Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Muazzim mengatakan Komisi X DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyosialisasikan pelaksanaan MBG di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur, sejak Sabtu (8/2/2025).

Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.

"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Minggu malam (9/2/2025).

BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 22 dapur akan dibangun pada Februari 2025. "Maret mungkin berapa unit sampai dengan terpenuhi target kami di NTB. Ribuan tenaga kerja akan terserap," terang anggota DPR Dapil NTB II ini.

Ketua DPW PAN NTB ini mengatakan, dampak program MBG ini sangat luas. Misalnya perekonomian di desa akan tumbuh pesat lantaran penyediaan bahan baku MBG berasal dari hasil petani setempat. Mekanisme jual beli logistik MBG juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat desa.

"Ada yang jual sayur, ada yang jual ayam, tahu, tempe, ikan dan lainnya. Artinya mulai dari petani, peternak semua itu akan menjadi hidup di desa," katanya.

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menceritakan soal perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang Januari 2025.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam acara Perayaan Tahun Baru Imlek Nasional MATAKIN yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Minggu (9/2/2025).

Awalnya, Gibran menyebut bahwa MATAKIN selalu bersinergi dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto, utamanya mengenai MBG.

Dia juga bercerita bahwa MBG adalah program yang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat bahkan sebelum Gibran dilantik.

"Bahkan sebelum dilantik [sebagai Wapres], setiap hari orang nanya, kapan makan siang gratis? Kapan makan siang gratis?" jelasnya dalam kesempatan tersebut.

Gibran menyebut bahwa program MBG di awal bulan sudah terlaksana di beberapa tempat. Dia berharap agar MBG bisa berjalan lebih merata.

"[MBG] Ini bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua penerima mendapatkan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.

Asal tahu saja, sudah satu bulan MBG, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo digulirkan sejak 6 Januari 2025 silam. Adapun, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

“Pak Presiden ingin semua mendapat manfaat [program Makan Bergizi Gratis] akhir 2025,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

Dadan menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor kunci dalam pelaksanaan program prioritas Prabowo, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Dari ketiga kunci tersebut, Dadan mengeklaim bahwa anggaran untuk pelaksanaan MBG sudah selesai. Kini, SDM hingga infrastruktur tengah dalam proses pendidikan dan percepatan.

Lebih lanjut, Dadan juga meminta agar sekolah yang belum mendapatkan MBG untuk bersabar. “Sekolah yang belum dapat [program MBG] hanya masalah waktu saja,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan dirinya akan melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Kementerian Bidang Perekonomian hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk membahas proyek perumahan utamanya dalam hal pembiayaan.

Pertemuan itu disebutkan dia dijadwalkan pada Selasa (11/2/2025).

“Kita hari Selasa akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

Ara, panggilan akrabnya, mengatakan, isu pokok di sektor perumahan antara lain terkait pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Dia juga sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri, tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Ara.

BPS telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Oleh karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Ara menyatakan ini waktu yang tepat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki seragam program untuk MBR agar memiliki rumah di antaranya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ujarnya.

Selain itu ada juga insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen pada periode Januari sampai Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli sampai Desember 2025 untuk harga rumah sampai Rp 2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) dikabarkan mendapat penolakan di Papua. Sejumlah sekolah yang menerima program MBG turut diduga mendapat ancaman atau teror.

Dilansir dari detikNews, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menegaskan ancaman tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap program pemerintah. Dia menegaskan MBG merupakan niat baik dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh anak-anak di Indonesia.

"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," tegas Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco tidak merinci pihak yang diduga melakukan pengancaman tersebut. Namun dia mewanti-wanti pihak tertentu untuk tidak melakukan aksi teror tersebut.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Ketua Harian Gerindra ini memastikan aparat akan bertindak tegas terhadap hal tersebut. Aparat penegak hukum akan diturunkan mengawal program MBG.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," imbuh Dasco.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin turut merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegaskan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," kata Sjafrie Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia menegaskan pelaksanaan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," imbuhnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengaku selalu ditagih masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan sejak sebelum dilantik pada 20 Oktober 2024.

