Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Pasalnya, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Dalam kesempatan itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khittahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menanggulangi pengangguran di dalam negeri.

Sebab, Hashim mengatakan adanya program 3 juta rumah ini bakal membuka banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal serupa sudah dilakukan oleh China dan Korea Selatan. Dimana proyek perumahan menjadi salah cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Itu (proyek perumahan) padat karya. Kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru. Pada saat kan banyak PHK-PHK,” kata Hashim kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Sehingga, program yang dicanangkan oleh Prabowo ini bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki rumah yang layak.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Kala itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khitahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai, program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Dan kami lihat bahwa perumahan adalah salah satu sektor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Ya, so ini salah satu pertimbangan dari Pak Prabowo," tambahnya.

Hashim juga mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak rumah tidak layak huni di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ia menuturkan, ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). Maka dari itu, program 3 juta rumah dibagi menjadi 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

"Pak Prabowo meminta program kita adalah juga menyediakan rumah layak di pedesaan dan juga di perkotaan. So ini pemerintah pusat setelah kita bikin inventarisasi, pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota. Dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial," paparnya.

Permasalahan perumahan juga ada kaitannya dengan stunting. Kondisi stunting bisa terjadi bukan hanya karena kekurangan gizi, tetapi dari sanitasi maupun lingkungan rumah juga menjadi faktor adanya gangguan tersebut.

"Itu (stunting) bukan hanya kaitan dengan gizi. Gizi itu salah satu (penyebab) utama, tapi juga lingkungan. Misalnya apa, kalau rumah tidak ada air bersih, berarti anak-anak kecil di rumah itu kan, dia minum apa? Dia minum apa? Air-air yang tercemar. Mungkin ada bakteri, ada virus, ada macam-macam. Itu menyebabkan stunting juga," ujar Hashim.

Maka dari itu, pemerintah memiliki program makanan bergizi gratis dan diimbangi dengan penyediaan rumah layak huni untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Program Prabowo adalah kita mau berantas kemiskinan di Indonesia. Target kita tidak ada orang miskin di Indonesia. Ini memang target yang susah.Tapi ya kita harus berikhtiar, kan. Kita harus berikhtiar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan bantu kita," pungkasnya.

Video: Hashim Djojohadikusumo Resmikan Paviliun RI di COP 29 Azerbaijan

Video: Hashim Djojohadikusumo Resmikan Paviliun RI di COP 29 Azerbaijan

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

KOMPAS.com - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengonfirmasi, program pembangunan 3 juta rumah yang akan dijalankan pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan target annual atau tahunan.

“Ternyata setelah dipelajari bukan 3 juta (rumah) per periode. Kita mau bikin 3 juta setahun, jadi 5 tahun total 15 juta,” kata Hashim dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Hashim menilai, program 3 juta rumah tersebut dapat mengatasi isu backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu program ini memberikan akses perumahan murah bagi masyarakat dan menggerakan ekonomi. Namun, sambung Hashim, yang perlu dipikirkan adalah funding pendanaan.

Saat ini ada beberapa perusahaan yang berpotensi terlibat dalam program ini.

Mereka adalah Agung Podomoro Land, Agung Sedayu Group, Alam Sutera Realty, Ciputra Development, Lippo, Pakuwon Jati, Paramount, Sinar Mas, Summarecon Agung, dan Bumi Benowo Sukses Sejahtera (BBSS).

BBSS merupakan anak perusahaan dari Agung Alam Anugrah (AAA) Group yang bergerak di pergudangan dan ruko.

Sejak pelantikan Prabowo, harga sahamnya melonjak dari Rp 71 menjadi Rp 240 per lembar.

Sebagai perusahaan properti, BBSS menyatakan kesiapannya untuk menyuplai lebih dari 60 persen terhadap total 1 juta kuota hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Hingga kini, BBSS memiliki total lahan hampir 200 hektar di berbagai kota, dengan berbagai macam proyek properti mulai dari pergudangan, residensial, komersial (ruko) hingga apartemen. Bahkan perusahaan ini masih memiliki lahan seluas 15 hektar di Jakarta.

Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Jadi saya tidak bisa basa-basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Kejaksaan Agung," ujar Maruarar Sirait dalam diskusi Program 3 Juta Rumah bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin.

Maruarar juga meminta Irjen tersebut untuk membuat sistem yang benar dan transparan di Kementerian PKP.

"Saya sudah minta Irjennya, membuat sistem, bagaimana jika ada whistleblower dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar dan transparan," katanya.

Selain itu, Maruarar juga akan membuat call center bagi publik untuk melaporkan jika ada dugaan korupsi, pungli, dan pemerasan yang ada di Kementerian PKP.

"Nanti saya akan buat, call center pengaduan, kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan yang ada di Kementerian PKP," katanya.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan izin agar Kementerian PKP terbebas dari korupsi, terbuka dan transparan dimulai dari perencanaan.

"Presiden Bapak Prabowo juga sudah izinkan Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo untuk kita berusaha membuat kementerian ini menjadi kementerian yang tidak basa-basi, tidak ada korupnya, tapi juga dengan sistem untuk supaya bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

Maruarar memimpin Kementerian PKP yang bertugas mensukseskan Program Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat.

Hal itu tentunya membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas sektor baik Kementerian/ Lembaga pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto kepada calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK). Prabowo meminta agar RK mengutamakan program perumahan apabila memenangkan Pilkada Jakarta mendatang.

