Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

"Oleh karena itu pemahaman kepada masyarakat mengenai asupan gizi yang cukup bagi tubuh sangat diperlukan. Dengan meningkatkan asupan gizi, diharapkan Program MBG dapat menekan kasus stunting," kata Rahmawati Herdian.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap masalah dalam sektor perumahan di Indonesia. Ia menyebut masalah utama adalah regulasi yang tidak solid, sehingga membentuk institusi yang tidak solid pula.

"Problem utamanya itu adalah tidak solidnya regulasi. Karena itulah kemudian di atas regulasi yang tidak solid itu lahir institusi juga yang tidak solid. Makanya institusi-institusi pengatur sektor perumahan, pengatur sektor properti juga secara umum itu berubah-ubah," ujar Fahri di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara '2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Education.

Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya pernah bergabung dalam Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ke depannya bisa jadi ada perubahan lagi.

Menurutnya, institusi yang tidak solid merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mengumpulkan ahli-ahli terbaik dalam bidang tersebut. Padahal, ahli-ahli itu menurutnya dapat memberikan rujukan yang kuat.

"Suatu hari kita memerlukan satu konsolidasi hukum sektor perumahan ini yang solid semacam Omnibus Law yang kuat, sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi rezim-rezim yang akan berganti untuk mengombang-ambing sektor ini, sehingga di atasnya lahir institusi yang solid dan kemudian kebijakan publik policy yang solid ke depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengidentifikasi dua masalah perumahan yang terbagi dari sisi permintaan dan suplai rumah. Dari segi suplai, masalah utama adalah harga tanah yang semakin mahal.

"Kita abai menegaskan bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 adalah soal tanah, sehingga tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi," ucapnya.

Ia menyebut orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan.

Mengingat harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.

Menurutnya, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

"Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.

Kemudian, Fahri mengatakan perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Pasalnya, ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.

Terakhir dari sisi suplai, perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. Dengan begitu, perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat.

Sementara dari sisi permintaan, Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. Ia masih mengumpulkan institusi-institusi untuk memastikan satu data.

"Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Supian Suri berencana mengembalikan fungsi ekologis Situ Gugur di Pasir Putih, Sawangan, Depok yang kini telah mengering dan beralih menjadi permukiman warga.

"Intinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi Situ Gugur," kata Supian saat meninjau lahan bekas Situ Gugur, Senin (5/5/2025).

Supian mengatakan, Situ Gugur mengalami kerusakan parah sejak tahun 1966. Saat itu, tanggul situ jebol dan akhirnya mengering.

"Tahun 1970 sempat diperbaiki, tapi hanya bertahan lima hari, lalu ‘gugur’ lagi,” lanjutnya.

Menurut Supian, Situ Gugur dibangun pada masa penjajahan Belanda dan dulunya memiliki luas sekitar 8 hektare. Air dari danau tersebut dahulu dimanfaatkan warga sekitar untuk kegiatan pengolahan karet.

Oleh karenanya, Supian mengatakan, lahan tersebut memiliki potensi untuk difungsikan kembali sebagai danau alami karena masih menyimpan sumber mata air.

"Permasalahannya, titik ini tidak lagi bisa dibilang sebagai fungsi situ karena sudah bersertifikat milik warga. Tapi kita masih punya peluang untuk menyelamatkan sekitar 1,5 hektare," ujarnya.

Supian menyebutkan, Satpol PP telah berusaha menahan pembangunan lanjutan di wilayah tersebut. Namun, upaya itu terkendala proses administratif dan kepemilikan sertifikat tanah.

Padahal, menurutnya, penyelamatan fungsi lingkungan harus diprioritaskan ketimbang perdebatan administratif.

"Kalau kita berdebat soal administrasi, nanti bisa-bisa malah hilang semuanya jadi perumahan. Jadi, prioritas kami adalah mengembalikan fungsi situ seberapa pun itu," tegasnya.

Supian berharap upaya ini menjadi langkah awal penyelamatan kawasan resapan air di Depok.

"Mudah-mudahan ini jadi pengembalian alam kita, seberapa pun maksimal yang kita dapatkan,” tutupnya.