Ia mengatakan program itu kini telah berjalan sejak Januari 2025, dan diharapkan akan merata di seluruh Indonesia.

"Ini adalah program yang ditunggu-tunggu, bahkan saya selalu ditagih-tagih tentang program itu, bahkan sebelum dilantik tiap hari orang nanya, kapan makan siang gratis, kapan makan siang gratis," kata Gibran dalam Perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili di TMII, Jakarta Timur, Minggu (9/2).

"Bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran mengapresiasi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) yang bersinergi dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto,  terutama terkait makan bergizi gratis.

Di sisi lain, Gibran juga mengapresiasi Matakin yang selama ini dinilai telah ikut berperan aktif dalam menjaga nilai toleransi, keharmonisan, dan persatuan bangsa.

Ia mengatakan elemen bangsa harus saling mendukung dan membantu dalam menghadapi beragam tantangan ke depan, baik terkait ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, maupun dampak perubahan iklim.

"Semoga dengan persatuan, kerukunan, dan toleransi yang terus terjaga, Indonesia terus mampu melaju untuk menjadi negara maju menuju Indonesia emas 2045, sesuai visi-visi Bapak Presiden kita," kata anak sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Makan bergizi gratis yang dilakoni pemerintah saat ini merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Kini, pelaksanaan makan bergizi gratis itu dikoordinasi istana lewat Badan Gizi Nasional (BGN).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktu yang tepat untuk mempunyai rumah. Menurut Maruarar, pemerintah telah melakukan beragam kemudahan agar masyarakat kecil bisa beli rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun. Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat. Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

JAKARTA, investor.id – Sederet relaksasi di sektor perumahan saat ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk masyarakat memiliki rumah. Pernyataan itu dilontarkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri yang akrab disapa Ara itu menyampaikan bahwa pemerintah di era Prabowo Subianto ini telah mencanangkan untuk membangun 3 juta rumah atau hunian per tahun. Program tersebut akan didorong keberhasilannya dengan sejumlah relaksasi dari pemerintah sendiri.

“Menurut saya ini waktunya memiliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” beber Ara dalam konferensi pers acara peluncuran Bale by BTN di Jakarta, pada Minggu (9/2/2025), seperti dikutip dari Antara.

Menteri PKP menyebut Presiden Prabowo telah menggelontorkan setidaknya tiga kebijakan pro rakyat di sektor perumahan. Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5% dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (Pemda).

Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda. Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50% pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Dengan sejumlah kebijakan itu, Ara menilai saat ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk segera memiliki rumah, apalagi harga tanah akan terus bergerak semakin tinggi di masa mendatang. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pelayanan terkait sektor perumahan sudah semakin cepat.

Sebagai contoh, izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda. Di Subang, Pemda setempat berhasil mengeluarkan izin PBG dalam 15 menit. Di Badung, Bali, Pemda setempat berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” jelas Menteri Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menekan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025. Salah satu tujuannya untuk menambah pos anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran.

Kebijakan Presiden Prabowo itu menuai kritik dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Menurut dia, efisiensi anggaran sebaiknya tidak sampai mengorbankan sektor lain yang juga penting.

“Kalau memang efisiensi ini dilakukan untuk MBG, harus dipikirkan kembali. Sebab, janji kampanye tidak wajib dilaksanakan jika ternyata anggaran tidak memungkinkan,” kata Agus saat dihubungi, pada Minggu (9/2/2025).

Agus menilai, tidak semua program kampanye harus langsung direalisasikan, terutama jika harus mengorbankan sektor lain. Ia menyarankan agar program MBG dijalankan dengan pendekatan bertahap dan mempertimbangkan daerah prioritas.

“Menurut saya, makan bergizi gratis ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Mungkin cukup satu hari dalam seminggu, misalnya Sabtu. Prioritas utama harus diberikan kepada daerah dengan angka stunting tinggi, seperti Ambon, NTT, dan Aceh,” jelas Agus.

