Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Melihat manfaatnya, program MBG akan terus diberikan prioritas bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam hal pelayanan.

Dilansir detikFinance, Sri Mulyani mengibaratkan program MBG seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh. Hal itu disampaikannya dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, hari ini.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani, Selasa (11/2/2025), dikutip dari detikFinance.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran dan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi. Untuk diketahui, program MBG juga diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sri Mulyani memaparkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan tiga skema penyaluran MBG. Berikut ini skemanya:

Skema Makan Bergizi Gratis (MBG)

Skema Saat Ini (existing):

• Timeline: Januari 2025
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 5.000
• Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
• Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan dana Rp 1,1 triliun yang awalnya disiapkan untuk Makan Bergizi Gratis menjadi modal pembangunan sekolah.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa dana Rp 1,1 triliun itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diminta pemerintah pusat untuk menjalankan Makan Bergizi Gratis.

"Sekarang Makan Bergizi Gratis yang tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, Eri berencana menggunakan Rp 1,1 triliun tersebut untuk membangun sekolah di Surabaya.

Kemudian, sisanya dimanfaatkan sebagai dana perbaikan kampung.

"MBG yang Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung," katanya.

Lebih lanjut, Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya tengah mendiskusikan pengalihan anggaran tersebut dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Oleh karena itu, Eri berharap APBD yang awalnya dipersiapkan sebagai dana program Makan Bergizi Gratis tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Surabaya.

"Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat," ucap dia.

Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Institut Pertanian Bogor (IPB) University mendirikan Center of Excellence atau pusat riset unggulan untuk Program Makan Bergizi Gratis di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rektor IPB University Prof Arif Satria saat peresmian menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

IPB University mengembangkan pusat riset unggulan tersebut dengan berkolaborasi bersama berbagai instansi, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana Program MBG.

Prof Arif menyebutkan IPB University ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk melakukan riset berkaitan dengan inovasi menu, hingga supply chain management atau manajemen rantai pasok bahan baku Program MBG.

"Karena MBG terkait juga dengan institusi yang sangat penting untuk mengkaitkan pertumbuhan desa. Karena ketika kegiatan ini menjadi captive market untuk produk produk pertanian, maka semua desa akan tumbuh dengan baik," paparnya.

IPB University juga akan mengkonsolidasi perguruan tinggi di Indonesia dalam mengembangkan pusat riset unggulan dengan dukungan Bappenas serta UNICEF.

Kepala BGN Dadan Hindayana di tempat yang sama menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG yang diinisiasi oleh IPB University.

"Ini kolaborasi yang sangat baik, tentu saja Badan Gizi Nasional menyambut baik terbentuknya riset unggulan program makan bergizi gratis karena terus terulang ini suatu dukungan yang sangat kuat," ungkap Dadan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudi menekankan pentingnya pemantauan, evaluasi, studi dampak, serta integrasi data secara rutin dalam pengembangan program. Oleh karena itu, ia berharap CoE ini bisa menjadi bagian integral dari upaya tersebut.

“Oleh karena itu, Pak Rektor, kami sangat mengharapkan CoE ini dapat berdiri dan menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam pengembangan program ke depan,” ujarnya.

UNICEF Indonesia Representative Maniza Zaman yang hadir dalam acara ini memaparkan data kondisi anak di Indonesia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa 5 juta anak atau 21,5 persen mengalami stunting, 2 juta anak atau 8,5 persen mengalami gizi buruk, dan 1 juta anak atau 4,2 persen mengalami kelebihan berat badan.

Selain itu, hanya 61 persen anak usia 6–23 bulan yang mengonsumsi makanan dengan keberagaman gizi yang direkomendasikan, sementara 39 persen lainnya belum mendapatkan asupan nutrisi yang cukup (malnutrisi).

“Malnutrisi ini akan berdampak jangka pendek dan panjang, mulai dari kesehatan dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi akselerator dalam upaya multisektoral untuk mengatasi malnutrisi di Indonesia,” papar Maniza.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

Dengan anggaran makan bergizi gratis 2025 yang sebesar Rp 71 triliun, ditargetkan program ini bisa memberikan makan kepada 15,5 juta pelajar dan 2,4 juta ibu hamil dan balita.

"Kami akan mampu memberikan dukungan. Dan itulah mengapa ini adalah area yang akan terus kami berikan prioritas lebih tinggi, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi yang terpenting, pada pengiriman," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah segera memasukkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa anak-anak di LPKA dan LPKS juga berhak mendapatkan manfaat dari program ini oleh karena itu besar harapan supaya pemerintah tidak terlalu lama mempersiapkannya.

