KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

BOGOR, KOMPAS.com – Sebanyak 3.000 siswa di Kota Bogor terpaksa kehilangan akses makan bergizi gratis (MBG) usai dapur penyedia menu MBG, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, dihentikan sementara.

Langkah itu diambil menyusul kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa akibat menu MBG yang terkontaminasi bakteri.

“Karena produksinya kan berhenti, jadi sementara waktu distribusinya berhenti juga. SPPG ini kan meng-cover sekolah-sekolah yang radiusnya dua kilometer dari sini,” ujar Ketua Yayasan Bosowa Bina Insani, Asrul Hidayat, saat ditemui di dapur SPPG Bosowa Bina Insani, Jumat (16/5/2025).

Dapur SPPG Bosowa sebelumnya memasok 3.000 porsi menu MBG setiap hari ke 13 sekolah di Kota Bogor.

Sejak mulai beroperasi pada Januari 2025, total sudah 200.000 porsi telah didistribusikan ke para siswa.

Asrul berharap dapur bisa kembali beroperasi setelah proses evaluasi selesai.

Ia menyebut pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan, termasuk mengevaluasi seluruh rantai pasokan bahan baku.

“Intinya, kami siap kapan saja untuk beroperasi kembali. Tapi kan BGN (Badan Gizi Nasional) yang memutuskan kapannya,” ucapnya.

Setelah insiden keracunan yang menimpa 223 siswa, dapur MBG di SPPG Bosowa dinonaktifkan oleh BGN.

Asrul mengaku pihaknya telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius dan akan mengganti semua pemasok bahan makanan yang bermasalah.

“Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan,” tegas Asrul.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana sebelumnya menjelaskan, penonaktifan sementara ini dilakukan untuk evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG.

“Sementara non aktif untuk evaluasi mendasar,” kata Dadan, dikutip dari TribunnewsBogor.com, Rabu (14/5/2025).

Akibat penonaktifan tersebut, sebanyak 13 sekolah di Kota Bogor kini tidak mendapatkan pasokan makan bergizi gratis untuk sementara waktu.

Penyaluran MBG baru akan dilanjutkan setelah seluruh standar operasional prosedur (SOP) dan perbaikan lainnya terpenuhi.

(Reporter: Ramdhan Triyadi Bempah | Editor: Fitria Chusna Farisa)

BOGOR, KOMPAS.com - Sebanyak 3.000 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, terpaksa tak mendapat makan bergizi gratis (MBG) selama beberapa waktu ke depan.

Hal ini menyusul penonaktifan sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani Bogor usai ditemukannya menu MBG mengandung kandungan bakteri yang menyebabkan ratusan siswa keracunan.

"Karena produksinya kan berhenti, jadi sementara waktu distribusinya berhenti juga. SPPG ini kan meng-cover sekolah-sekolah yang radiusnya dua kilometer dari sini," kata Ketua Yayasan Bosowa Bina Insani, Asrul Hidayat, saat ditemui di SPPG Bosowa Bina Insani, Jumat (16/5/2025).

Asrul menyampaikan, sebelumnya, dalam sehari SPPG Bosowa Bina Insani menyediakan 3.000 porsi menu MBG untuk 13 sekolah di Kota Bogor.

Sejak beroperasi pada Januari 2025, dapur tersebut disebut sudah melayani sekitar 200.000 porsi paket menu MBG.

Oleh karenanya, Asrul berharap SPPG Bosowa Bina Insani bisa segera beroperasi kembali setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar kualitas layanan.

"Intinya, kami siap kapan saja untuk beroperasi kembali. Tapi kan BGN (Badan Gizi Nasional) yang memutuskan kapannya," sebutnya.

Asrul mengaku telah melakukan perbaikan kualitas layanan dapur SPPG usai 223 siswa di Kota Bogor mengalami keracunan MBG.

Ia memastikan akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan di SPPG tersebut sebab ditemukan adanya indikasi masalah pada bahan baku yang diolah tim dapur.

"Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktikan dapur MBG di SPPG Sekolah Bosowa Bina Insani Kota Bogor.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, penonaktifan ini dilakukan pasca-ratusan siswa keracunan usai menyantap menu MBG yang diproduksi di dapur tersebut.

“Sementara non aktif untuk evaluasi mendasar,” kata Dadan dilansir dari TribunnewsBogor.com, Rabu (14/5/2025).

Buntut dari penonaktifan dapur MBG Bosowa Bina Insani, 13 sekolah di Kota Bogor tidak akan mendapatkan MBG untuk sementara waktu.

Dadan menambahkan, penonaktifan ini akan berlangsung sampai seluruh perbaikan, termasuk standar operasional prosedur (SOP) selesai dilakukan dapur tersebut.

Bisnis.com, PALEMBANG — Sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan kerjasama ini perlu dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumsel.

Menurutnya SPPG akan dibangun sebanyak 3 bangunan di setiap daerah dengan menggunakan lahan sistem pinjam pakai.

“Kerjasama ini berupa pembangunan SPPG dari biaya APBN, di daerah terpencil dan BGN tidak bisa masuk,” ujarnya usai MoU di Kantor DPRD Sumsel, Kamis (15/5/2025).

Dadan menuturkan bahwa saat ini jumlah siswa di Sumsel mencapai 2 juta jiwa, sedangkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita berkisar 2,3 juta sampai 2,5 juta. Sehingga jumlah SPPG yang dibutuhkan di wilayah itu sekitar 965 titik.

Sementara itu, dia memperkirakan jika satu SPPG nantinya dikucurkan anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun untuk operasional, maka uang BGN yang akan masuk ke Sumsel sekitar Rp10 triliun per tahun.

“Dan 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli bahan baku yang mana 95% dari bahan baku itu berasal dari sektor pertanian,” kata Dadan.

Dia juga memandang pelaksanaan MBG dapat menguntungkan sejumlah sektor di masing-masing wilayah.

Oleh karena itu diharapkan sumber daya lokal yang memasok semua kebutuhan SPPG seperti pemasok ayam, daging, telur dan sebagainya dapat mendapatkan dampak positif.

“Bisa membantu juga para pemilik usaha maupun petani di Sumsel yang selama ini kesulitan mendapatkan pasar, bisa terserap di SPPG,” pungkasnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah korektif dan memperketat proses pembuatan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan, Jumat (16/5/2026).

Dadan mengatakan BGN menginstruksikan kepada dapur MBG dan pihak penyedia untuk selektif dalam memilih bahan baku. BGN juga menginstruksikan agar adanya pemendekan waktu memasak dengan distribusi ke sekolah.

"Pemilihan bahan baku yang lebih selektif, jadi kita perketat mulai dari bahan baku. Pemendekan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan," jelasnya.

"Proteksi keamanan saat proses pengantaran dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke sekolah. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpangan dan penyerahan kepada siswa," katanya.

Dadan juga meminta mitra MBG untuk melakukan uji tampilan hingga rasa sebelum makanan dibagikan ke siswa. Dadan juga meminta adanya pelatihan kepada petugas atau penjamah makanan.

"Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan. Penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa masyarakat yang bermitra melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bisa untung sebesar Rp2.000 per porsinya.

“Di manakah benefit (keuntungan, red.) program ini (MBG) bagi masyarakat yang bermitra? Yaitu dari sewa yang sebesar Rp2.000, dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang besar. Kecil tidak, tetapi wajar,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Yeka menjelaskan bahwa anggaran per porsi MBG adalah sebanyak Rp15.000 yang terdiri atas Rp10.000 untuk makanan, Rp2.000 biaya sewa, dan Rp3.000 biaya operasional.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan pembayaran yang ditunda sebab BGN per Mei 2025 telah membuat kebijakan membayar program MBG dengan sistem uang muka.

