Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengumpulkan daftar pengembang nakal. Berdasarkan data yang mereka kirim ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 14 pengembang di daerah Jabodetabek.

Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut di setiap wilayah di Indonesia pasti ada pengembang nakal. Saat ini penelusuran mereka baru sebagiannya.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia menyebut pengembang-pengembang ini tidak punya rasa sense of crisis yakni rasa kepekaan untuk mempersiapkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Padahal pembangunan rumah subsidi berbeda dengan rumah komersial. Rumah subsidi mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) setiap tahunnya. PKP memastikan meskipun harga jual rumah subsidi lebih murah dari komersial, pengembang rumah subsidi tetap mendapat untung.

"Jangan hanya memikirkan keuntungan. Kita sudah hitung, sebenarnya masih untung para pengembang. Tapi kalau masih meninggalkan kualitas. Masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak, nah ini sangat merugikan," ungkapnya.

Heri mengatakan imbas dari pengembang tak bertanggung jawab, bukan hanya penghuni rumah yang rugi, melainkan negara yang telah menyediakan APBN untuk FLPP.

"Itu yang dirugikan selain yang ada di dalam rumah itu, tetapi negara juga dirugikan. Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak untuk mendapatkan FLPP," ucapnya.

Untuk menindak tegas pengembang nakal, Kementerian PKP telah mengirimkan surat kepada BPK, meminta adanya audit terhadap pengembang-pengembang nakal ini.

Setelah adanya audit, nantinya Kementerian PKP akan mengirimkan surat peringatan. Pengembang yang menerima surat tersebut harus memperbaiki kekurangan atau kerusakan. Apabila lepas tangan, pengembang nakal akan dilaporkan ke penegak hukum.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya juga tengah membuat daftar pengembang di seluruh Indonesia. Nantinya masyarakat bisa mengakses untuk mengecek latar belakang pengembang tersebut terpercaya atau tidak. Dengan adanya data yang akurat, penyaluran FLPP juga akan lebih tepat sasaran yakni kepada pengembang-pengembang yang bertanggung jawab.

"Banyak pengembang yang masih baik-baik juga. Kita berikan kesempatan kepada pengembang yang baik-baik. Yang punya komitmen ya, dengan rasa tanggung jawab. Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jangan hanya memikirkan keuntungan," tuturnya.

(aqi/aqi)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah di program makan bergizi gratis (MBG).

Ikrar mengatakan BPOM diberi tugas oleh istana untuk mengawal penuh MBG, yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. BPOM mengawal mulai dari produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kita mulai dari rumah produksinya. Kita evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di makan bergizi gratis ini. Mulai dari gizi dan sumbernya. Termasuk pelatihan," kata Taruna Ikrar di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian bagaimana kalau terjadi," sambungnya.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM RI karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program makan bergizi gratis ini.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," kata Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depannya.

(dpy/up)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan efisiensi anggaran sebesar Rp200,2 miliar di instansinya tidak memengaruhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan.

"Tidak ada hubungannya dengan program Makan Bergizi Gratis, karena anggaran itu (efisiensi) terkait pengadaan lahan yang bisa diatasi dengan pinjam-pakai," ujar dia saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tersebut terkait dengan pengadaan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ke depan akan diatasi dengan skema pinjam-pakai.

"Pinjam-pakai dari lahan pemerintah daerah, kementerian lain, TNI, Polri, BUMN, lembaga lain," katanya.

Menurut dia, lahan untuk SPPG sangat penting karena menyangkut tiga aktivitas penting untuk program MBG, yakni memasak, tempat pertemuan produsen dan apoteker, serta konsultasi gizi.

Ia juga menambahkan, penambahan anggaran MBG akan dipercepat di tahun 2025 karena target dari Presiden Prabowo Subianto juga meningkat.

"Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan, karena ketika program ini harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis, sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur," tuturnya.

Sebelumnya, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2) malam, Dadan juga menyebutkan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun apabila penerima manfaat juga ditambah.

"Karena kita sudah ada anggaran di 2025 sebesar sekarang Rp70,7 triliun sekian, jadi per bulannya, kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah," ucapnya.

Dadan juga mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ujar dia.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Sidoarjo -

Kepedulian terhadap anak-anak dilakukan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari (PYKB) Daerah Jawa Timur Ny. Ade Imam Sugianto. Salah satuhnya dengan membagikan makanan bergizi di TK Kemala Bhayangkari 83, Sidoarjo, Kamis (13/2/2025).

Kegiatan mendukung program pemerintah pusat ini bertujuan untuk memberikan edukasi ke masyarakat, mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi sejak dini serta mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal.

Ny. Ade Imam Sugianto menyampaikan, program ini merupakan bagian dari komitmen Yayasan Kemala Bhayangkari untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, khususnya di sektor kesehatan, gizi dan tentunya kemajuan pendidikan kita.

"Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat tumbuh sehat dan cerdas," ungkap Ny. Ade Imam Sugianto.