Selain itu, Agus menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang merasa terbebani akibat adanya pengurangan anggaran di sektor lain demi mendanai MBG.

“Kesetaraan dan keseimbangan harus dijaga. Jangan sampai efisiensi anggaran ini justru merugikan sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,” tambah dia.

Adapun efisiensi anggaran pemerintah akan menghasilkan Rp 306 triliun pada 2025. Selanjutnya, pos anggaran makan bergizi gratis rencananya akan ditambah Rp 100 triliun, dari anggaran sebelumnya Rp 71 triliun. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan berbagai respons dari kalangan akademisi, ekonom, hingga masyarakat umum.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku kerap ditagih program makan bergizi gratis (MBG). Gibran mengatakan program prioritas itu tengah diusahakan oleh pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran dalam sambutannya di acara Perayaan Imlek Nasional, TMII, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (9/2/2025). Gibran awalnya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) yang terus mendukung program pemerintahan saat ini

"Dan inilah yang harus terus kita jaga dan rawat bersama. Untuk itu saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Matakin yang selama ini telah ikut berperan aktif dalam menjaga nilai toleransi, keharmonisan, dan persatuan bangsa," kata Gibran.

"Saya juga ingin mengapresiasi, tadi sudah dipaparkan Pak Ketua, bahwa MATAKIN selalu bersinergi dengan visi-visi Bapak Presiden, terutama tadi makan bergizi gratis," sambungnya.

Gibran kemudian curhat kerap ditagih-ditagih terkait realisasi makan bergizi gratis oleh masyarakat. Bahkan, kata dia, sebelum dirinya resmi menjabat sebagai wapres.

"Ini adalah program yang ditunggu-tunggu, bahkan saya selalu ditagih-tagih tentang program itu, bahkan sebelum dilantik, tiap hari orang nanya, kapan makan siang gratis, kapan makan siang gratis," ujarnya.

Gibran berharap program makan bergizi gratis bisa mencakup ke seluruh wilayah di RI. Ia mendoakan perayaan Imlek tahun ini bisa menjadi harapan baru bagi setiap pihak.

"Ini bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada aparat yang bertugas, seluruh masyarakat Indonesia sehingga perayaan Imlek tahun 2025 ini dapat berjalan dengan damai dan lancar," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Cirebon (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Jawa Barat, melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya.

“Kami turut melakukan pengawasan, khususnya pada bahan makanan yang digunakan, sejak program ini berjalan pada 13 Januari 2025,” kata Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh saat dikonfirmasi di Cirebon, Minggu.

Ia mengatakan pihaknya selalu melakukan pengecekan langsung ke dapur produksi, guna memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat program tersebut.

DKP3 Kota Cirebon, kata dia, sudah mengerahkan tim bidang kerawanan dan keamanan pangan yang bertugas memeriksa pangan segar asal tumbuhan.

Selain itu, pihaknya juga menerjunkan tim di bidang kelautan untuk selalu memeriksa pangan segar asal ikan.

Elmi menyampaikan pengawasan pun dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke dapur produksi. Sejumlah petugas dari DKP3 berkolaborasi untuk memastikan bahan makanan yang digunakan aman dan layak konsumsi.

“Jadi, ada dua tim yang secara berkala memeriksa kualitas bahan pangan agar sesuai standar, serta memiliki gizi cukup. Pasokan bahan makanan untuk program MBG dalam kondisi aman,” ujarnya.

Dia menuturkan berdasarkan neraca pangan yang dihitung setiap bulan, Kota Cirebon mengalami surplus stok komoditas, meskipun bukan daerah produksi pangan utama.

Elmi menjelaskan ketersediaan bahan makanan sangat mencukupi karena Kota Cirebon memiliki Pasar Induk Jagasatru dan Pasar Pagi yang menjadi pusat distribusi pangan.

“Keberadaan pasar tersebut bisa menjamin kebutuhan masyarakat, termasuk program MBG, dapat terpenuhi,” tuturnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan program ini sudah berjalan setiap Senin hingga Jumat, dengan distribusi 3.000 paket makanan untuk anak sekolah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Pendidikan Delta.

