Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebut posisinya adalah mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya pelaksanaan MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai mitra, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebut pihaknya juga menyiapkan beberapa hal. Termasuk ikut menggodok petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

"Nanti kami akan siapkan sebagai bagian dari juklak atau juknis (pelaksanaan MBG) yang ada di sekolah," ungkap Mu'ti dalam acara Taklimat Media di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024) ditulis Rabu (1/1/2025).

Waktu Belajar Siswa Bisa Bertambah

Kemendikdasmen menilai MBG adalah bagian dari penanaman pendidikan karakter di sekolah. Tidak sekedar program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak. Hal ini juga menjadi upaya Kemendikdasmen untuk mendukung program sekolah sehat.

"Karena ada juga program sekolah sehat yang di dalamnya ada berbagai program. Selama ini diselenggarakan oleh kementerian terkait," ucapnya lebih lanjut.

Bersama BGN, Kemendikdasmen berusaha agar program MBG tidak menambah atau mengganggu waktu belajar siswa di sekolah. Sehingga akan ada proses sinkronisasi antara pelaksanaan MBG dan jam pelajaran di sekolah.

Sebelum MBG, siswa makan siang selama waktu istirahat di kantin sekolah. Namun ketika MBG dilaksanakan, proses makan tidak berjalan sendiri-sendiri sesuai kemauan siswa.

"Kalau program Makan Bergizi Gratis ini karena merupakan bagian dari pendidikan karakter, nanti makannya akan diselenggarakan secara bersama-sama," jelas dia.

Karena makan bersama-sama ini memerlukan waktu, Mu'ti sadar hal itu juga akan berpengaruh pada lamanya waktu istirahat. Bertambahnya waktu istirahat akan berjalan lurus terhadap 'pertambahan' lamanya waktu belajar di sekolah.

Faktor pertambahan waktu di sekolah ini akan dibahas Menteri Mu'ti bersama dengan BGN. Ia berharap ada hasil baik dan tidak menimbulkan masalah.

"Inilah yang sedang kami usahakan bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional untuk nanti kita menjalankan teknis agar program gizi nasional juga sukses dan pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah," pungkas Mu'ti.

Minta Sekolah Jangan Memberatkan Siswa

Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengimbau agar sekolah tak beratkan siswa dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini merupakan buntut viralnya isu pungutan biaya kotak makan di sekolah.

"Kita (Kemendikdasmen) minta sekolah tidak memberatkan siswa. Apalagi terkait program Makan Bergizi Gratis kan difasilitasi langsung oleh pemerintah, oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kita minta sekolah tidak memberatkan," kata Fajar dikutip dari arsip detikEdu.

Kemendikdasmen akan melakukan pengecekan kejadian ini dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena BGN adalah lembaga yang mengatur teknis MBG termasuk soal peralatan makanan.

Jika di masa mendatang masih ada kejadian serupa, Kemendikdasmen akan mengirim inspektor untuk melakukan pemeriksaan ke pihak sekolah. Ketika inspektor melakukan pemeriksaan, Kemendikdasmen akan memberikan peringatan.

"Mewajibkan siswa untuk membeli alat makan itu tidak boleh, tidak dibenarkan karena memberatkan. Kalau sanksi, pasti inspektorat akan cek ke sekolah. (bila) terjadi indikasi pemaksaan tentu kita akan berikan semacam pengingat," tutupnya.

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan rencana impor 2 juta sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan susu, termasuk program makan siang bergizi gratis di Indonesia.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih bergantung pada impor.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Sudaryono menegaskan, impor ini tidak akan mengganggu anggaran APBN.

"Kementerian Pertanian dari tahun lalu telah menginisiasi untuk penyediaan susu dan daging sapi dengan cara mendatangkan indukan hidupnya. Tidak menggunakan APBN dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta, apakah swasta, BUMN, koperasi baik di dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di peternakan sapi itu di Indonesia," ujarnya pada Selasa (31/12/2024).

Dia menambahkan, pada 2025 akan ada peningkatan jumlah sapi perah dan sapi pedaging yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging.

Dari total 2 juta sapi hidup yang direncanakan, 1,2 juta di antaranya adalah sapi perah, dengan 141 pelaku usaha yang telah berkomitmen.

Untuk sapi pedaging, targetnya adalah 800.000 ekor, dengan 70 pelaku usaha yang sudah terlibat.

Sudaryono menjelaskan pentingnya upaya ini mengingat Indonesia telah mencapai swasembada telur dan daging ayam, sehingga fokus saat ini adalah pada pemenuhan kebutuhan susu dan daging dari peternakan sapi domestik.

