Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dimulai implementasinya pada minggu depan, Senin 6 Januari 2025.

Dilansir detikFinance, Dadan menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan agar Makan Bergizi Gratis bisa berjalan mulai 6 Januari 2025 mendatang.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Namun ia belum menyebutkan lokasi titik-titik awal pelaksanaannya.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Sebelumnya, Dadan mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

Lewat program ini, kata dia, nantinya makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA.

Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sementara itu, menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Namun, terkait dengan menunya, akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

Video PJ Gubernur Jakarta soal Menu Makanan Bergizi Gratis: Tak Akan Boring

Video PJ Gubernur Jakarta soal Menu Makanan Bergizi Gratis: Tak Akan Boring

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp700 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal bergulir mulai awal Januari 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa anggaran jumbo ini dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk mempersiapkan bahan baku program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, Kementan akan meminta Ditjen Hortikultura dan Ditjen PKH untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa guna mendukung program MBG ini.

“Anggaran kita sudah siapkan di Peternakan dan Hortikultura. Kita sudah siap. Kalau tidak salah Rp400-an miliar, yang ke Peternakan Ayam sekitar Rp300-an miliar. Jadi semuanya Rp700-an miliar,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Di samping itu, Amran juga menyampaikan bahwa pihaknya ikut berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pendistribusian bahan baku program MBG, melakukan pendampingan, hingga membelikan bibit ternak dan hortikultura.

Lebih lanjut, Amran menambahkan Kementerian Desa juga ikut menggelontorkan sekitar Rp16 triliun dari total anggaran dana desa senilai Rp71 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk mendukung kemandirian pangan desa pada 2025. Adapun, alokasi dana desa ini setara dengan 20% untuk ketahanan pangan.“Ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp16 triliun. Cukup besar,” jelasnya.

Adapun, Kementan sendiri juga menganggarkan dana untuk mendukung swasembada pangan yang menjadi prioritas negara.

Berdasarkan catatan Bisnis, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024), Mentan Amran mengungkap bahwa Kementan mendukung program makan bergizi.

Rinciannya, melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran yang dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa. “Melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur, dan bantuan ubi jalar,” ujar Amran.

Dari anggaran itu, Ditjen Tanaman Pangan melalui bantuan ubi jalar dengan volume 1.500 hektare ubi jalar. Dengan anggaran yang dialokasikan adalah Rp7,43 miliar.

Kemudian, Ditjen Holtikultura berupa bantuan benih sayur dan buah dengan volume 2.500 desa. Alokasi yang digelontorkan adalah Rp206,44 miliar.

Serta, Ditjen Peternakan dan Keswan berupa bantuan ayam petelur yang volumenya mencapai 600.000 ekor dengan alokasi Rp199,8 miliar.

TNI Angkatan Udara (AU) telah menyiapkan tujuh pangkalan udara (lanud) TNI AU di Pulau Jawa untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Tujuh lanud ini akan menjadi pilot project TNI AU untuk program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono menyampaikan TNI AU telah membuat satuan tugas (satgas) untuk program Makan Bergizi Gratis. Satgas ini dipimpin oleh Irjen TNI AU serta Aspot Irjen KSAU.

"Kita sudah menyiapkan tujuh lanud di Pulau Jawa yang sudah dipilih sebagai pilot project untuk mendukung pelaksanaan program ini. Yang pertama Lanud Halim, Iswahjudi, Abdurrahman Saleh, Surya Darma, Adisutjipto, Adi Soemarmo, dan Sulaiman," kata KSAU Marsekal Tonny dalam acara Sambung Rasa di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/12/2024).

Marsekal Tonny menjelaskan pihaknya akan melihat perkembangan dari tujuh lanud di Pulau Jawa dalam membantu menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis. Dia juga memastikan sudah memberi instruksi agar semua lanud ikut bersiap membantu program ini.

"Ini memang sengaja kita pilih lanud yang berada di Jawa dulu, nanti kita melihat progres atau perkembangan ke depan. Dan saya sudah instruksikan untuk seluruh lanud jajaran Angkatan Udara untuk bersiap mendukung program makan bergizi," ungkap Marsekal Tonny.

Seperti diketahui, Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma menyiapkan dapur untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. Dapur ini diproyeksikan bisa memproduksi 11 ribu porsi setiap harinya.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, menjelaskan dapur untuk Makan Bergizi Gratis ini merupakan bangunan dapur milik Lanud Halim yang diperbesar ukurannya. Dia mengungkap durasi pengerjaan dapur ini diperkirakan selesai dalam 40 hari.

