BANDUNG, KOMPAS.com -Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengaku sangat prihatin terkait kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (29/4/2025).

Berkaca dari peristiwa tersebut, Farhan menyatakan bahwa kejadian ini merupakan peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir diperketat.

“Ada 30 kelas pelajar SMPN 35 Bandung keracunan. Saya langsung koordinasi dengan semua pihak dan mengecek kondisi pelajar,” ujar Farhan dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/5/2025) malam.

“Saya lega karena para korban sudah pada pulih dan tidak ada yang dirawat inap,” ujarnya.

Meski Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan agar peristiwa tersebut tidak terulang di sekolah lainnya.

Menurut Farhan, insiden ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama dalam aspek pengawasan bahan makanan, kebersihan, dan operasional MBG.

“Walau tidak punya kewenangan menindak, tapi Pemkot Bandung akan mengawasi lebih ketat karena yang mengonsumsi makanan adalah warga Kota Bandung, karena merupakan tugas Pemkot melindungi anak-anak pelajar,” katanya.

Farhan juga menyebutkan, meski SMP Negeri 35 terdampak, SMA Negeri 19 Bandung yang mendapatkan menu serupa selamat dari keracunan karena sudah terlebih dahulu ketahuan jika makanan yang akan dibagikan sudah basi dan mengeluarkan bau tidak enak.

“Ini juga jadi pelajaran penting, anak-anak perlu diajari untuk tidak mengonsumsi makanan jika mencium bau tidak sedap,” katanya.

Ia telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) untuk memperkuat pengawasan distribusi makanan MBG.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Dani Nurahman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan koordinasi lintas instansi sejak awal pelaksanaan MBG, termasuk dengan Dinkes, SPPG, dan pihak sekolah.

“Jika terjadi masalah, kami langsung berkoordinasi dengan SPPG, Dinkes, dan pihak sekolah,” kata Dani dalam keterangan resmi Disdik.

Menurut laporan awal, lanjut Dani, seorang guru yang merupakan wali kelas 8A di SMP Negeri 35 Bandung mengalami sakit perut dan diare setelah mencicipi makanan MBG.

Keluhan serupa kemudian dilaporkan oleh ratusan siswa keesokan harinya.

Data sementara mencatat 342 siswa dari 20 kelas mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menyebut bahwa makanan berasal dari salah satu dapur mitra MBG yang juga melayani SDN 024 Coblong, SDN 189 Neglasari, dan SMAN 19 Bandung.

“Waktu konsumsi di tiap sekolah berbeda. Yang paling terdampak SMPN 35. Makanan sudah berbau meski tidak menyengat. Dugaan awal ada kontaminasi,” jelas Anhar.

Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk diuji di Labkesda Jawa Barat dan memeriksa dapur penyedia makanan.

Tiga Puskesmas, yakni Dago, Sekeloa, dan Puter, turut menangani siswa terdampak. Namun, tidak ada yang sampai dirawat inap.

“Kami terus memantau kondisi para siswa. Harapannya, saat sekolah masuk kembali, semuanya sudah pulih,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Disdik dan Dinkes akan memperkuat pengawasan, memberikan pelatihan ulang bagi penjamah makanan, serta membina dapur penyedia MBG.

Pemkot Bandung juga mengimbau orangtua untuk segera melaporkan jika anak mengalami gejala serupa agar penanganan bisa cepat dilakukan.