"Di semua menu yang akan kita makan di (program) makan bergizi gratis, selain ikan dan garam menjadi domain kementerian pertanian. Hanya untuk kebutuhan daging dan susu memang kita masih cukup besar kebutuhan impornya," tambahnya.

Impor sapi hidup ini direncanakan berasal dari beberapa negara, termasuk Brasil, yang memiliki populasi sapi terbesar di dunia.

Sapi dari Brasil dianggap cocok untuk diimpor karena dapat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia.

Sudaryono mengungkapkan, regulasi untuk mendatangkan sapi hidup telah diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah ditandatangani, tinggal menunggu pengundangan.

"Sudah kami ajukan ke presiden dan sudah ditandatangani, tinggal nunggu diundangkan sehingga kami bisa mendatangkan sapi hidup dari Brasil dengan total 5 tahun ini kita dapatkan 2 juta ekor," jelasnya.

Untuk mendukung rencana ini, dibutuhkan total 1,7 juta hektar lahan, dengan lahan terbesar berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

"Totalnya sudah kita identifikasi ada 1,7 juta hektar di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ini ada di Blora, kemudian ada di beberapa kabupaten yang lain, nanti kami bisa berikan," imbuh Sudaryono.

Kebutuhan lahan seluas 1,7 juta hektar ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menarik investasi di sektor peternakan sapi hidup.

"Kebutuhan akan bahan pangan itu sudah ada jaminan pasarnya, sehingga ini yang membuat banyak pengusaha baik dalam maupun luar negeri mau dan berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, untuk mendatangkan sapi hidup," tandasnya.

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program 3 Juta Rumah dalam setahun ini terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan.

Untuk menjalankan program tersebut, Prabowo melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP pada 21 Oktober 2024.

Lantas, apa saja yang telah dicapai Kementerian PKP dalam rangka Program 3 Juta Rumah hingga akhir tahun 2024? Berikut rangkumannya:

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Menteri Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memulai peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/11/2024). Menteri yang karib disapa Ara terlihat didampingi sejumlah pihak yakni Bos Agung Sedayu Group atau ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses Antonio, dan masih banyak lagi. Dalam seremonial tersebut, Ara terpantau mengaduk campuean pasir dan semen seraya meminta doa restu untuk menyukseskan program tiga juta rumah kepada sejumlah tamu yang hadir.

1. Bangun rumah MBR di Tangerang

Maruarar Sirait meresmikan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah MBR di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat (1/11/2024).

Rumah MBR ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar hasil sumbangan dari Maruarar Sirait dan PT Bumi Samboro Sukses.

Sementara pelaksana pembangunannya yaitu Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Total biaya pembangunan rumah MBR ini diperkirakan menelan Rp 60 miliar. Sumbernya berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di PIK2.

Sebanyak 250 unit rumah akan dibangun dengan tipe 36 dan lahan 60 meter persegi. Itu juga termasuk isinya alias furniture.

Pembangunan rumah MBR ini diperkirakan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo di Jakarta, Senin (25/11/2024).

2. BPHTB dan PBG gratis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah pada Senin (25/11/2024).

Ketiganya sepakat untuk, pertama, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR yang membeli rumah.

Kedua, penghapusan pungutan daerah atau retribusi dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh para pengembang properti.

Ketiga, mempercepat proses pembuatan PBG dari yang umumnya memakan waktu 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Dok. Kementerian PKP Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat, Kementerian PKP Bersama PT Berau Coal Bangun 500 Unit Rumah di Berau Kaltim

3. Bangun Rumah MBR di Berau

Selain Agung Sedayu Group, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) yakni PT Berau Coal juga ikut membangun rumah rakyat.

Hal itu ditandai dengan prosesi groundbreaking di Kabupaten Berau, Kaltim, pada Jumat (27/12/2024).

Denhan dana CSR PT Berau Coal, rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang tersebar di beberapa titik.

Seperti di Dusun Birang sebanyak 7 rumah, Dusun Gurimbang 47 rumah, dan Dusun Lati 11 rumah.

Sementara untuk titik lokasi lainnya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Berau.

Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya adalah program 3 juta rumah layak huni.

Demi menunjang hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2025).

Pantauan detikJabar, dalam kunjungannya, Ara ditemani secara langsung Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto. Kemudian mereka melakukan pengecekan beberapa rumah subsidi di perumahan tersebut.