"Untuk dapur ini, karena memang bangunannya sudah ada, kita memangkas waktu pembangunan fisik sehingga 40 hari sudah siap untuk beroperasi. Karena memang dapur ini harus diinstalasi, seperti cool storage, chiller untuk bahan makanan, kemudian pembersihannya juga. Yang terpenting itu IPAL (instalasi pengolahan air limbah)," jelas Marsma Muzafar kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN), yakni harus bisa memproduksi minimal 4.000 porsi setiap harinya. Dia mengatakan dapur ini ditargetkan dapat membuat dan mendistribusikan 11 ribu porsi makanan bergizi untuk para pelajar setiap harinya.

Program Makan Bergizi Gratis bakal dimulai implementasinya pada minggu depan, Senin 6 Januari 2025. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Ketika dikonfirmasi langsung detikcom, Dadan bilang saat ini Badan Gizi sedang mempersiapkan agar Makan Bergizi Gratis bisa berjalan mulai 6 Januari 2025 mendatang.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Dalam catatan detikcom, Dadan pernah mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

Lewat program ini, nantinya makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA.

Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.
Sementara itu, menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Terkait menu akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11)

Simak juga Video 'Celios: Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Jadi Lahan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis, berpotensi menjadi skandal korupsi terbesar.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menyebut ini bakal terjadi andai Prabowo kukuh dengan skema penyaluran makan gratis yang bersifat sentralistis. Apalagi, skema tersebut melibatkan banyak pihak yang berpotensi membuat anggaran bocor lebih besar.

"Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi, bahkan bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah," ungkapnya dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' via Zoom, Senin (30/12).

"Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah," sambung Media.

Menurut Celios, pendanaan program makan gratis seharusnya ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke sekolah-sekolah di daerah. Media menekankan penyaluran anggaran makan gratis yang kemudian langsung dikelola sekolah bakal lebih efisien.

Media juga membandingkan empat aspek utama dari skema sentralisasi dan desentralisasi makan gratis. Pertama, total risiko korupsi yang lebih rendah jika disalurkan langsung ke sekolah, yakni sebesar Rp1,77 triliun di 2025.

Kedua, persentase risiko korupsi yang bisa mencapai 12 persen andai pemerintah tetap melaksanakan program ini secara terpusat. Sedangkan skema desentralisasi memiliki potensi korupsi 2,5 persen.

"Menurut kami, desentralistik itu way better, jauh lebih baik dibandingkan sentralistik. Total risiko korupsinya jauh lebih kecil," tegasnya.

Aspek ketiga adalah fokus distribusi, di mana skema terpusat diklaim bakal lebih mengutamakan vendor besar dan dapur umum alias satuan unit pelayanan. Sementara itu, cara desentralisasi bisa melibatkan sekolah, UMKM, dan pihak-pihak lokal.

Keempat, Media membandingkan efisiensi pengawasan makan gratis dari dua skema tersebut. Ia menegaskan efisiensi pengawasan skema sentralistik lebih rendah ketimbang desentralistik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi Center of Economic and Law Studies atau Celios baru-baru melakukan riset terhadap program makan bergizi gratis yang akan dimulai awal Januari 2025.

Riset Celios menunjukkan, sebanyak 46 persen responden menyatakan khawatir terkait penyaluran makan bergizi gratis yang tidak efisien.

“Studi kami mengungkapkan bahwa 46 persen responden juga ternyata khawatir terhadap adanya penyaluran yang tidak efisien. Ini disebabkan karena banyak hal, ada penyimpangan, kemudian telatnya data makanan, kemudian ada yang namanya korupsi tentunya di dalamnya, dan kekurangan nutrisi di dalam menu makanan,” kata peneliti Celios Bakhrul Fikri saat memaparkan data dalam konferensi pers daring, Senin (30/12/2024).

Fikri juga menyoroti besaran harga per porsi makan bergizi gratis yang berubah-ubah.

“Terakhir yang harusnya Rp15.000, kemudian diturunkan lagi menjadi Rp12.000. Sempat juga ada tanggapan bahwa nanti akan diturunkan lagi menjadi Rp7.500, dan akhirnya terakhir sekali adalah Rp10.000,” kata Fikri.

Fikri mengatakan, program makan bergizi grazis berpotensi terjadi atau berujung pada skandal korupsi.

“Karena, bagaimana pun, program makan bergizi gratis ini akan erat kaitannya dengan jenis pengadaan barang dan jasa atau PBJ,” kata Fikri.

Celios kemudian menukil data Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa sepanjang 2023, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa menyumbang 39 persen dari total kasus (791).

