Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat setiap tahun. Hal ini merupakan salah satu program prioritas yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui program ini, pemerintah akan membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Langkah tersebut untuk mengatasi angka backlog perumahan di Indonesia.

Lantas, apa saja upaya yang telah sudah dilakukan pemerintah setahun ini? Simak rangkumannya berikut ini.

Prabowo Janji Bangun 3 Juta Rumah Jika Menjadi Presiden

Prabowo Subianto saat masih menjadi calon presiden mengatakan ingin membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah.

"Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan," kata Prabowo dalam debat capres terakhir yang digelar di Jakarta Convention Center, pada Minggu (4/2/2024).

Kata Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Menanggapi janji Prabowo tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, program itu bisa saja dilakukan selama 5 tahun ke depan apabila Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, program tersebut merupakan lanjutan dari program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bisa, sangat bisa. Artinya program ini berkesinambungan, kelanjutan dari program satu juta rumah," tuturnya ketika dihubungi detikProperti, Senin (5/2/2024).

"Untuk tiga juta rumah yang penting polanya saja yang jelas. Artinya gini, sebenarnya pemerintah itu kan sudah banyak membangunnya bermacam-macam jenis rumah yang akan dibangun, ada produk pemerintah, swadaya, atau bedah rumah dan lain sebagainya. Itu kan kalau dihitung juga besar, nah saya pikir kalau program untuk rumah perkotaan, desa, saya pikir bisa, masuk akal," lanjutnya.

Usulan Pengembang soal Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung program kerja pasangan calon presiden RI nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang hendak membangun 3 juta rumah selama menjabat.

Joko mengatakan untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah sesuai dengan program Prabowo-Gibran, mereka perlu menggunakan cara yang tidak biasa.

"Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah. Karena itu,REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah," kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada Rabu (7/2/2024).

Perbankan Bahas Cara Program 3 Juta Rumah Tak Bebani APBN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tengah mengkaji program usulan Calon Presiden Prabowo Subianto tentang penyediaan 3 Juta Rumah. Salah satu aspek yang tengah dibahas adalah perihal pembiayaan program tersebut yang diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita menyarankan beberapa pola, agak shifting dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Apakah polanya menggunakan dana abadi, atau langsung keTapera, ini ada beberapa pilihan. Kita kasih beberapa pilihan dan itudiskusinya akan dijalani lagi," tutur Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupuludikutip pada Kamis (7/3/2024).

Kata Basuki soal Program 3 Juta Rumah

Basuki Hadimuljono ketika masih menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons program 3 juta rumah yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Basuki menyebut hal itu bisa saja dilakukan, namun belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada pembicaraan. Kalau dulu Pak Jokowi 1 juta rumah itu bisa kita capai lebih dari 1 rumah, kalau ada program 3 juta rumah ya menurut saya bagus, tapi belum dibahas," tutur Basuki di kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).

Terkait anggaran untuk program itu, kat Basuki, tentunya akan ada penyesuaian. Sebab, rumah yang akan dibangun maupun renovasi semakin banyak.

"Kalau penganggaran pasti tidak sama (untuk program 3 juta rumah), satu rumah kan Rp 144 juta," ujarnya.

Pengembang Usulkan Cara Bangun 3 Juta Rumah

Joko Suranto mengaku siap memberi dukungan dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun 2025. Menurutnya, usaha pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif.

Joko menyebut REI mendorong dilakukannya 'rekayasa' pembiayaan perumahan untuk menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Di antaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Lebih lanjut, Joko mengatakan REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah.

"Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bungaKPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenorKPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%," kata Joko dalam keterangan tertulis, Rabu (1/5/2024).

Bank Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah

Dengan adanya peningkatan target, Nixon menilai perlu ada perubahan skema KPR baru dari program 1 juta rumah Jokowi. Menurutnya, bergantung sepenuhnya pada APBN tidak memungkinkan karena jumlah yang akan dibangun 3 kali lebih besar sehingga membutuhkan skema APBN sektor lain untuk menopang.

