Pemprov Jakarta tengah menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Pelaksanaan MBG itu masih menunggu skema pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima.

Hal itu disampaikan Kabiro Kerja Sama Daerah, Marulina Dewi, di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025). Marulina mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih mematangkan rencana tersebut dengan Kepala SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama Kepala SPPG dan BGN, menyusun skema terbaik untuk implementasi dan pengantaran dari dapur ke lokasi penerima," kata Marulina.

Dia juga menjelaskan pelaksanaan program MBG dengan sasaran pelajar di Jakarta. Menurutnya, pada hari pertama pelaksanaan MBG sudah ada puluhan sekolah dan ribuan siswa yang menjadi target dari program MBG.

"Pak Gubernur dan Pak Sekda sudah bersama para Menteri dan Wamen meninjau sebanyak 4 SPPG yang ada di Kota Jakarta, sejak 6 Januari melayani 41 sekolah dengan jumlah 12.054 siswa," jelasnya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Budi Gunawan mengatakan, dampak ekonomi tersebut bisa timbul karena pelaksanaan program prioritas pemerintah itu melibatkan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Budi Gunawan usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di MTS Negeri 14 Halim Perdana Kusuma dan SMP Negeri 174 Jakarta.

“Alokasi anggaran untuk program ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan, program makan bergizi gratis memang dirancang untuk menciptakan multiplier effect atau efek pengganda dalam ekonomi.

Kucuran dana dari pemerintah untuk program ini, menurut Budi, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pihak. Hal ini terjadi mulai dari tahap memasak di dapur, pengiriman logistik, hingga ahli gizi.

“Menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam rantai penyediaan bahan pangan seperti telur ayam, daging, buah-buahan, dan sayuran dari petani Indonesia,” tutur Budi.

Selain nilai ekonomi, program makan bergizi gratis juga berdampak pada nilai-nilai budaya seperti, gotong royong, kebersamaan, dan kedisiplinan.

Budi Gunawan mengatakan, melalui program ini, bukan saja fisik siswa yang akan terbangun. Karakter generasi muda yang mencintai tanah air juga akan terbangun.

"Harapan kita, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dengan kualitas yang baik,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara tersebut.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo resmi dimulai pada 6 Januari 2025, di 26 provinsi.

Tidak hanya pelajar, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, hingga ibu menyusui juga masuk daftar penerima program makan bergizi gratis. Mereka tersebar di 190 titik di 26 provinsi.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Minggu, 5 Januari 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memperkuat modal manusia.

Dalam akun Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Rabu, Sri Mulyani menjelaskan program MBG bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui penguatan gizi anak sekolah.

Dia mengutip studi Bank Dunia (2024) yang menunjukkan pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/stunting.

Selain itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (2021), pemberian makan bergizi di negara maju dapat mengendalikan pola makan dan mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.

“Dampak program MBG diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah/desa terutama UMKM, menciptakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Menkeu.

Program MBG telah mulai dijalankan pada Senin (6/1) di sejumlah sekolah. Anggaran program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan prioritas pertama pemberian MBG di Jakarta 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Program makan bergizi gratis yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Palembang ke lima sekolah SD dan SMP mendapat sambutan positif dari banyak pihak. Namun, meski banyak manfaat yang dirasakan, sejumlah siswa baik SD maupun SMP Masi berharap ada tambahan susu dalam menu yang dibagikan tersebut.

Program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi para pelajar. Di Palembang sendiri, pembagian makanan gratis sudah dilakukan tiga hari. Namun, sejauh ini tidak disediakan minum ataupun susu dalam paket makanan.

Pantauan detikSumbagsel, makan bergizi gratis di Palembang hari pertama terdiri atas menu nasi, orek tempe, pentul ikan dan buah pisang. Kemudian hari kedua dengan menu nasi, ayam goreng, capcay, dan buah semangka. Di hari ketiga, menu makan bergizi gratis yakni nasi, telur rebus, tempe orek, sayur kacang, dan buah pisang.

