Semarang -

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memantau pemberian makan bergizi gratis di SMPN 12 Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Program yang baru diadakan di 190 titik itu disebut akan ditingkatkan hingga ke 973 titik.

Pantauan detikJateng di lokasi, Senin (6/1/2025) pukul 11.36 WIB, Mu'ti tiba di SMP 12. Abdul Mu'ti sempat mengikuti senam bersama para siswa di lapangan sekolah dan dilanjutkan dengan memantau makan gratis di masing-masing kelas.

Mu'ti mengingatkan para siswa untuk makan dengan tertib dan menghabiskan makanannya. Tampak para siswa tengah melahap makan siang bergizi gratis yang berisi nasi, ayam, tahu, sayur wortel, dan kacang panjang serta semangka.

"Senang bisa dapat makan siang gratis ini, soalnya enak, dan bisa lebih menghemat. Biasanya bawa uang saku Rp 15 ribu, tapi kalau ada makan gratis uangnya bisa ditabung," kata salah satu siswa kelas 9 SMPN 12 Semarang, Kanaya Alivia (16).

Kanaya mengaku biasa membawa bekal sendiri dari rumah. Terkadang, ibunya kerepotan untuk memasak bekal untuknya sehingga makan bergizi gratis bisa cukup membantu dirinya.

"Kadang kalau Senin repot, ada makan gratis jadi terbantu. Sarannya sih buahnya bisa ganti, ditambah porsinya sedikit lagi, ke depannya juga kalau bisa ada makan gratis lagi setiap hari," harapnya.

Sementara itu, Mu'ti mengatakan hasil pemantauan program makan bergizi gratis di Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Mulai dari waktu pemberian makan hingga kesesuaian gizi dalam menu yang disiapkan.

"Semuanya berjalan dengan lancar, pengirimannya juga on time, saya melihat menunya juga sesuai dengan yang diharapkan Pak Presiden, memenuhi standar gizi," kata Mu'ti.

Dalam menggelar program makan bergizi gratis, kata Mu'ti, sudah ada tim pengantar, tim pengawas kandungan gizi, hingga tim yang mengawasi kesesuaian program untuk dilibatkan. Nantinya, program makan siang bergizi gratis itu akan diadakan setiap hari.

"Hari ini ada di 190 titik di 26 provinsi, mudah-mudahan sampai akhir Januari nanti ada sampai 973 bisa terus terlaksana dan bisa berjalan dengan lancar," sambungnya.

Saat ini, baru ada delapan sekolah di Kota Semarang yang menerapkan program makan bergizi gratis tahap pertama, mulai dari KB, TK, SD, SMP, hingga SMA.

"KB Mujahidin, TK Mujahidin, SD Negeri Srondol Wetan 1, SD Negeri Srondol Wetan 2, SD Negeri Wetan 5, SD Negeri Pedalangan 4, SMP Negeri 12, dan SMA Negeri 4," ujar dia.

(ams/apl)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) fokus memberikan Makan Bergizi Gratis untuk keluarga berisiko stunting.

"Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita nanti kerja sama dengan BGN, tetapi khusus yang berkenaan dengan stunting dan potensi keluarga risiko stunting. Saat ini sedang disiapkan penandatanganan kesepakatan bersama antara BGN dengan kementerian kita," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Senin.

Wihaji menyebutkan pihaknya melibatkan 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia untuk program MBG.

"Prinsipnya di lapangan kita punya 600 ribu pasukan Kemendukbangga/BKKBN sebagai tenaga tim pendamping keluarga, itulah yang nanti bekerja di lini lapangan bersama dengan BGN," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, salah satunya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Hari ini, Badan Gizi Nasional resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di beberapa daerah, dengan fokus utama diberikan kepada siswa sekolah.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Mendukbangga Wihaji mengatakan kerja sama ditujukan untuk perbaikan gizi keluarga berisiko stunting.

