JAKARTA, investor.id - Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro optimistis, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi peluang bangkitnya industri peternakan dalam negeri. Hal ini lantaran minat masyarakat untuk beternak mulai menurun.

"Saya berkeyakinan MBG akan menimbulkan multiplier effect yang sangat bagus sekali bagi para peternak maupun para pengusaha di pedesaan. Ada banyak usaha-usaha baru yang tumbuh, termasuk usaha para peternak dan petani yang akan menyediakan bahan-bahan untuk digunakan dalam MBG ini," ucap Nanang kepada B Universe, Senin (16/12/2024). 

Menurut Nanang, saat ini profesi peternak kurang diminati oleh anak muda. Oleh karena itu peluang yang ditimbulkan oleh program MBG diharapkan mampun menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia peternakan.

Nanang menuturkan, dari sudut pandang kesejahteraan peternak, MBG akan membuat calon peternak menduduki usaha peternakan sehingga tanpa didorong-dorong para calon peternak tersebut akan tertarik masuk ke industri peternakan.

Dia menjelaskan, program MBG tidak hanya dipandang target untuk para siswa penerima program, juga orang-orang yang ada dibalik penyediaan bahan baku makanannya. 

Selaku Ketua PPSKI, Nanang mengaku sering diundang ke berbagai perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Peternakan atau Fakultas Kedokteran Hewan. Tiap kali dia bertanya kepada para mahasiswa di fakultas tersebut, adakah yang ingin menjadi peternak setelah lulus nanti, ternyata animonya minim sekali.

“Kita perlu tahu bahwa lebih dari 56% peternak yang saat ini masih menggeluti usahanya umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti sudah pensiun dari profesi sebagai peternak, siapa yang akan menggantikan?" lanjut Nanang.

Terakhir, Nanang mengatakan bahwa peluang ekonomi yang dihasilkan oleh industri peternakan Indonesia masih menjanjikan untuk masa depan. 

"Situasi Indonesia saat ini masih defisit. Defisit dalam arti prospek bisnis untuk ditekuni masih sangat bagus karena suplai dari lokalnya masih sangat-sangat minim. Sementara sumber daya alam Indonesia benar-benar sangat cukup untuk menunggu kembangnya industri peternakan di Indonesia," pungkas Nanang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Makassar -

Permukiman warga di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), rawan akan kemunculan ular piton. Hewan melata itu meneror kediaman warga saat Makassar diguyur hujan deras.

Dalam sehari, dua ekor ular dievakuasi dari dua kecamatan di Makassar pada Minggu (15/11/2024). Saat itu, Makassar tengah dilanda cuaca ekstrem yang membuat masyarakat turut mewaspadai ancaman banjir.

Salah satu ular piton dilaporkan masuk di rumah warga di Jalan M Jufri Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo pada pukul 06.00 Wita. Ular piton sepanjang 4 meter membuat membuat geger pemilik rumah bernama Jumheri.

"(Panjang ular piton) Kurang lebih hampir 4 meter itu," kata Kasi Pengendali Operasi Penyelamatan Damkarmat Makassar Idham Khalid kepada detikSulsel, Minggu (15/12).

Pemilik rumah yang khawatir mengamankan ular itu memilih menghubungi Damkarmat Makassar. Sebanyak 5 personel diturunkan ke lokasi penemuan ular.

"Laporannya ular yang masuk itu dalam rumahnya warga. Itu yang kami evakuasi," tuturnya.

Idham mengatakan, personel tiba di rumah milik Jumheri pada pukul 06.20 Wita. Ular piton berukuran 4 meter itu dievakuasi tanpa perlawanan.

"Alhamdulillah, tidak ada (korban yang diserang ular). Warga sama petugas tidak ada," ungkap Idham.

Ular piton yang diamankan kemudian diamankan ke Mako Damkarmat Makassar. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk penanganan lebih lanjut.

"Kami koordinasi dengan BKSDA. Nanti mereka yang rilis (melepasliarkan ular) ke mana, mereka yang lebih tahu kan," imbuhnya.

Setelah temuan tersebut, ular piton juga ditemukan masuk permukiman warga di Jalan Irian, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Makassar, Minggu (15/12). Daerah tersebut tengah dilanda banjir saat warga dikagetkan dengan kemunculan ular piton.

