Makassar -

Warga dikagetkan kemunculan buaya berukuran 4 meter di permukiman wilayah Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hewan reptil itu muncul saat banjir melanda kawasan tersebut.

Peristiwa itu tepatnya terjadi di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya itu awalnya terlihat oleh pengemudi ojek online (ojol) yang hendak mengantar paket di lokasi.

"Itu buaya awalnya dilihat oleh ojol yang mau masuk antar paket di lorong, dia kaget teriak ada buaya. Jadi tidak jadi masuk, dia putar motornya," ujar warga setempat, Muhammad Arfah kepada detikSulsel di lokasi, Kamis (13/2/2025).

Arfah yang mendengar teriakan kemudian keluar dari rumahnya. Saat di teras rumah, dia sudah melihat buaya berenang di jalan depan rumahnya yang terendam banjir setinggi lutut.

"Saya di dalam rumah dengar ada orang berteriak buaya, buaya, saya keluar ada mi di depan," kata Arfah.

Buaya itu terus berenang di lorong sekitar rumahnya saat dikepung oleh warga. Warga dengan peralatan seadanya seperti balok kayu, parang dan terus menghalangi buaya keluar pemukiman.

"Buaya dari lorong 1 terus belok ke Tamangapa Raya 5, di ujung baru ditangkap kebetulan di sana ada timbunan pasir jadi terhalang. Tadi malam ramai sekali, keluar semua orang keluar, banyak orang juga datang," paparnya.

Warga sempat kesulitan menangkap buaya tersebut karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Buaya tersebut baru ditangkap dengan menggunakan tali setelah 2 jam dikepung.

"Kan kemarin air di sini sampai lutut memang. Itu buaya kayak cari jalan keluar tapi banyak orang, banyak juga anak-anak di ujung lorong. Jadi saya usir keluar karena ada anak-anak, jadi ada itu penjual pasir di depan di situ kemarin ditangkap. Dua jam baru bisa ditangkap sekitar jam 01.00 malam," jelasnya.

"Ditangkap pakai tali, ditado (diikat) kepalanya. Panjangnya sekitar 4 meter, perutnya kayaknya ada 1 meter. Untungnya juga tadi malam saya lihat buaya tidak menyerang warga," katanya.

Dia mengaku baru kali ini ada buaya muncul di pemukiman ini. Sebelumnya, kata Arfah, buaya hanya sering terlihat oleh warga di sungai dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar kawasan tersebut.

"Baru kali ini ada masuk buaya sampai di sini, kayaknya dari sungai di belakang lewat sawah baru sampai di sini," katanya.

Setelah berhasil ditangkap, buaya itu lalu diserahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar. Buaya tersebut rencananya akan diserahkan ke Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA).

"Buaya yang viral sudah ditangkap dan sekarang sudah ada di Mako Damkar yang selanjutnya berkoordinasi dengan BBKSDA untuk besok dijemput," kata Kepala Damkarmat Makassar Hasanuddin.

(sar/ata)

Makassar -

Buaya berukuran 3,8 meter ditangkap saat masuk permukiman warga di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Buaya tersebut kini diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel.

Pantauan detikSulsel di kantor BKSDA Sulsel, Kamis (13/2/2025) pukul 12.37 Wita, buaya berada dalam bak mobil. Buaya itu baru saja tiba setelah proses penyerahan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Makassar.

Tubuh hewan reptil itu diikat dan talinya dikaitkan ke teralis besi pada kendaraan tersebut. Kondisi itu membuat buaya sulit bergerak.

Terlihat kepala buaya tersebut ditutup dengan sepotong kain. Buaya itu tampak diam di dalam mobil.

"Ini 3,8 meter panjangnya, panjang badannya 130 cm," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa BKSDA Sulsel, Tamsil kepada detikSulsel.

Tamsil mengatakan buaya tersebut akan dibawa ke Gowa. BKSDA mengaku punya tempat penangkaran khusus di wilayah tersebut.

"Di Gowa itu salah satu mitra BKSDA, lembaga konservasi yang ada di Kabupaten Gowa kita titip sementara di sana," tuturnya.

Dia mengaku buaya yang dievakuasi tidak serta merta dilepasliarkan. Hal ini termasuk upaya memberikan perlindungan kepada buaya yang termasuk hewan dilindungi.