Elvira Maulida, siswa SMPN 19 Palembang, mengungkapkan bahwa ia merasa senang dengan adanya bantuan makanan bergizi. Namun, dia berharap agar susu bisa menjadi bagian dari program ini.

"Alhamdulillah kami sudah sangat bersyukur ada makanan bergizi setiap hari, namun saya masih berharap ada susu. Karena susu sangat penting untuk pertumbuhan tubuh kami,"katanya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Elvira menambahkan dari awal pembagian makanan bergizi gratis ini ia sudah berharap ada susu, namun sampai hari ketiga ini tidak ada susu ataupun minum yang dibagikan.

"Semoga besok ada susu yang dibagikan," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ilham, Siswa SD Negeri 24 Palembang, ia mengharapkan adanya susu di pembagian makanan bergizi gratis.

"Jika ada susu, pasti kami lebih sehat dan bertenaga. Kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan hal ini dalam program selanjutnya," katanya.

Video: Alasan Tak Ada Susu di Menu MBG: Tak Wajib dan Minimalisir Produk Impor

Video: Alasan Tak Ada Susu di Menu MBG: Tak Wajib dan Minimalisir Produk Impor

Bisnis.com, DENPASAR - Kabupaten Jembrana memulai program makan bergizi gratis (MBG) di 15 sekolah TK, SD, SMP sekaligus menjadi daerah pertama yang melaksanakan program unggulan Prabowo tersebut.

Dengan harga Rp10.000 per porsi, siswa di Jembrana disajikan menu beberapa varian menu, di hari pertama ada menu nasi putih,sayur , ayam kecap dan buah. Kemudian di hari kedua ada menu sayur, nugget ayam, telur, buah, berbeda dengan hari pertama di hari kedua.

Tidak ada susu dalam menu makan bergizi gratis di Jembrana, untuk air minum, siswa membawa sendiri dari rumah masing - masing.

Menurut Halimah, salah satu wali murid di SDN 2 Banyubiru, Jembrana menjelaskan soal pilihan menu yang disajikan ke siswa sudah bagus dan layak, dia mengaku tidak khawatir dan yakin menu yang dikonsumsi anaknya sudah pasti terjaga, dan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan.

“Ya anak-anak akan mendapatkan makan bergizi gratis dari sekolah. Mudah mudahan program ini terus berlanjut ,” jelas Halimah dari keterangan pers, Selasa (7/12/2024).

Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba usai memantau berjalannya makan siang gratis hari kedua di SDN 2 Banyubiru dan SDN 2 Pengambengan menjelaskan monitoring akan rutin dilakukan memastikan program makan bergizi gratis dapat berjalan baik di Kabupaten Jembrana.

Melalui upaya ini, Pemkab Jembrana berkomitmen untuk meningkatkan kualitas program guna mendukung penyediaan gizi masyarakat secara optimal.

“Kami ingin mendapatkan masukan-masukan sehingga bisa mengarahkan ke Boga Bahagia untuk terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, tujuan utama program makan bergizi ini dapat tercapai sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku,” ujar Tamba.

UNGARAN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah, dinanti pelajar Kabupaten Semarang.

Meski sudah dijalankan di sejumlah wilayah, namun program andalan Presiden Prabowo Subianto itu belum berjalan di Kabupaten Semarang.

Siswa-siswi di Kabupaten Semarang pun berharap dapat menikmati program tersebut secepatnya.

"Ya mendukung ada makan gratis, tapi masakannya harus yang enak. Kalau tidak enak ya tidak mau makan," kata Sekar Arum, siswi kelas 5 SD Negeri Jatirunggo 01 Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Rabu (8/1/2025).

Sekar berharap dapat menu berisi ayam, bayam, dan wortel.

"Pokoknya yang enak dan sehat, sayurnya ada. Harus enak, kepinginnya ya seperti itu," kata Sekar.

Guru kelas I SD Negeri Jatirunggo 01 Hestutiningsih mengatakan, makanan yang enak dan bergizi wajib disajikan untuk anak-anak.