"Pas naik banjir. Yang temukan itu ular saya punya kakak dengan teman di got. Kurang lebih 2 meter," ujar warga bernama Mail (40) kepada detikSulsel, Senin (16/11).

Ular tersebut awalnya dikira hanya potongan kayu yang terseret arus banjir. Mail yang hendak membersihkan drainase lantas terkejut ketika benda yang dikira kayu itu bergerak.

"Dia (ular) muncul seperti kayu, besar. Kaget dia mau ambil. Ternyata bukan kayu, (tapi) ular," katanya.

Mail memanggil warga setempat untuk mengamankan ular piton menggunakan tali. Proses evakuasi tidak mudah karena ular masuk dan bersembunyi dalam got.

"Jadi, lama kita tunggu. Ada kurang lebih 15 menit. Muncul lagi. Ada 3 kali (muncul) baru bisa didapat," ucap Mail.

Sekitar sejam bergelut dengan ular di tengah hujan deras, upaya warga membuahkan hasil. Warga menangkan hewan melata itu kemudian dimasukkan dalam karung.

"Kurang lebih 1 jam semua. Lama menunggu (muncul ular dari dalam got). Tidak ada (warga yang diserang ular)," ungkap Mail.

Dampak Banjir di Makassar

Diketahui, banjir melanda sejumlah wilayah imbas hujan deras pada Minggu (15/12). Ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat aman usai rumah terendam banjir.

Data BPBD Makassar hingga pukul 18.50 Wita pada Senin (16/12), sebanyak 6 kecamatan dilaporkan masih tergenang. Kecamatan yang dimaksud, yakni Manggala, Panakkukang, Biringkanaya, Tamalanrea, Makassar, dan Wajo.

Namun dari 6 kecamatan itu, ada 3 kecamatan di antaranya yang warganya terpaksa dievakuasi. Sebanyak 130 kepala keluarga atau 456 jiwa mengungsi di lima titik pengungsian.

Dalam laporan BPBD, di Kecamatan Manggala tercatat 179 warga dievakuasi di tiga titik. Rinciannya 65 warga diungsikan di Masjid Jabal Nur, 37 orang di Masjid Makkah Al Mukarramah, dan 77 orang di Masjid At Thoyyibah.

Di Kecamatan Wajo ada 50 warga korban banjir mengungsi di Masjid Nurul Islam. Sementara di Kecamatan Makassar tercatat 255 warga diungsikan ke Universitas Terbuka Jalan Monginsidi Baru.

"Evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan perahu polyethylene. BPBD Makassar melakukan pendampingan warga di lokasi pengungsian," kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin dalam keterangannya.

(sar/ata)

KOMPAS.com - Salah satu kunci keberhasilan terwujudnya Program 3 Juta Rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan khususnya dari ekosistem pembiayaan perumahan.

Dalam rangka itu, BP Tapera bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berkolaborasi menyelenggarakan Kegiatan Dialog "Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah" pada Senin (16/12/2024) di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan lain telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Seperti penyediaan lahan gratis atau murah melalui optimalisasi tanah negara, pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah atau slip gaji, insentif pajak, dan peningkatan FLPP hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50, penyederhanaan regulasi dan perizinan, dan sebagainya.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat untuk dapat mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah.

"Melalui forum ini, saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini," tuturnya dalam keterangan resmi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.

"Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan, namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal," ujarnya.

Untuk itu, dia menilai partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat serta memperluas cakupan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri," imbuh Heru.

Adapun capaian program FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar.

“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebanyak 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP," tukasnya.

Direktur Utama PT SMF Persero, Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah.

Secara akumulasi, sejak 2017 hingga Oktober 2024, dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp 25,50 triliun atau setara dengan 689.583 unit rumah kepada MBR melalui Bank Penyalur.

Jakarta (ANTARA) -

Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

"Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal," ujar Ananta.

Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

"Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) akan menggairahkan semangat peternak di daerah. Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Subendro meyakini program prioritas Prabowo-Gibran ini akan mendongkrak kepemilikan hewan ternak di sejumlah daerah.

“Dengan program ini saya yakin kalaupun jumlah peternak tidak naik, tapi kepemilikannya akan naik,” tutur Nanang Subendro dalam Investor Market Today IDTV, pada Senin (16/12/2024).