"Untuk sementara dari pendanaan yang dikelola olehTapera, badan yang ditunjuk untuk pengelola keuangan perumahan dan tabungan rakyat.Skemanya kita usulkan supaya dengan uangFLPP yang sama, hasilnya kita lihat. Darisimulasinya (kelihatan) lebih gede, namun belum 3 kali lipat," kata Nixon saat dihubungi detikProperti, Senin (6/5/2024).

Sebagai informasi, mengutip dari situs Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PUPR Usulkan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah ke Kemenkeu

Pada Rabu (8/5), Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan kepada detikProperti bahwa saat ini Kementerian PUPR telah memiliki beberapa skema yang telah dijalankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Skema pembiayaan saat ini ada dua macam. Pertama adalah FLPP, di mana KPR terdiri dari 75% dana FLPP dan 25% dana bank yang memanfaatkan pembiayaan dari SMF (PT SaranaMultigriya Finansial). Skema kedua adalah Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat, dimana masyarakat yang berpenghasilan upah minimum ke atas diwajibkan menjadi peserta, kemudian membayar simpanan Tapera ke BP Tapera.

Skema tersebut saat ini sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan meminta agar dibuat kajian yang lebih komprehensif, dan saat ini sedang disiapkan kajiannya.

Bocoran Bentuk 3 Juta Rumah Prabowo

Menurut Pakar Properti dan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, dalam program 3 juta rumah tersebut sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di kawasan perdesaan dan pesisir pantai. Sementara itu, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan dengan rasio 500 ribu rumah tapak atau rumah sederhana sehat dan 500 ribu berupa rumah susun.

"Jadi 3 juta rumah ini, 2 juta rumah di kawasan perdesaan ada kawasan pesisir juga dan 1 juta di kota, 500 ribu RSH kurang lebih, kemudian 500 ribu lagi rumah sewa yang low rise (4 lantai) dan high rise (20 lantai), TOD (Transit Oriented Development), kemudian rumah sewa untuk pekerja di CBD dan tempat-tempat strategis, dan rusunami," ungkapnya dalam acara Forwapera, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Pengembang Usulkan Pembentukan BP3

Junaidi Abdillah mengatakan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) berperan penting dalam mempercepat pembangunan rumah di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rencana APERSI kenapa mendorong BP3 harus berjalan, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan ini macam-macam, ada dana pemerintah, dana investasi dari luar juga bisa kalau masuk ke Tapera. Banyak macam jenisnya. Visinya memperkuat penyaluran KPR untuk semua masyarakat khususnya masyarakat MBR," kata Junaidi di Kantor DPP APERSI, Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan

Hashim Djojohadikusumo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden TerpilihPrabowo mengungkap bahwa Prabowo berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Langkah ini sejalan dengan rencana Prabowo dan Gibran untuk menggeber program 3 juta rumah

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Hashim Tegaskan Prabowo Bangun 3 Juta Rumah Setahun

Hashim menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Perusahaan Asing Minati Pembangunan 1 Juta Rumah di Perkotaan

Terkait pembangunan hunian di perkotaan, Hashim mengatakan sudah ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

REI Siap Bangun 600.000 Hunian

Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 600.000 hunian di perkotaan. Hal ini untuk menunjang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kami kan porsinya di 1 juta (rumah di perkotaan), otomatis karena kita biasa mensupply 65% pastinya di atas 600.000, inshaallah kita siap," tuturnya di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Persiapan Lahan buat Bangun 3 Juta Rumah

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN sekaligus Sekretaris Komite Badan Bank Tanah, Suyus Windayana menuturkan pihaknya sedang melakukan inventarisasi lahan milik negara yang ada untuk keperluan Program 3 Juta Rumah. Lahan-lahan yang sedang diperiksa oleh pihaknya termasuk tanah-tanah sitaan, lahan milik BUMN, dan lainnya.

"Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya apabila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera," kataSuyus kepada wartawan usai acara FGD Pengembangan Reforma Agraria, di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (24/10/2024).