Bandung (ANTARA) - Asisten Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Muh Zaitun Ardhi menyatakan bahwa program BGN bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memutus rantai kemiskinan, serta bisa melahirkan SDM yang unggul dan berkualitas.
“Program BGN merupakan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas di tahun 2045, juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengurangi kasus stunting di masyarakat,” tegasnya saat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis warga Sukajaya di Bogor, Rabu (30/4)
Adapun target sasaran MBG yaitu peserta didik dan non-peserta didik, Ia menjelaskan bagaimana proses penetapan dapur dan juga tahapan proses memasak,distribusi, sampai ke waktu dan juga mekanisme jarak pendistribusian MBG.
Untuk pendistribusian dibagi menjadi dua sesi, pendidikan anak usia dini (siswa TK/PAUD/RA) bersama SD kelas 2 pada pukul 09.00 dan SD kelas 3, 4. 5, 6 beserta SLTA/SMK baik negeri atau swasta diberikan pada pukul 12.00 sebagai
makan siang. “Sedangkan untuk sekolah yang masuk siang, akan diberikan MBG sebelum masuk kelas,” lanjut Muh Zaitun.
Di tempat yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga memberikan pemahaman kepada para peserta sekaligus masyarakat Bogor untuk dapat menambah wawasan serta merubah pola pikir dan juga pola hidup yang jauh lebih sehat dari sebelumnya. “Agar nantinya dapat melahirkan ataupun menciptakan anak-anak atau generasi-generasi yang cerdas, unggul dan berdaya saing baik skala nasional maupun internasional,” tutur Ravindra Airlangga.
Kemudian bagi para orang tua atau wali murid agar dapat beperan aktif dalam memberikan masukan ke BGN terhadap menu makanan bergizi gratis. Dengan begitu varian menu MBG bisa terus diperbaiki agar program ini bisa berjalan dengan optimal. “Untuk mendukung serta dapat mewujudkan visi dan misi program pembangunan manusia (SDM) yang berkualitas, maka sangat diperlukan adanya kolaborasi stakeholder dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bekerja sama, seperti mulai dari ibu-ibu rumah tangga, kader Posyandu, dan PKK agar terlibat aktif dan bisa menjadi mitra MBG di setiap SPPG yang ada,” imbuh Ravindra.
Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari empat aspek utama dari sasaran Program Makan Bergizi Gratis yakni (ibu hamil, menyusui, balita, dan peserta didik). Pemerintah berharap program MBG ini dapat terealisasi secara optimal dan menyeluruh baik di kota maupun di pelosok desa yang kadang kerap terkena musibah atau bencana, seperti banjir, longsor, dan lain-lain.
“Untuk itu diperlukan juga perhatian pemerintah setempat dan juga anggota DPR-RI dalam hal pembangunan akses infrastruktur yang lebih baik. Tujuannya agar
tidak menjadi suatu hambatan terhadap pendistribusian MBG pada masyarakat (non peserta didik dan peserta didik),” terang Ravindra.

Sementara itu, anggota DPRD provinsi Jawa Barat, Samsul Hidayat menyampaikan bahwa masih banyak pertanyaan terkait tata cara dan prosedur
pelaksanaan program MBG. "Program ini merupakan komitmen bersama yang perlu dikawal dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk turut berperan dalam proses budgeting dan pengawasan program ini. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, program MBG dapat diperbaiki dan dievaluasi lebih efektif untuk memastikan hasil yang optimal," katanya.
Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sukajaya, Pasir Madang, Kabupaten Bogor. Program MBG resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah diIndonesia.
Untuk mengetahui bagaimana proses dan alur penentuan titik dapur dan mitra, bisa langsung mendaftar ke “mitra.bgn.go.id” serta tidak ada pungutan apapun.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Riska (15), salah seorang pelajar SMP asal Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku saat menyantap pembagian makan bergizi gratis di sekolahnya sayurannya sudah basi.

Namun, ia bersama teman-temannya tak menyadari saat mengonsumsi paket MBG.

Karena merasa senang ada pembagian makan gratis yang lama dinanti-nanti oleh mereka.

Seperti diketahui paket MBG bagi pelajar di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya belum menyeluruh dan hanya sekolah yang ditunjuk saja per harinya.

"Kayaknya dari labu-labunya, sayurnya. Rasanya basi. Tapi, kami menyantap saja di sekolah, soalnya senang dapat pembagian MBG. Ehh, malah jadi keracunan," jelas Riska sambil terbaring di kamar rawat Puskesmas Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Riska menyebut, paket MBG di sekolahnya yang dibagikan berisi daging, tahu goreng, sayuran yang dimasak dan buah anggur.

Namun, yang paling diingat rasanya beda dan agak basi di paket pembagian MBG adalah rasa sayurnya yang basi.

"Setelah makan MBG, kami pulang, baru malam harinya di grup orangtua, teman-teman saya sama pada mual, mules, pusing, buang air besar berkali-kali dan ada yang muntah-muntah," tambah Riska.

Sampai akhirnya Riska dibawa orang tuanya ke Puskesmas Rajapolah pada Kamis sore tadi usai kondisinya tak membaik.

Padahal, Rabu malam kemarin diberikan air kelapa muda supaya bisa menetralisir racun tubuh, tapi kondisinya semakin parah.

"Baru sudah diinfus jadi enakan. Alhamdulillah, sekarang membaik," ujar dia.

Puskesmas Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mencatat sudah ada 19 pelajar yang kondisinya parah dan langsung dirawat sampai diinfus diduga akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya sampai Kamis (1/5/2025) malam.

Para korban akhirnya dibawa ke Puskesmas karena kondisinya tak kunjung membaik usai diberi obat tradisional air kelapa muda dan herbal oleh orangtuanya saat diketahui muntah, mual dan buang besar terus menerus setelah makan MBG di sekolah, Rabu (30/4/2025).

Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, mengaku pasien pelajar diduga korban keracunan mulai berdatangan untuk dirawat pada Kamis sore.