Menurut Nanang, saat ini jumlah peternak sapi dan kerbau di daerah berkisar lebih dari lima juta orang, baik untuk skala kecil maupun besar. Adapun kepemilikan hewan sekitar dua sampai lima ekor.

Namun dengan adanya program MBG ini, diprediksi jumlah kepemilikan sapi dan kerbau akan bertambah. Apalagi jika pemerintah berinisiatif memberi semacam insentif untuk kemudahan pembiayaan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia siap meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Setelah melalui uji coba intensif selama beberapa bulan, berbagai proses terkait pelaksanaan program dipersiapkan dengan matang, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menyampaikan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gizi di Indonesia, meningkatkan kualitas hidup anak-anak, dan membentuk sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di masa depan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong 1.195 Unit Pengolahan Ikan (UPI) daftar menjadi mitra kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Per 16 Desember 2024, terdapat 44 UPI yang sudah terdaftar sebagai mitra BGN.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan pihaknya terus mendampingi dalam proses pendaftaran sebagai mitra BGN. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui situs resmi BGN.

"Kami identifikasi 1.195 UPI yang sudah memiliki sertifikasi kelayakan pengolahan. Kemudian kami informasikan, kami fasilitasi untuk segera mendaftar di website. Jadi, kami mendorong ke sana prosesnya masih berkembang, sekarang sudah 44 yang terdaftar," kata Budi dalam Konferensi Pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai potensi susu ikan masuk UPI yang terdaftar jadi mitra BGN, Budi menyebut pihaknya terus memantau proses pendaftaran registrasi oleh pelaku usaha. Dia juga menekankan akan terus memantau dan mengawasi pendaftaran mitra BGN beberapa hari ke depan.

"Nah, saya kan akan cek, ya. Jadi, ya kami kan semua mengimbau. Jadi, nanti kami pantau beberapa hari sekali, dua hari sekali. Jadi, yang belum (daftar), kami segera melakukan pembinaan, teknis semuanya," imbuh Budi.

Lebih lanjut, pihaknya bersama BGN telah mempromosikan produk-produk protein dalam menu MBG ke sekolah-sekolah. Dia menyebut ada beberapa daerah yang menjadi uji coba implementasi program tersebut, antara lain Bitung, Sulawesi Utara; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Biak, Papua; hingga Pekalongan, Jawa Tengah.

Budi menjelaskan, 25 sekolah di Bitung jadi lokasi uji coba dan di Banjarmasin ada 11 sekolah. "Jadi, kami sudah koordinasi, kami sudah ujicobakan bersama yang masak mereka. Kami dari tim mendampingi pemilihan bahan baku ikan yang baik," jelas Budi.

Sebelumnya, susu ikan santer terdengar masuk dalam menu MBG. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut pihaknya terus berinovasi dalam mengembangkan salah satu produk turunan ikan tersebut karena dinilai mempunyai aroma amis.

Trenggono menilai karena beberapa masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan aroma tersebut karena jarang mengonsumsi ikan. Dia mencontohkan masyarakat Indonesia bagian Timur yang sudah terbiasa makan ikan sehingga tidak masalah dengan aroma amis.

Pihaknya terus mendorong inovasi dengan memasukkan aneka rasa ke susu ikan, seperti stroberi, cokelat, hingga vanila. Pemberian tambahan rasa ini menjadi salah satu langkah agar masyarakat Indonesia terbiasa.

"Nah, itulah kemudian inovasinya terus berjalan. Itu yang saya maksud dengan hilirisasi. Jadi inovasi jalan terus lalu kemudian taste-nya juga dimodifikasi, dikasih rasa stroberi, dikasih rasa vanila. Tujuannya supaya orang itu terbiasa, dan so far sampai hari ini bagus. Itu sudah dua tahun kurang lebih," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom beberapa waktu lalu.

(ara/ara)

Kulon Progo -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut anggaran untuk program makan siang bergizi gratis masih terbatas. Meski begitu, anggaran yang ada bakal dioptimalkan agar program ini bisa menyasar seluruh pelajar di Indonesia.