"Jadi semua buaya yang namanya evakuasi kita menyelamatkan buaya ini dan tidak dilepas di alam," tambah Tamsil.

Sebelumnya diberitakan, buaya itu muncul saat banjir merendam permukiman warga di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya itu awalnya terlihat oleh pengemudi ojek online (ojol) yang hendak mengantar paket di lokasi.

"Itu buaya awalnya dilihat oleh ojol yang mau masuk antar paket di lorong, dia kaget teriak ada buaya. Jadi tidak jadi masuk, dia putar motornya," ujar warga setempat, Muhammad Arfah.

Buaya itu pun ramai-ramai ditangkap oleh warga. Setelah itu diserahkan ke Damkarmat Makassar sebelum akhirnya diamankan BKSDA Sulsel.

"Baru kali ini ada masuk buaya sampai di sini, kayaknya dari sungai di belakang lewat sawah baru sampai di sini," imbuhnya.

(sar/ata)

Makassar -

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan (Sulsel) menduga buaya berukuran 3,8 meter yang muncul saat banjir merendam permukiman warga di Makassar diduga karena habitatnya terganggu. Kondisi ini juga dipicu karena tingginya debit air di sungai.

"Ini faktor banjir, kemudian habitatnya yang terganggu," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa BKSDA Sulsel, Tamsil kepada detikSulsel, Kamis (13/2/2025).

Tamsil mengatakan sejumlah titik di Kecamatan Manggala, termasuk di Kelurahan Antang, memang rawan kemunculan buaya. Sungai yang berada di lokasi menjadi habitat buaya.

"Ya, untuk sementara ini yang ada laporannya itu di Antang, sungai Antang," ucapnya.

Buaya juga sempat dilaporkan muncul di rawa belakang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang termasuk di sungai wilayah Tamangapa. Pihaknya sempat berupaya melakukan evakuasi beberapa hari lalu namun gagal.

"Jadi itukan kita sudah melakukan upaya evakuasi kemarin dengan memasang kandang perangkap namun belum berhasil (buaya) masuk di dalam kandang," sebutnya.

Pihaknya mengimbau warga Makassar untuk berhati-hati. Tamsil meminta warga tidak beraktivitas di lokasi yang menjadi tempat kemunculan buaya.

"Yah untuk warga yang di sekitar kelurahan Tamangapa yang dekat dengan pembuangan sampah TPA Antang harap berhati-hati beraktivitas di sungai, karena di situ masih ada buaya di situ," imbuh Tamsil.

Sebelumnya diberitakan, buaya berukuran 3,8 meter ditangkap warga usai muncul saat banjir merendam permukiman warga di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya itu kemudian diamankan Damkarmat Makassar sebelum akhirnya diserahkan ke BKSDA Sulsel.

(sar/ata)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami rekonstruksi.

Awalnya, pagu Kementerian PKP untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp 5,27 triliun.

Kemudian pagu tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp 3,66 triliun menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya efisiensi tersebut, maka total pagu indikatif Kementerian PKP awalnya menjadi Rp 1,61 triliun.

Selanjutnya, ada rekonstruksi efisiensi anggaran yang membuat pemangkasan pagu indikatif Kementerian PKP menjadi lebih kecil, sebesar Rp 1,81 triliun. Sehingga, pagu indikatif akhir Kementerian PKP menjadi Rp 3,46 triliun.

"Sehingga, pagu indikatif final Kementerian PKP adalah Rp 3,46 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/02/2025).

Ada pun Kementerian PKP memiliki program 3 juta rumah yang mencakup pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni.

Sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah lainnya akan dibangun di perkotaan.

Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun

Jakarta (ANTARA) - Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif setelah rekonstruksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi sebesar Rp3,46 triliun.

"Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Komisi V DPR RI sebelumnya menyetujui pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,27 triliun yang kemarin mengalami efisiensi sebesar Rp3,66 triliun.

Sehingga setelah adanya efisiensi Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp1,61 triliun .