Ara nampak selalu bertanya kepada warga bagaimana fasilitas yang ada di perumahan tersebut. Terdengar mayoritas warga tidak ada yang mengeluhkan mengenai perumahan tersebut. Bahkan dari sisi air pun tidak ada permasalahan.

"Saya datang ke 5 Rumah, semua yang saya tanya tidak ada keluhan, saya senang. Kalau ada keluhan nanti Pak Joko ada tanggungjawabnya," ujar Ara, dalam sambutannya, Minggu (29/12/2024).

Ara mengaku, beberapa warga di perumahan tersebut memiliki usaha secara mandiri. Mereka memiliki warung kelontongan, hingga usaha makanan seblak.

"Ini membuat semangat perjuangan untuk membangun ekonomi bagi keluarga. Walaupun mereka disibukan mengurus anak, tapi mereka bisa berusaha," jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan tujuan melakukan kunjungan adalah untuk melakukan pengecekan beberapa perumahan. Kata dia, selanjutnya progres tersebut akan dilaporkan ke Menteri Keuangan.

"Hari ini ada empat titik dan saya tugaskan wamen dan direktur yang lain mengecek bagaimana ready stok FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Karena saya harus segera melaporkan kepada menteri keuangan bagaimana kesiapannya. Ini saya masih ada tiga titik lagi di Bandung," bebernya.

Sebelumnya, kata dia, telah melakukan kunjungan ke wilayah Bogor dan Serang. Hal tersebut dilakukannya supaya mengetahui secara langsung progres tersebut.

"Jadi sebagai menteri saya tidak hanya menerima laporan, saya harus turun ke bawah untuk mengecek lapangan. Dari situ baru saya bisa mengambil kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada menteri keuangan. Betul nggak ada ready stock seperti yang disampaikan. Supaya informasinya bisa akurat," kata Ara.

Pihaknya meminta para pengusaha bisa terus membantu pemerintah. Makanya dirinya memiliki keyakinan pengusaha akan terus berkembang jika berkolaborasi.

"Karena saya yakin pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya, kalau enggak bertanggungjawab pasti hancur usahanya nanti siapa yang mau percaya. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak," katanya.

Ara menyambut baik jika tanah koruptor akan digunakan perumahan rakyat. Kata dia, hal tersebut akan berguna bagi masyarakat.

"Tanah koruptor yang di sita Negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan, saat ini telah menyediakan ratusan rumah subsidi untuk program tersebut.

"Iya stok nya itu 117, kalau komersil semua ready. Itu jangka waktu satu tahun, kita bangun hanya waktu 3 bulan. Artinya dalam kurun waktu itu semuanya ready," kata Joko.

Joko mengaku, optimistis program 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat akan bisa terealisasi. Sehingga dirinya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah.

"Inisiasi pemerintah untuk mendorong penyelesaian backlog ini kan bagus. Insyaallah akan mendorong banyak hal," ucap Joko.

Dia menambahkan masyarakat yang mendapatkan rumah subsidi adalah bunganya tidak bertambah dari awal hingga akhir. Pasalnya adanya subsidi dari pemerintah dan bank.

"Yang dapet subsidi itu kan masyarakat, dari bunganya fiks dari masal awal sampai tenor akhir. Kalau masalah anggarannya itu ada APBN yang saat ini 75 persen, dan 25 persen dari bank. Nah yang tadi ditanyakan 50 50 itu adalah APBN nya 50 persen, bank nya 50 persen. Berarti itu akan menambah jumlahnya mereka yang bisa diserapnya," pungkasnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

IDXChannel - Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didesain agar menciptakan anak-anak cerdas dan terhindar dari stunting.

Prabowo pernah mengatakan, sekira 25-30 persen anak-anak Indonesia mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Sehingga, program Makan Bergizi Gratis ini akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Sebab, bisa mendorong daya beli pemerintah terhadap produk makanan yang disediakan oleh UMKM.

Dengan begitu, stimulus tersebut diharapkan bisa mendorong ekonomi di masing-masing daerah. Sehingga, juga bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di angka 8 persen.

Prabowo menyebutkan, ada 76 negara yang telah memberikan program makan bergizi untuk anak-anak di sekolah. Sedangkan, ada enam negara yang sedang mempersiapkan program makan gratis tersebut.

Anggaran Jumbo Rp71 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok anggaran Makan Bergizi Gratis di angka Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Sri Mulyani belum merinci detail dana senilai Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Misalnya saja, berapa porsi anggaran per anak berapa persen dari total alokasi.