Sederet Konglomerat Diajak Bangun 3 Juta Rumah

Ara menyatakan akan ada sejumlah pengembang kelas kakap diajak untuk ikut dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Saya sudah undang 4 partner saya, kebetulan membangun Hotel Nusantara di IKN. Ada dari Agung Sedayu Pak Aguan, ada Pak Prayogo dari Barito, ada Pak Boy Tohir dari Adaro, ada Frankie dari Sinarmas, untuk bergotong royong," katanya saat ditemui sebelum rapat kerja dengan DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Belum diketahui pasti proyek apa yang akan dikerjakan oleh para pengembang tersebut, kecuali Agung Sedayu yang akan membangun perumahan untuk masyarakat di lahan 2,5 hektare milik Ara.

Ara-Aguan Bangun Rumah Gratis di Tangerang

Pada awal November, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah. Rumah ini dibangun di lahan perusahaan Ara. Perumahan ini akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Dalam gelaran groundbreaking tersebut, Ara mengundang Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, dan pihak PT Bumi Samboro Sukses untuk sama-sama meresmikan proyek ini.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Menteri (Ara), sebagian punya Pak Dino (Bumi Samboro). Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," kata Ara di Desa Sukawali, Pakuhaji, Kabupateng Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Ara Mau Pakai Tanah Gratis buat Tekan Biaya 3 Juta Rumah

Ara mengupayakan tanah gratis untuk dibagikan kepada masyarakat untuk mengurangi biaya penyediaan 3 juta rumah. Hal itu dengan memanfaatkan tanah sitaan korupsi yang sedang diperoleh dari Kejaksaan Agung.

"Pak Jaksa Agung sudah serahkan 200 hektare tanahnya (tanah sitaan korupsi) ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari 1.000 (hektare) itu udah diverifikasi 200 (hektare). Mudah-mudahan saya minggu depan sudah bisa rapat dengan Jaksa Agung dan dengan Menteri ATR dan Dirjen Kekayaan Negara," ujar Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (4/11/2024).

Ada 6 Perusahaan yang Mau Sumbang Tanah buat 3 Juta Rumah

Ara memakai konsep gotong royong seperti program yang ia usung yakni Gerakan Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Nantinya, pemerintah atau swasta boleh menyumbangkan tanah dan membangun perumahan tersebut atau hanya melakukan salah satunya.

Ia pun mengungkapkan sudah ada enam perusahaan swasta yang bersedia menyumbangkan tanahnya untuk program 3 juta rumah.

"Boleh enggak kalau tanahnya dari swasta, bangunannya swasta, izinnya swasta, boleh? Jadi, saya akan melakukan itu. Sudah ada enam perusahaan yang komit dan sudah ada orang per orang yang mau menyerahkan tanahnya," kata Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Komisi V Minta Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri PKP Ara. Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Pengembang Usul Kuota FLPP Ditambah

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Ara mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu MBR memiliki hunian.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

Kementerian PKP Mau Gaet World Bank buat Program 3 Juta Rumah

Ara bertemu dengan delegasi World Bank untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah. Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menjelaskan dukungan yang bisa diberikan, antara lain kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ada Cadangan Tanah Negara Murah buat Program 3 Juta Rumah

Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dimulai implementasinya pada minggu depan, Senin 6 Januari 2025.

Dilansir detikFinance, Dadan menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan agar Makan Bergizi Gratis bisa berjalan mulai 6 Januari 2025 mendatang.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Namun ia belum menyebutkan lokasi titik-titik awal pelaksanaannya.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Sebelumnya, Dadan mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

Lewat program ini, kata dia, nantinya makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA.

Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sementara itu, menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Namun, terkait dengan menunya, akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

Video PJ Gubernur Jakarta soal Menu Makanan Bergizi Gratis: Tak Akan Boring

Video PJ Gubernur Jakarta soal Menu Makanan Bergizi Gratis: Tak Akan Boring

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp700 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal bergulir mulai awal Januari 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa anggaran jumbo ini dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk mempersiapkan bahan baku program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, Kementan akan meminta Ditjen Hortikultura dan Ditjen PKH untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa guna mendukung program MBG ini.