"Berkenaan dengan program makan gratis kita, nanti kerja sama dengan BGN karena yang ngurusi semua Badan Gizi Nasional," kata Wihaji di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Dia mengatakan makan bergizi gratis terkait stunting itu akan diberikan lewat koordinasi antara BGN dan pihaknya. Namun, Wihaji belum menjelaskan detail kapan program itu dimulai.

"Tapi khusus yang nanti berkenaan dengan stunting dan potensi KRS, keluarga risiko stunting, lagi disiapkan MoU, PKS, antara BGN dengan kementerian kita," ucapnya.

Wihaji mengatakan Kemendukbangga memiliki sejumlah kelebihan untuk mendukung program makan bergizi. Salah satunya ialah personel Tim Pendamping Keluarga yang telah mencapai ratusan ribu orang di seluruh Indonesia.

"Karena prinsipnya, yang di lapangan kita punya pasukan, 600 ribu pasukan BKKBN atau Kemendukbangga, sebagai tenaga tim pendamping keluarga. Itulah yang nanti bekerja di lini lapangan bersama dengan BGN," jelasnya.

Simak juga Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

(haf/haf)

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disarankan untuk membangun perumahan berbasis komunitas.

Usulan tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia saat rapat bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada Jumat (3/1/2025).

Dewan Pakar HUD Institute Indonesia. Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," ujar Encep dalam keterangannya dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun dengan persentase yang besar tersebut, masih banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh, dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," imbuhnya.

Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," tukas Encep.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep gotong royong.

Menurut dia, RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Untuk itu Fahri menyatakan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," pungkas Wamen PKP itu.

KOMPAS.com -Kabupaten Pahuwato di Gorontalo kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah berkat penawaran rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), daerah ini menyuguhkan beragam pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Pahuwato.

1. Perumahan Anggrindo 2: Tipe 36

Terletak di Marisa, Kabupaten Pahuwato, perumahan ini merupakan proyek dari PT Indah Citra Yasa.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 135 meter persegi, perumahan ini menawarkan 14 unit rumah, dengan harga Rp 100 juta.

Saat ini, 1 unit telah terjual dan 13 unit masih dipasarkan.

2. Perumahan Griya An'nur Permai: Tipe 36

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Berkah Annur Marisa, perumahan ini juga terletak di Marisa.

Proyek ini menawarkan 15 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Luas bangunan dirancang seukuran 36 meter persegi dan luas lahan 116 meter persegi.

Hingga saat ini, 11 unit telah terjual, menyisakan 4 rumah yang masih tersedia.

3. Griya Altira Permai IV: Tipe Blok A 08

Proyek perumahan ini berlokasi di Marisa dan dikembangkan oleh PT Altira Gorontalo.

Meskipun banderol per unit mencapai Rp 157 juta, belum ada unit yang terjual.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

4. Grand Galaxy Marisa: Tipe 36

Terletak di Marisa, proyek ini menawarkan total 99 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

PT Galaxy Griya Gemilang membangun perumahan ini dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total luas lahan 110 meter persegi.

Hingga saat ini 16 unit telah terjual dan masih tersedia 83 rumah lagi.

5. Marisa Indah: Tipe 36 Subsidi

Proyek ini menyediakan total 194 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Meskipun luas bangunan adalah 36 meter persegi, total luas lahan mencapai 90 meter persegi.

Proyek yang dikembangkan oleh Sumber Aktivita Darma Permata ini telah menjual 118 unit, menyisakan 76 unit yang masih dapat dibeli.

Mengapa Investasi di Pahuwato Menjadi Pilihan yang Menarik?

Kabupaten Pahuwato menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang kompetitif dan berbagai fasilitas yang memadai.

Dengan banyaknya unit yang masih tersedia, calon pembeli memiliki peluang besar untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, Pahuwato tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik tetapi juga sebuah komunitas yang berkembang bagi para pemilik rumah baru.

KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Salah satu sasaran penerima makan bergizi gratis di tahap awal yaitu anak sekolah.

