Presiden Prabowo Subianto memecah fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahannya menjadi dua kementerian baru, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lalu, bagaimana pembagian tugasnya usai perubahan tersebut?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kedua kementerian itu akan menjalankan tugas yang dulu diemban PUPR dengan sejumlah penguatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PU memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kecuali fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Sementara, Menteri PKP pada Kementerian PKP memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

"Hal yang menjadi pedoman adalah penataan struktur organisasi di kementerian dan lembaga dilakukan secara selektif sesuai kriteria penyederhanaan birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

Sementara terkait pengisian jabatan ASN kementerian, akan mempertimbangkan kompetensi pegawai yang sesuai dengan bidang tugas jabatan, dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya. Selain itu, status kepegawaian ASN dalam pengisian jabatan ini ditetapkan dalam status mutasi atau penugasan.

Hal-hal menyangkut pembagian tugas dan fungsi dua kementerian ini dibahas Rini dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), beberapa waktu lalu. Agenda ini guna memastikan kinerja kementerian terkait berjalan optimal.

Pada kesempatan yang sama, AHY menyampaikan, meski struktur dan nomenklatur kementerian banyak berubah, program strategis yang sudah berjalan dengan baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Ia juga meminta agar proses penataan organisasi dan pengisian jabatan ASN tidak boleh mengganggu kinerja dan pelayanan.

"Saya berharap tentunya jajaran bisa bekerja cepat walaupun masih banyak hal yang perlu ditata secara internal. Namun, secara bersamaan saya sudah turun ke lapangan dan berupaya menghadirkan solusi bersama para menteri teknis yang ada di bawah Kemenko ini," kata AHY.

AHY secara khusus juga menyampaikan apresiasinya pada Kementerian PANRB yang terus berupaya mengakselerasi penataan organisasi bagi seluruh kementerian dan lembaga. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin erat untuk menyukseskan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah tidak layak huni dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyoroti pentingnya memiliki sistem pengolahan sampah dan mandi cuci kakus (MCK) di perumahan.

Menurutnya Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya di bidang perumahan. Dirinya mencontohkan masih banyak RTLH (rumah tidak layak huni) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan data kekurangan kepemilikan rumah yang cukup tinggi.

"Jadi saya bersama Bupati Lombok Tengah melihat langsung secara nyata bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di NTB," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).

Hal itu diungkapkannya ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Fahri berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Pemenuhan Sarana MCK

Fahri menjelaskan, salah satu tugas Kementerian PKP mengusahakan agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan cara yang sebaik-baiknya. Ia pun mendorong pemenuhan sarana mandi cuci kakus (MCK) agar terwujud rumah layak sehat, sehingga para penghuninya tinggal dengan nyaman.

"Banyak rumah rakyat yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga dan kurang memiliki sanitasi yang baik. Seperti rumah nenek berusia lebih dari 100 tahun yang saya kunjungi dan dia tinggal empat generasi yakni anak cucu dan cicitnya di rumah," katanya.

Adanya Program BSPS selama ini juga dinilai sudah baik, tetapi perlu ada tambahan dalam hal sarana MCK. Dengan demikian, rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni serta dilengkapi dengan sarana sanitasi. Masyarakatnya juga perlu diedukasi agar menjaga kebersihan agar membuang sampah pada tempatnya.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Pokoknya semua rumah di Indonesia MCK nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," ucapnya.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz mengatakan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I telah membantu pembangunan 883 unit rumah yang tidak layak bagi masyarakat Lombok Tengah. Sedangkan di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah terdapat 42 unit rumah yang mendapatkan Program BSPS.

"Kami juga mendorong masyarakat yang mendapat Program BSPS agar bisa berswadaya secara dana maupun tenaga karena jumlah bantuan stimulannya hanya Rp 20 juta per unit rumah. Kami harap dengan Program BSPS penataan wilayah ini bisa lebih bagus karena alamnya Asri ada sungai dan rumah yang layak huni," katanya.