Fikri mengatakan, potensi yang paling besar dari program makan bergizi gratis adalah pemalsuan data.

Menurut dia, belum ada persyaratan yang jelas terkait persyaratan penerima manfaat dari makan bergizi gratis.

“Belum ada mekanisme yang jelas dari pemerintah, atau informasi yang jelas ke publik dari pemerintah,” kata Fikri.

“Kalau anak sekolah, anak sekolah umur berapa, sekolah di mana dan dia orangtuanya berpendapatan di kisaran berapa. Pemalsuan data bisa sangat besar potensi untuk dimanfaatkan dan terjadi celah korupsi,” ujar dia.

Kemudian, lanjut Fikri, ada juga potensi terjadinya korupsi terkait pengadaan dan distribusi bahan makanan. Misalnya kolusi antara penjabat dan penyedia makanan untuk memenangkan tender dengan harga yang lebih tinggi.

Selain itu, 52 persen responden juga mengkhawatirkan kualitas makanan yang akan disajikan dalam program makan bergizi gratis.

Adapun penelitian Celios ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang disebarkan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Survei melibatkan 1.858 responden dari berbagai daerah yang mencakup wilayah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan, untuk memastikan pandangan dari seluruh lapisan masyarakat terwakili dengan baik.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan representasi nasional, dan data dikumpulkan secara digital melalui iklan di Facebook dan Instagram. Usia responden 18 tahun ke atas.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Yayasan Saka Tunggal Bersinar dan Koperasi Jaya Sekti Mandiri Kebumen telah menjalin kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) RI untuk membangun dapur umum yang menyediakan program makan siang bergizi gratis.

Peletakan batu pertama untuk dapur umum ini dilakukan secara simbolis di Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Sabtu (28/12/2024).

Pembangunan dapur sehat ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1,5 miliar.

Dapur umum tahap pertama akan berlokasi di Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, serta di Resto Kambal Kebumen, Klirong, dan Petanahan.

“Ini adalah kerja sama antara BGN, Yayasan Saka Tunggal, Koperasi Jaya Sekti Mandiri, dan kontribusi dari pengusaha asal Kebumen yang sukses di Jakarta. Proses pembangunan unit pelayanan makanan bergizi gratis ini terlaksana berkat dukungan semua pihak,” ungkap Prasetyo Panggih, Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Kebumen, dalam keterangan resminya, Senin (30/12/2024).

Nantinya, Unit Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis akan berfungsi sebagai dapur pengolahan makanan sehat untuk anak-anak sekolah di Kabupaten Kebumen.

“Kepala dapur, ahli gizi, dan administrasi dari BGN akan terlibat. Jumlah makanan bergizi yang disiapkan adalah sebanyak 3.000 porsi per hari untuk TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil,” lanjutnya.

Program ini merupakan upaya mendukung Dapur Sehat dari BGN RI untuk meningkatkan asupan gizi generasi muda, terutama pelajar dan ibu hamil.

"Kami menyambut baik program dapur sehat ini dan berkomitmen untuk mendukung program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Ini adalah salah satu program prioritas BGN RI untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar dan ibu hamil di Kabupaten Kebumen," jelasnya.

Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Kebumen menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur agar steril, yang memerlukan perencanaan dan persiapan matang, baik dalam pembangunan dapur maupun suplai bahan baku makanan sehat.

Perwakilan Yayasan Saka Tunggal Bersinar, Ma'rifun menambahkan, program pembangunan dapur sehat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi yang cukup bagi generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Kebumen.

Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan membeli bahan baku makanan sehat dari masyarakat setempat.

“Kami siap bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawal dan mengawasi pembangunan ini demi mewujudkan program dapur sehat dan generasi emas Indonesia,” ucap Ma'rifun.

Ia berharap, dapur umum ini dapat selesai dalam dua bulan ke depan.

Ma'rifun juga menyampaikan bahwa sudah ada tiga titik lokasi yang disiapkan untuk pembangunan dapur umum di Kabupaten Kebumen, dengan lokasi di Desa Kemukus sebagai proyek percontohan dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Selanjutnya, lokasi di Kecamatan Kebumen akan berada di Resto Kambal, Klirong, dan Petanahan," pungkasnya.

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni pada tanggal 2 Januari 2025.

Dalam melaksanakan yang ditujukan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di berbagai daerah tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Gizi Nasional (BGN) pada 5 November 2024, total sasaran awal Program MBG mencapai 15 juta hingga 20 juta jiwa yang terdiri atas peserta didik mulai tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) negeri maupun swasta, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau anak usia di bawah 5 tahun.