Menurutnya, jika menu tidak enak maka akan mubazir dan tidak akan disantap.

"Sekolah sini bisa dibilang desa, tapi soal menu makanan yang dibawa untuk bekal itu sudah enak-enak. Menu enak dan sehat itu wajib, kalau tidak enak nanti malah dibuang dan menjadi percuma," kata dia.

Menurut Hestutiningsih menilai, jika memang menu tidak memenuhi standar gizi untuk anak, lebih baik disalurkan kepada yang lebih membutuhkan.

"Menurut saya lebih baik seperti itu, daripada tidak disukai lebih baik disalurkan kepada yang lain. Kalau untuk anak ya harus enak dan bergizi sehingga dimakan menjadi sehat," paparnya.

Dia juga berharap agar susu tetap menjadi bagian dari menu yang dibagikan kepada para siswa.

"Susu itu yang utama, kalau anak mau cerdas harus ada. Sehingga jangan diganti dengan menu yang lain," kata Hestutiningsih.

Terpisah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto mengungkapkan ada anggaran Rp 10 miliar di pos dana cadangan untuk mendukung program MBG.

"Namun saat ini belum dilaksanakan karena masih menunggu petunjuk teknis," ungkapnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, mengingatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu (8/1/2025), Kamba menyatakan bahwa untuk mendukung program MBG, Pemda DIY menganggarkan dana sebesar Rp 42 miliar melalui APBD 2025.

Nominal tersebut merupakan alokasi 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY yang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.

Di tingkat Kabupaten/Kota di DIY, jumlah anggaran yang disiapkan bervariasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya, menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk program MBG bagi pelajar tingkat TK hingga SMP.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan Rp 30 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14,4 miliar untuk tahap pertama dari total Rp 29,5 miliar yang dibutuhkan.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengalokasikan Rp 12,23 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025.

"Dana yang fantastis untuk program MBG ini harus 'mengorbankan' beberapa program fisik yang juga perlu diperhatikan, selain memangkas anggaran pada setiap OPD di pemerintahan daerah," kata Kamba.

Pentingnya transparansi dan pengawasan

Dia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam implementasi MBG, terutama terkait distribusi dan penyediaan makanan serta pengelolaan anggaran.

Kamba mengingatkan bahwa akan ada dana triliunan rupiah yang mengalir ke daerah, di luar dana dari APBD masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh tanah air.

"Untuk mencegah adanya bancakan korupsi dalam program makan bergizi gratis ini, perlu disiapkan seluruh regulasi seperti petunjuk pelaksanaan, teknis, aturan kerja sama, serta pengawasan dan sanksinya," ungkapnya.

JCW berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan efektif dan efisien, serta tidak ada penyelewengan (korupsi) dalam proses maupun pelaksanaannya.

"Aparat Penegakan Hukum (APH) di DIY, termasuk KPK, perlu melakukan pengawasan atas pelaksanaan program MBG ini," pungkas Kamba.

Telur, daging ikan, daging sapi, susu, itu protein hewani yang salah satunya harus tersedia untuk menjadi indikator MBG yang sehat dalam mendukung generasi emas

Jakarta (ANTARA) - Ahli Gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Pertagi) Dr. Rita Ramayulis menekankan program Makan Bergizi Gratis mesti mampu mengubah pola makan anak, dari yang sebelumnya terbiasa sekadar memenuhi kebutuhan karbohidrat saja, menjadi makanan yang bergizi seimbang dan kaya protein.

"Selama ini, pola makan anak-anak yang gizinya kurang itu berhubungan dengan banyaknya makanan yang diperoleh dari sumber karbohidrat saja, tepung-tepungan, atau seringnya berasal dari tumbuh-tumbuhan saja dan pemenuhan protein hewani relatif kurang. Untuk itu, pola konsumsi protein hewani benar-benar harus sesuai porsi kelompok usia," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa protein hewani tidak boleh digantikan dengan protein nabati apabila memang tujuan program untuk mendukung terwujudnya generasi emas.