“Jadi, biaya untuk sepuluh hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti lima hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk sepuluh hari berikutnya lagi,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, negara tidak berutang kepada masyarakat yang menjadi mitra MBG. Kemudian, masyarakat tetap dapat untung dari program tersebut.

“Sudah dibayar di muka, sehingga dengan seperti ini tidak ada lagi proses atau persoalan-persoalan terkait pembayaran,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa program MBG menurut Ombudsman RI dapat berdampak terhadap pengurangan pengangguran, terutama di pedesaan.

“Satu dapur (SPPG) itu rata-rata bisa menyerap 50 tenaga kerja. Jadi, kalau 50 tenaga kerja untuk yang masak-masak dikali 30.000 itu (jumlah SPPG), sudah 1,5 juta angka yang bisa diserap,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa satu SPPG dapat melibatkan 15 pemasok bahan baku makanan, sehingga dapat membuat perputaran ekonomi di pedesaan mencapai sekitar Rp45 juta.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme kompensasi keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut baru dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan, atau tidak pernah menginginkan terjadinya kejadian keracunan makanan.

“Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pemerintah telah turun tangan terkait biaya pengobatan korban.

Selain itu, Dadan mengatakan bahwa dirinya turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.

“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.

Kasus keracunan terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terbaru, kasus keracunan massal di Kota Bogor, hingga Dinas Kesehatan setempat menetapkannya sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Peristiwa tersebut terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekolah Bosowa Bina Insani. Adapun SPPG tersebut merupakan salah satu proyek percontohan Badan Gizi Nasional (BGN), di mana kantin sekolah dijadikan dapur MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kejadian keracunan di Bogor menjadi peringatan besar bagi BGN yang berencana memperluas program MBG di sekolah-sekolah. Selaras dengan itu, pihaknya akan meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG.

"Kita menetapkan beberapa langkah, yang pertama kita ingin lebih selektif di dalam pemilihan bahan baku," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Kemudian kita akan memendekkan waktu processing antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery, itu kita akan perpendek karena beberapa SPPG, karena yang baru-baru masih butuh waktu lama untuk memasak, kita akan persingkat waktunya," sambungnya.

BGN juga akan memperketat mekanisme pengiriman, hal ini termasuk dengan pengetatan waktu pengiriman ke sekolah hingga waktu konsumsi. Hal ini berkaca dari kejadian sebelumnya di mana pengiriman tepat waktu, namun waktu konsumsinya terlambat karena sekolah ada kegiatan.

"Karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita, kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah, nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," terang Dadan.

Di samping itu, ia juga menyoroti sejumlah kejadian keracunan yang terjadi di SPPG yang telah beroperasi sejak lama. Menurutnya, dibutuhkan penyegaran sehingga ke depan setiap 2-3 bulan sekali akan dilakukan training ulang supaya kewaspadaan terus ditingkatkan, standar kualitas tetap dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka, kelancaran yang selama ini juga tidak membuat 'meninabobokan' mereka sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya (makanan)," tegas Dadan.

Dadan juga memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Hal ini menyusul metode add-cont untuk pembelian bahan baku dan operasional, sehingga fluktuasi harga bahan baku tidak akan mempengaruhi kualitas makanan.

SPPG Bosowa Bina Insani Disetop

Dadan menambahkan kegiatan operasional SPPG Bosowa Bina Insani sendiri akan disetop sementara. BGN akan melakukan evaluasi mendasar hingga inspeksi. Pemerintah untuk sementara juga akan menanggung masalah biaya pengobatan korban.

Menurutnya, kejadian keracunan di sana berbeda dengan kasus yang sebelumnya pernah terjadi di Cianjur, Sukoharjo, Bandung, serta Tasikmalaya. Hal ini lantaran reaksi keracunan di Bogor terbilang cukup lambat, di mana makanannya dikonsumsi Selasa, kemudian reaksinya baru diketahui Rabu.