“Anggaran kita sudah siapkan di Peternakan dan Hortikultura. Kita sudah siap. Kalau tidak salah Rp400-an miliar, yang ke Peternakan Ayam sekitar Rp300-an miliar. Jadi semuanya Rp700-an miliar,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Di samping itu, Amran juga menyampaikan bahwa pihaknya ikut berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pendistribusian bahan baku program MBG, melakukan pendampingan, hingga membelikan bibit ternak dan hortikultura.

Lebih lanjut, Amran menambahkan Kementerian Desa juga ikut menggelontorkan sekitar Rp16 triliun dari total anggaran dana desa senilai Rp71 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk mendukung kemandirian pangan desa pada 2025. Adapun, alokasi dana desa ini setara dengan 20% untuk ketahanan pangan.“Ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp16 triliun. Cukup besar,” jelasnya.

Adapun, Kementan sendiri juga menganggarkan dana untuk mendukung swasembada pangan yang menjadi prioritas negara.

Berdasarkan catatan Bisnis, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024), Mentan Amran mengungkap bahwa Kementan mendukung program makan bergizi.

Rinciannya, melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran yang dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa. “Melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur, dan bantuan ubi jalar,” ujar Amran.

Dari anggaran itu, Ditjen Tanaman Pangan melalui bantuan ubi jalar dengan volume 1.500 hektare ubi jalar. Dengan anggaran yang dialokasikan adalah Rp7,43 miliar.

Kemudian, Ditjen Holtikultura berupa bantuan benih sayur dan buah dengan volume 2.500 desa. Alokasi yang digelontorkan adalah Rp206,44 miliar.

Serta, Ditjen Peternakan dan Keswan berupa bantuan ayam petelur yang volumenya mencapai 600.000 ekor dengan alokasi Rp199,8 miliar.

TNI Angkatan Udara (AU) telah menyiapkan tujuh pangkalan udara (lanud) TNI AU di Pulau Jawa untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Tujuh lanud ini akan menjadi pilot project TNI AU untuk program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono menyampaikan TNI AU telah membuat satuan tugas (satgas) untuk program Makan Bergizi Gratis. Satgas ini dipimpin oleh Irjen TNI AU serta Aspot Irjen KSAU.

"Kita sudah menyiapkan tujuh lanud di Pulau Jawa yang sudah dipilih sebagai pilot project untuk mendukung pelaksanaan program ini. Yang pertama Lanud Halim, Iswahjudi, Abdurrahman Saleh, Surya Darma, Adisutjipto, Adi Soemarmo, dan Sulaiman," kata KSAU Marsekal Tonny dalam acara Sambung Rasa di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/12/2024).

Marsekal Tonny menjelaskan pihaknya akan melihat perkembangan dari tujuh lanud di Pulau Jawa dalam membantu menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis. Dia juga memastikan sudah memberi instruksi agar semua lanud ikut bersiap membantu program ini.

"Ini memang sengaja kita pilih lanud yang berada di Jawa dulu, nanti kita melihat progres atau perkembangan ke depan. Dan saya sudah instruksikan untuk seluruh lanud jajaran Angkatan Udara untuk bersiap mendukung program makan bergizi," ungkap Marsekal Tonny.

Seperti diketahui, Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma menyiapkan dapur untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. Dapur ini diproyeksikan bisa memproduksi 11 ribu porsi setiap harinya.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, menjelaskan dapur untuk Makan Bergizi Gratis ini merupakan bangunan dapur milik Lanud Halim yang diperbesar ukurannya. Dia mengungkap durasi pengerjaan dapur ini diperkirakan selesai dalam 40 hari.