Namun yang pasti, anggaran ini nantinya akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Peruntukan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu sendiri.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, nantinya Badan Gizi Nasional akan menggandeng pihak swasta. Sebab, program makan bergizi nasional dilaksanakan setiap hari dan menyangkut target yang besar.

"Ini kan program yang sangat besar, ya, dan dilaksanakan setiap hari, menyangkut target yang besar juga. Jadi, semua pihak pasti welcome terlibat," kata dia.

Dadan juga memastikan program Makan Bergizi Gratis serempak berjalan pada 2 Januari 2025.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan, pemerintah siap mengalokasi anggaran sebesar Rp800 miliar per hari untuk membiayai program tersebut.

Secara keseluruhan, Badan Gizi Nasional akan mengeluarkan anggaran mencapai Rp1,2 triliun setiap harinya. Anggaran itu sudah termasuk investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

Sementara 85 persen dari Rp1,2 triliun itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis.

"Pak, Ibu, harus tahu 75 persen dari Rp1,2 triliun itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari, dan 85 persen dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian untuk membeli bahan baku," kata dia.

Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak

Presiden Prabowo Subianto mematok anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp10 ribu per hari per anak atau per ibu hamil. Angka ini turun dari rencana anggaran sebelumnya Rp15 ribu.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari," kata Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dia mengaku, pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15 ribu per hari. Namun, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10 ribu sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu, dan bergizi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial. Tujuannya, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” ujar Prabowo.

Stok Pangan Program Makan Bergizi Gratis Aman

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memasok ikan segar untuk program Makan Bergizi Gratis. Sebab, surplus ikan segar mencapai 13 juta ton.

"Kita punya 13 juta ton artinya cukup kita. Kita selalu surplus, yang impor hanya salmon dan salmon kecil. Ekspor kita USD6,2 miliar, impornya cuma USD600 juta. Lebih dari cukup belum lagi budi daya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kampus UI, Depok, Kamis (6/6/2024).

Trenggono menerangkan, Makan Bergizi Gratis dengan menu ikan sangat mungkin dan mendapatkan protein sangat tinggi tentunya.

"Kalau bicara makan ikan gratis dengan menu ikan itu sangat mungkin dan itu bisa mendapatkan protein sangat tinggi," katanya.

Di kesempatan lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, ada puluhan perusahana yang tertarik investasi penyediaan susu dan daging sapi untuk program Makan Bergizi Gratis.

"Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau enggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, perusahaan yang melakukan investasi tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Para investor tersebut, katanya, melihat adanya peluang untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Biasa kalau Anda semua minum susu, maksudnya itu dia nambah populasi, sapinya. Ada juga yang dari pihak luar ada yang berminat ya karena ada jaminan paling tidak kebutuhan susu untuk makan bergizinya kan di masa depan besar ya. Sehingga itu kan satu peluang, dilihat oleh beberapa investor peluang itu," ujarnya.

Sudaryono menekankan pemerintah tidak melakukan impor susu sapi atau sapi. Menurutnya, pemerintah membuka ruang bagi para investor untuk berinvestasi susu maupun daging sapi.

"Jadi yang impor bukan pemerintah ya ini biar enggak missleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor," kata Sudaryono.

Negara Lain Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah China sepakat untuk mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Indonesia-China menyepakati pendanaan 'Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia'.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah China) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Senin (11/11/2024).

Indonesia dan China juga menyepakati pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun.

RI Ingin Belajar dari Brasil

Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin belajar dari kesuksesan Brasil yang sukses menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

“Saya memberikan makanan gratis kepada setiap anak di Indonesia. Dan dalam hal ini, saya juga ingin belajar dari Brasil yang sudah sukses. Jadi saya sudah meminta tim saya untuk mengatur dengan investor Anda ke Indonesia,” kata Prabowo dalam Indonesia-Brasil Business Forum in the sideline of G20 Summit di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Senin (18/11/2024).

Prabowo mengungkapkan akan mengerahkan tim guna mempelajari program Makan Bergizi Gratis yang diterapkan di Brasil.

“Kami ingin membentuk tim untuk mempelajari program makanan Brasil ini untuk anak-anak sekolah. Jadi setelah kecukupan pangan dan makan anak, kita juga menuju kecukupan energi,” kata dia.

Uji Coba Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025 ini sudah beberapa kali dilakukan uji coba. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah beberapa kali meninjau uji coba ini di sejumlah Sekolah Dasar (SD).

Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (Makan Bergizi Gratis) di 80 titik di seluruh Indonesia. Diharapkan pada 2 Januari 2025, program ini akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Rencana investasi asing untuk mendanai program 3 juta rumah masih dalam tahap pembahasan. Proyek ini ditangani oleh Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah. Demikian diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Maruarar menjelaskan bahwa ia akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai rencana tersebut pada waktu yang tepat. Namun, hingga kini belum ada pembaruan terkait status rencana tersebut.

"Nanti pada waktunya, itu ditugaskan kepada Pak Wamen. Kita tunggu saja," ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, saat ditemui di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (23/12/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo, menyatakan bahwa minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Ia mengungkapkan bahwa negara-negara seperti Qatar, Abu Dhabi, dan China masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di Indonesia.

"Qatar berencana membangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN yang juga menawarkan 1 juta unit, sementara China, secara terbuka, siap untuk mendukung keseluruhan proyek, bahkan mampu membangun 3 juta unit," jelas Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta pada Minggu (1/12).

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, juga menyatakan bahwa calon investor dari ketiga negara tersebut siap untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah guna merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing) ada. Kebetulan Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang berada di China, dan ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, termasuk Tiongkok, Dubai, dan Qatar," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur (6/11).

"Ada rencana untuk menandatangani MoU, tetapi kami ingin memastikan bahwa semua itu jelas dan tidak menjadi beban bagi negara dan masyarakat di masa depan," tutupnya. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Wacana Presiden Prabowo Subianto menginginkan sistem pilkada kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra. Khususnya di Bali dan NTB.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan secara pribadi tidak sepakat jika sistem tersebut diterapkan dengan alasan anggaran pemilu dinilai boros.

"Sebagai penyelenggara 21 tahun menyelenggarakan pemilu, saya sangat sayangkan. Belum apa-apa, belum dievaluasi, sudah ngomong memindahkan atau ada rencana (menghapus pilkada langsung)," ujar Lidartawan saat media gathering KPU Bali di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Lidartawan Tak Sepakat

Menurut Lidartawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran pilkada. Ia sempat mengusulkan ke KPU RI untuk merevisi beberapa aturan saat evaluasi pemilihan legislatif (pileg) di Jakarta.

"Satu, kita boleh menghemat dengan cara jumlah TPS ke depan dikurangi, jumlah orang per TPS diperbanyak. Waktunya diperpanjang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Seribu (orang) per TPS itu pasti berkurang anggarannya," tegas Lidartawan.

Kemudian, ia juga menyarankan agar tidak perlu memasang baliho sosialisasi dan sebagainya.

"Pakai medsos saja pasti berkurang (anggarannya)," imbuhnya.

Upaya Menghemat Anggaran

Mantan Ketua KPU Bangli itu juga mengusulkan agar tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Sosialisasi dialihkan dengan pengumuman saja agar anggaran dapat berkurang.

"Tidak usah lagi memfasilitasi alat peraga kampanye untuk calon dan percayalah, untuk penyelenggara bisa diirit, bisa dimodifikasi," tegas Lidartawan. Dia menilai penyebab besarnya anggaran pilkada bukan dari penyelenggara.

"Jadi kalau saya pendapat pribadi saya nggak mau hak konstitusi saya menentukan calon yang sudah ditentukan akan diambil lagi oleh orang lain yang belum tentu mampu menyuarakan apa yang saya inginkan sebagai warga negara yang punya hak pilih. (Ini) Kalau saya pribadi ya," ungkapnya.

Namun, jika sebagai anggota KPU, Lidartawan menegaskan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU RI di Jakarta.

"Untuk itu saya minta teman-teman bekerja dengan baik. KPU tetap melayani, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena kalau dibilang boros, kami nggak. Kami tunjukkan hampir 50 persen lho uang kembali dibandingkan pilkada yang masing-masing sebelumnya," tandasnya.

Prabowo Ingin Atur Ulang Sistem Politik

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya. "Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politics. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana investor asing untuk mendanai program 3 juta rumah masih dalam pembahasan.

Rencana pembiayaan program 3 juta rumah dari investor asing masih ditangani oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Namun, belum ada update lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"Nanti pada waktunya, itu ditugaskan kepada pak Wamen, kita tunggu ya," kata Maruarar saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Bahkan, Qatar, Abu Dhabi, hingga China, masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di RI.

"Qatar ada yang mau bangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN juga 1 juta, dari China, terus terang China sanggup semuanya, bahkan sanggup 3 juta," ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, sempat mengatakan calon investor dari ketiga negara tersebut siap menekan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing), ada. Jadi kebetulan pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, nampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada Tiongkok, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur (6/11/2024).