Bahkan peningkatan keluhan baru terjadi pada Kamis dan Jumat. Dadan mengatakan, jumlah keluhan semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan status KLB.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab, ada kontaminasi Salmonella dan E.coli dari bakteri, itu ada di air, ada di bahan baku telur dan juga sayuran. Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengkonsumsi tersebut," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme kompensasi keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Dadan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan, atau tidak pernah menginginkan terjadinya kejadian keracunan makanan.

“Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemerintah daerah telah turun tangan untuk membantu pengobatan dalam kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Selain itu, Dadan mengatakan bahwa dirinya turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.

“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Kemudian, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Data Terkini

Terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa, 13 Mei 2025.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengatakan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E.coli.

KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa penyebab keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di Kota Bogor berasal dari kontaminasi dua jenis bakteri berbahaya, yakni Escherichia coli (E. coli) danSalmonella.

Kedua bakteri tersebut ditemukan dalam bahan makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri,” ujar Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Menurut Dadan, sumber kontaminasi bakteri berasal dari air yang digunakan, serta bahan makanan seperti telur dan sayuran yang dikonsumsi para siswa.

“Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran,” tambahnya.

Tidak Ada Gejala Mencurigakan Saat Konsumsi Makanan

Dadan menjelaskan, berdasarkan laporan dari lapangan, tidak ditemukan indikasi awal bahwa makanan yang disantap sudah terkontaminasi. Para siswa bahkan mengonsumsi hidangan tersebut tanpa curiga.

“Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi,” katanya.

Ia menambahkan, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi BGN yang tengah menargetkan nol kasus dalam implementasi program MBG.

“Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri),” ucap Dadan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat hingga Selasa (13/5/2025), jumlah korban keracunan akibat makanan MBG mencapai 223 orang.

Sebanyak 27 siswa telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, dan RS PMI.

Makanan yang diduga terkontaminasi antara lain ceplok telur dengan saus barbeque serta tumis tauge dan tahu.

Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa dua hidangan tersebut mengandung bakteri berbahaya.

Menindaklanjuti temuan ini, BGN memutuskan untuk menonaktifkan operasional dapur penyedia makanan MBG milik Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Dapur ini diketahui melayani 13 sekolah penerima makanan bergizi gratis.

“Sementara non aktif untuk evaluasi mendasar,” ujar Dadan Hindayana kepada TribunnewsBogor.com, Rabu (14/5/2025).

Ia menegaskan bahwa penonaktifan ini bersifat sementara hingga seluruh perbaikan, termasuk peningkatan standar operasional prosedur (SOP), benar-benar diterapkan.

“Sampai semua saran upgrading sesuai SOP dipenuhi,” tegasnya.

Wali Kota Bogor: Telur Dimasak Malam Hari, Didistribusi Siang

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim membenarkan temuan bakteri dalam makanan MBG. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium selama empat hari, diketahui bahwa telur dan tumis tahu tauge yang dikonsumsi siswa mengandung E. coli dan Salmonella.

“Dari hasil pemeriksaan lab kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan beberapa bahan itu mengandung bakteri E. coli dan Salmonella,” ungkap Dedie di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (12/5/2025).

Dedie menyebut bahwa telur ceplok dimasak pada malam hari dan baru didistribusikan ke siswa pada siang harinya, sehingga memberi ruang bagi bakteri untuk berkembang.

Prosedur distribusi makanan yang tidak sesuai standar kebersihan turut diduga menjadi faktor utama penyebaran bakteri.

Selain pemeriksaan sampel makanan, petugas juga meneliti air yang digunakan serta kondisi kesehatan para siswa.

“Air juga kita periksa, kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa. Hasilnya sore ini. Tetapi kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan hari ini bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri Coli dan juga Salmonella,” tegas Dedie.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Firda Janati | Editor: Robertus Belarminus), Tribunnewsbogor

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra.

“Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana.

“Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra.

“Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana.

“Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025