"Ya, menurut kami agar tidak terjadi diskriminasi anak di LPKA dan LPKS seperti panti asuhan, pondok pesantren juga perlu merasakan manfaat itu, mereka perlu dukungan toh," ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Laporan Tahunan KPAI 2024 Menuju Generasi Emas Indonesia.

Aris mengungkapkan permintaan tersebut juga merupakan aspirasi dari anak-anak di LPSK dan LPKA yang dihimpun oleh tim mereka dalam serangkaian kegiatan pendampingan ke daerah.

KPAI mengkonfirmasi bahwa permintaan ini juga sudah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar bisa segera mengimplementasikan MBG kepada anak-anak yang mungkin secara sosial-ekonomi belum beruntung itu.

"Sudah sebulan program ini berjalan, anak-anak juga perlu didengarkan langsung bagaimana keluhan mereka. Pendapat anak bisa menjadi solusi paling jernih dibandingkan kita yang hanya melihat dari sisi kebijakan," ujar Aris.

Ketika disinggung soal anggaran MBG yang masih terbatas sehingga belum semua anak merasakan manfaatnya maka, dia menilai bahwa pemerintah juga harus berani mengevaluasi agar program ini benar-benar tepat sasaran sehingga memberikan kecukupan gizi yang penting bagi tumbuh kembang anak Indonesia tanpa terkecuali.

"KPAI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

SUMENEP, KOMPAS.com - Raka Danayaksa (6) memilih tidak makan saat uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya, Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kemala Bayangkari 81, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Raka beralasan sudah makan sebelum berangkat sekolah.

"Iya, sudah makan di rumah, kuah daun kelor dan nasi," kata Raka saat ditanya Kompas.com, Selasa (11/2/2025).

Saat kawan-kawannya lahap menikmati menu MBG, Raka hanya meminum susu kotak yang menjadi salah satu menu di uji coba itu.

Hal serupa juga dilakukan oleh Muhammad Nazan Al Wafy (6).

Dia juga memilih untuk tidak menyentuh menu MBG karena dia telah makan sosis sebelum berangkat sekolah.

"Saya juga tidak makan, kenyang. Tadi di rumah makan sosis," ujar Nazan dengan polos.

Melihat tingkah polos keduanya, Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Jawa Timur, Ade Imam Sugianto hanya tersenyum.

Istri Kapolda Jawa Timur itu juga meminta agar para guru dan anggota Bhayangkari yang hadir tidak memaksa keduanya untuk memakan menu MBG yang tersaji.

Kepada Kompas.com, ketua YKB Jawa Timur itu mengatakan bahwa kehadirannya ke Kabupaten Sumenep untuk memantau langsung pelaksanaan uji coba MBG yang digelar oleh Bhayangkari Polres Sumenep.

"Prinsipnya kegiatan hari ini adalah Yayasan Kemala Bhayangkari Jawa Timur melaksanakan kegiatan pemerintah, pemberian Makan Bergizi Gratis kepada anak-anak sekolah," tuturnya.

Ade Imam Sugianto mengatakan, pelaksanaan MBG masih dilaksanakan di internal Yayasan Kemala Bhayangkari di seluruh Jawa Timur.

Ke depan, program MBG ini akan menyasar masyarakat pesisir, daerah nelayan.

"Ini sudah jalan sejak seminggu lalu. Berjalan terus. Karena yayasan (YKB) seluruh Jawa Timur memiliki 140-an sekolah. Muridnya kurang lebih 10 ribu siswa," kata dia.

Ade Imam Sugianto menegaskan, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG di internal Bhayangkari sama persis dengan ketentuan yang dibuat Badan Gizi Nasional.

"Patokan gizinya sama dengan BGN. Menunya disesuaikan dengan anak-anak. Standar gizinya sama. Kita sudah dapat tabel gizi dari pusat," katanya.

Pemerintah bakal mendirikan Center of Excellence (CoE) alias Pusat Unggulan Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di IPB University. Apa fungsinya?

Dilansir dari situs IPB University, Selasa (11/2/2025), CoE MBG ini bertempat di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University. CoE ini akan menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru program MBG.