"Untuk dapur ini, karena memang bangunannya sudah ada, kita memangkas waktu pembangunan fisik sehingga 40 hari sudah siap untuk beroperasi. Karena memang dapur ini harus diinstalasi, seperti cool storage, chiller untuk bahan makanan, kemudian pembersihannya juga. Yang terpenting itu IPAL (instalasi pengolahan air limbah)," jelas Marsma Muzafar kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN), yakni harus bisa memproduksi minimal 4.000 porsi setiap harinya. Dia mengatakan dapur ini ditargetkan dapat membuat dan mendistribusikan 11 ribu porsi makanan bergizi untuk para pelajar setiap harinya.

Program Makan Bergizi Gratis bakal dimulai implementasinya pada minggu depan, Senin 6 Januari 2025. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Ketika dikonfirmasi langsung detikcom, Dadan bilang saat ini Badan Gizi sedang mempersiapkan agar Makan Bergizi Gratis bisa berjalan mulai 6 Januari 2025 mendatang.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Dalam catatan detikcom, Dadan pernah mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

Lewat program ini, nantinya makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA.

Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.
Sementara itu, menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Terkait menu akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11)

Simak juga Video 'Celios: Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Jadi Lahan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis, berpotensi menjadi skandal korupsi terbesar.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menyebut ini bakal terjadi andai Prabowo kukuh dengan skema penyaluran makan gratis yang bersifat sentralistis. Apalagi, skema tersebut melibatkan banyak pihak yang berpotensi membuat anggaran bocor lebih besar.

"Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi, bahkan bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah," ungkapnya dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' via Zoom, Senin (30/12).

"Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah," sambung Media.

Menurut Celios, pendanaan program makan gratis seharusnya ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke sekolah-sekolah di daerah. Media menekankan penyaluran anggaran makan gratis yang kemudian langsung dikelola sekolah bakal lebih efisien.

Media juga membandingkan empat aspek utama dari skema sentralisasi dan desentralisasi makan gratis. Pertama, total risiko korupsi yang lebih rendah jika disalurkan langsung ke sekolah, yakni sebesar Rp1,77 triliun di 2025.

Kedua, persentase risiko korupsi yang bisa mencapai 12 persen andai pemerintah tetap melaksanakan program ini secara terpusat. Sedangkan skema desentralisasi memiliki potensi korupsi 2,5 persen.

"Menurut kami, desentralistik itu way better, jauh lebih baik dibandingkan sentralistik. Total risiko korupsinya jauh lebih kecil," tegasnya.

Aspek ketiga adalah fokus distribusi, di mana skema terpusat diklaim bakal lebih mengutamakan vendor besar dan dapur umum alias satuan unit pelayanan. Sementara itu, cara desentralisasi bisa melibatkan sekolah, UMKM, dan pihak-pihak lokal.

Keempat, Media membandingkan efisiensi pengawasan makan gratis dari dua skema tersebut. Ia menegaskan efisiensi pengawasan skema sentralistik lebih rendah ketimbang desentralistik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi Center of Economic and Law Studies atau Celios baru-baru melakukan riset terhadap program makan bergizi gratis yang akan dimulai awal Januari 2025.

Riset Celios menunjukkan, sebanyak 46 persen responden menyatakan khawatir terkait penyaluran makan bergizi gratis yang tidak efisien.

“Studi kami mengungkapkan bahwa 46 persen responden juga ternyata khawatir terhadap adanya penyaluran yang tidak efisien. Ini disebabkan karena banyak hal, ada penyimpangan, kemudian telatnya data makanan, kemudian ada yang namanya korupsi tentunya di dalamnya, dan kekurangan nutrisi di dalam menu makanan,” kata peneliti Celios Bakhrul Fikri saat memaparkan data dalam konferensi pers daring, Senin (30/12/2024).

Fikri juga menyoroti besaran harga per porsi makan bergizi gratis yang berubah-ubah.

“Terakhir yang harusnya Rp15.000, kemudian diturunkan lagi menjadi Rp12.000. Sempat juga ada tanggapan bahwa nanti akan diturunkan lagi menjadi Rp7.500, dan akhirnya terakhir sekali adalah Rp10.000,” kata Fikri.