Kemudian, lanjut dia, ada 3.200 paket untuk kelompok penerima manfaat lainnya di SPPG Yayasan Miftahul Ulum.

“Setiap hari, sebanyak 6.200 paket makanan disalurkan melalui dua SPPG tadi. Melalui program ini, kami berharap kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat terpenuhi dengan baik,” kata Agus.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Masih ada banyak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban kepada pembeli rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun mengatakan sudah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan perbankan agar tidak menyalurkan pendanaan kepada para pengembang nakal.

Ara mengatakan dirinya pernah melihat pengembang yang bagus membangun perumahan dengan kondisi jalan, penghijauan, hingga kualitas rumah yang baik. Berbeda halnya dengan developer tidak bertanggung jawab membangun perumahan dengan kondisi jalannya buruk, banjir, serta lahan hijaunya tidak terawat.

"Jangan kita pernah temukan (rumah) sebelah-sebelahan yang sebelahnya bagus yang sebelahnya nggak bagus. Kenapa? Karena developernya berbeda. Nggak usah ragu-ragu ini buat kepentingan publik," ujar Ara dalam acara Grand Launching Super Apps by BTN di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Di samping itu, Ara berupaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Pihaknya mencari cara menghemat pembangunan rumah agar harga jual dapat turun bagi masyarakat.

Ia mengaku telah meminta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu untuk lebih rinci mencari biaya yang bisa dipangkas. Langkah penghematan itu bisa dari segi administrasi hingga operasional seperti pemasangan listrik. Begitu juga dengan cara belanja material bangunan, ia sarankan menggunakan sistem central purchasing.

Kemudian, Ara menjelaskan adanya efisiensi anggaran Kementerian PKP menurunkan jumlah rumah yang dapat dibangun. Namun, kebanyakan rumah biasanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia memberikan kemudahan mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB).

"Rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa IMB sekarang PBG, coba cek teman2 yang dari desa, rata2 di desa itu ada yang membangun ada nggak PBG-nya? Rata2 tidak. Sekarang kita minta ada. Kenapa? Karena gratis karena cepat, dulu bayar dan lama jadi tidak ada alasan lagi untuk rakyat tidak punya IMB (atau) PBG," katanya.

Ia pun berencana untuk berdiskusi dan menerima terobosan-terobosan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya yakni Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Tapera, hingga Semen Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan ada pemilik rumah subsidi yang hingga kini belum diberikan sertifikat rumah oleh pengembang. Ia pun meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mem-blacklist pengembang nakal yang tidak memenuhi kewajibannya.

Ia juga berharap seluruh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mem-blacklist pengembang nakal. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi masyarakat, sehingga memastikan mereka mendapatkan sertifikat rumah setelah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita blacklist. Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun tiba-tiba setelah lunas, sertifikatnya tidak ada, bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi," kata Erick dalam press conference di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengungkapkan ada 120 ribu rumah subsidi bermasalah sejak 2019. Sebanyak 80 ribu sertifikat rumah dari angka tersebut sudah diselesaikan, sehingga tersisa 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4 ribu proyek rumah.

"Ada yang developer yang raib, ada yang masih ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer," ujar Nixon.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan ini waktu yang tepat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki seragam program untuk MBR agar memiliki rumah di antaranya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

PIXABAY/OLEKSANDR PIDVALNYI Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), membeli rumah.

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengungkapkan hingga 5 Februari 2025 total realisasi penyaluran KPR subsidi sudah mencapai 93.484 unit.

Angka itu terdiri dari realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai 37.955 unit dan akad Tapera khusus untuk PNS sebanyak 1.384 unit.

Sementara itu jumlah unit KPR yang dalam proses pembangunan berjalan mencapai 10.232 unit, KPR selesai dibangun namun belum akad mencapai 11.783 unit, persetujuan kredit mencapai 23.413 unit, dan akad kredit mencapai 8.717.

"Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari 2025, jumlah realisasi KPR subsidi totalnya 93.484 unit," paparnya.