DEPOK, KOMPAS.com - Situ Gugur, salah satu ruang air alami yang pernah ada di kawasan Pasir Putih dan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, kini nyaris tak berbekas.

Padahal, menurut catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, situ tersebut dulunya memiliki luas sekitar 8 hektar. Kini, area itu justru dipenuhi oleh bangunan permukiman yang sebagian besar tidak berizin.

Bagaimana Situ Gugur bisa hilang dan apa yang menjadi penyebab utamanya?

Pada Senin (5/5/2025), Wali Kota Depok Supian Suri meninjau langsung lokasi bekas Situ Gugur bersama anggota DPRD, camat, lurah, dan perwakilan warga.

Kunjungan ini menjadi langkah awal Pemkot Depok dalam upaya mengembalikan fungsi ekologis situ yang telah menghilang sejak puluhan tahun lalu.

Situ yang Gugur Sejak 1960-an

Supian Suri menjelaskan, menurut penuturan warga dan tokoh masyarakat sekitar, Situ Gugur mulai mengalami penyusutan bahkan hilang sepenuhnya sejak tahun 1966.

"Informasi orang-orang tua kita di sini tahun 1966 sudah gugur, tahun 1970 coba diperbaiki tapi akhirnya gugur lagi," ujar Supian Suri, dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.

Kondisi ini mengindikasikan, bahwa proses degradasi situ sudah berlangsung lama, tanpa penanganan konkret dan berkelanjutan.

Dalam rentang waktu tersebut, lambat laun lahan yang dulunya berupa situ berubah fungsi menjadi lahan kering, hingga kemudian mulai diklaim, dijual, dan dibangun menjadi rumah tinggal.

Alih Fungsi Lahan dan Lemahnya Pengawasan

Salah satu penyebab utama hilangnya Situ Gugur adalah alih fungsi lahan secara bertahap.

Area yang dulunya balong (danau kecil) kini telah berubah menjadi kawasan permukiman. Bahkan, menurut Supian, terdapat rencana pengembangan perumahan baru di atas lahan eks-situ sebelum dihentikan oleh Satpol PP.

"Kondisinya hari ini bisa lihat ya, yang tadinya balong sekarang udah berencana jadi perumahan lagi. Kemarin teman-teman Satpol PP sudah menyetop, tidak ada lagi pembangunan lanjutan di sini,” kata Supian.

Alih fungsi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan, tidak jelasnya status alas hak tanah, dan ketiadaan data resmi yang memperkuat posisi lahan sebagai milik negara atau aset daerah.

Akibatnya, lahan yang semestinya dilindungi justru dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak resmi.

Status Sertifikat Jadi Penghambat

Salah satu tantangan besar yang kini dihadapi Pemkot Depok adalah status kepemilikan lahan.

Banyak bidang tanah di eks-Situ Gugur telah bersertifikat atas nama warga. Namun, belum diketahui secara pasti bagaimana proses sertifikasi itu terjadi, mengingat catatan awal menyatakan bahwa lahan tersebut adalah situ.

"Faktanya alas haknya bukan enggak dimiliki warga lah intinya sih seperti itu, itu catatan yang ada di provinsi ini yang memang harus kita koordinasikan ke provinsi," ungkap Supian.

Meski tidak mudah, Supian menyatakan, bahwa setidaknya 1,5 hektar lahan akan diupayakan untuk dikembalikan fungsinya sebagai situ. Langkah ini menjadi tahap awal dalam restorasi ekologis wilayah tersebut.

"Buat saya yang paling prioritas adalah mengembalikan fungsi situ seberapa pun itu kita dapat untuk tahap awal itu prioritas kami,” ujar Supiah.

Hilangnya Situ Gugur di Pasir Putih dan Bedahan, Sawangan Depok memperingatkan tentang pentingnya kebijakan tata ruang yang tegas dan pengawasan ketat dari Pemeritah Kota,.

Selain itu, edukasi masyarakat juga penting dilakukan agar situ-situ lain di Kota Depok tidak mengalami nasib serupa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melaksanakan pelatihan ulang bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau petugas dapur umum.