Fikri mengatakan, program makan bergizi grazis berpotensi terjadi atau berujung pada skandal korupsi.

“Karena, bagaimana pun, program makan bergizi gratis ini akan erat kaitannya dengan jenis pengadaan barang dan jasa atau PBJ,” kata Fikri.

Celios kemudian menukil data Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa sepanjang 2023, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa menyumbang 39 persen dari total kasus (791).

Fikri mengatakan, potensi yang paling besar dari program makan bergizi gratis adalah pemalsuan data.

Menurut dia, belum ada persyaratan yang jelas terkait persyaratan penerima manfaat dari makan bergizi gratis.

“Belum ada mekanisme yang jelas dari pemerintah, atau informasi yang jelas ke publik dari pemerintah,” kata Fikri.

“Kalau anak sekolah, anak sekolah umur berapa, sekolah di mana dan dia orangtuanya berpendapatan di kisaran berapa. Pemalsuan data bisa sangat besar potensi untuk dimanfaatkan dan terjadi celah korupsi,” ujar dia.

Kemudian, lanjut Fikri, ada juga potensi terjadinya korupsi terkait pengadaan dan distribusi bahan makanan. Misalnya kolusi antara penjabat dan penyedia makanan untuk memenangkan tender dengan harga yang lebih tinggi.

Selain itu, 52 persen responden juga mengkhawatirkan kualitas makanan yang akan disajikan dalam program makan bergizi gratis.

Adapun penelitian Celios ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang disebarkan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Survei melibatkan 1.858 responden dari berbagai daerah yang mencakup wilayah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan, untuk memastikan pandangan dari seluruh lapisan masyarakat terwakili dengan baik.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan representasi nasional, dan data dikumpulkan secara digital melalui iklan di Facebook dan Instagram. Usia responden 18 tahun ke atas.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Yayasan Saka Tunggal Bersinar dan Koperasi Jaya Sekti Mandiri Kebumen telah menjalin kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) RI untuk membangun dapur umum yang menyediakan program makan siang bergizi gratis.

Peletakan batu pertama untuk dapur umum ini dilakukan secara simbolis di Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Sabtu (28/12/2024).

Pembangunan dapur sehat ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1,5 miliar.

Dapur umum tahap pertama akan berlokasi di Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, serta di Resto Kambal Kebumen, Klirong, dan Petanahan.

“Ini adalah kerja sama antara BGN, Yayasan Saka Tunggal, Koperasi Jaya Sekti Mandiri, dan kontribusi dari pengusaha asal Kebumen yang sukses di Jakarta. Proses pembangunan unit pelayanan makanan bergizi gratis ini terlaksana berkat dukungan semua pihak,” ungkap Prasetyo Panggih, Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Kebumen, dalam keterangan resminya, Senin (30/12/2024).

Nantinya, Unit Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis akan berfungsi sebagai dapur pengolahan makanan sehat untuk anak-anak sekolah di Kabupaten Kebumen.

“Kepala dapur, ahli gizi, dan administrasi dari BGN akan terlibat. Jumlah makanan bergizi yang disiapkan adalah sebanyak 3.000 porsi per hari untuk TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil,” lanjutnya.

Program ini merupakan upaya mendukung Dapur Sehat dari BGN RI untuk meningkatkan asupan gizi generasi muda, terutama pelajar dan ibu hamil.

"Kami menyambut baik program dapur sehat ini dan berkomitmen untuk mendukung program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Ini adalah salah satu program prioritas BGN RI untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar dan ibu hamil di Kabupaten Kebumen," jelasnya.

Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Kebumen menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur agar steril, yang memerlukan perencanaan dan persiapan matang, baik dalam pembangunan dapur maupun suplai bahan baku makanan sehat.

Perwakilan Yayasan Saka Tunggal Bersinar, Ma'rifun menambahkan, program pembangunan dapur sehat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi yang cukup bagi generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Kebumen.

Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan membeli bahan baku makanan sehat dari masyarakat setempat.