(NIA DEVIYANA)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat 22 unit rumah layak huni (RLH) dari Pemerintah Pusat. Pemkot Bima berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Serah terima 22 unit RLH dari PT SMF (Persero) kepada Pemkot Bima pada Senin (23/12/2024). Serah terima itu juga disaksikan sekaligus diresmikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT SMF (Persero) sejak tahun 2018 telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk program peningkatan kualitas RTLH di 27 kota seluruh Indonesia dengan total bantuan senilai Rp 40,34 miliar atau setara dengan 593 rumah.

"Total RLH yang didapat Kota Bima sebanyak 22 unit. Rinciannya di Kelurahan Rabadompu Barat, sebanyak 13 unit dan Kelurahan Paruga sembilan unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk.

Faruk mengungkapkan Kota Bima merupakan kota ke- 25 yang mendapatkan program peningkatan kualitas RTLH. Adapun nilai bantuan sebesar Rp 1,24 miliar. Dari bantuan itu yang dibangun hanya berupa fasilitas bangunan rumah saja.

"Rumah yang dibangun tipe 27 dengan dua kamar," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar Landa mengatakan Pemkot Bima terus melakukan upaya berupa pengurangan kesenjangan bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

"Jumlah RTLH di Kota Bima 2023 tercatat sebanyak 11.117 unit. Dari tahun ke tahun terus ditangani. Bahkan Dalam 6 tahun terakhir telah penanganan mencapai 2.751 unit melalui DAK, DAU, program perumahan stimulan swadaya maupun CSR.

"RTLH di Kota Bima dengan persentase 30,36 persen dari seluruh jumlah rumah yang tersebar di 41 kelurahan dan lima kecamatan," ujarnya.

Menurutnya kepemilikan rumah dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Bima juga menjadi perhatian. Mengingat sampai dengan 2023, tercatat 4.879 KK atau 11,76 persen warga Kota Bima belum memiliki rumah.

"Namun demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 dengan persentase 16,04 persen," kata Muhktar.

Muhktar melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, maka harus dilakukan upaya yang mengakselerasi penanganannya. Baik oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkot. Yang diharapkan dapat berimbas penurunan indikator kemiskinan pada penyediaan perumahan.

"Inilah upaya kita bersama dalam menyediakan RLH bagi masyarakat dan mengurai kekumuhan dan penataan kawasan," ujarnya.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menegaskan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah pelan-pelan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Mulai dari penataan perumahan hingga kawasan permukiman agar hidup lebih baik dan layak.

"Rumah itu Baiti Jannati, dalam agama islam rumahku surgaku. Saya berharap tolong rawat dan jaga bantuan rumah layak huni ini," terangnya.

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah atau logistiknya jauh dan susah maka tidak perlu dipaksakan, bisa ada telur atau kelor

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan diberikan di daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah atau daerah yang memiliki jarak logistik terjangkau oleh daerah peternakan.

"Susu akan diberikan di daerah-daerah yang memang merupakan daerah peternakan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Senin.

Dirinya menambahkan, kalau bukan daerah peternakan sapi perah atau tidak terjangkau oleh logistik daerah peternakan sehingga ketersediaan susu menjadi tidak ada maka pemberian susu dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dipaksakan.

Adapun menu susu dalam Program Makan Bergizi Gratis bagi daerah yang bukan peternakan atau memiliki jarak logistik yang jauh dari daerah peternakan dapat diganti dengan telur atau daun kelor.

"Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah atau logistiknya jauh dan susah maka tidak perlu dipaksakan, bisa ada telur atau kelor," kata Dadan.

"Tapi dengan daerah-daerah peternakan sapi perah yang cukup maka itu menjadi bagian dari Makan Bergizi Gratis," tambahnya.

BGN juga akan mengutamakan susu pasteurisasi untuk susu Makan Bergizi Gratis.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan menu susu sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono mengatakan produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi jika harus digunakan untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar menu susu dapat diganti dengan sumber-sumber protein yang lain.

Makan bergizi gratis tidak harus meminum susu. Menurut Sudaryono, protein yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Namun demikian, dia mengatakan bila produksi susu sapi di Indonesia telah mencukupi, perlahan-lahan menu ini bisa dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis.

Ia menyampaikan makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional. Sebab, ia tidak ingin program ini malah membebani negara dengan memaksa pemberian susu sapi sehingga harus melakukan impor.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024