Langkah ini diambil menyusul sejumlah kasus keracunan yang terjadi akibat menu makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan ini akan dilakukan secara rutin setiap Sabtu dan Minggu.

"Seperti yang terjadi di Cianjur dan Tasikmalaya, kami sudah mengumpulkan petugas untuk dilatih kembali. Nanti di PALI (Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan) kami juga akan mengumpulkan mereka untuk dilatih kembali," ujar Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pihaknya merencanakan pelatihan minimal dilakukan setiap dua bulan sekali untuk mencegah kelengahan petugas.

Diketahui, kasus keracunan di Cianjur melibatkan puluhan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur.

Hasil laboratorium atas sampel makanan tersebut menunjukkan hasil negatif racun.

Sementara itu, kasus keracunan di Tasikmalaya dan PALI terjadi akibat makanan yang diolah terlalu cepat.

Dadan meyakini bahwa makanan yang diolah telah memenuhi syarat, mengingat juru masaknya merupakan chef berpengalaman dari restoran. SPPG ini pun sebelumnya merupakan restoran.

Ia menekankan pentingnya pelatihan yang dilakukan secara rutin, minimal setiap dua bulan, untuk mencegah terulangnya kelengahan dalam proses pengolahan makanan.

Selain itu, BGN juga akan melakukan perbaikan pada standar operasional prosedur (SOP) di berbagai aspek.

Pertama, pemilihan bahan baku akan dilakukan secara lebih selektif.

BGN juga akan mempersingkat aturan waktu memasak dan penyiapan makanan, serta menetapkan waktu pengiriman untuk mencegah makanan menjadi basi.

Lalu, mempersingkat aturan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman untuk mencegah basi, menerapkan toleransi waktu sekitar 15 menit makanan sampai sebelum dikonsumsi, dan menerapkan waktu konsumsi makanan sekitar 15-30 menit setelah dibagikan.

"Dan kami ingin menetapkan kewajiban untuk uji organoleptik di sekolah sebelum makanan ini dibagikan. Kami akan tugaskan orang tertentu untuk uji organoleptik," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) terkait program makan bergizi gratis (MBG) seusai banyaknya kasus keracunan akibat MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, salah satu evaluasi adalah kewajiban melakukan uji organoleptik atau kualitas produk sebelum menu MBG dibagikan ke siswa.

"Kami ingin menetapkan kewajiban uji organoleptik di sekolah sebelum makanan dibagikan. Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik," kata Dadan dalam rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Evaluasi lainnya, BGN akan menekankan agar pemilihan bahan baku makanan lebih selektif sehingga lebih segar.

Dia mencontohkan kasus keracunan MBG di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, yang sebetulnya tidak ada masalah dalam pengolahan makanan.

Namun, menurut Dadan, bahan baku menu MBG disimpan cukup lama di lemari pembeku (freezer).

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke freezer, kemudian pada saat memasak dikeluarkan, dan kemudian diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan (kasus keracunan)," jelasnya.

Oleh karena itu, ia akan mengevaluasi agar bahan baku harus dipilih secara selektif.

"Kami memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," ucap dia.

Poin lain, BGN akan meminta agar menu MBG tidak diolah terlalu awal agar tidak cepat basi.

Sebab, ia menduga beberapa kejadian keracunan akibat menu MBG dimasak terlalu awal dan dimakan terlalu lama.

Dadan juga akan menetapkan batasan waktu penyiapan, pengiriman, hingga dikonsumsi siswa di sekolah.

"Kami ingin menerapkan aturan, bahwa waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman harus dipersingkat karena untuk mencegah terjadinya basi," ujar dia.

Selanjutnya, BGN juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah agar tidak terlalu lama.

BGN ingin ada mekanisme distribusi, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa yang lebih singkat.

"Kami juga akan terapkan toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Jadi kalau makan jam 9, jam 9 kurang 15 sudah harus sampai dan tidak lebih dari 15-30 menit makanan itu harus dikonsumsi," jelas Dadan.