Sistem Pengelolaan Sampah

Pada kesempatan lain, Fahri menyatakan perlu ada regulasi khusus tentang pengelolaan sampah di setiap perumahan termasuk perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) jalan lingkungan, juga diperlukan fasilitasi dari pemerintah untuk pemilahan sampah sehingga lingkungan rumah bersubsidi menjadi lebih bersih dan sehat serta nyaman untuk dihuni.

"Jadi harus ada regulasi tentang pengelolaan sampah yang dimulai dari pemilahan, sehingga fasilitas dasar pemilahan sampah itu harus ada di setiap perumahan termasuk rumah bersubsidi," tegasnya.

Hal itu disampaikannya saat meninjau Perumahan Bersubsidi Alam Kerato Asri di Kabupaten Sumbawa, NTB pada Sabtu (16/11) lalu.

Fahri meminta para pengembang tidak hanya fokus pada fasilitas PSU seperti jalan lingkungan saja, tetapi juga perlu mengatasi masalah pengelolaan sampah. Nantinya, hal ini harus diwajibkan di setiap perumahan agar terwujud lingkungan yang asri dan nyaman untuk dihuni.

"Kalau dibiarkan begini terus, tentu tidak akan pernah ada pemilahan. Padahal kalau tidak ada pemilahan akan jadi 'dosa' kita. Jadi jangan biarkan masalah sampah dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi yang tepat ataupun mengandalkan pihak tertentu seperti kepala desa setempat untuk mengelolanya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Lihat juga Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Didik Noga Ahfidianto dan Eva, pasangan suami istri (pasutri) pembuat kue di Sidoarjo digugat pengembang perumahannya, PT Chalidana Inti Cahaya. Sebab, pengembang menilai pasutri ini menyerobot tanah atas rumah yang dibeli pasutri ini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo.

Padahal, kelebihan tanah 9x2 meter yang dibeli Didik, adalah kesalahan dari pihak pekerja teknis perumahan. Namun, Didik dituding menyerobot tanah dan digugat di pengadilan.

Didik Noga Ahfidianto bersama istri, Eva, mengaku kecewa karena rumah yang dia tempati di Safira Juanda Resort, Kecamatan Buduran digugat oleh developer sendiri, yaitu PT Chalidana Inti Cahaya.

Rumah seluas 9x16 meter dengan tipe Miltonia seharga Rp 1,720 miliar yang dibeli pada September 2018 lalu, digugat perdata ke Pengadilan Negeri Sidoarjo oleh pengembang sendiri karena dianggap ada kelebihan lahan 2x9 meter.

"Saya beli unit sudah ada bangunan. Lalu kami renovasi menjadi 3 lantai pada 2019, dan itu sudah atas izin PT. Chalidana," kata Eva saat ditemui di rumahnya di Safira Juanda Resort B2/09, Minggu (17/11/2024).

Didik merenovasi rumahnya sesuai dengan batas bangunan saat dia membeli. Kejadian ini membuat mereka kecewa, karena dia membeli rumah tersebut sudah sesuai dengan aturan.

"Yang salah bangun kan mereka (developer), kenapa kami yang harus menanggung kesalahannya," imbuh Eva dengan mata berkaca-kaca.

Menurut Didik dan Eva, mediasi sudah pernah dilakukan. Tapi, pihak pengembang meminta untuk pasutri berusia 42 tahun ini membeli satu unit lahan yang ada di belakang rumahnya.

"Kalau hanya mau dibeli kelebihannya saja (2x9 m) mereka (PT Chalidana) tidak mau. Mereka minta satu unit lahan yang ada di belakang ini juga dibeli," ujar Eva yang juga mengaku sudah berat membayar cicilan KPR 20 tahun, tapi justru disuruh membeli unit baru.

Sementara itu, Kuasa Hukum Didik dan Eva, Rohmad Amrullah mengatakan, setelah rumah ditempati sekian tahun, baru sekitar tahun 2023 lalu dari pihak PT Chalidana datang menyampaikan bahwa ada kelebihan tanah tersebut.

"Padahal rumah tersebut sudah ditempati sekitar 4 tahun, kenapa kok baru sampaikan kalau ada kelebihan tanah pada 2023, kenapa tidak pada saat proses jual beli," kata Amrullah dengan nada heran.

Proses mediasi sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, permasalahan ini mau dijadikan aji mumpung oleh pihak developer dengan meminta untuk membeli satu unit lagi di belakang rumah Eva dan Didik.

Rohmad Amrullah menegaskan, seharusnya ketika sudah resmi akad jual beli selesai sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kenapa kesalahan dari developer yang awal membangun malah ditimpakan pada pembeli.

"Kami sebenarnya sangat berharap bahwa Owner PT Chalidana ini adalah ketua REI Jatim yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Jangan hanya melihat satu sisi keuntungannya saja," ungkap Amrullah.

"Solusi yang diinginkan oleh klien kami adalah kelebihan tanah itu saja yang kami beli," tambahnya.

Sementara, Tim Legal PT Chalidana Inti Cahaya, Siti Khamidah menjelaskan, kelebihan tanah ini merupakan kasus pertama bagi PT Chalidana.

"Karena dalam pembangunan rumah, PT Chalidana selalu berdasarkan pada sertifikat," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Berkaitan dengan kelebihan tanah milik PT Chalidana yang dibangun oleh Didik Noga, pihaknya sudah mencoba menyelesaikan lewat jalur persuasif selama bertahun-tahun dengan memberikan solusi-solusi yang meringankan.

"Namun dari bapak Didik Noga tidak merespons dengan baik solusi tersebut," ungkapnya.

Khamidah menegaskan kasus, ini tidak akan sampai ke ranah pengadilan jika seandainya Didik tidak melakukan renovasi rumah menjadi 3 lantai pada tahun 2019.

"Bapak Didik Noga juga tidak pernah melakukan izin renovasi rumahnya di bagian belakang rumah menjadi 3 lantai kepada PT Chalidana," pungkasnya.

Namun, apa yang disebutkan pihak developer tersebut juga dibantah Didik Noga Ahfidianto bersama Eva. Sebab, pihaknya sebelum membangun sudah mengajukan izin ke developer saat itu.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (16/11/2024). Keduanya membahas tentang pemecahan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Diketahui, pada Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto memecah fungsi Kementerian PUPR, yang semula ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedua kementerian itu akan menjalankan tugas yang dulu diemban PUPR dengan sejumlah penguatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PU memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kecuali fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Sementara, Menteri PKP pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

"Hal yang menjadi pedoman adalah penataan struktur organisasi di kementerian dan lembaga dilakukan secara selektif sesuai kriteria penyederhanaan birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

Sementara terkait pengisian jabatan ASN kementerian, akan mempertimbangkan kompetensi pegawai yang sesuai dengan bidang tugas jabatan, dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya. Selain itu, status kepegawaian ASN dalam pengisian jabatan ini ditetapkan dalam status mutasi atau penugasan.

Pada kesempatan yang sama, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, meski struktur dan nomenklatur kementerian banyak berubah, program strategis yang sudah berjalan dengan baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Ia juga meminta agar proses penataan organisasi dan pengisian jabatan ASN tidak boleh mengganggu kinerja dan pelayanan.

"Saya berharap tentunya jajaran bisa bekerja cepat walaupun masih banyak hal yang perlu ditata secara internal. Namun, secara bersamaan saya sudah turun ke lapangan dan berupaya menghadirkan solusi bersama para menteri teknis yang ada di bawah Kemenko ini," kata AHY.

AHY secara khusus juga menyampaikan apresiasinya pada Kementerian PANRB yang terus berupaya mengakselerasi penataan organisasi bagi seluruh kementerian dan lembaga. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin erat untuk menyukseskan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Pembangunan Perumahan Layak Huni dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Internal. Sebanyak 120 aparatur sipil negara (ASN) ikut serta dalam kegiatan ini sebagai persiapan pembentukan Tim Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) di daerah.

"Kami apresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini. Pemkab Kukar berharap setelah mengikuti bimtek dan sertifikasi ini, para peserta dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep kualifikasi, klasifikasi, registrasi, dan sertifikasi pengembang perumahan dengan baik," kata Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, dalam pernyataan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Kepala Bidang Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R) DPKP Kukar Dharma Gumawang menjelaskan, bimtek dan sertifikasi adalah langkah awal bagi DPKP Kabupaten Kukar untuk menjalankan SRP2. Rencananya, SRP2 untuk pengembang yang membangun hunian di wilayah Kabupaten Kukar mulai dijalankan pada tahun 2025 mendatang.

"Kami punya pemikiran bahwa sebelum pengembang diwajibkan untuk menjalankan sertifikasi, maka ASN harus ikut sertifikasi. Walaupun secara job description-nya ASN tidak wajib untuk mengikuti sertifikasi ini. Ketika ASN sudah memahami pekerjaannya, maka akan lebih nyambung sehingga kualitas pelayanan publik di bidang pengembangan perumahan di Kukar bisa lebih baik," ungkapnya.

Sesuai data DPKP Kukar, saat ini terdapat 33 perusahaan properti yang membangun perumahan di 43 lokasi di Kabupaten Kukar. Pengembang itu tergabung di empat asosiasi perumahan dengan mayoritas anggotanya berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

"Kami menjalin kerja sama dengan UP 45 Yogyakarta, Gaivo, dan LSP REI untuk melaksanakan bimtek dan sertifikasi perumahan di Kukar," ucap Dharma Gumawang.

Ketua Pengarah LSP REI Djoko Slamet Oetomo, berharap bimtek dan sertifikasi dapat mengenalkan peta fungsi kerja bisnis pengembang perumahan kepada pemangku kebijakan di internal DPKP Kabupaten Kukar.

"Setelah pemangku kebijakan mengenali peta fungsi kerja itu, diharapkan mereka bisa menjalankan kinerja secara lebih terukur. Kita patut mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Kukar untuk melakukan bimtek serta sertifikasi bagi SDM-nya agar meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku pembangunan perumahan," ujarnya.

Dharma menyebutkan kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan. Dalam aturan tersebut memberi arahan mengenai pentingnya pengelolaan dan pengawasan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

"Kami mengadakan bimtek dan sertifikasi karena Kukar adalah satu-satunya pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia yang punya Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R)," ujar Dharma Gumawang.

Dia menuturkan, dari tujuh skema sertifikasi uji kompetensi yang ada di LSP REI, ASN DPKP Kabupaten Kukar mengikuti 3 skema sertifikasi. Ketiga skema itu adalah penilaian kelayakan lokasi, penilaian kelayakan investasi, dan penataan pembangunan. LSP REI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Acara ini pun turut bekerjasama dengan Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta, Gaivo, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Realestat Indonesia (LSP REI).

Bimtek dengan tema 'Klasifikasi Kualifikasi dan Sertifikasi Pengembang Perumahan untuk Mendorong Percepatan Penerbitan Sertifikat Pengembang Perumahan' ini diselenggarakan di Kota Samarinda, pada 12-16 November 2024. Selain bimtek, dalam kegiatan ini juga diadakan sertifikasi yang diikuti 20 ASN di lingkup DPKP Kabupaten Kukar.

Beda dari Sebelumnya, 7 Anggota KPPS Tiap TPS Ikuti Bimbingan Teknis

Beda dari Sebelumnya, 7 Anggota KPPS Tiap TPS Ikuti Bimbingan Teknis

Pemerintah sedang mengupayakan lahan gratis dan murah dengan tanah sitaan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para pengembang.

Ketua Panitia Acara Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) Muhamad Syawali Pratna mempertanyakan sumber dana untuk membiayai pembangunan rumah. Menurutnya, tanah sitaan tidak mudah diajukan ke bank untuk memperoleh pembiayaan bangun rumah.

"Bank juga pasti ada ketentuan dan syaratnya. Kemudian setelah itu uangnya dari mana nih bangun (rumah). Kemudian, di mana saja kalau menyebutkan tanahnya dari sitaan, kemudian uangnya bisa dari pejabat yang menyumbang, itu masih mengambang," ujar pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah pun mengungkapkan hal senada mengenai tanah sitaan tidak mudah digarap jadi perumahan MBR. Mengingat, pengembang membutuhkan modal kerja yang diperoleh dari bank dengan tanah berkepemilikan jelas.

Ia justru menilai tanah sitaan dan tanah negara lebih cocok untuk program pemerintah seperti membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusun tersebut bisa dibangun di atas tanah milik negara dan pasar.

"Kalau untuk jual beli, saya pikir siapa yang berkeinginan beli kalau tanahnya masih atas nama negara, balik namanya seperti apa. Terus untuk pembiayaan seperti apa," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi menegaskan kumpulan asosiasi pengembang di GASPERR mendukung program 3 juta rumah. Sebagaimana perkumpulan ini didirikan untuk menyatukan pendapat agar dapat membantu menyediakan perumahan MBR. Ia juga mengingatkan akad terkait potensi persoalan hukum dalam kepemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sedang meminta tanah sitaan atau lahan gratis dan murah ke berbagai lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Ia menilai hal tersebut dapat bisa jadi upaya efisiensi anggaran kementerian yang terbatas.

"Konsep saya supaya efisiensi adalah bagaimana (memanfaatkan tanah) yang sudah disita di Kejaksaan (Agung), di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Ara di Auditorian PJ Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium PUPR beberapa waktu lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat

SAMARINDA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Pembangunan Perumahan Layak Huni dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Internal.

Kegiatan yang diikuti 120 aparatur sipil negara (ASN) tersebut bertujuan mempersiapkan pembentukan Tim Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) di daerah.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Ahyani Fadianur Diani mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini.

"Pemkab Kukar berharap setelah mengikuti bintek dan sertifikasi ini, para peserta dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep kualifikasi, klasifikasi, registrasi, dan sertifikasi pengembang perumahan dengan baik,” kata Ahyani, di Samarinda, Jumat (15/11/2024).

Selain bimtek, dalam kegiatan ini juga diadakan sertifikasi yang diikuti 20 ASN di lingkup DPKP Kabupaten Kukar.

Kepala Bidang Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R) DPKP Kukar Dharma Gumawang menyebutkan kegiatan ini terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan.

Menurut Dharma, SK2R tersebut sudah terbentuk tahun 2024. Pembentukan bidang ini berlandaskan pada Peraturan Bupati (Perbup) Kukar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bimtek dan sertifikasi adalah langkah awal bagi DPKP Kabupaten Kukar untuk menjalankan SRP2.

Rencananya, SRP2 untuk pengembang yang membangun hunian di wilayah Kabupaten Kukar mulai dijalankan pada tahun 2025 mendatang.

Sesuai data BPKP Kukar, saat ini terdapat 33 perusahaan properti yang membangun perumahan di 43 lokasi di Kabupaten Kukar.

Pengembang itu tergabung dengan empat asosiasi perumahan dengan mayoritas anggotanya berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

“Kami menjalin kerja sama dengan UP 45 Yogyakarta, Gaivo dan LSP REI untuk melaksanakan bimtek dan sertifikasi perumahan di Kukar,” ucap Dharma.

Ketua Pengarah LSP REI Djoko Slamet Oetomo berharap bimtek dan sertifikasi dapat mengenalkan peta fungsi kerja bisnis pengembang perumahan kepada pemangku kebijakan di internal DPKP Kabupaten Kukar.

"Kita patut mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Kukar untuk melakukan bimtek serta sertifikasi bagi SDM-nya agar meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku pembangunan perumahan, dan masyarakat," ucap Djoko.

Dia menuturkan, dari tujuh skema sertifikasi uji kompetensi yang ada di LSP REI, ASN DPKP Kabupaten Kukar mengikuti 3 skema sertifikasi.

Ketiga skema itu adalah penilaian kelayakan lokasi, penilaian kelayakan investasi, dan penataan pembangunan.

LSP REI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dandim 0422 Lampung Barat Letkol Inf Rinto Wijaya meminta sikap Kementerian Kehutanan terhadap konflik manusia dan hewan di Suoh, Lampung Barat. Dia menyarankan pemerintah tegas terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Lindung (HL).

Menurut Rinto, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang seharusnya menjadi teritori hewan-hewan kini banyak ditinggali oleh manusia. Hal ini mengganggu ekosistem satwa liar.

"Sudah terlalu banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung ini. Hewan tidak bisa disalahkan karena kawasan itu teritori mereka, itu jalur mereka," katanya, Jumat (15/11/2024).

"Jangan sampai dicampuradukkan kepentingan-kepentingan golongan atau perorangan sehingga satwa liar kita terganggu," lanjutnya.

Rinto berharap adanya ketegasan dari pemerintah kabupaten dan Kementerian Kehutanan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jika tidak, maka konflik antara manusia dan hewan akan terus berulang.

"Ini nggak ada ketegasan dari Kementerian Kehutanan, ini bakal terus berulang kalau mereka ini nggak tegas. Ada bahasa kemitraan, oke nggak apa-apa, semua pihak harus duduk bersama. Tapi tolong tegas, kasihan satwa-satwa kita ini," tutur Rinto.

Dia menegaskan pihaknya bersama Polri bersedia mengawal pemerintah untuk menertibkan warga yang berada kawasan hutan.

"Saya siap, kami siap bersama Polri untuk mengawal penertiban kawasan ini, nggak apa-apa. Asalkan tanahnya satwa-satwa ini bebas, artinya tidak ditanami kopi, lada, dan sebagainya. Terutama tidak dijadikan permukiman warga," tandasnya.

Sebelumnya, kawanan gajah liar memasuki pemukiman warga di perbatasan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Akibatnya, 15 rumah warga rusak.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat (15/11/2024) dini hari pukul 01.00 WIB di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Dalam peristiwa tersebut, lima rumah di antaranya mengalami rusak berat.

Video Belasan Rumah Dirusak Kawanan Gajah Liar di Lampung

Video Belasan Rumah Dirusak Kawanan Gajah Liar di Lampung

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang merencanakan sinergi sejumlah inovasi untuk menurunkan biaya bangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satunya mempersingkat waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) Ara menyebutkan hal yang harus segera diimplementasikan adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Program Tiga Juta Rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia mengatakan Kemendagri telah menyepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR. Waktu penerbitan PBG akan dipersingkat menjadi 10 hari serta akan ada penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program Tiga Juta Rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat internal bersama Wamen PKP Fahri Hamzah dan Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dengan para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian PKP pada Kamis (14/11) malam.

Berdasarkan situs Sigap Membangun Negeri PUPR, PBG diterbitkan oleh pemerintah paling lambat 28 hari kerja tergantung fungsi dan klasifikasi bangunannya. Dalam kurun waktu itu, proses yang dilakukan meliputi pengajuan, pemeriksaan rencana teknis, perhitungan retribusi, dan penerbitan PBG.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," ucapnya.

Selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hal itu untuk mengadakan insentif pajak berupa penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

3 Tips Bangun Rumah Anti Mangkrak

3 Tips Bangun Rumah Anti Mangkrak

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa Perum Perumnas memiliki lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah rakyat dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Informasi itu didapatkan Fahri ketika melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria pada Rabu (13/11/2024).

Sebab di dalam pertemuan tersebut, hadir pula pihak dari Perumnas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

"Yang banyak itu ada di Perumnas 1.800 hektar, (menurut Perumnas) yang clear and clean itu 1.242 hektar tersebar di seluruh Indonesia," lapor Fahri kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait di dalam Rapat Internal Kementerian PKP pada Kamis (14/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Lanjut dia, apabila Kementerian PKP berkenan untuk memanfaatkan lahan 1.242 hektar tersebut, Perumnas bersedia untuk kerja sama.

"Kalau mau kita kerjasamakan dengan mereka (Perumnas), mereka siap," imbuhnya.