“Kami siap bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawal dan mengawasi pembangunan ini demi mewujudkan program dapur sehat dan generasi emas Indonesia,” ucap Ma'rifun.

Ia berharap, dapur umum ini dapat selesai dalam dua bulan ke depan.

Ma'rifun juga menyampaikan bahwa sudah ada tiga titik lokasi yang disiapkan untuk pembangunan dapur umum di Kabupaten Kebumen, dengan lokasi di Desa Kemukus sebagai proyek percontohan dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Selanjutnya, lokasi di Kecamatan Kebumen akan berada di Resto Kambal, Klirong, dan Petanahan," pungkasnya.

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni pada tanggal 2 Januari 2025.

Dalam melaksanakan yang ditujukan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di berbagai daerah tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Gizi Nasional (BGN) pada 5 November 2024, total sasaran awal Program MBG mencapai 15 juta hingga 20 juta jiwa yang terdiri atas peserta didik mulai tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) negeri maupun swasta, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau anak usia di bawah 5 tahun.

Terkait dengan hal itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan Program MBG merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan meskipun upaya-upaya lain terus dilakukan Pemerintah.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program 3 Juta Rumah dalam setahun ini terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan.

Untuk menjalankan program tersebut, Prabowo melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP pada 21 Oktober 2024.

Lantas, apa saja yang telah dicapai Kementerian PKP dalam rangka Program 3 Juta Rumah hingga akhir tahun 2024? Berikut rangkumannya:

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Menteri Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memulai peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/11/2024). Menteri yang karib disapa Ara terlihat didampingi sejumlah pihak yakni Bos Agung Sedayu Group atau ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses Antonio, dan masih banyak lagi. Dalam seremonial tersebut, Ara terpantau mengaduk campuean pasir dan semen seraya meminta doa restu untuk menyukseskan program tiga juta rumah kepada sejumlah tamu yang hadir.

1. Bangun rumah MBR di Tangerang

Maruarar Sirait meresmikan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah MBR di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat (1/11/2024).

Rumah MBR ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar hasil sumbangan dari Maruarar Sirait dan PT Bumi Samboro Sukses.

Sementara pelaksana pembangunannya yaitu Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Total biaya pembangunan rumah MBR ini diperkirakan menelan Rp 60 miliar. Sumbernya berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di PIK2.

Sebanyak 250 unit rumah akan dibangun dengan tipe 36 dan lahan 60 meter persegi. Itu juga termasuk isinya alias furniture.

Pembangunan rumah MBR ini diperkirakan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo di Jakarta, Senin (25/11/2024).

2. BPHTB dan PBG gratis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah pada Senin (25/11/2024).

Ketiganya sepakat untuk, pertama, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR yang membeli rumah.

Kedua, penghapusan pungutan daerah atau retribusi dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh para pengembang properti.

Ketiga, mempercepat proses pembuatan PBG dari yang umumnya memakan waktu 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Dok. Kementerian PKP Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat, Kementerian PKP Bersama PT Berau Coal Bangun 500 Unit Rumah di Berau Kaltim

3. Bangun Rumah MBR di Berau

Selain Agung Sedayu Group, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) yakni PT Berau Coal juga ikut membangun rumah rakyat.

Hal itu ditandai dengan prosesi groundbreaking di Kabupaten Berau, Kaltim, pada Jumat (27/12/2024).

Denhan dana CSR PT Berau Coal, rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang tersebar di beberapa titik.

Seperti di Dusun Birang sebanyak 7 rumah, Dusun Gurimbang 47 rumah, dan Dusun Lati 11 rumah.

Sementara untuk titik lokasi lainnya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Berau.

Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Muhammadiyah khawatir TNI dilibatkan untuk mengurus program makan bergizi gratis di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas sangsi dengan kemampuan aparat. Terlebih, ia mengaku punya pengalaman buruk dengan TNI.

"Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita? Apalagi TNI dilibatkan," ungkap Busyro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' via Zoom, Senin (30/12).

"Saya khawatir berat karena saya juga punya pengalaman di era Orde Baru beberapa kali diperiksa intelijen, TNI terutama," tegasnya.

Busyro menceritakan pengalaman buruknya di masa lalu. Menurutnya, kehadiran tentara dalam pemeriksaan aktivis hanya untuk menakut-nakuti alias meneror.

Pria yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 itu khawatir apa yang terjadi di masa lalu akan terulang. Apalagi, Busyro menyinggung track record Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer.

Di lain sisi, Busyro menyinggung beberapa kasus, mulai dari penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) hingga korupsi sejumlah bahan pokok. Ia menegaskan apa yang terjadi adalah skandal imoralitas yang harus dihindari pemerintahan Prabowo.

"Kalau saya tadi menyebut beberapa kasus yang tidak mungkin kita lupakan, itu merupakan bisnis penderitaan rakyat. Maka, ini juga tidak terlepas dari refleksi pemerintahan yang semakin otoriter dan sentralistik," jelasnya.

"Korupsi di negara kita ini sudah betul-betul, belum membudaya pada rakyat, tapi semakin membudaya pada aparat-aparat keamanan. Saya khawatir kalau TNI, mungkin kalau Polri ditarik-tarik (dilibatkan ke makan gratis), akan merusak imej kepercayaan rakyat," imbuh Busyro.

Busyro menyarankan pimpinan TNI bersikap tegas. Menurutnya, ini bisa ditempuh melalui penjelasan yang bijak terkait alasan pelibatan TNI dalam proses-proses, seperti makan gratis.

TNI tampak punya sentral di program makan bergizi gratis Prabowo. Pasalnya, mayoritas pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional diisi oleh purnawirawan TNI.

Aparat juga pernah ikut menguji coba program ini. Misalnya, Polrestabes Bandung bersama Kodim 0618/Kota Bandung yang menguji coba sekaligus mengenalkan program ini kepada anak-anak di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Jakarta (ANTARA) - Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun per Februari 2025, berarti 15 juta rumah rakyat untuk selama lima tahun.

Dalam salah satu dari 17 Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun diharapkan akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui PSR. Pembangunan tersebut bukan hanya bersumber dari hanya APBN, namun termasuk pembangunan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah sebagaimana dirinya janjikan setelah berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2024 dan dilantik secara resmi sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Pemerintah melalui Kementerian PKP bergerak cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun dengan menjalankan sejumlah langkah, salah satunya terkait penyediaan lahan bagi rumah.

Kementerian PKP menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung pada akhir Oktober, untuk pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor menjadi rumah rakyat.

Lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten, disita oleh Kejaksaan Agung dari koruptor, dan akan dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PKP juga berharap potensi 1,3 juta hektare tanah terlantar selama lima tahun ke depan dapat dibangun rumah bagi rakyat.

Selain memanfaatkan lahan eksisting berupa lahan sitaan dan tanah terlantar, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah, BUMN, BUMD yang sudah ada untuk dapat dimanfaatkan sebagai rumah susun (Rusun) dan dapat dihuni oleh masyarakat.

Antara lain melalui optimalisasi Rusun Pasar Rumput dengan melakukan penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput. Sewa itu turun menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta pada November, dari harga sewas sebelumnya yang mencapai Rp3,5 juta per unit.

Penurunan tarif itu dapat meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di Jakarta sehingga menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, pemerintah tentu tidak bisa sendirian tapi dibutuhkan semangat gotong royong dari para pemangku kepentingan lainnya. Sejauh ini, sejumlah perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka melalui semangat gotong royong.

Pada awal November, semangat gotong royong tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan 250 unit rumah tapak gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta (filantropi) di lahan yang berlokasi di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan perumahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.Sedangkan pembangunan perumahannya sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Tak hanya berhenti sampai di Tangerang, pada akhir Desember semangat gotong royong tersebut kemudian berlanjut dengan groundbreaking pembangunan sebanyak 500 Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bekerja sama dengan PT Berau Coal.