Pagu indikatif Kementerian PKP yang telah mengalami efisiensi tersebut kemudian mengalami rekonstruksi anggaran, dan Komisi V DPR RI mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan, di mana menurun nilai efisiensi pagu indikatif Kementerian PKP menjadi Rp1,81 triliun dari Rp3,66 triliun.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Kemunculan seekor buaya raksasa hebohkan warga di salah satu permukiman warga di Antang, Kecamatan Manggala, Kamis (13/02/2025). 

Sejumlah warga yang berusaha menangkap buaya tersebut dengan menggunakan alat seadanya terekam video amatir dan beredar di Platfom media sosial. 

Dalam video tersebut, terlihat buaya tersebut mengamuk saat diserang sejumlah warga. 

Buaya tersebut berhasil ditangkap dan dikat lalu dievakuasi dari permukiman warga. 

Beruntung tidak ada korban jiwa saat penangkapan buaya raksasa tersebut, 

Editor : Thamrin Hamid

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menonaktifkan sementara dua pegawainya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek pembangunan rusun di Bandung, Jawa Barat.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP, Heri Jerman menuturkan bahwa pihaknya bakal bertolak ke Bandung untuk melakukan penyelidikan lanjutan mengenai keterlibatan pegawainya dalam korupsi pembangunan 2 rusun tersebut.

“Tapi dari aspek kepegawaian daripada pelaku itu, ya saya harus mengusulkan kepada Pak Menteri [Maruarar Sirait] untuk diberhentikan sementara. Karena itu status dalam keadaan ditahan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (13/2/2025).

Heri menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihaknya itu terjadi pada 2018 hingga 2019. Di mana tersangka diduga melakukan tindak korupsi saat melakukan pembangunan rumah susun di Kecamatan Rancaekek dan Solokan Jeruk.

Akibat tindakan tersebut, Heri menyebut negara harus menanggung kerugian miliaran rupiah. Untuk itu dia mendukung penuh penindakan tegas pada oknum yang terlibat.

“Ada dua ASN di situ ya [yang diduga terlibat]. Karena ada pembangunan rumah susun di Rancaekek dan Solokan Jeruk. Nah, itu terjadi fraud sehingga merugikan negara,” pungkasnya.

Adapun, dua rusunawa itu sendiri baru diresmikan pada akhir 2024 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Nantinya, 98 kepala keluarga (384 jiwa) menjadi peserta program ini. Mereka terdiri dari 33 keluarga dari Kota Bandung, 15 keluarga dari Kota Cimahi, dan 50 keluarga dari Kabupaten Bandung.

Kedua rusunawa itu masing-masing memiliki 58 unit, dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain mendapatkan hunian, para peserta akan dilatih sesuai minat dan bakat, serta didampingi untuk menjadi mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta adanya audit kepada pengembang perumahan subsidi yang tak bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia mengungkapkan beberapa perumahan yang dibangun oleh pengembang nakal kondisinya tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

Pihaknya menyayangkan ada rumah-rumah subsidi dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat perumahan subsidi dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

Heri mengatakan setelah adanya audit, pihaknya akan mengirimkan surat peringatan kepada pengembang nakal untuk segera melakukan renovasi atau memperbaiki kerusakannya. Apabila pengembang lepas tangan setelah menerima surat peringatan, urusannya dengan aparat penegak hukum.

Lalu, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan daftar lengkap pengemban di seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal. Mereka ingin FLPP dapat dimanfaatkantepat sasaran yakni oleh pengembang yang bertanggung jawab.

"Banyak pengembang yang masih baik-baik juga. Kita berikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik. Yang punya komitmen ya, dengan rasa tanggung jawab. Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jangan hanya memikirkan keuntungan," tuturnya.

(aqi/das)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Itulah tujuan kami memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman dikutip Antara, Kamis, 13 Februari 2025.

Dirinya juga akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal. Tentu dengan berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa.

"Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

(KIE)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menindak 14 pengembang nakal penyalur rumah subsidi. Berdasarkan temuan, para pengembang nakal itu membangun rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan, saat ini pihaknya telah melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap 14 pengembang yang menerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ada di Jabodetabek.