CoE ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara IPB University, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Gizi Nasional (BGN), dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

"IPB University selalu berkomitmen mengoptimalkan peran dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta memanfaatkan fasilitas laboratorium di berbagai fakultas, departemen, dan pusat studi guna mendukung keberhasilan program MBG," tutur Rektor IPB University Arif Satria saat pembukaan pendirian dan groundbreaking CoE di ATP IPB University pada Selasa (11/2/2025) ini.

IPB University, lanjutnya, siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani, dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

"IPB University juga akan mengembangkan model dapur berbasis karakteristik lokal, memperkaya menu gizi MBG, serta berinovasi bersama berbagai stakeholder terkait," ucapnya.

Groundbreaking ini dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana hingga UNICEF Indonesia Representative, Maniza Zaman.

Buku Pedoman Makan Bergizi Gratis

Mendikdasmen Mu'ti dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyerahkan Buku Rekomendasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Kepala BGN Dadan Hidayana.

Buku tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta didukung oleh UNICEF.

"Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerima manfaat yang paling banyak dalam program Makan Bergizi Gratis ini, sudah menyiapkan pedoman bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah-sekolah, yang tidak hanya fokus pada makanannya, tetapi juga pada pembentukan karakter dan layanan kesehatan," ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam rilis Kemendikdasmen hari ini.

Adapun buku-buku tersebut terdiri dari:

1) Rekomendasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
2) Rekomendasi Tata Kelola dan Manajemen Program Makan Bergizi Gratis
3) Rekomendasi Sistem Pemantauan dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
4) Rekomendasi Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Pengelolaan Limbah Program Makan Bergizi Gratis
5) Kumpulan Rekomendasi Prosedur Operasional Baku Program Makan Bergizi Gratis
6) Pedoman Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan
7) Standar Gizi dan Makanan Program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Mendikdasmen menekankan komitmennya agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan sukses dan berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Kami berusaha agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya berdampak pada fisik anak-anak, tetapi juga mental dan karakter mereka. Kami harap penyelenggaraan program ini di sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program penguatan karakter bangsa melalui nilai-nilai spiritual, kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian," tuturnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

SEMARANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap pertama saat ini mencakup 27 titik dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pemerintah menargetkan perluasan program hingga 76 titik SPPG pada akhir 2025.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, menyebut bahwa setiap SPPG melayani 3.000 penerima manfaat, yang terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita.

Sehingga pada tahap pertama, program ini telah menjangkau 81.000 penerima manfaat, dengan mayoritas penerima adalah 72.000 siswa.

"Sudah 27 titik di 20 kabupaten/kota. Satu titik sama dengan dilayani satu SPPG untuk 3.000 penerima, yakni ibu hamil, balita, siswa SD, SMP, SMA. Tahun ini informasi dari BGN targetnya 76 titik sampai akhir 2025," ujar Yunita usai Musrenbang Jawa Tengah 2025 di Kantor Gubernur, Selasa (11/2/2025).

Perkembangan dan Evaluasi Program MBG

Saat ini, belum ada penambahan kuota penerima manfaat untuk Februari. Namun, perluasan program akan dilakukan secara bertahap dalam bulan-bulan berikutnya.

Sejauh ini, respons masyarakat terhadap MBG cukup positif. Namun, Dinkes Jateng mencatat masih ada sejumlah kendala yang perlu dievaluasi, termasuk insiden keracunan di Sukoharjo.

"Baguslah responnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," jelasnya.

Insiden keracunan makanan di Sukoharjo menjadi perhatian utama dalam evaluasi program ini.

Penyebabnya bisa berasal dari bahan makanan, cara memasak, atau peralatan yang digunakan.

"Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut Yunita.

Dinkes Jateng meminta SPPG lebih teliti dan berhati-hati dalam mengolah makanan guna mencegah insiden serupa terjadi lagi.

"Ini menjadi evaluasi seluruh Indonesia, seluruh SPPG untuk proses-proses mengolah makanan harus benar-benar tahu kapan harus diracik, lalu diolah, dan disajikan, jadi ada waktu-waktu yang diawasi betul. Bismillah enggak ada apa-apa lagi," harapnya.

Pengawasan oleh Pemprov Jateng

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program MBG, bekerja sama dengan dinas terkait.

"Iya, mengawasi dalam arti ada dinas pangan nanti logistik harus tersedia, dinkes kalau ada keracunan, kemudian memastikan dapur ada Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). Kemarin di Sukoharjo sudah ada sebetulnya," pungkasnya.

Dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa kendala di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 Billy Mambrasar mengklaim bahwa program makan bergizi gratis (MBG) telah berhasil meningkatkan literasi pelajar di Papua hingga 33%.