Dikutip dari Antara (6/1/2025), pada akhir Januari 2025 ditargetkan sebanyak 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis dapat tercapai.

Kemudian, hingga akhir 2025, ditargetkan sebanyak 5.000 dapur program makan bergizi gratis mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Program makan bergizi gratis berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam hal ini, BGN membuka peluang bagi lembaga atau individu untuk menjadi mitra program makan bergizi gratis.

Lebih lanjut, apa saja syarat daftar catering makan bergizi gratis?

Syarat daftar catering makan bergizi gratis

Perlu dicatat, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh catering makan bergizi gratis sebelum mendaftar sebagai mitra program makan bergizi gratis, yaitu:

• Memiliki status hukum sah, seperti berbadan hukum atau rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya
• Berkomitmen untuk berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia
• Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal
• Memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Lalu, bagaimana cara daftar catering makan bergizi gratis?

Cara daftar catering makan bergizi gratis

Dilansir dari informasi resmi, pendaftaran mitra makan bergizi gratis bisa dilakukan secara online melalui laman BGN, https://mitra.bgn.go.id.

Adapun tata cara daftar catering makan bergizi gratis sebagai berikut:

• Akses laman resmi BGN, https://mitra.bgn.go.id
• Buat akun baru dengan memasukkan nama mitra, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan buat kata sandi
• Klik Buat Akun
• Login dengan akun terdaftar
• Lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerjasama yang diinginkan
• Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama
• Klik tombol Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran vendor makan bergizi gratis.

Nantinya, tim program makan bergizi gratis akan memproses pengajuan dan mitra catering makan bergizi gratis akan menerima pemberitahuan melalui email setelah pendaftaran berhasil.

Setelah menjadi mitra makan bergizi gratis, Anda bisa mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis untuk mendukung distribusi program sebagai berikut:

• Akses laman https://mitra.bgn.go.id, login ke akun mitra
• Masuk ke menu Pengajuan Titik
• Klik tombol Buat untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta, lalu klik Simpan dan Lanjutkan
• Lengkapi data terkait informasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Pastikan semua ketentuan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan
• Unggah dokumen yang diminta seperti izin atau foto lokasi
• Klik tombol Ajukan untuk mengirimkan pengajuan.

Tim akan segera memverifikasi dan menghubungi calon mitra program makan bergizi gratis jika proses pengajuan telah selesai.

Demikian informasi mengenai syarat dan cara daftar catering makan bergizi gratis. Proses pendaftaran mitra makan bergizi tidak dipungut biaya apa pun.

Jakarta: Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah.

Dijuluki sebagai Kota Pensiunan karena banyak para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan putra asli Purworejo.

Perumahan di Purworejo juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Purworejo, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Purworejo

Perumahan subsidi di Purworejo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Mutiara Garden 1

Perumahan subsidi terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.
Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Mutiara Garden 5

Perumahan ini terletak di Candisari, Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 20 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/63 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Bhumi Ayodya

Perumahan ini terletak di Wonosari, Ngombol, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Selaras Wibowo. Perumahan ini memiliki 56 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata ringan. Lantai yang digunakan keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan pasangan sloof.

4. Perumahan Mutiara Garden 2

Perumahan ini terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. De Rose Garden

Perumahan subsidi ini terletak di Bapangsari, Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Wira Nusa Temata. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, dinding pasangan bata merah plester aci finishing cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Makassar -

Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar uji coba makan bergizi gratis (MBG) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) hari ini. Uji coba program ini berlangsung di 10 sekolah dengan menyasar 10.000 siswa.

"Hari ini ada 10 sekolah di Makassar yang disasar untuk uji coba makan bergizi gratis di tiga kecamatan yang menjadi sasaran program di tahap awal ini. Yakni Panakkukang, Manggala, dan Mamajang," ujar Plh Kadis Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Guntur kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Adapun 10 sekolah tersebut yakni SMPN 17 dan SMAN 10 di Kecamatan Manggala; SDN Cendrawasih, SDI Sambung Jawa, SMPN 1, dan SMA 3 di Kecamatan Mamajang; serta KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, SDI tamamaung IV, dan SMPN 23 Makassar di Kecamatan Panakkukang.

"Total siswa yang disasar pada uji coba tahap pertama ini sekitar 10 ribu siswa," katanya.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto memantau uji coba makan siang bergizi gratis di SMPN 1 Makassar, Jalan Baji Areng. Danny menyaksikan langsung para siswa menyantap makan siang yang disiapkan BGN di Kelas IX sekolah tersebut.

"Program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru peradaban yang kuat yang dimulai dari anak-anak kita generasi baru kita the next generation kita," katanya.

Danny mengaku siap mendukung program nasional ini di Makassar. Pihaknya juga siap melakukan evaluasi dari segi sarana dan prasarana sekolah.

"Saya lihat dari pelaksanaan program perdana ini beberapa hal yang mesti kita koordinasikan dan kita bangun dengan baik yang pertama, misalnya anak-anak yang mau makan pakai tangan berarti harus disiapkan wastafel dan sabun dan kebudayaan cuci tangan yang menjadi tradisi yang rutin," jelasnya.

"Kedua soal minuman, banyak anak-anak yang menggunakan pakai botol plastik. Saya kira pemerintah kota melalui program CSR harus membantu tumbler yang tidak merusak lingkungan," pungkas Danny.

(hsr/asm)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.

"Hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui," ujarnya dilansir dari Antara, Senin (6/11/2025).

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Turun Gunung Pantau MBG

Beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, dengan prioritas utama di bulan Januari 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025), menjelaskan bahwa fokus pemberian Makan Bergizi Gratis ini kepada para siswa sekolah, terutama di tahap awal pelaksanaan.

Misi besar MBG untuk 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 937 dapur MBG pada akhir Januari 2025.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.000 dapur MBG ditargetkan dapat melayani hingga 20 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Penerima manfaat mencakup peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, hingga Papua Selatan.

Pada hari pertama pelaksanaan program, sejumlah menteri dan pejabat publik meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi dijadwalkan mengunjungi SPPG Tanah Sereal di Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan meninjau SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan meninjau pelaksanaan program di SDN Cilangkap 5 dan SDN Cilangkap 3 di Depok, Jawa Barat.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, serta pelaksanaan program di SD 05 Halim.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo turut meninjau SPPG Palmerah, Jakarta. Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat direncanakan mengecek pelaksanaan di SPPG Bojong Koneng, Karawang, Jawa Barat.

Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti akan memantau sekolah tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Kolaborasi antar-kementerian untuk keberlanjutan program

Program MBG dijalankan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Desa, dan Perum Bulog.

Menurut Dadan, pihaknya memanfaatkan data keluarga dari BKKBN dan melibatkan Penyuluh KB serta Tim Pendamping Keluarga untuk mendukung distribusi dan edukasi gizi.

Selain itu, BPOM memastikan keamanan pangan, sedangkan Bumdes menjadi pemasok bahan baku dapur umum.

Program ini juga menggandeng beberapa yayasan di Jakarta sebagai mitra pelayanan, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Yayasan Salman Peduli Berkarya, dan Yayasan Peleton Media Kasih.

Dengan keberlanjutan program MBG, pemerintah berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, juga beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendukung program MBG yang berkualitas dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Program makan bergizi gratis (MBG) mulai dilakukan hari ini. Pelaksanaan digelar di seluruh Indonesia.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video, Minggu (5/1/2025).

Hasan menjelaskan makan bergizi gratis hari ini akan mengoperasikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasional, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap bahwa program Makan Bergizi Gratis akan melibatkan para UMKM. Dadan menyebut bahwa antusias warga untuk menjadi mitra program ini cukup tinggi.

"Antusias. Semua pihak punya hak yang sama," kata Dadan kepada wartawan, Kamis (2/1).

(lir/imk)