"Umpamanya tanahnya masih banyak kita temukan tidak dipadatkan secara benar, bikin keramik pecah. Saluran sanitasi, saluran pembuangan air enggak sempurna jadi banjir menggenang. Juga kualitas struktur bangunan," ujarnya di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Lebih jauh, Heri menjelaskan, temuan pengembang nakal penyalur rumah subsidi ini didapatkan setelah Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan sidang ke beberapa unit rumah subsidi. Hasilnya, ada beberapa rumah yang tidak layak huni tapi dijual ke masayrakat dengan harga subsidi.

Menurutnya, 14 pengembang nakal ini berasal dari daerah Jabodetabek. Namun, tidak menutup kemungkinan praktik serupa juga terjadi di daerah, terlebih pengawasan lebih rendah dibandingkan di Jabodetabek.

"Rata-rata sudah ada yang bangun 1.000-1.200 unit, enggak selalu sama antara satu dan yang lainnya," kata dia.

Heri pun meminta para pengembang untuk segera memperbaiki rumah sebelum digunakan oleh masyarakat yang membelinya. Kementerian PKP juga akan memperluas kriteria pengembang rumah FLPP agar rumah dibangun secara layak huni, layak fungsi dan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Jangan hanya wilayah Jakarta saja tapi di seluruh Indonesia akan diperhatikan ya, saya lagi membuat sarana pengaduan terkait masalah perumahan ini," kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menindak tegas pengembang nakal yang tidak bertanggung jawab dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, PKP baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi (kunjungi). Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

"Saya belum mempunyai data yang valid, karena saya baru dua minggu menjabat, tentu ini akan menjadi konsen saya. Insya Allah saya akan konsen dengan masalah seperti begini ya. Nanti saya akan kumpul juga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah di blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini. Selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Ia menyebut pengembang nakal ini bukan hanya merugikan penghuni rumah, melainkan negara. Sebab, perumahan subsidi mendapatkan bantuan dari negara lewat skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setiap tahunnya. Dengan begitu pengembang seharusnya dapat membangun rumah yang layak huni, bukan hanya memikirkan keuntungan semata.

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

(aqi/das)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuat sarana pengaduan untuk masyarakat dalam melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

"Saya membuat sarana pengaduan terkait dengan masalah perumahan ini, dalam waktu dekat kita akan luncurkan," ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan memberikan nomor telepon untuk sarana pengaduan supaya lebih memudahkan bagi masyarakat dalam melaporkan.

Heri Jerman juga mengingatkan pada masyarakat agar pengaduan yang dilaporkan harus disertai data dan fakta.

"Yang namanya pengaduan harus disertai data dan fakta, jangan sampai pengaduan tersebut bersifat fitnah," katanya.

Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan-layanan kanal pengaduan yang sudah disediakan pemerintah seperti SP4N-LAPOR dan layanan "Lapor Mas Wapres untuk melaporkan masalah-masalah di sektor perumahan.

SP4N-LAPOR adalah layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat secara daring yang terintegrasi secara nasional. SP4N-LAPOR merupakan singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Irjen Kementerian PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap fokus pada program penyediaan perumahan yaitu bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bisa mempunyai hunian yang layak.

Hal itu sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sampai saat ini masih berlangsung.

Guna memastikan ketepatan target sasaran penerima KPR FLPP dan hasil pembangunan rumah bersubsidi yang ada, imbuhnya, Menteri bersama seluruh jajaran Eselon I selalu melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat, lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP.

Ternyata, kondisi yang ditemukan sangat disayangkan karena banyak ditemui rumah yang dibangun tidak layak unik, rumah tidak layak fungsi misalnya tanahnya tidak dipadatkan secara benar sehingga begitu dipasang keramik banyak yang pecah-pecah.

Selain itu saluran sanitasi dan saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga kalau banjir masih banyak menggenang. Begitu juga dengan kualitas terkait dengan struktur bangunan dimana dirinya melihat secara langsung tembok-tembok banyak yang mengelupas dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.

"Saya juga minta secara tegas pada pengembang nakal yang membangun rumah tidak layak huni itu untuk tidak berhak lagi mendapatkan FLPP dari pemerintah," kata Heri Jerman.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan sesuai arahan Menteri PKP pihaknya akan terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik untuk memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan dengan baik di lapangan

Pihaknya juga mengapresiasi banyak pengembang yang masih baik yang benar-benar memperhatikan kualitas bangunan rumah serta punya komitmen dan rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025