Ia menambahkan, Program makan bergizi ini menjadi salah satu inisiatif pihaknya untuk memperhatikan kesejahteraan dan masa depan cemerlang anak-anak di wilayahnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program ini, para orang tua dan pihak sekolah memberikan apresiasi tinggi atas perhatian dan upaya yang dilakukan oleh Bhayangkari. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung di masa depan demi kesejahteraan anak-anak.

Pada kesempatan ini, Ketua PYKB Daerah Jatim Ny. Ade Imam Sugianto didampingi pengurus YKB Daerah Jatim, Ketua PYKB Cabang Kota Sidoarjo Ny. Dani Tobing dan Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing memberikan tali asih kepada guru, kader posyandu dan pengurus TK Kemala Bhayangkari 83.

(abq/iwd)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyediakan layanan pengaduan untuk masyarakat yang mendapati rumah subsidinya dibangun tidak layak huni. Masyarakat dapat melaporkan pengembang perumahan tersebut disertai dengan bukti yang jelas.

Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman mengatakan saluran pengaduan ini akan dipersiapkan dalam waktu dekat dan targetnya akan diluncurkan Februari 2025.

"(persiapan saluran pengaduan) Dalam waktu dekat lah, dalam minggu-minggu depan akan saya luncurkan ya. (Bulan ini?) Iya," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pengadaan saluran pengaduan ini untuk membantu masyarakat yang telah membeli rumah subsidi tetapi kondisinya tidak sesuai standar. Misalnya rumah yang sering banjir, banyak retakan pada dinding, air yang kuning, bocor, atau pengembang yang kabur.

Masyarakat dapat menghubungi nomor yang tersedia. Pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan fitnah.

"Namanya BSPS, ini kan Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya. Itu kan banyak sekali yang terlibat, namanya fasilitator, toko bangunan. Kalau umpamanya ternyata fasilitatornya yang nakal, memotong duit atau meminta duit, atau bahkan bahwa toko bangunan, karena uang itu kan ke toko bangunan. Dia memberikan feedback sehingga mengurangi kualitas, ya masyarakat berhak lapor. Tapi harus dengan data dan fakta ya, jangan hanya dugaan, 'katanya'," jelas Heri.

Sementara itu, Kementerian PKP juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta adanya audit terhadap pengembang nakal yang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar.

Ia menyayangkan banyak pengembang membangun rumah subsidi tidak layak huni. Padahal pengadaan rumah subsidi sudah mendapat bantuan dari negara yakni lewat skema pembiayaan FLPP setiap tahunnya. Jelas tindakan ini tidak hanya merugikan penghuni rumah, melainkan negara juga.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," ungkapnya.

Ia berharap dengan ini, ke depannya FLPP yang diberikan negara dapat dimanfaatkan tepat sasaran yakni kepada pengembang yang bertanggung jawab. Kemudian, mereka juga akan membuat daftar konkret pengembang-pengembang di seluruh Indonesia agar masyarakat dapat memeriksa pengembang yang dapat dipercaya dan tidak.

Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah terkena blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

(aqi/das)

...jika memang harga satuannya terlalu kecil atau tidak sesuai, maka kita bisa minta ke pemerintah pusat

Pangkalpinang (ANTARA) - Komisi II DPR RI meninjau simulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), guna memastikan kesiapan pemerintah daerah melaksanakan program tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah Pj (Penjabat) Gubernur Sugito beserta jajarannya di Provinsi Kepulauan Babel yang berani mengambil inisiasi telah melakukan simulasi MBG di sekolah ini," kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di SMAN 2 Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengingatkan Program MBG ini jangan sampai tidak tepat sasaran, tidak tepat tujuan, karena tujuannya adalah bergizi, karena itu komposisinya harus benar.

"Untuk mencapai hal tersebut, jika memang harga satuannya terlalu kecil atau tidak sesuai, maka kita bisa minta ke pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menekankan jangan sampai Program MBG mematikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal di sekitar sekolah. Kalau bisa disinergikan, misalkan dengan pemilik kantin dan seterusnya yang ada di sekolah.

Selain itu, lanjutnya, bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan daerah yaitu provinsi/kabupaten/kota yang akan melaksanakan hal ini bisa bersinergi dengan baik.

“Kita tahu Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi stakeholder pertama, tetapi tentu masih membutuhkan dukungan dari pemprov dan pemkab. Dukungan di tengah efisiensi anggaran ini memang memerlukan kejelian, kecermatan, kecerdasan kepala daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan program ini bisa berjalan,” katanya.

Ia menegaskan bagaimanapun perlu mendukung penuh program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, meskipun untuk persiapannya masih terus dilakukan exercisement oleh pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan Bangka Belitung menjadi yang terdepan untuk melaksanakan program ini dan anak-anak kita baik di SLTA maupun SLTP dan SD bisa menikmati dan merasakan secepat mungkin,” kata Rifqinizamy Karsayuda.

Pewarta: Aprionis
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif setelah rekonstruksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi sebesar Rp3,46 triliun.

"Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Kamis, 13 Februari 2025.

Komisi V DPR RI sebelumnya menyetujui pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,27 triliun yang kemarin mengalami efisiensi sebesar Rp3,66 triliun.

Sehingga setelah adanya efisiensi Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp1,61 triliun .

