta. Telur itu banyak sekali, semua banyak. Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan, oleh karena itu sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik," tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan jumlah anak yang akan tersentuh program MBG ke depannya mencapai 3 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 1 triliunan. Namun jika ada percepatan dan anak yang mendapat MBG menjadi 82,9 juta, kebutuhan anggarannya naik menjadi Rp 25 triliun per bulan.

"Dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ya untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan.

Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, Pemerintah akan merumuskan aturan terkait tugas-tugas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini," kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Menurut Zulhas, aturan-aturan ini sangat diperlukan agar kementerian dan lembaga mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga tidak saling berbenturan.

Tugas-tugas tersebut, nantinya akan diteruskan kepada para pemerintah daerah, khususnya dalam hal pendistribusian.

Selain itu, aturan-aturan tersebut juga akan merinci secara detail terkait teknis dari pelaksanaan MBG.

"Nanti Inpres yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Karena kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing, misalnya nanti ada distribusi antara daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizi cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyusun aturan untuk mengatur fungsi dari masing-masing kementerian/lembaga dalam program makan bergizi gratis atau MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, aturan itu dikeluarkan bisa melalui instruksi presiden (Inpres) atau peraturan presiden (Perpres).

Hal ini diungkapkan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Tadi kami sepakati akan dirumuskan nanti bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres ataukah Perpres. Sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur,” kata Zulhas dalam konferensi pers.

Zulhas mengatakan, dalam makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional tidak bisa bekerja sendiri.

Banyak yang terlibat dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto itu, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya. Kemudian kan juga (melibatkan) antar-pelabuhan, antar-daerah, perdagangannya dan sebagainya. Dan ini sebuah kepentingan besar, oleh karena itu, perlu satu aturan,” tutur Zulhas.

Zulhas menggarisbawahi bahwa Inpres atau Perpres yang dikeluarkan akan mengatur tugas masing-masing lembaga dalam program makan bergizi gratis.

“Nanti kalau enggak diatur, ragu-ragu masing-masing (kementerian/lembaga). Misalnya nanti ada distribusi antar-daerah, tugasnya nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah seperti apa. Jadi perlu Inpres saya kira,” kata Zulhas.

“Nanti akan dirumusukan teknisnya seperti apa,” tutur dia.

Zulhas berharap, program MBG akan “lari kencang” mulai Maret 2025.

“Nanti tentu sampai akhir tahun akan ada 82,9 juta penerima manfaat,” kata Zulhas.

Setiap masalah-masalah yang muncul di SPPG langsung dievaluasi setiap sore setelah melakukan pelayanan pada pagi atau siang harinya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) mengunggah hasil masakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan, saat ini sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726, melayani lebih dari 2,05 juta tadi datanya, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar dia.

Dadan juga menginstruksikan agar tiap SPPG memulai program dari jumlah yang kecil untuk pembiasaan agar selanjutnya bisa melayani target pelayanan kepada 3.000 penerima manfaat di setiap SPPG.

"Jadi kami sekarang kami menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil, karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk lima sampai 10 orang, tetapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan. Jadi kami sekarang menyarankan kepada yang baru, menginstruksikan agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150," paparnya.

Ia menegaskan, setiap masalah-masalah yang muncul di SPPG langsung dievaluasi setiap sore setelah melakukan pelayanan pada pagi atau siang harinya.

"Kami kan setelah melayani penerima manfaat di pagi hari sampai siang, sorenya kami langsung evaluasi, dan kami evaluasi semua berita yang ada di media, termasuk laporan-laporan, bagi yang tidak benar, kami klarifikasi bahwa itu tidak benar. Ada yang jadi kenyataan, memang benar demikian, kemudian kami imbau, kami instruksikan untuk perbaikan di hari berikutnya," paparnya.

Terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di SPPG, misalnya makanan yang tidak matang atau basi, BGN langsung menindaklanjuti dan mengevaluasi, sehingga saat ini pelayanan sudah berjalan dengan normal.

"Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu kemarin, itu adalah muncul dari SPPG yang baru beroperasi. Meski juga ada berita-berita yang kita konfirmasi, ternyata misalnya ada yang basi tiga hari, ternyata enggak, hanya sehari saja. Sekarang secara umum berjalan lancar, mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu, sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025