"Telur, daging ikan, daging sapi, susu, itu protein hewani yang salah satunya harus tersedia untuk menjadi indikator MBG yang sehat dalam mendukung generasi emas," ujar dia.

Menurutnya, MBG juga semestinya mampu menyajikan menu dengan protein yang nyata atau tanpa campuran apapun untuk memenuhi gizi anak.

"Jadi selayaknya pola makan dalam makanan bergizi itu ada protein yang nyata, artinya terlihat sebagai protein yang utuh, tidak berupa campuran, dengan besaran yang sesuai porsinya, dan sangat komplit. Yang kita harapkan ada perwakilan hewani dan nabati. Kalau ada penyelenggaraannya yang ditemukan hanya protein nabati dua-duanya, tentu ini tidak kita harapkan," paparnya.

Ia juga menekankan bahwa program MBG adalah program jangka panjang karena tujuannya generasi emas, sehingga tidak bisa sekadar diperoleh melalui perbaikan gizi jangka pendek.

"MBG ini jangka panjang, enggak bisa diperoleh hanya dengan perbaikan gizi untuk waktu pendek, tetapi perbaikan gizinya harus konsisten, waktu panjang, dan terus-menerus, baru bisa mencapai generasi emas. Kemudian, dalam MBG itu konsepnya bukan ada atau tidak bahannya, melainkan seberapa besar porsi dari setiap kelompok sasaran," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta agar peran pengasuhan orang tua dalam memberikan makanan sehat dan bergizi ditingkatkan seiring dengan implementasi program MBG.

"Tentu penting peran pengasuhan orang tua agar makan makanan sehat bergizi juga dilakukan di rumah masing-masing," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu.

Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan Program MBG sangat baik untuk memastikan pemenuhan gizi yang diperlukan anak dalam masa tumbuh kembang mereka.

"Program ini sangat baik karena memastikan perbaikan gizi seimbang pada anak," ujar dia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Unggahan video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa adanya susu, viral di media sosial.

Video tersebut diunggah oleh akun X (sebelumnya Twitter) @widarto63285*** pada Senin (6/1/2025).

Dalam video, tampak satu set menu MBG yang dibagikan kepada murid-murid SD. Terlihat bahwa satu set menu tersebut tanpa dilengkapi susu.

Sementara satu set menu MBG seharga Rp 10.000 tersebut terdiri dari nasi putih, satu buah pisang, sayuran buncis, dan lauk goreng.

Dikarenakan tidak mendapatkan susu, murid tersebut terlihat membawa minumannya sendiri. Unggahan ini memantik protes dari banyak warganet.

Lantas, bagaimana tanggapan ahli gizi mengenai menu MBG tanpa susu?

Tanggapan ahli gizi soal menu MBG tanpa susu

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo mengungkapkan, kebutuhan gizi anak pada menu MBG tanpa susu tetap terpenuhi.

Pasalnya, satu set menu MBG yang disediakan pemerintah sudah mengandung berbagai nutrisi penting untuk tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.

“Karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari telur dan penggantinya, lemak dari minyak dan sebagainya, lalu dari sayur dan buah,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Toto menyebutkan, bahwa susu hanya memiliki kandungan utama berupa protein dan mineral.

Sementara protein tidak hanya bersumber dari susu, namun juga dari telur, ikan, tempe, dan tahu. Sedangkan mineral bisa didapatkan dari telur, ikan, buah, dan sayur.

“Proteinnya (sumber pangan selain susu) akan memberikan sumbangan yang cukup untuk kebutuhan anak per hari,” terang Toto.

Ia mengungkapkan, susu dianggap sebagai sumber pangan komplementer atau pelengkap dalam gizi seimbang.

Menurutnya, susu bukan sumber pangan yang sempurna, karena tidak mempunyai kandungan vitamin penting untuk tubuh.

“Jadi tidak usah khawatir kalau tanpa susu. Jadi tidak pakai susu pun, tidak masalah,” ucap Toto.