Diketahui, kasus keracunan siswa usai menyantap MBG kerap terjadi di berbagai daerah.

Terbaru, terjadi keracunan terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Akibatnya, pelaksanaan MBG di sana disetop sementara waktu.

Tak hanya PALI, kejadian serupa baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya pada Kamis (1/5/2025).

Di Kabupaten Bandung, kejadian keracunan juga terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada 30 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung, Jawa Barat telah diolah dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Bahkan ia menyebut, makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sana dimasak oleh chef dari restoran untuk memastikan mutunya.

"Chef-nya pun adalah chef restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah memenuhi syarat. Tapi, ada beberapa siswa yang terdampak," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Dadan melanjutkan, BGN masih melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan yang terjadi di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Namun ia menduga, keracunan MBG disebabkan oleh pengolahan makanan yang dilakukan terlalu awal.

"Yang (kasus) di Bandung, di Tasikmalaya, di PALI, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di-delivery," kata Dadan.

Sementara terkait kasus di PALI, Sumatera Selatan, pengolahan masakannya juga tidak bermasalah. Meski Dadan mengakui, penyimpanan makanan dilakukan cukup lama.

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke freezer, lalu pada saat memasak dikeluarkan, dan diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi baru-baru ini di sejumlah daerah. Pertama adalah kasus keracunan di SMP Negeri 35 Bandung, pada 30 April 2025.

Kemudian, terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Terbaru, terjadi keracunan MBG terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Berhasil 99,99 Persen

Kendati kasus keracunan marak terjadi, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim program MBG berhasil 99,99 persen.

Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab, diketahui bahwa program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.

Adapun kasus keracunan MBG setidaknya sudah dialami oleh lebih 200 orang. Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan hanya sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Namun, Prabowo tetap menyoroti kasus keracunan MBG menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.

Ia pun menargetkan, tidak boleh ada lagi keracunan MBG ke depannya.

Kabar baik buat pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) karena bakal mendapat alokasi rumah subsidi. Sebelum mewujudkan hal itu, masih ada sejumlah lembaga yang dipertimbangkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri PANRB Rini Widyantini kemarin untuk membahas rencana penyediaan rumah layak huni bagi pegawai di lingkungan Kementerian PANRB kemarin.

"Hari ini (Senin/5/5) saya berdiskusi dengan Menteri PANRB beserta Wamen PANRB, kemudian juga Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) dan Wakil Kepala BPS, BP Tapera, Sekjen dan Irjen dari Kementerian PKP. Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kementerian PANRB," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Pesan itu disampaikannya di Ruang Kerja Menteri PKP Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (5/5).

Ara mengatakan berbagai hal terkait rumah bagi pegawai dibahas agar mereka bisa memiliki hunian layak sekaligus mendorong semangat kerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Ia menyebutkan ada ekosistem di Kementerian PANRB, di antaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI (ANRI), sehingga terdapat empat lembaga.

"Jadi kita memutuskan untuk mengkonsiderasikan dulu keempat lembaga ini, dan kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei sore tempat ini untuk membuat MoU-nya. MenPANRB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," ucapnya.

Selain itu, Ara berharap ke depan data dari dukungan data dari BPS bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Dengan begitu, penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Ia pun berterima kasih kepada Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS karena dengan data yang akurat dan terus diperbaharui, menurutnya akan membuat kerja Kementerian PKP menjadi lebih tepat sasaran. Sebab, Ara menilai satu isu di negara Indonesia yang sering terjadi adalah tidak tepat sasaran, misalnya dalam penyaluran bantuan, rumah subsidi, dan bantuan sosial.

"Terima kasih karena dengan data BPS itu akan membuat pekerjaan rumah kami di lapangan sebagai kementerian yang juga punya tugas menyalurkan seperti program BSPS dan program rumah subsidi ya, itu menjadi sangat terbantu dengan bantuan dari BPS yang sangat baik," tuturnya.