"Sampai malam ini, pasien pelajar dengan gejala sama mual, muntah, pusing dan buang air besar terus menerus sudah 19 orang. Pasien mendapatkan perawatan infus dan penetralisir racun di tubuhnya," jelas Hani.

Sebelumnya, belasan pelajar SMP di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga keracunan usai menyantap jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya pada Rabu (30/4/2025).

Mereka mulai terasa mual, mulas, buang air besar terus menerus, pusing dan muntah-muntah sejak Rabu malam sampai Kamis (1/5/2025).

Dalam grup sekolahnya terdata sampai 16 orang pelajar yang mengalami gejala sama dan mengaku usai menyantap MBG di sekolahnya.

Sebagian besar pelajar memilih menyantap obat tradisional dengan mengonsumsi air kelapa muda dan sebagian lagi ada yang berobat ke Puskesmas Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

"Anak saya habis makan bergizi gratis di sekolah sejak kemarin dan mulai terasanya pada jam 24.00 malam, anak saya tidak seperti biasanya buang air besar secara terus menerus," kata N, orang tua korban kepada wartawan di sekitar Puskesmas Rajapolah, Kamis (1/5/2025).

N menambahkan, anaknya sampai saat ini masih mengalami buang air besar berkali-kali disertai pusing.

Tak lama berselang, sebagian orang tua murid menerima pesan Whatsapp dari nomor tak dikenal meminta maaf mengatasnamakan relawan SPPG makan bergizi gratis terkait adanya kejadian diduga keracunan tersebut.

"Terkait keluhan yang dialami beberapa anak, kami turut prihatin dan memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tim kami sedang mengevaluasi menu MBG yang diberikan kemarin. Begitu pesannya," kata N.

Bahkan, dalam pesan itu para relawan mengimbau agar hal ini tak disebarluaskan ke media sosial terlebih dahulu.

"Kami mohon kerja samanya agar hal ini tidak diramaikan dulu, karena kami tengah menangani dan mengevaluasi kasus ini. Kami pastikan akan bertanggung jawab dan memberikan informasi lanjutan secepatnya. Berkali-kali pesan WA-nya," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 ini diwarnai dengan semangat kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan PT Pertamina Persero dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memperingati May Day dengan tema “May Day is Collaboration Day”.

Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi, pergeseran demografi, dan tuntutan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung kesejahteraan buruh, salah satunya melalui program rumah subsidi.

Namun, ketika ditanya Kompas.com mengenai jumlah buruh yang belum memiliki rumah, Menaker tidak mengetahuinya, terlebih angka pasti.

"Waduh, nanti kita lihat lebih detail ya," ujarnya.

Ketidaktahuan ini menunjukkan kurangnya informasi spesifik terkait kebutuhan perumahan buruh. Padahal, saat ini pemerintah tengah meggencarkan kebijakan Satu Data Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses oleh semua pihak di pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, data yang jelas, spesifik dan akurat dapat mencegah penyaluran rumah subsidi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung berbagai profesi, termasuk buruh, guru, bidan, perawat, wartawan, hingga pekerja migran.

“Kami ingin negara hadir untuk rakyat. Bukan sekadar groundbreaking, tapi kami ingin serahkan kunci rumah kepada buruh,” ujarnya.

Program rumah subsidi ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan, program ini menawarkan uang muka hanya 1 persen, angsuran sekitar Rp 1 juta per bulan, dan tenor hingga 15 tahun.

Angsuran tersebut sudah mencakup asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit. Jika kepala keluarga meninggal, ahli waris akan terbebas dari angsuran, dan rumah menjadi hak milik mereka.

Pendaftaran program ini dilakukan secara bottom-up melalui serikat pekerja, dengan kriteria khusus seperti gaji sesuai pagu, rumah pertama, dan proses verifikasi data.

Hingga kini, telah dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 100 buruh di lima lokasi, yakni Batam, Pasuruan, Batang, Palembang, dan Makassar.

Antusiasme buruh terhadap program ini cukup tinggi, menunjukkan tingginya kebutuhan akan perumahan terjangkau.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

KOMPAS.com - Tips memilih pengembang perumahan yang terpercaya perlu diketahui masyarakat yang berencana membeli rumah.

Pasalnya, sebelum memutuskan membeli rumah, masyarakat juga perlu memeriksa dengan cermat latar belakang atau profil pengembangnya.

Hal itu berguna untuk memastikan kualitas produk dan layanan pengembang agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Dikutip dari unggahan akun Instagram Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (29/4/2025), pengembang rumah bukan cuma harus ramah di brosur, tapi juga harus terpercaya.

Berikut empat tips memilih pengembang perumahan yang terpercaya:

1. Terdaftar di Asosiasi Pengembang yang Terakreditasi

Masyarakat bisa mengakses sistem informasi ini melalui laman sireng.pkp.go.id untuk mencari data asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan yang terdaftar serta diakui oleh pemerintah.