"Dianggarkan Rp 10 ribu, ya tentu mungkin belum cukup sesuai dengan apa kita harapkan. Kalau semuanya itu diperkirakan Rp 400-an triliun, tapi APBN kita baru mampu Rp 71 triliun," ucap Zulhas kepada wartawan saat meninjau uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Galur, Kulon Progo, Senin (16/12).

"Oleh karena itu ini harus dioptimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin anak-anak dapat makan siang bergizi itu," imbuhnya.

Zulhas mengatakan anggaran program makan siang bergizi gratis ini sudah ditentukan Badan Gizi Nasional. Pihaknya meyakini meski anggaran terbatas, komposisi menu yang disajikan sudah diperhitungkan secara matang.

"Sudah diputuskan itu Badan Gizi, itu bukan saya. Jadi nanti kalau sudah dihitung Badan Gizi, berarti cukup," ujarnya.

Ortu Sambut Positif

Sementara itu salah satu wali murid SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Retna Nurhidayah, menyambut positif program makan siang bergizi gratis ini. Dia tidak mempersoalkan nominal porsi yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

"Nominal Rp 10.000 ini sepertinya wajar ya, mengingat porsi makan untuk anak-anak juga sedikit. Apalagi konsepnya nanti prasmanan, jadi anak hanya mengambil sesui kebutuhannya," ucap Retna.

Retna menyebut ada perubahan positif dari anaknya selama ikut uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti yang sudah berjalan selama tiga bulan ini. Salah satunya, sang anak jadi lebih gemar mengonsumsi sayuran.

"Anak saya sebelumnya nggak suka sayur, tapi sejak ada uji coba ini jadi lebih suka dan sering makan sayur. Terus juga sekarang jarang beli jajanan. Selama tiga bulan ini bobot anak saya juga naik," ujarnya.

(ams/afn)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula Rp15.000 menjadi Rp10.000. Pemangkasan ini imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Jusuf Irianto, menyatakan kebijakan tersebut merupakan keputusan rasional dari sisi pemerintah. Namun, perlu ditegaskan keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” ujar Jusuf dikutip dari laman unair.ac.id, Senin, 16 Desember 2024.
Dosen Ilmu Administrasi Negara itu menuturkan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan pemerintah. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

“Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya,” ujar dia.

Ia mencontohkan kasus kenaikkan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa berpotensi terjadi pada program Makan Bergizi Gratis bila pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

“Ini merupakan program andalan Presiden Prabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” ujar dia.

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Jusuf menekankan pemerintah harus memastikan realisasi program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan harapan rakyat. “Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya. Komunikasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal kepada masyarakat dengan sejelas jelasnya tanpa mengabaikan upaya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” tutur dia.

Jusuf juga mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. “Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” tegas dia.

Implementasi Makan Bergizi Gratis merupakan tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi janji kampanye di tengah keterbatasan anggaran. Program ini bukan sekadar kebijakan, tetapi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(REN)

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah menjajaki pinjaman utang ke Bank Dunia untuk mendanai program 3 juta rumah.

Opsi berutang ke Bank Dunia dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah," kata pria yang akrab disapa Ara itu, dikutip Detikfinance.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," imbuhnya.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai pemerintah perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas Prabowo Subianto itu.

Sebab, realisasi program 3 juta rumah dinilai tak cukup jika mengandalkan anggaran pemerintah dan sektor publik.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai program 3 juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, Carolyn menyebut pemerintah juga perlu melibatkan pelaku bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena program 3 juta rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12).

Ia menuturkan Bank Dunia sendiri menyediakan layanan permodalan alias utang. Bank Dunia juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Tuban -

Banjir melanda sejumlah permukiman warga di beberapa lokasi di wilayah Tuban. Banjir terjadi sejak Minggu (15/12/2024) malam hingga Senin (16/12/2024) pagi.

Data yang dihimpun detikJatim, banjir terjadi di Kecamatan Rengel, Montong, Grabagan, dan beberapa desa di Kecamatan Merakurak.

"Air banjir ini terjadi akibat intensitas hujan yang sangat tinggi di wilayah dataran tinggi di Tuban, sehingga air turun merendam permukiman warga yang berada di dataran rendah," ujar Kades Mandirejo, Supriyono kepada detikJatim, Senin (16/12/2024).