Sementara itu, Rini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ara terkait program perumahan bagi pegawai. Pihaknya akan menyiapkan data pegawai yang sesuai dengan persyaratan yang diminta BPS.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perumahan yang sudah memperhatikan kesejahteraan untuk para pegawai di Kementerian PAN-RB. Tentunya ini adalah program yang menarik, karena tidak semua ASN itu juga di kantor kami itu memang punya rumah dan ini tentunya kami akan menyesuaikan data yang ada di Kementerian PAN-RB," kata Rini.

"Dan ini program Perumahan Bersubsidi Kesejahteraan, namanya apa tadi namanya itu, ya itu akan dikaitkan dengan pendataan untuk para ASN yang memang belum mempunyai rumah dan kami akan menyesuaikan lagi data-data yang ada di kantor kami untuk disesuaikan dengan persyaratan data yang sudah dikeluarkan atau yang sudah disampaikan oleh BPS," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rekaman CCTV Aksi ASN di Jambi Curi HP demi Beli Rokok

Rekaman CCTV Aksi ASN di Jambi Curi HP demi Beli Rokok

DEPOK, KOMPAS.com — Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan sikap tegas, Situ Gugur di Pasir Putih, Sawangan, yang kini nyaris lenyap ditelan pemukiman, harus dikembalikan ke fungsi ekologisnya.

Supian menegaskan, penyelamatan lingkungan lebih penting dari sekadar urusan administratif.

“Kalau kita terus debat soal administrasi, nanti semua lahan habis jadi perumahan,” ujarnya lantang saat meninjau bekas lokasi situ pada Senin (5/5/2025).

Situ Gugur dulunya danau seluas 8 hektare warisan era kolonial Belanda, yang airnya menghidupi warga sekitar.

Namun sejak tanggulnya jebol pada 1966, dan gagal diperbaiki secara permanen pada 1970, kawasan itu berangsur mati.

Kini, sebagian besar wilayah bekas situ telah bersertifikat atas nama warga dan berubah fungsi menjadi kawasan hunian.

Ironisnya, masih ada sumber mata air aktif di lahan itu, tanda bahwa fungsi danau masih mungkin dipulihkan.

Supian menyebut peluang pemulihan seluas 1,5 hektare masih ada, namun terancam lenyap jika tak segera diselamatkan.

"Permasalahannya, titik ini tidak lagi bisa dibilang sebagai fungsi situ karena sudah bersertifikat milik warga. Tapi kita masih punya peluang untuk menyelamatkan sekitar 1,5 hektare," ujarnya.

Satpol PP, kata Supian, telah berusaha menghentikan pembangunan di area tersebut, namun terbentur status sertifikat dan aturan lahan.

Meski begitu, Pemkot tetap bersikukuh memperjuangkan sisa ruang yang bisa diselamatkan.

“Intinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi Situ Gugur," kata Supian.

Depok, yang makin padat dan kerap didera banjir, butuh langkah keras untuk menyelamatkan ruang terbuka dan area resapan.

Situ Gugur, walau tinggal serpihannya, kini jadi medan pertempuran antara kepentingan ekologis dan ekspansi beton.

"Mudah-mudahan ini jadi pengembalian alam kita, seberapa pun maksimal yang kita dapatkan,” tutupnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyikapi sejumlah kasus kejadian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memaparkan penyebab keracunan peristiwa MBG di Sukoharjo hingga Batang.

"Ini adalah beberapa kasus kejadian, tadi saya sudah diingatkan sama Bu Irma jangan disebut keracunan tapi kasus kejadian dari program MBG. Yang pertama sebetulnya dulu operasional tanggal 13 (Januari) di Sukoharjo penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai," kata Dadan di rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Dadan menyebut saat masakan sudah diolah, ternyata gas untuk menggoreng habis. Ia mengatakan permasalahan MBG di Sukoharjo sudah diatasi dan tidak terulang lagi.

"Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dulu di Sukoharjo dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi, karena sudah disiapkan lebih baik," ujar Dadan.

"Waktu itu yang terdampak 40 siswa karena petugas sangat cepat mengidentifikasi ada kelainan di makanan itu sehingga kemudian masakan ditarik kembali dengan telur," tambahnya.