Dikutip melalui akun instagram @billymambrasar, Founder Containder itu mengatakan bahwa makan bergizi gratis memang merupakan salah satu program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Papua.

Dia melanjutkan bahwa Sebagai bagian dari upaya tersebut, organisasi Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia telah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan dana swadaya sendiri.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa program ini berdampak signifikan terhadap peningkatan literasi pelajar di Papua.

“Hasilnya program ini dapat meningkatkan literasi pelajar Papua hingga 33% dengan swadaya dan dana sendiri,” ujarnya dalam akun pribadinya, Selasa (11/2/2025).

Dengan hasil ini, kata Billy, organisasinya pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola sembilan dapur di Papua yang akan segera diresmikan pada 17 Februari mendatang.

Billy menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam menjalankan serta mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dia juga mengajak seluruh mitra makan bergizi gratis di tanah Papua untuk ikut serta dalam menyukseskan program tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Dengan ini, kami siap ikut berkontribusi dalam menjalankan serta mendukung program makan bergizi gratis ini, dan mengajak seluruh mitra makan bergizi gratis di tanah papua ikut andil dalam menjalankan serta menyukseskan program ini,” pungkas Billy.

IDXChannel - Program Makan Bergizi Gratis akhirnya digelar di Sorong, Papua Barat Daya. Program andalan Presiden Prabowo Subianto itu pun disambut dengan antusiasme tinggi dari siswa, guru, maupun para orang tua.

Kepala Dapur Gizi Kota Sorong, Indri Syifa mengatakan, proses persiapan makanan dilakukan dengan baik dan antusiasme anak-anak sangat tinggi setiap kali makanan tiba di sekolah.

"Apalagi pas pengantaran, anak-anak itu mereka senang sekali untuk mengambil makanan cepat-cepat, jadi antusias dari anak-anak sendiri, dari menu-menunya setiap hari kita berbeda-beda, kita bikinnya itu siklusnya 1 bulan, jadi setiap hari berganti," kata Indri lewat keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, salah satu petugas dapur, Septina Keilem mengatakan, dirinya merasakan manfaat makan bergizi gratis dalam kehidupan sehari-hari. Ini terlihat bagaimana anaknya kini lebih memilih makan di sekolah daripada membawa bekal atau uang jajan.

"Sebelum ada makan gratis, biasanya dia makan di rumah dan bawa uang jajan, tapi semenjak ada ini, dia tidak pernah bawa uang jajan lagi, yang penting bawa air minum," kata dia.

Kepala Sekolah SDN 37, Martha Oktovina Bemey mengatakan, sebelumnya banyak anak yang datang ke sekolah dalam keadaan perut kosong.

"Ibu dia tadi pagi tidak sarapan jadi dia lemas. Apalagi yang di kelas mau terima pelajaran matematika pelajaran yang sulit-sulit, anak tidak konsentrasi sehingga dengan ada makan bergizi ini saya pantau ke kelas-kelas anak yang tadi jarang masuk, sekarang masuk banyak, mereka masuk untuk menerima pelajaran dan mereka senang sekali," katanya.

Meski begitu, Martha menyebut ada tantangan dalam memperkenalkan makanan sehat kepada anak-anak. Beberapa menu baru masih terasa asing bagi sebagian siswa.

"Ada beberapa menu yang baru pertama di lidah mereka, mereka rasa kurang pas, tapi kita selalu menganjurkan dicoba saja, makan sayuran wortel itu bergizi," katanya.

Namun, ada juga menu yang langsung mendapat tempat di hati anak-anak salah satunya sayur kangkung.

"Sayur kangkung ya dilahap habis karena itu hampir makanan keseharian masyarakat kami yang orang Papua dan saya pikir semua orang suka sayur Kangkung," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Ia mengibaratkannya seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh.

Sri Mulyani mengatakan jika pesta pernikahan dipersiapkan dari jauh-jauh hari, program Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam lima hari setiap minggunya.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Sri Mulyani menyebut pemerintah tidak hanya akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran, melainkan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi.

Melihat manfaatnya, program MBG diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam paparan Sri Mulyani, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," pungkas Sri Mulyani.

Masih dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan terdapat tiga skema dari penyaluran MBG yakni yang saat ini berlaku, target awal dan opsi ekspansi.

Skema Makan Bergizi Gratis:

Skema Saat Ini (existing):

Timeline: Januari 2025
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 5.000
Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun