Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Krama Yudha RT 10/RW 05 Kampung Pertukangan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 40 centimeter (cm) pada Kamis pagi.

Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam (8/1) menyebabkan permukiman warga itu terendam banjir.

"Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, sebanyak 40 unit rumah dengan 40 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Hingga pukul 08.45 WIB ketinggian air mencapai 40 cm," kata dia.

Menurut Sukendar, sejak Rabu malam sudah dinyalakan dua mesin pompa berkapasitas 300 liter dan 1.000 liter oleh petugas petugas Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur untuk mengurangi debit air yang berada kawasan cekungan tersebut.

Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta juga menyebabkan terjadinya genangan air di Jalan Jaabah RT 10/RW 01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, setinggi sekitar 30 cm.

Genangan air itu disebabkan luapan Kali Baru Hek lantaran turap kali belum selesai pengerjaannya. 'Itu hanya genangan air saja di jalan, tidak sampai ke permukiman warga," katanya.

Personel Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Korwil Jakarta Timur dikerahkan untuk melakukan monitoring di titik rawan hujan lokal maupun luapan aliran Kali Ciliwung, Kali Sunter Hulu dan Cipinang Hulu.

"Kami juga berkoordinasi dengan para RT/RW, lurah dan instansi terkait untuk wilayah rawan genangan dan banjir," kata Sukendar.

77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak ada masalah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan terdapat 864.662 hektare (ha) potensi tanah untuk menopang program ketahanan pangan, transmigrasi, dan perumahan rakyat.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman.

Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

Kemudian dari total cadangan tersebut juga, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini.

Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Krama Yudha RT 10/RW 05 Kampung Pertukangan Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 40 centimeter (cm) pada Kamis pagi.

Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur, Sukendar ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam (8/1) menyebabkan permukiman warga itu terendam banjir.

"Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, sebanyak 40 unit rumah dengan 40 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Hingga pukul 08.45 WIB ketinggian air mencapai 40 cm," kata dia.

Menurut Sukendar, sejak Rabu malam sudah dinyalakan dua mesin pompa berkapasitas 300 liter dan 1.000 liter oleh petugas petugas Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur untuk mengurangi debit air yang berada kawasan cekungan tersebut.

Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta juga menyebabkan terjadinya genangan air di Jalan Jaabah RT 10/RW 01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, setinggi sekitar 30 cm.

Genangan air itu disebabkan luapan Kali Baru Hek lantaran turap kali belum selesai pengerjaannya. 'Itu hanya genangan air saja di jalan, tidak sampai ke permukiman warga," katanya.

Personel Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Korwil Jakarta Timur dikerahkan untuk melakukan monitoring di titik rawan hujan lokal maupun luapan aliran Kali Ciliwung, Kali Sunter Hulu dan Cipinang Hulu.

"Kami juga berkoordinasi dengan para RT/RW, lurah dan instansi terkait untuk wilayah rawan genangan dan banjir," kata Sukendar.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bahkan di Kabupaten Bogor, aturan luas lahan minimum membuat pengembang kecil tak bisa membangun rumah di tanah kosong yang luasnya kurang dari syarat minimum.

Aturan seperti ini menggelikan, merugikan masyarakat, dan menghambat program perumahan rakyat.

Ketiga, persyaratan jumlah rumah minimum agar dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank. Tanpa PKS, rumah baru yang dibangun PMKM disamakan dengan rumah bekas. Akibatnya prosedur KPR lebih sulit.

Keempat, adanya syarat keanggotaan asosiasi pengembang untuk ikut program rumah subsidi.

Keanggotaan ini memerlukan biaya, padahal manfaatnya sangat minim, hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, banyak PMKM memilih tidak terlibat dalam program subsidi.

Akses KPR masyarakat bawah

Hambatan kelima, sulitnya masyarakat bawah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Konsumen PMKM umumnya adalah masyarakat bawah, sehingga kendala masyarakat bawah dalam mengakses KPR akan berimbas kepada PMKM.

Persyaratan perbankan, seperti status karyawan tetap dan slip gaji, sulit dipenuhi oleh pekerja kontrak dan pekerja lepas.

Sering terjadi, KPR untuk pekerja lepas dan usaha informal ditolak bank walaupun saldo rekening cukup besar tiap bulan. Bahkan, pengajuan KPR karyawan tetap di perusahaan kecil otomatis ditolak bank.

Keenam, fenomena pinjaman online juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat kecil terjebak dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan karena gagal melunasi pinjaman kecil.

Hal serupa terjadi pada pemegang kartu kredit yang berhenti membayar iuran tahunan. Situasi ini semakin mempersempit peluang PMKM maupun masyarakat bawah.

Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konglomerat besar.

Perlu memberdayakan PMKM melalui penyederhanaan regulasi. Aturan yang memberatkan, seperti syarat perizinan dan PKS dengan bank, harus direvisi.

Begitu pula kewajiban menjadi anggota asosiasi, perlu dihapuskan agar pengembang kecil lebih mudah berpartisipasi.

Kebijakan KPR harus lebih inklusif. Bank harus didorong mempertimbangkan kemampuan riil calon pembeli, bukan hanya formalitas administratif.

Kemudahan akses KPR bagi karyawan usaha kecil, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan usaha informal akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat.

Rumah adalah aset bernilai yang terus meningkat harganya, sehingga jika terjadi gagal bayar, bank tidak akan mengalami kerugian besar karena rumah tersebut dapat dijual kembali.

Dukungan pembiayaan khusus sangat diperlukan. Menteri Maruarar Sirait dapat menginisiasi program pembiayaan bagi pengembang kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Skema pembiayaan dengan bunga rendah tanpa persyaratan berbelit akan sangat membantu mereka untuk bisa bersaing dan berpartisipasi dalam proyek ini.

Gebrakan konkret dari Menteri PKP kini menjadi harapan besar bagi pengembang kecil dan masyarakat bawah yang membutuhkan hunian.

Langkah ini tidak hanya menciptakan iklim yang adil dalam industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga!

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih menyusun skema distribusi untuk program Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah (Karo KSD) Pemerintah Provinsi Jakarta, Marulina Dewi mengatakan, pelaksanaan program ini masih menunggu penyusunan mekanisme pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima manfaat.

“Untuk yang ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama dengan Kepala SPPG dan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun skema terbaik untuk implementasi dan penghantaran dari dapur ke lokasi penerima," ujar Marulina kepada wartawan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2025).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan, makan bergizi gratis tidak hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah, tetapi juga bagi ibu hamil.

Program ini akan mulai diterapkan pada 9 Januari 2025, setelah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai dijalankan pada Senin, (6/1/2025).

“Tadi sudah disampaikan bukan hanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA tetapi juga untuk ibu hamil. Insya Allah untuk di wilayah DKI akan mulai pada tanggal 9 Januari ini yang program untuk ibu hamil,” kata Teguh usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMPN 61 Jakarta, Senin.

Di lokasi yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan, distribusi makan bergizi gratis akan dilakukan melalui posyandu dengan dua skema utama.

Pertama, makanan akan diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat. Kedua, penerima manfaat datang langsung ke posyandu untuk mengambil makanan.

“Tetapi skema dua ini tentu saja tidak bisa dilakukan kepada Ibu-ibu yang kehamilannya sudah sangat besar, karena mobilitasnya harus dibatasi,” kata Dedek.

Selain itu, kader posyandu akan dilibatkan secara aktif untuk menjemput dan mengantarkan makanan. Program ini juga dirancang untuk mengoptimalkan peran posyandu di masyarakat.

“Setelah itu, kader-kader posyandu juga lah yang kemudian menjemput tray-tray makanan tadi dari rumah-rumah,” kata Dedek.

Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil menargetkan 3 juta penerima manfaat pada Januari 2025, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 15 juta pada akhir 2025.

Pada 2029, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Targetnya itu untuk di bulan Januari sekitar 3 juta penerima manfaat. Untuk 2025, di akhir tahun, sekitar 15 juta, kira-kira di 2029 itu sekitar 82,9 juta. Jadi semua sudah direncanakan semua sudah disekemakan, ini tinggal dilaksanakan walaupun prosesnya bertahap,” kata Dedek.

Program makan bergizi gratis (MBG) sudah mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Ramai di media sosial testimoni anak-anak sekolah yang ternyata tidak seluruhnya menyukai makanan yang diberikan.

Ada anak yang enggan menghabiskan makanan yang diberikan, ada juga anak yang menyisihkan sayur yang ada di dalam menu. Ahli gizi Dr dr Tan Shot Yen, M.Hum menuturkan ada banyak faktor yang membuat seorang anak menjadi picky eater, misalnya seperti kebiasaan yang di rumah hingga kondisi kesehatan anak.

dr Tan berpendapat pada akhirnya program MBG tidak bisa 'melayani' seluruh selera anak yang mendapatkan makanan gratis. Menurutnya, pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab atas penentuan menu makanan bergizi harus menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut.

"Ini ada beberapa kejadian yang berbarengan, dan katanya anak-anak yang nggak makan sayur, sayurnya disisihkan, maka kita harus punya upaya. Tapi, tentu saja kita tidak boleh pukul mundur bahwa sayurnya kita bikin jadi keripik, biar kriuk-kriuk dan anaknya jadi doyan, ya nggak ada gunanya makan sayur," kata dr Tan dalam media briefing Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rabu (8/1/2025).

dr Tan menuturkan ahli gizi yang terlibat di daerah-daerah harus bisa 'putar otak' mengulik berbagai jenis sayur yang bakal diberikan pada anak. Menurutnya, ada banyak kombinasi sayur lain yang bisa dipadukan agar bisa dinikmati anak-anak.

Evaluasi dengan anak menurutnya juga penting dilakukan setelah program MBG ini mulai berjalan. dr Tan mengatakan anak yang enggan menghabiskan makanan dari program MBG juga harus diajak berdialog untuk menemukan masalah yang sesungguhnya.

"Anak-anak yang makanannya tidak habis itu perlu diajak berbicara atau berdialog. 'Dek, kenapa nggak dimakan?'. Oh, misal ternyata ayamnya terlalu keras, barangkali kalau memberikan anak-anak SD jangan potongannya seperti ayam kalasan, barangkali ayamnya diolah menjadi semacam rolade, misalnya," sambungnya.

Masalah kesehatan juga bisa menjadi penyebab anak menjadi picky eater. dr Tan mencontohkan masalah karies gigi yang banyak terjadi pada anak-anak.

Menurutnya, anak-anak yang giginya tidak terawat cenderung memiliki nafsu makan yang buruk. Tidak hanya itu saja, gigi anak yang tidak terawat juga bisa menjadi sumber infeksi, yang apabila dibiarkan juga dapat memperburuk kemampuan anak dalam mengunyah makanan.

"Nah, memang banyak sekali yang kita perlu benahi dari anak-anak. Nggak bisa makanan itu disetel seperti maunya anak. Nanti modal yang keluar adalah bakso dan cireng. Edukasi ini perlu jalan beriringan," tandasnya.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Wilayah ini menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik.

Lokasinya pun strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya. Hal ini membuat Karawang menjadi tujuan populer bagi para profesional dan pekerja.

Hal ini juga yang membuat beberapa pengembang perumahan menargetkan Karawang sebagai tempat membangun proyeknya. Ada banyak pilihan rumah dengan harga terjangkau yang bisa kamu miliki di Karawang.

Perumahan yang masih tersedia di Karawang mulai dari Rp130 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Karawang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

1. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Wancimekar, Kota Baru, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Alexandra Cahaya Pertiwi. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, dinding batako diplester dan cat. Selain itu, lantai tapak beton bertulang dan pondasi semen halus.

3. Griya Sinar Mas

Perumahan ini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Tatar Endah Residence

Perumahan ini terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Jembarna Baru Indonesia. Perumahan ini memiliki 7 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, genting Garuda, serta dinding batako/hebel. Lantai tapak beton, serta pondasi semen.

5. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 64 konsumen akan melaporkan pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) di Karangjoang, Balikpapan, Kalimantan Timur, ke Polresta Balikpapan atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Mereka akan melakukan pelaporan pada Jumat (10/1/2025), menyusul kerugian yang diderita senilai total Rp 1,4 miliar.

Kuasa hukum korban, Sultan Akbar Pahlevi menuturkan, pihaknya telah mendapatkan kuasa penuh dari para korban untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Langkah pertama adalah melaporkan pengembang ke Polresta Balikpapan. Ini bukan sekadar kasus perumahan subsidi yang belum dilengkapi infrastruktur jalan atau fasilitas lainnya, melainkan pengembangnya wanprestasi," tutur Sultan Akbar yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum KNPI Balikpapan, Rabu (8/1/2025).

Disebut wanprestasi karena pengembang tak kunjung memberikan kepastian pembangunan rumah kepada konsumen. Padahal, mereka telah menerima uang dari konsumen sejak tahun 2022.

Sultan Akbar menjelaskan, para korban tergiur janji manis dan gimmick pengembang mengenai perumahan ini.

Pertama adalah pengembang menebar informasi bahwa unit-unit rumah tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh korban yang sebagian besar memiliki penghasilan melebihi batas sebagai penerima manfaat KPR Subsidi.

"Itu melanggar ketentuan dan syarat penerima rumah subsidi. Ini berarti pengembang GRA telah melakukan pelanggaran," imbuh Sultan Akbar.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Sugiarti, salah satu konsumen perumahan Griya Rudina Asri

"Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan. Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ungkap Sultan Akbar.

Beberapa korban menderita kerugian dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp 9,1 juta, Rp 12 juta, Rp 30 juta, Rp 125 juta, hingga ratusan juta rupiah.

Bahkan, Sugiarti, salah satu korban, telah membayar lunas kepada pengembang dan dijanjikan bisa menempati rumah sebulan setelah pembayaran.

"Saya membayar lunas secara cash dua tahap dengan total nilai Rp 260 juta pada Oktober 2023 untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14," kisah Sugiarti.

Persoalan yang dialami Sugiarti bukan hanya pada hilangnya uang tunai yang sudah dibayarkan, melainkan ukuran luas tanah yang tidak sesuai perjanjian.

"Fakta di lapangan, luas tanah rumah saya hanya 12 x 12 meter persegi. Padahal saya bayar untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14 meter persegi," ucap Sugiarti.

Gubernur Jawa Timur Terpilih, Khofifah Indar Parawansa mengunjungi SMPN 1 Candi, Sidoarjo, pada Rabu (8/1). Kedatangan Khofifah untuk meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi malnutrisi pada anak-anak dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis.

Dalam kunjungannya, Khofifah didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Cabup Terpilih Subandi, Dandim 0816, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo dan Kapolresta Kombes Christian Tobing.

Tiba di SMP Negeri 1 Candi Sidoarjo Khofifah langsung meninjau berbagai tahap implementasi program ini, mulai dari dapur sehat hingga distribusi makanan kepada siswa.

Khofifah mengapresiasi sinergi yang terjalin antara berbagai pihak, seperti Forkopimda Sidoarjo, pelaku UMKM, pihak sekolah, dan masyarakat, dalam mendukung suksesnya program ini.

"Program MBG ini adalah upaya bersama untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak agar terhindar dari malnutrisi," kata Khofifah di SMP Negeri 1 Candi Sidoarjo, Rabu (8/1/2024).

Khofifah menjelaskan, pihaknya mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan program ini di wilayah Kodim 0816 Sidoarjo, yang ditunjang dengan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersih dan representatif.

Di SPPG tersebut juga, tersedia fasilitas untuk menyimpan stok logistik kering dan basah, serta dapat menyajikan 3.500 porsi makanan setiap hari. Program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat dengan menyerap 48 tenaga kerja di dapur sehat.

"Program ini memberikan berkah bagi masyarakat Sidoarjo, karena tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Khofifah.

Selain itu, Khofifah menyoroti dampak positif program MBG terhadap pelaku UMKM. Dengan adanya pasar baru yang terbuka bagi penjual sayur, bumbu, cabai, dan buah, UMKM lokal dapat meningkatkan pendapatan dan kelas usaha mereka.

"Kami berharap UMKM desa mendapatkan tambahan penghasilan melalui program ini dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung," imbuh Khofifah.

Khofifah juga mengapresiasi budaya gotong royong yang diterapkan di SMPN 1 Candi dalam pendistribusian makanan. Para siswa turut berpartisipasi dalam proses pengambilan dan distribusi makanan sesuai dengan jadwal piket kelasnya, dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur.

"Para siswa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas program MBG ini. Sikap syukur seperti ini, insya Allah, akan membawa berkah dan kenikmatan lebih bagi mereka," ungkap Khofifah.

Khofifah juga menekankan pentingnya kesetaraan akses makanan bergizi bagi semua siswa, tanpa membedakan latar belakang mereka. "Hari ini, semua siswa, baik yang membawa bekal dari rumah maupun tidak, mendapatkan makanan bergizi yang setara. Ini memberikan nilai tambah tersendiri," jelasnya.

Khofifah berharap bahwa program MBG ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan generasi bangsa ke depan. Ia mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam menyukseskan program ini demi masa depan yang lebih baik.

"Kami berharap program ini dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap membangun bangsa. Mari bersama-sama mendukung program ini untuk kemajuan kita semua," pungkas Khofifah.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Nixon Napitupulu bakal menambah jumlah pembiayaan Kredit Perumahan yang dipersiapkan bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) hingga ojek online.

Dia menyebut bahwa pekerjaan seperti pengendara buruh tani, pedagang kaki lima, ojek online, tukang cukur, dan lainnya yang selama ini memiliki Fasilitas Likudiitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkatkan jumlahnya dari 10% dari porsi total kredit FLPP yang diberikan menjadi 20%.

"Setidaknya kita pingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan dari sektor informal," katanya kepda wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Meski begitu, dia mengaku bahwa tantangan yang perlu diselesaikan saat ini adalah menyelesaikan verifikasi dokumen. Mengingat, pekerja sektor informal tak memiliki slip gaji seperti karyawan yang punya pembuktian dokumen penghasilan secara teratur.

"Kalau bank lihat dokumen, sedangkan sektor informal dokumennya rada kacau. Memang kami lagi buat skemanya. Misalnya dia nabung 3–6 bulan itu saja dokumennya, kalau track record-nya bagus ya kita kasih," imbuhnya.

Menurutnya peluang untuk menyelesaikan skema tersebut bisa dilakukan. Apalagi, kata Nixon, pekerja seperti supir ojek online saat ini sudah bekerja sama dengan aplikator untuk menyalurkan kredit.

"Kaya supir ojek online, gue sebut merek depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu ada dokumenkan, jadi bisa juga [mengajukan kredit]," ucapnya.

Tak hanya pengemudi ojek online, dia melanjutkan bahwa pihaknya juga sudah bekerja sama dengan paguyuban tukang cukur asal garut (Asgar) guba memberikan kredit pada tuang pangkas.

"Itu paguyuban bantu [verifikasi] kalau ada kaya gitu mudah. Kalau asosiasi kita sudah nemu, tapi kalau yang lepasan ini kita cari cara terus deh mungkin nabung caranya," pungkas Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).