Terkait dengan hal itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan Program MBG merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan meskipun upaya-upaya lain terus dilakukan Pemerintah.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Muhammadiyah khawatir TNI dilibatkan untuk mengurus program makan bergizi gratis di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas sangsi dengan kemampuan aparat. Terlebih, ia mengaku punya pengalaman buruk dengan TNI.

"Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita? Apalagi TNI dilibatkan," ungkap Busyro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' via Zoom, Senin (30/12).

"Saya khawatir berat karena saya juga punya pengalaman di era Orde Baru beberapa kali diperiksa intelijen, TNI terutama," tegasnya.

Busyro menceritakan pengalaman buruknya di masa lalu. Menurutnya, kehadiran tentara dalam pemeriksaan aktivis hanya untuk menakut-nakuti alias meneror.

Pria yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 itu khawatir apa yang terjadi di masa lalu akan terulang. Apalagi, Busyro menyinggung track record Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer.

Di lain sisi, Busyro menyinggung beberapa kasus, mulai dari penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) hingga korupsi sejumlah bahan pokok. Ia menegaskan apa yang terjadi adalah skandal imoralitas yang harus dihindari pemerintahan Prabowo.

"Kalau saya tadi menyebut beberapa kasus yang tidak mungkin kita lupakan, itu merupakan bisnis penderitaan rakyat. Maka, ini juga tidak terlepas dari refleksi pemerintahan yang semakin otoriter dan sentralistik," jelasnya.

"Korupsi di negara kita ini sudah betul-betul, belum membudaya pada rakyat, tapi semakin membudaya pada aparat-aparat keamanan. Saya khawatir kalau TNI, mungkin kalau Polri ditarik-tarik (dilibatkan ke makan gratis), akan merusak imej kepercayaan rakyat," imbuh Busyro.

Busyro menyarankan pimpinan TNI bersikap tegas. Menurutnya, ini bisa ditempuh melalui penjelasan yang bijak terkait alasan pelibatan TNI dalam proses-proses, seperti makan gratis.

TNI tampak punya sentral di program makan bergizi gratis Prabowo. Pasalnya, mayoritas pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional diisi oleh purnawirawan TNI.

Aparat juga pernah ikut menguji coba program ini. Misalnya, Polrestabes Bandung bersama Kodim 0618/Kota Bandung yang menguji coba sekaligus mengenalkan program ini kepada anak-anak di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menemukan, mayoritas masyarakat mendukung kebijakan berbasis ketahanan pangan lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam studi terkait mitigasi risiko program Makan Bergizi Gratis, Celios menyebutkan bahwa 59 persen responden menolak bahan pangan impor dan menekankan pentingnya pemanfaatan produk lokal. 85 persen bahan baku Makan Bergizi Gratis berasal dari produk lokal dan UMKM.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan, program tersebut harus berpihak pada peternak, petani lokal, maupun vendor UMKM yang berdekatan dengan lokasi sekolah.

“MBG jangan sampai menjadi celah masuknya berbagai pangan impor termasuk impor susu yang merugikan peternak lokal, berdampak ke berkurangnya serapan kerja, hingga mengancam stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Bhima meminta pemerintah menetapkan regulasi terkait batas minimum pihak lokal dalam pengadaan bahan baku. Adapun pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025.

Studi ini juga menunjukkan harapan masyarakat agar program MBG dipisahkan dari politik. Dalam studinya, peneliti mencatat sebanyak 46 persen masyarakat menyoroti risiko inefisiensi penyaluran. Sementara, empat dari 10 responden khawatir dengan risiko korupsi.

Studi juga memperkirakan potensi kerugian hingga Rp 8,5 triliun pada 2025 apabila MBG tetap berjalan dengan skema sentralistik yang diusulkan saat ini.

“Risiko inefisiensi anggaran juga harus diwaspadai, terutama terkait distribusi rantai pasok yang terlalu panjang, yang bisa memperburuk ketepatan sasaran dan menghambat keberlanjutan program ini,” kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar.

Studi Celios juga menemukan bahwa 79 persen masyarakat menolak opsi pembiayaan melalui utang luar negeri, mendesak pemerintah mencari solusi pembiayaan yang berkelanjutan. Sebanyak 56 persen responden menyarankan MBG dimulai secara bertahap untuk mengurangi risiko kebocoran dana dan inefisiensi.

Rentan Dikorupsi

Peneliti Celios Bakhrul Fikri menilai, dana program MBG rentan dikorupsi. Risiko korupsi, kata dia, terdapat pada skema penyaluran dengan birokrasi yang panjang.