Awalnya, Hashim menyoroti harga rumah di RI yang terlalu mahal. Hashim lantas mengingat perbincangannya bersama Ridwan Kamil.

"Karena rumah-rumah terlalu mahal. Ada anekdot, ini yang saya dengar dari Pak Ridwan Kamil, calon gubernur saya, ini bukan promosi ya, ini bukan kampanye. Pak Ridwan Kamil calon gubernur saya," kata Hashim melalui rekaman video yang diterima, Kamis (24/10/2024).

Hashim bercerita RK sangat mendukung program-program perumahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hashim kemudian menyampaikan pesan Prabowo jika RK dipercaya warga memimpin Jakarta ke depan.

"Anyway, waktu saya ketemu pak Ridwan dia setuju, dia sangat setuju, dia setuju dengan program perumahan saya minta 'Pak nanti apabila bapak jadi dapat kepercayaan dari rakyat Jakarta Pak Prabowo minta bapak utamakan perumahan'," ujarnya.

Lihat Video 'RK Mau Masukkan Kebudayaan Betawi ke Kurikulum Sekolah':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabinet Merah Putih 2024 – 2029, Maruarar Sirait (Ara) membagikan momen rapat pimpinan (rapim) bersama jajaran Kementerian Perumahan yang berlangsung hingga larut malam.

Dalam akun Instagram pribadi miliknya, Ara mengaku mengadakan rapat pimpinan dengan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut hingga pukul 11 malam.

“Terima kasih kepada jajaran Pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih tetap semangat walau sudah jam 11 malam,” tuturnya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Pada momen tersebut, tampak juga Ara melakukan sambungan telepon dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo.

Dalam telepon itu, Ara memperkenalkan jajaran pegawan Kementerian PKP bahwa Hashim merupakan ketua dari kementeriannya. Hashim yang mendengar hal itu hanya tampak memberikan semangat kepada seluruh jajaran Kementerian PKP untuk dapat bekerja keras dengan baik.

Di samping itu, dirinya juga memberikan pesan khusus kepada Ara dan Fahri Hamzah selaku wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hashim juga mengaku dirinya merupan pembina dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan kementerian teknis yang bakal mengeksekusi program tiga juta rumah Prabowo.

“Tolong ibu-ibu telepon suami-suaminya [untuk meminta izin pulang larut malam]. Semua bekerja ya, saya pembina saja,” tutur Hashim.

Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah resmi dilantik sebagai Menteri dan Wakil Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10/2024). Di mana, Kementerian Perumahan merupakan pemecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada hari pertama bekerja, Menteri Perumahan Maruarar Sirait diketahui langsung menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melobi sejumlah aset lahan sitaan untuk nantinya bakal digunakan merealisasikan pembangunan program tiga juta rumah.

“Saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (22/10/2024).

Ara menuturkan, apabila nantinya pihaknya telah mengantongi izin penggunaan dan pengelolaan sejumlah lahan tersebut, maka Kementerian Perumahan akan langsung bergerak cepat mengeksekusi program tiga juta rumah.

Untuk tahap awal, Ara menyebut bakal mengoptimalkan lahan sitaan yang berada di wilayah pulau Jawa. Selain bakal berkoordinasi dengan Kejagung, Ara juga menyebut bakal berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan yang menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Komitmennya tetap," ujar Hashim, di Jakarta, Rabu.

Hashim menyampaikan pembangunan IKN akan terus berjalan dengan akan ditunjuknya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

"Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap," kata Hashim.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN difokuskan untuk menghadirkan pusat legislatif dan yudikatif.

"Yang jelas, yang kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, karena untuk eksekutif sudah terbangun," ujar AHY, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, untuk eksekutif progresnya juga sudah real dan bisa dilihat semua pihak dimana terakhir yang diresmikan adalah Istana Negara oleh Presiden ketujuh RI Jokowi, dan AHY yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hadir menyerahkan sertifikat.

Kemudian berikutnya Istana Garuda dan juga sejumlah kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan.

"Tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemen juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden RI) ke depan utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," kata AHY.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut bakal menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun dari Presiden Prabowo Subianto.

Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di kota, dan 2 juta rumah dibangun di desa.

"Yang lebih penting adalah menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun, 1 juta di kota dan 2 juta di desa," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri menuturkan, pada prinsipnya, pemerintah tidak membangun tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk merealisasikan.

Kontraktor pembangunan rumah di daerah akan diprioritaskan untuk kontraktor kecil. Sedangkan di kota bisa diberikan kepada kontraktor besar maupun luar negeri.

"Jadi (untuk) semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri, silakan," ungkap dia.

Negara, kata Fahri, hanya menciptakan iklimnya, alias bukan menjadi kontraktor pembangunan rumah.

"Tapi menciptakan suasana bagi industri dan bisnis perumahan dengan skala-skala yang ada. Mandatnya yang utama itu. Tapi Tapera SWM, BTN perbankan, secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu. Ini yang lagi kita tuntaskan," jelas Fahri.

Sebelumnya diberitakan, program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

BTN menyebutkan, rumah subsidi di perkotaan dipatok dengan nilai jual rata rata Rp 200 juta per unit dan rumah di pedesaan sekitar Rp 75 juta-Rp 100 juta per unit.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, angka ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Oleh karena itu, program 3 Juta Rumah dianggap dapat membangkitkan optimisme publik.