Dadan menyebut untuk MBG di daerah Batang penyebabnya lantaran hidangan terlambat dimakan oleh siswa. Ia mengklaim masakan MBG dikirim dalam kondisi baik dan tepat waktu.

"Kemudian terjadi di Batang, memang kejadiannya masakan dalam keadaan baik dan dikirim tepat waktu. Tapi, kemudian di sekolah ada acara sehingga makanan itu terlambat dimakan oleh siswa. Jadi sebenarnya saat itu makanannya dalam keadaan baik, kalau tepat waktu itu tidak kejadian," katanya.

Ia menyebut untuk kejadian di Cianjur hasil penelitian keracunan makanan negatif. BGN disebut sudah menguji air yang digunakan, fasilitas untuk masak hingga muntahan siswa yang terdampak.

"Kemudian berikutnya yang di Cianjur, sudah hampir minggu ketiga dan kami sudah mendapatkan hasilnya, ada dua sekolah yang terdampak dari 9 sekolah, yaitu dari 72 siswa yang terdampak dari 2.701. Dan hasilnya sudah keluar dari lab baik itu tray-nya, untuk airnya, untuk fasilitas termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi oleh siswa termasuk muntahannya," ujar Dadan.

"Dan alhamdulillah seluruh hasilnya negatif. Jadi kami sedang mencari kurang lebih apa sih sebetulnya yang menyebabkan karena dari hasil lab itu negatif," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menduga penyebab keracunan terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akibat makanan yang diolah terlalu cepat.

Dadan mengungkapkan hal ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Yang (kasus) di Bandung, di Tasikmalaya, di PALI, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di-delivery," kata Dadan, dalam rapat, Selasa.

Menurut Dadan, itu masih dugaan awalnya saja.

Sebab, penyebabnya masih terus didalami.

Dadan juga mengaku masih belum mendapat laporan lengkap soal kasus yang terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Selatan itu.

"Kami sampai sekarang belum dapat laporan," ujar dia.

Terkait kejadian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dadan menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dimasak oleh seorang chef.

Sebab, SPPG itu awalnya adalah restoran.

Dadan pun meyakini makanan yang diolah sudah memenuhi syarat.

"Chef-nya pun adalah chef restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah memenuhi syarat. Tapi, ada beberapa siswa yang terdampak," ucap dia.

Sementara terkait kasus di PALI, Sumatera Selatan, kata Dadan, pengolahan masakannya juga tidak bermasalah.

Meski ia mengakui penyimpanan makanan dilakukan cukup lama.

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke freezer, lalu pada saat memasak dikeluarkan, dan diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," ungkap dia.

Adapun kasus keracunan siswa usai menyantap MBG kerap terjadi di berbagai daerah.

Terbaru, terjadi keracunan terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Akibatnya, pelaksanaan MBG di sana disetop sementara waktu.

Tak hanya PALI, kejadian serupa baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Di Kabupaten Bandung, kejadian keracunan juga terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada 30 April 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi sejumlah insiden keracunan yang mewarnai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menekankan kejadian serupa juga pernah terjadi di negara-negara maju, bahkan setelah program berjalan puluhan tahun.

Dadan menyebutkan kasus di luar negeri menunjukkan bahwa insiden makanan tidak hanya terjadi di awal pelaksanaan program.

"Contoh di Mesir misalnya, itu mulai program1991, kejadiannya 2017, di situ bahkan ada 3.353 siswa yang sakit dan 435 lainnya terdampak setelah 26 tahun. Kemudian di China bahkan ada beberapa yang meninggal setelah 10-13 tahun, di Jepang setelah 49 tahun," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia juga merujuk pada kasus di Finlandia yang terjadi usai berjalan 80 tahun, Amerika Serikat setelah 51 tahun, Dominika 7 tahun, Amerika Selatan 20 tahun, Inggris 99 tahun, dan India 18 tahun. Menurutnya, kejadian-kejadian ini menjadi pelajaran penting agar program serupa di Indonesia tidak mengalami kelengahan seiring waktu.

Pernyataan ini disampaikan Dadan setelah serangkaian insiden yang menimpa program MBG di beberapa daerah.

Kasus pertama terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 13 Januari lalu. Ia menyebut penyebabnya bersifat teknis karena program baru dimulai. Saat masakan sudah diolah dan hendak digoreng, gas habis, sehingga menyebabkan makanan tidak selesai dimasak.

"Yang terdampak ada 40 siswa karena petugas sangat cepat mengidentifikasi ada kelainan di makanan itu, sehingga kemudian masakan ditarik kembali dan diganti dengan telur," kata Dadan.

Peristiwa serupa tidak hanya terjadi di Sukoharjo. Di Batang, Jawa Tengah, makanan dikirim dalam kondisi baik, tetapi karena ada acara di sekolah, konsumsi siswa tertunda.

"Sebetulnya saat itu makanannya dalam keadaan baik. Kalau makan tepat waktu sebetulnya tidak akan kejadian," ungkapnya.

Kasus lain muncul di Cianjur, Jawa Barat, yang kini memasuki minggu ketiga evaluasi. Dari 2.701 siswa, 72 terdampak.

Ia mengatakan pemeriksaan laboratorium terhadap tray, air, fasilitas, makanan, dan muntahan semuanya menunjukkan hasil negatif. Dadan menyebut pihaknya masih mencari kemungkinan penyebab lain di luar faktor makanan.

Kejadian serupa juga dilaporkan di Bandung, Tasikmalaya, dan Pali. Di Bandung, insiden terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya adalah restoran.

"Chef-nya pun adalah chef restoran, jadi dari segi kualitas makanan dan higienis sebetulnya memenuhi syarat," ujarnya.

Meski begitu, beberapa siswa tetap terdampak, dan penyebab pastinya masih dalam proses verifikasi. Menurut Dadan, kasus-kasus terbaru kemungkinan besar disebabkan oleh masakan yang dimasak terlalu awal dan tidak segera dikirim atau dikonsumsi.

"Dengan kejadian-kejadian seperti ini, kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP," ujarnya.

Langkah yang ditempuh BGN mencakup pemilihan bahan baku yang lebih selektif. Di Pali, misalnya, ikan yang diterima hari Jumat disimpan dalam freezer, diolah setengah matang, lalu dibekukan kembali sebelum akhirnya dimasak. Meski hasil tes menyatakan aman, kasus tetap terjadi.

"Kami memutuskan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," katanya.

Selain itu, BGN akan menerapkan aturan ketat terkait waktu memasak, pengiriman, dan konsumsi. Makanan yang diterima harus segera dikonsumsi dalam waktu 15-30 menit. Hal ini, kata Dadan, guna mencegah terjadinya basi.

Dadan menjelaskan pihaknya juga berencana mewajibkan uji organoleptik di sekolah sebelum makanan dibagikan. Petugas khusus akan ditugaskan untuk memastikan kualitas makanan secara langsung di lapangan.

Dia menyebut kejadian-kejadian ini awalnya diperkirakan terjadi karena faktor keterbatasan pengalaman, khususnya pada unit SPPG yang sudah beroperasi dua sampai tiga bulan. Ia menduga karena tidak ada masalah sebelumnya, pengelola merasa semua berjalan normal hingga terjadi kelengahan.

Untuk mengatasi hal ini, BGN mulai menerapkan pelatihan dan penyegaran rutin setiap dua bulan bagi para penjamah makanan. Kegiatan ini telah dimulai di Cianjur dan Tasikmalaya, dan akan dilanjutkan di Pali dan Palembang dalam waktu dekat.

Dadan menegaskan BGN menargetkan nol kejadian dan terus memperkuat seluruh prosedur pengolahan serta distribusi MBG di sekolah.

"Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa setelah sukses dengan pelayanan 2-3 bulan, mereka tetap harus diberi penyegaran agar makanan ini betul-betul bisa dinikmati dalam keadaan bersih, higienis, sehat, dan menyehatkan," ujarnya.