“Melihat track record korupsi pengadaan barang dan jasa selama ini, maka tingkat korupsinya bisa signifikan. Selain itu, belum ada prosedur dalam antisipasi pemalsuan data dan pengawasan pengelolaan dana,” ucap Bakhrul.

“Terakhir, daripada menyalurkan MBG melalui unit baru yang sentralistik, sebaiknya disalurkan langsung ke sekolah” imbuh dia.

Celios pun menekankan agar uji coba program MBG dimanfaatkan untuk merumuskan dengan matang teknis pelaksanaannya.

72 Pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban dugaan penipuan oknum Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak Pokmas pun buka suara.

Adalah Kelompok masyarakat (Pokmas) Manunggal Cipto Roso Kediri, yang dianggap menjadi kelompok yang mengumpulkan para pengusaha katering. Pihak Pokmas Manunggal Cipto Roso Kediri mengklarifikasi dugaan penipuan tersebut.

Pembina Pokmas Manunggal Cipto Roso Kediri, Nuriko Pramega, mengatakan organisasinya tersebut tidak pernah memungut biaya ke para sub koordinator pemilik katering yang ingin bergabung.

"Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Sama sekali tidak ada. Jadi kita sendiri juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini, tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami ada pungutan sebesar Rp 1 sampai Rp 2 juta," kata Nuriko, Minggu (29/12/2024).

Nuriko mengaku tindakan pemungutan uang tersebut diduga dilakukan oleh oknum pengurus sekretaris berinisial M. yang notabene juga menjadi koordinator pendataan sub koordinator di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Menurut dia, program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini menjadi momentum para oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Oknum tersebut mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengumpulkan sub-sub atau kemitraan pemilik katering menyambut program makan gratis inisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa, menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal di sini, di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung," jelasnya.

"Jadi silakan kepada siapapun mitra-mitra yang pengin bergabung pada Manunggal Cipta Rasa silahkan mendata. Dan saya juga berharap sama teman-teman kalau ada yang datang mengatasnamakan pokmas Manunggal Cipta Rasa untuk lebih berhati-hati lagi," tambahnya.

Pihaknya menegaskan, tidak pernah datang ke rumah-rumah menawarkan untuk ikut bergabung seperti yang tersiar kabar di berbagai media.

Pokmas Manunggal Cipto Roso itu juga masih eksis berlokasi di Jalan Penanggungan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Pokmas juga tidak pernah menyatakan memenangkan tender dari Kodim, tidak ada. Pernyataan itu keluar dari oknum tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Puluhan pemilik katering makanan di Kota Kediri diduga tertipu ajakan sebagai suplier program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pemilik katering diharuskan membayar sejumlah uang jutaan rupiah sebagai bentuk jaminan keikutsertaan dalam suplier makanan dalam program pemerintah pusat tersebut.

Setidaknya ada sebanyak 72 pemilik katering yang mengatasnamakan ajakan pokmas, dengan uang jaminan terkumpul sekitar Rp 72 juta.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan upaya penghematan anggaran negara dari pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) pejabat pemerintah dapat dialihkan ke program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Akan tetapi, Prasetyo menyatakan pengalihan anggaran itu tidak otomatis dilakukan pemerintah karena harus melihat berbagai faktor.

"Kalau memang kita merasa lebih penting untuk menambah anggaran di makan bergizi, ya akan kita alihkan ke sana. Tapi enggak otomatis juga langsung seperti itu. Hemat di sini pindah ke sana enggak gitu juga. Enggak," kata Prasetyo usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam pekan lalu.

Menurut Prasetyo, anggaran yang berhasil dihemat pun bisa digunakan untuk keperluan lain sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri dituangkan melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024, diteken pada 23 Desember 2024.

Surat tersebut mengikuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Oktober dan November 2024 terkait efisiensi perjalanan dinas luar negeri. Langkah ini mengutamakan urgensi tinggi dan dampak substantif dari setiap perjalanan.

Prasetyo menegaskan perjalanan dinas luar negeri tidak sekadar efisiensi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata.

"Makanya kita atur sedemikian rupa. Kalau enggak terlalu penting enggak usah lah, konsentrasi dulu gitu loh di dalam negeri," ucap Prasetyo.

Pembatasan ini mencakup seleksi ketat, pembatasan jumlah peserta, pelaporan pascakegiatan, dan penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pengalokasian anggaran menjadi lebih tepat sasaran, termasuk mendukung program prioritas seperti MBG.

Program MBG dianggap penting guna meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.