Supriyono menambahkan, Desa Mandirejo dan Bogorejo di Kecamatan Merakurak menjadi wilayah yang paling terdampak banjir karena berada di dataran terendah.

"Hingga pagi ini masih ada permukiman, rumah warga yang terendam sekitar 60 KK, musala, dan sekolah, dengan tinggi air sekitar 50 sentimeter," imbuh Kades Supriyono.

Akibat banjir ini, warga tidak dapat beraktivitas seperti biasa, termasuk sekolah yang terpaksa diliburkan karena ruang kelas juga ikut terendam.

"Iya, sekolah juga diliburkan pagi ini," pungkasnya.

(irb/hil)

Makassar -

Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengakibatkan permukiman di sejumlah wilayah terendam banjir. Kondisi itu turut membuat Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel hingga rumah sakit ikut terdampak bencana hidrometeorologi tersebut.

Data Tim Kaji Cepat BPBD Makassar hingga pukul 20.00 Wita pada Minggu (15/12/2024), tercatat 11 kecamatan terdampak banjir. Kecamatan yang dimaksud, yakni Makassar, Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Wajo, Ujung Pandang, Mamajang, Rappocini, Panakkukang, Ujung Tanah, dan Tallo.

Dari 11 wilayah tersebut, hanya 5 kecamatan di antaranya yang membuat warga terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Sebanyak 528 warga atau 159 kepala keluarga (KK) diungsikan ke masjid, kampus, hingga gereja.

Warga dari Kecamatan Makassar termasuk wilayah yang paling terdampak. Sebanyak 222 warga terpaksa diungsikan ke Universitas Terbuka, Jalan Monginsidi Baru, Kelurahan Maricaya Baru.

Di Kecamatan Manggala, tercatat 110 korban banjir dievakuasi di dua titik. Rinciannya, 65 orang diungsikan di Masjid Jabal Nur dan 45 orang lainnya dievakuasi ke Masjid Makkah Al Mukarramah.

Sementara di Kecamatan Wajo ada 103 warga diungsikan ke Masjid Nurul Islam, Kelurahan Pattunuang. BPBD Makassar juga mencatat 35 korban banjir dievakuasi ke Masjid Al Qudus, Kelurahan Mandala.

Di Kecamatan Panakkukang, korban banjir dievakuasi di dua titik. Sebanyak 50 orang diungsikan di Masjid Nurul Hikmah, sedangkan 8 jiwa lainnya dievakuasi di Gereja Toraja Masale.

"Evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan perahu polyethylene. BPBD Makassar juga melakukan pendampingan warga di lokasi pengungsian," kata Kepala BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin dalam keterangannya.

Rumah hingga Toko Terendam Banjir

Foto: Banjir di Jalan Veteran Inspeksi Kanal Kota Makassar. (dok. BPBD Makassar)

BPBD Makassar belum mengakumulasikan total rumah yang terdampak banjir di 11 kecamatan. Namun ada 70 rumah di Jalan Veteran Inspeksi Kanal, Kecamatan Makassar, sempat terendam banjir pada pukul 10.20 Wita, Minggu (15/12).

Ketinggian air di lokasi tersebut mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Banjir di ruas jalan membuat akses terhambat meski jalanan masih dilalui kendaraan roda dua.

"Jumlah bangunan terdampak 70 rumah semi permanen. Jumlah masyarakat terdampak 100 KK dan 410 warga," ungkap Hendra.

Sejumlah ruko atau rumah toko di Jalan Sulawesi, Kecamatan Wajo, juga memilih tutup akibat banjir sejak pagi. Ketinggian air di lokasi setinggi lutut orang dewasa.

"Dari pagi jam 7 sudah masuk itu air di rumah, ini surut mi," kata salah satu pemilik toko di Jalan Sulawesi, Aheng (73) saat ditemui wartawan di lokasi.

Aheng mengaku rukonya sudah tiga kali kebanjiran dalam bulan ini. Namun dia menyebut banjir yang terjadi kemarin, merupakan yang terparah.

"Empat hari lalu juga masuk tapi tidak setinggi ini, ini banjir yang paling parah satu bulan terakhir ini," sambung Aheng.