Bahkan, selain itu, susu juga memiliki kekurangan lain. Kekurangan tersebut adalah mengandung laktosa.

Sedangkan beberapa orang secara sadar atau tidak sadar mempunyai kondisi intoleransi laktosa, atau ketika tubuh tidak bisa mencerna laktosa dengan baik.

“Lactose intolerance, bisa sebabkan diare, mual, kembung, dan nyeri perut,” jelas Toto.

Tak hanya itu, susu juga tidak bisa bertahan lama ketika bungkus atau segelnya sudah terbuka di suhu ruangan.

Setidaknya, susu hanya akan bertahan lama sekitar dua jam, dan setelah itu akan basi hingga memicu efek samping pada pencernaan jika diminum.

“Justru (nantinya) menyebabkan gangguan pencernaan, mengganggu konsentrasi saat belajar, kehilangan banyak cairan karena buang air besar,” ujar Toto.

Tinggalkan anggapan susu sebagai menu wajib

Terpisah, dokter sekaligus ahli gizi, Tak Shot Yen meminta untuk meninggalkan anggapan mengenai "susu sebagai menu wajib".

“Jargon lawas itu masih berdengung (susu sebagai menu wajib), ibarat orde lama yang tak usai propagandanya. Yuk, move on,” tutur Tan kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Pandangannya itu, menurut Tan, sejalan dengan perubahan paradigma gizi Indonesia sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014.

Dalam peraturan tersebut, konsep “4 Sehat 5 Sempurna” resmi ditinggalkan dan digantikan dengan pedoman gizi seimbang.

Ia mengingatkan, program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak hanya memperhatikan ketersediaan pangan, namun juga kecocokan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Tan berharap agar semua pihak terkait untuk lebih bijak dalam memahami dan mengimplementasikan konsep gizi seimbang.

“Mari beranjak dari pola pikir lama dan memanfaatkan kekayaan sumber pangan lokal kita. Anak Indonesia tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga pendidikan yang benar tentang gizi,” pungkasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Katolik St Yoseph Noelbaki, Kabupaten Kupang, Rabu (8/1/2025). Peninjauan ini bertujuan memantau pelaksanaan program, khususnya terkait menu yang disiapkan untuk memenuhi standar gizi seimbang bagi siswa.

"Jadi kami ingin memantau pelaksanaan program makan gratis ini dan juga beberapa hal penting terkait dengan menu yang disiapkan beragam dan diberikan sesuai dengan standar gizi memenuhi kaidah makan bergizi seimbang," ujar Andriko.

Andriko menjelaskan, program MBG menyediakan berbagai nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Menu yang disiapkan meliputi nasi, telur ayam, pisang, serta pilihan tambahan seperti sorgum atau jagung. Sayuran dan buah-buahan juga menjadi bagian penting dari menu untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral.

"Tadi yang disiapkan seperti nasi, telur ayam, dan pisang. Juga nanti bisa disediakan sorgum atau jagung. Proteinnya dari telur dan tahu, sedangkan vitamin dan mineralnya dari sayur dan buah seperti pisang. Jadi komponen makanan bergizi itu semuanya ada di situ," jelas Andriko.

Ia juga mengimbau para guru untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi seimbang, terutama bagi anak-anak yang kurang menyukai sayur.

"Tadi kita menyaksikan bersama banyak anak antusias dan mengonsumsi habis makanan yang diberikan. Memang masih ada beberapa anak yang tidak suka makan sayur, dan itu perlu peran para guru untuk memberikan edukasi bahwa kelengkapan karbohidrat, vitamin, dan protein penting bagi pertumbuhan mereka," tambahnya.