2. Lihat Kualifikasinya

Dalam hal ini, masyarakat perlu melihat apakah pengembang perumahan yang dipilih berkualifikasi kecil, menengah, atau besar. Klasifikasi itu berdasarkan aset dan sumber daya manusianya.

Semakin besar skala proyek perumahannya, seharusnya kualifikasi pengembang sudah termasuk menengah atau besar.

3. Cek Legalitas Proyek

Masyarakat harus memastikan bahwa proyek perumahan telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Hak Milik (SHM), dan sertifikat tanah yang sah.

Hal-hal tersebut menjadi penting karena legalitas merupakan tanggung jawab pengembang, bukan bonus.

Selain itu, pelaku pembangunan yang melakukan pemasaran juga harus memastikan peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, perizinan pembangunan perumahan, dan jaminan atas pembangunan rumahnya.

4. Cek Jejak dan Laporannya

Pengembang perumahan yang memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) wajib lapor kegiatan usahanya setiap tahun. Masyarakat bisa menanyakan atau memeriksa hal tersebut melalui asosiasi pengembang atau instansi daerah.

Pada peringatan Hari Buruh ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini.

Ara menyatakan penyerahan kunci ini merupakan kali ketiga bekerja sama dengan kementerian. Pihaknya sudah menyalurkan rumah subsidi untuk guru, tenaga kesehatan, dan kali ini untuk buruh.

"Hari ini buruh adalah komponen yang sangat penting yang ketiga mendapatkan rumah subsidi dari program Presiden Prabowo (Subianto)," ujar Ara di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain 13 buruh yang menerima kunci, ada 87 unit rumah yang juga disalurkan kepada buruh hari ini.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia menegaskan negara hadir dengan menyediakan rumah subsidi untuk masyarakat. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho membenarkan rumah subsidi untuk buruh tersebar di sejumlah wilayah.

"Di sini ya (Jabodetabek). Kemudian ada juga yang di Batang, ada yang di Pasuruan. Kemudian ada yang di Makassar, Palembang," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah akan diserahkan pada awal Mei 2025.

Penyediaan rumah subsidi tersebut ditandai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

"Jadi negara hadir untuk buruh dan tenaga kerja hari ini, pemerintah Presiden Prabowo bantu buruh minimal 20.000 rumah subsidi," katanya dalam acara penandatangan MoU rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Ara mengatakan akan ada penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei 2025. Hari tersebut dipilih karena bertepatan dengan Hari Buruh.

Adapun lokasinya masih akan ditetapkan lebih lanjut baik dari pihak Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"1 Mei (serah terima) 100 rumah, titiknya di sekitar Jakarta, nanti bisa ada 3-4 titik," ungkap Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional, pemerintah menyerahkan 100 rumah subsidi kepada para buruh sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan kunci secara simbolis ini berlangsung di Jakarta, dengan lokasi rumah tersebar di Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyerahan rumah subsidi ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk hadir bagi rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, wartawan, dan tenaga migran.

“Saya sengaja pakai baju merah putih. Supaya merah putih hadir buat buruh. Presiden Prabowo sampaikan kita harus hadir, negara harus hadir untuk rakyat kecil,” ujar Ara menjawab Kpmpas.com, Kamis (1/5/2025).

Penyerahan 100 unit rumah ini menjadi bagian dari target ambisius pemerintah untuk menyediakan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh pada tahun 2025.

Hingga kini, sejak 20 Oktober 2024 (pelantikan Presiden Prabowo) sampai 1 Mei 2025, pemerintah telah merealisasikan 157.000 rumah subsidi atau sekitar 5 persen dari target tahunan 3 juta rumah.

“Kami optimistis, meski targetnya berat. Kami tahu tantangannya, tapi kami bersemangat melakukan terobosan,” tambah Ara menanggapi skeptisisme beberapa pihak.

Dukungan Tapera dan Sinergi Lintas Sektor

Menurut Ara, keberhasilan acara ini tidak lepas dari kerja keras Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), khususnya di bawah arahan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

“Ini berkat dukungan dari TAPERA, Pak Heru yang kerja keras, dan teman-teman kami dari Komisi 5, terutama Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra,” ungkap Ara.

Ia juga menyoroti sinergi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian, untuk memastikan rumah subsidi menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Demikian halnya dengan mekanisme pembiayaan rumah subsidi, melibatkan koordinasi antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang perumahan.

“Semua mekanisme sudah siap. Ada banknya, ada pengembangnya, dan ini sudah kami kerjakan sejak awal,” jelas Ara.

Program ini juga mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui terobosan nyata.