Banjir juga sempat memicu kemacetan hingga sejumlah kendaraan mogok karena pengendara nekat menerobos genangan air. Situasi itu terjadi di Jalan AP Pettarani Makassar pada pukul 17.00 Wita, Minggu (15/12).

"(Macet terjadi) Sejak hujan tadi, kalau tidak salah pukul 12 (siang) mulai terjadi ketinggian air di Jalan AP Pettarani. Yang paling tinggi di daerah kantor Pos dan jalan depan UNM," kata Wakasat Lantas Polrestabes Makassar AKP Mahrus.

Di lokasi itu, sejumlah pengendara terpaksa mengamankan motornya di bawah tol layang karena mogok. Aparat kepolisian mengingatkan pengendara agar mencari jalur alternatif setiap banjir menerjang ruas jalan nasional itu.

"Kami mengimbau saja kepada pengguna jalan untuk menghindari dulu ketika musim berhujan daerah (Jalan AP) Pettarani," tutur Mahrus.

Pasien RSI Faisal Makassar Dievakuasi

Banjir mengakibatkan sejumlah pasien intensive care unit (ICU) Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal Makassar dievakuasi. Banjir yang menerjang kawasan RS tersebut mulai terjadi sejak pukul 13.45 Wita, kemarin.

"Jadi, untuk sekarang tindak lanjut yang dilakukan rumah sakit adalah kita mengevakuasi pasien yang terdampak," ujar Manager on Duty RS Islam Faisal, dr Farida kepada detikSulsel, Minggu (15/11).

Farida tidak merinci jumlah pasien yang dievakuasi. Dia menegaskan pasien terdampak hanya dievakuasi di ruangan lain di RSI Faisal Makassar yang tidak terkena banjir.

"Intinya siapa yang butuh untuk dievakuasi, kami evakuasi internal dalam rumah sakit. Kami berkeliling sudah dari tadi pagi supaya pasien bisa terevakuasi dengan baik," paparnya.

Dia memastikan layanan RSI Faisal Makassar tetap berjalan meski sejumlah area terdampak banjir. Farida mengaku personel sudah berbagi tugas agar layanan perawatan tidak berhenti.

"Kami membagi perawat, petugas medis, semuanya, supaya pelayanan kepada pasien tetap jalan," tegas Farida.

Sedikitnya 26 pasien di rumah sakit tersebut dievakuasi ke beberapa rumah sakit lain yang tidak terdampak banjir sementara pasien lainnya dipindahkan ke ruangan yang masih aman dari genangan air. (Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda/nym)

Banjir di Halaman Rujab Gubernur Sulsel

Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengungkap hujan seharian di Makassar membuat halaman Rujab Gubernur Sulsel terkena banjir. Namun banjir tidak sampai masuk ke dalam gedung atau ruangan.

"Banjir di halaman samping rujab. Di kebun dan lapangan futsal. Rumah aman damai karena tinggi posisinya, sehingga air tidak masuk rujab," kata Zudan kepada detikSulsel, Minggu (15/12).

Zudan sempat berkeliling di area Rujab Gubernur Sulsel yang tergenang air. Dia mengungkap banjir diduga dipicu drainase di luar rujab yang meluap.

"Kayaknya karena hujan yang sangat deras dan saluran pembuangan di jalan penuh. (Tetapi) Airnya sudah surut sendiri," ungkap Zudan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengungkap banjir cuma merendam lapangan futsal, lapangan tenis, hingga Taman Ininnawa yang berada di area Rujab Gubernur Sulsel. Banjir masuk ke kawasan itu karena fungsi drainase yang tidak bekerja maksimal.

"Jadi rendaman air merupakan akibat dari kurang berfungsinya drainase bagian luar pada satu sisi. Pada satu sisi di halaman, utamanya sayap selatan rujab itu permukaan tanahnya lebih rendah daripada permukaan jalan," tutur Darmawan.

Darmawan telah meninjau kawasan Rujab Gubernur Sulsel yang terdampak banjir. Pihaknya berencana memasang pompa sebagai solusi jangka pendek mengatasi banjir di lokasi itu ketika hujan deras melanda.

"Sekarang kita memikirkan pompa dan jangka panjang itu kita akan membuat bak kontrol terutama yg berada di saluran pembuang," jelasnya.

(sar/hsr)