Andriko berharap program MBG, yang mencakup 749 titik di NTT, dapat segera diimplementasikan sepenuhnya untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

"Kami ingin NTT diprioritaskan karena NTT memiliki jumlah stunting tertinggi kedua di Indonesia. Dengan program ini, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kita ingin percepatan implementasi di seluruh wilayah NTT," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

"Kami ingin bahan makanan yang dimanfaatkan itu berasal dari masyarakat kita sendiri. Sayuran dari petani, telur dan daging ayam dari peternak lokal, serta ikan dari nelayan setempat. Jadi selain memenuhi gizi dan menurunkan angka stunting, program ini juga mendukung ekonomi masyarakat lokal," ujar Andriko.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi persoalan stunting dan mewujudkan generasi unggul pada tahun 2045.

"Dengan program ini, kami ingin masyarakat hidup sehat, aktif, dan produktif demi generasi emas 2045," kata Andriko.

Dalam kunjungan tersebut, Andriko didampingi oleh Pj Bupati Kupang, Alexon Lumba, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, drg. Ien Adriany. Peninjauan ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mengawal program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kecukupan gizi anak-anak dan percepatan penurunan stunting.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan mulai Selasa (6/1/12025) memberikan dampak signifikan pada pedagang kantin, terutama di SMP Negeri 2 Kepanjen, Kabupaten Malang.

Pedagang mengeluhkan penurunan omzet hingga 75 persen.

Hari kedua penerapan MBG di SMP Negeri 2 Kepanjen, tepatnya pada Selasa (7/1/2024) kondisi kantin tampak sepi menjelang jam istirahat sekitar pukul 11.00 WIB.

Dari enam lapak yang biasa berjualan, empat di antaranya sudah pulang. Hanya tersisa pedagang bakso dan nasi, salah satunya Ria Mulyani, yang masih bertahan.

Ria mengungkapkan, penjualannya menurun drastis sejak penerapan MBG.

"Sebelumnya, saya bisa menjual 50 hingga 70 porsi bakso dan pangsit, tapi kemarin hanya laku 25 porsi. Hari ini baru 15 porsi," keluh Ria.

Ria kemudian menanyakan kepada siswa mengapa mereka tidak membeli di kantin. Salah seorang siswa menjawab, "Ngapain bayar kalau ada yang gratisan?" ungkap Ria, menirukan perkataan siswa.

Sebagai akibat sepinya pembeli, Ria pun terpaksa mengurangi jumlah porsi yang ia jual. Jika sebelumnya ia membawa 5 kilogram mie pangsit, kini hanya 3 kilogram yang dibawa.

Sebelum program MBG diterapkan, sekolah sempat mengumpulkan seluruh pedagang kantin dan memberitahukan bahwa program ini dapat mempengaruhi pendapatan mereka.

Ria, bersama pedagang lainnya, mempertanyakan kebijakan yang akan diambil oleh pihak sekolah terkait sepinya pembeli.

"Saya tanya kebijakan sekolah gimana kalau seandainya kita sepi. Mereka juga belum bisa jawab. Padahal kami bayar sewa sebesar Rp 3 juta per tahun," ujar Ria, yang turut menyampaikan keluhan pedagang lain yang menjual makanan berat, seperti nasi dan ayam geprek.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Purwantiningsih, menyatakan bahwa pihak sekolah tidak membiarkan para pedagang yang terdampak.

Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini pihak sekolah masih menunggu hasil evaluasi terkait pelaksanaan program MBG.

"Kami masih menunggu hasil evaluasi karena petunjuk teknis baru saja diterima kemarin. Setelah evaluasi, barulah kebijakan baru bisa diambil," katanya.

Purwantiningsih menyadari bahwa program MBG berdampak pada penurunan omzet pedagang kantin. Namun, ia belum bisa memastikan apakah kebijakan yang diambil.

Kondisi di SDN Lowokwaru 3 Malang

Di SDN Lowokwaru 3 Malang, situasi serupa juga terjadi. Pada Selasa (7/1/2025), kantin terlihat sepi setelah jam istirahat pertama.

Kurnia, seorang pedagang kantin yang sudah lebih dari 10 tahun berjualan, mengungkapkan bahwa omzetnya menurun hingga 50 persen sejak adanya program Makan Bergizi Gratis.