Menanggapi laporan Fahri, Menteri PKP memberikan penugasan kepada salah satu direktur jenderal-nya untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Perumnas.

"Kan katanya (Perumnas) ada sekian ribu hektar, tolong diklarifikasi, disurvei, ini kan jelas gunanya untuk perumahan rakyat, jadi yang idle itu di mana? Saya kasih deadline Rabu (minggu depan) ya laporannya," pungkas Ara, pangglian Maruarar Sirait.

Kawanan gajah liar di perbatasan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung masuk ke permukiman warga. Kawanan gajah itu merusak 15 rumah hingga mengambil hasil panen warga.

Dilansir detikSumbagsel, diketahui ada 18 gajah yang masuk permukiman tepatnya di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, sekitar pukul 01.00 WIB. Warga Tanggamus, Endang susanti bercerita bahwa saat gajah-gajah itu membuat suara keras hingga dirinya terbangun dari tidur.

Dia menyebut gajah merusak semuanya. Selain itu, hasil panen seperti beras juga dimakan oleh Gajah.

"Kami itu lagi istirahat, lagi tidur. Tiba-tiba ada suara keras, nggak tahunya suara itu dari kawanan gajah. Gajah-gajah merusak semuanya, mereka ini ambil hasil panen kaya beras, gabah itu semua dimakan," katanya, Jumat (15/11/2024).

Melihat hal itu, dia dan keluarganya langsung meninggalkan rumah karena takut. Tak lama kemudian, kawanan gajah itu meninggalkan rumah Endang.

"Iya langsung ke luar rumah, takut. Semua warga langsung keluar semua dari dalam rumah, terus nggak lama kawanan gajah itu pergi," jelasnya.

Seperti diketahui 15 rumah rusak akibat kawanan gajah tersebut. 5 dari 15 rumah itu mengalami rusak berat.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik, mengatakan hingga sore tadi, kawanan gajah berjumlah 18 ekor masih berada sekitar kawasan pemukiman warga. Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati.

"Hingga saat ini, hasil keterangan tim yang berada di lokasi bahwa kawanan gajah liar tersebut masih berada di sana. Maksudnya, dekat dengan kawasan atau pemukiman warga yang tadi malam didatanginya, kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati," tandasnya.

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

TANGERANG, KOMPAS.com - Dua minibus terbakar usai terlibat kecelakaan lalu lintas di depan Perumahan Navapark, Jalan Foresta, BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (14/11/2024).

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, ujat Sudrajat menjelaskan, kecelakaan itu terjadi setelah mobil Toyota Innova berpelat nomor B 1359 BOZ menabrak mobil Toyota Innova Hybrid berpelat B 1422 DDW yang sedang menepi di tepi jalan.

Akibatnya memicu percikan api yang kemudian menyulut kebakaran pada dua kendaraan itu.

"Awal terjadinya kebakaran karena adanya laka lantas," ujar Ujat Sudrajat saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (14/11/2024).

Dia mengatakan, peristiwa itu pertama kali dilaporkan pada pukul 12.42 WIB dari petugas keamanan BSD. Tim Damkar BSD berangkat ke lokasi pada pukul 12.45 WIB dan tiba di lokasi kejadian tiga menit kemudian, tepatnya pukul 12.48 WIB.

"Kami mulai melakukan proses pemadaman selama kurang lebih 31 menit, hingga pukul 13.20 WIB," kata dia.

Proses pemadaman itu melibatkan tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar), yaitu dari Pos BSD Kabupaten Tangerang yang kemudian dibantu oleh satu unit Damkar Sinarmas dan satu unit Damkar Tangerang Selatan.

Adapun jumlah personel yang terlibat sebanyak 11 orang, di antaranya personel dari BPBD Kabupaten Tangerang, kepolisian, dan keamanan BSD.

Tak ada korban jiwa dari peristiwa, namun dua mobil tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.

"Mobil bernomor plat B 1422 DDW mengalami kerusakan di bagian belakang, sedangkan mobil yang berplat B 1359 BOZ rusak pada bagian depan mobil," ucap dia.