"Nasi biasanya habis, sekarang sering sisa. Gorengan juga sering sisa," keluh Kurnia, yang menjual tahu, ayam, tempe, serta makanan berat lainnya.

Karena tidak semua bahan habis terjual, Kurnia pun mulai mengurangi pasokan bahan untuk menghindari kerugian lebih besar.

Meskipun menyadari manfaat program ini untuk siswa, Kurnia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan nasib pedagang kantin.

"Mungkin bisa dipertimbangkan agar ibu-ibu yang jualan di kantin juga diberdayakan, misalnya saya yang menyiapkan sayuran, yang lain menyiapkan nasi atau telur," usulnya.

Penjual lain, Jujuk Nuryani, juga mengaku mengalami penurunan omzet. Ia biasanya membawa 10 roti untuk dijual, namun kini hanya membawa 5 roti saja.

Meskipun mengalami penurunan pendapatan, Jujuk tetap tenang dan meyakini bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. "Rezeki tidak ke mana, sudah ada yang mengatur," ujarnya.

Kepala SDN Lowokwaru 3 Malang, Anis Yuniati, menjelaskan bahwa pihak sekolah telah memberitahukan kepada para pedagang bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif dari pemerintah pusat.

"Kami sudah sampaikan bahwa ini adalah program dari pemerintah pusat. Kami juga paham bahwa penjual di kantin terdampak," ungkap Anis.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri diimplementasikan untuk sebanyak 789 siswa di SMP Negeri 2 Kepanjen. Menu yang disediakan antara lain nasi, sayur capcay, telur dadar, tempe goreng, dan buah salak.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Jerit Pedagang di Kantin Sekolah, Bayar Sewa Mahal Dagangan Sepi Imbas Program Makan Bergizi Gratis

Pemkot Bukittinggi menyediakan dana pendamping sebesar Rp11 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025

Bukittinggi,- (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera Barat akan menjalankan program makanan bergizi gratis dengan ujicoba pada enam sekolah di daerah itu pada Senin (13/1).

"Bukittinggi akan memulai uji coba makanan bergizi gratis di enam sekolah dimulai Senin 13 Januari. Program ini telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional -BGN- dengan tujuan memberikan makanan bergizi kepada siswa di Kota Bukittinggi," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi Herriman di Bukittinggi, Rabu.

Ia menjelaskan, keenam sekolah yang terlibat dalam uji coba ini adalah SMP 1 Bukittinggi, SMP 2 Bukittinggi, SMP 6 Bukittinggi, SMP 8 Bukittinggi, serta SD 05 Tarok Dipo dan SD 08 Tarok Dipo.

Sebanyak 3.276 porsi makanan akan disediakan untuk siswa di enam sekolah tersebut.

Program strategis nasional ini dilakukan bersama badan gizi nasional yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi.

"Untuk anggaran, Pemkot Bukittinggi menyediakan dana pendamping sebesar Rp11 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025," katanya.

Menurutnya, meski badan gizi nasional mengatur menu makanan yang disajikan, pelaksanaan distribusi makanan akan dilakukan oleh lima dapur umum yang tersebar pada beberapa titik di Bukittinggi.

"Saat ini ada satu dapur umum di Kecamatan Guguk Panjang, setiap dapur umum hanya diperbolehkan menyediakan antara 3.000 hingga 5.000 porsi per hari sesuai dengan standardisasi yang telah diatur oleh badan gizi nasional, " katanya.

Menurutnya, peluncuran program makan bergizi gratis itu akan berdampak positif bagi siswa, karena tidak hanya baik bagi kesehatan siswa tetapi juga dapat menumbuhkan geliat ekonomi lokal khususnya UMKM yang akan terlibat dalam penyediaan bahan makanan.

Ia menambahkan, terkait peluncuran pertama akan dilakukan di SMPN 2 Bukittinggi dengan menyasar target total 27.000 siswa yang tersebar di 81 sekolah di Bukittinggi.

"Program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak di daerah tersebut, serta menjangkau lebih banyak sekolah lain di masa yang akan datang," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025