Pagu indikatif Kementerian PKP yang telah mengalami efisiensi tersebut kemudian mengalami rekonstruksi anggaran, dan Komisi V DPR RI mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan, di mana menurun nilai efisiensi pagu indikatif Kementerian PKP menjadi Rp1,81 triliun dari Rp3,66 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

(KIE)

KOMPAS.com - Banyak publik mungkin masih awam terkait siapa pengelola program makan bergizi Gratis atau disingkat dengan MBG?

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program MBG sebagai upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia.

Program MBG dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.

Sasaran utama program ini meliputi anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Pada tahap awal, program ini menargetkan 19,5 juta penerima manfaat pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi Rp 171 triliun. Lalu siapa pengelola program makan bergizi gratis?

Makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Untuk pelaksanaan di lapangan, program Makan Bergizi Gratis dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Mengutip laman resminya, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sejak 19 Agustus 2024, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana.

Badan Gizi Nasional Adalah Lembaga Negara non-kementerian yang Berdedikasi untuk Pemenuhan Gizi Nasional.

BGN adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.

"Kami fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis data," tulis BGN di laman resminya.

Jadi sudah tahu kan makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Jakarta: Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif setelah rekonstruksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi sebesar Rp3,46 triliun.

"Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Kamis, 13 Februari 2025.

Komisi V DPR RI sebelumnya menyetujui pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,27 triliun yang kemarin mengalami efisiensi sebesar Rp3,66 triliun.

Sehingga setelah adanya efisiensi Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp1,61 triliun .

Pagu indikatif Kementerian PKP yang telah mengalami efisiensi tersebut kemudian mengalami rekonstruksi anggaran, dan Komisi V DPR RI mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan, di mana menurun nilai efisiensi pagu indikatif Kementerian PKP menjadi Rp1,81 triliun dari Rp3,66 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

(KIE)

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menindak 14 pengembang nakal penyalur rumah subsidi . Berdasarkan temuan, para pengembang nakal itu membangun rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman mengatakan saat ini pihaknya telah melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit pada 14 pengembang yang menerima Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang ada di Jabodetabek.

"Umpamanya tanahnya masih banyak kita temukan tidak dipadatkan secara benar, bikin keramik pecah. Saluran sanitasi, saluran pembuangan air enggak sempurna jadi banjir menggenang. Juga kualitas struktur bangunan," ujarnya di kantor Kementerian PKP, Kamis (13/2/2025).

Lebih jauh, Heri menjelaskan temuan pengembang nakal penyalur rumah subsidi ini didapatkan setelah Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan sidang ke beberapa unit rumah subsidi. Hasilnya, ada beberapa rumah yang tidak layak huni tapi dijual ke masyarakat dengan harga subsidi.

Menurutnya, 14 pengembang nakal ini berasal dari daerah Jabodetabek. Namun tidak menutup kemungkinan praktik serupa juga terjadi di daerah, terlebih pengawasan lebih rendah dibandingkan di Jabodetabek.

"Rata-rata sudah ada yang bangun 1.000-1.200 unit, enggak selalu sama antara satu dan yang lainnya," lanjutnya.

Heri menegaskan, kepada para pengembang untuk segera memperbaiki rumah sebelum digunakan oleh masyarakat yang membelinya. Kementerian PKP juga akan memperluas kriteria pengembang rumah FLPP agar rumah dibangun secara layak huni, layak fungsi dan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Jangan hanya wilayah Jakarta saja tapi di seluruh Indonesia akan diperhatikan ya, saya lagi membuat sarana pengaduan terkait masalah perumahan ini," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengeklaim tak ada masalah dalam penggusuran rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun, Bekasi oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. MA meyakini penggusuran itu sudah sesuai aturan.

"PN Cikarang dalam melaksanakan permohonan eksekusi delegasi dari PN Bekasi telah sesuai dengan pedoman teknis administrasi dan peradilan, serta telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri," kata Juru Bicara MA, Yanto dalam konferensi pers, Kamis (13/2/2025).

Berdasarkan register perkara PN Cikarang, MA menyebut tidak tercatat adanya permohonan perlawanan atas perkara tersebut. Ini menyangkut permohonan eksekusi atas perkara Nomor: 128/PDT.G/1996/PN.BKS Jo. Nomor: 572/PDT/1997/PT.BDG Jo. Nomor : 4930 K/PDT/1998,

"Perlawanan yang ada telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap," ujar Yanto.

MA merujuk sistem pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Aturan itu dikenal dengan sistem mutlak negatif yang mengandung unsur positif.

"Artinya sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan menggunakan alat pembuktian yang lain. Dalam sistem publikasi negatif negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, sehingga setiap saat dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut," ujar Yanto.

Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) mengusut dugaan salah eksekusi lahan di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. Selain meminta keterangan dari pelapor dan saksi, KY juga akan memeriksa terlapor untuk mengusut hilangnya putusan pengadilan daring (e-court) PN Cikarang.

“Untuk kasus salah eksekusi lahan di Tambun, laporan ditindaklanjuti dengan meminta kelengkapan dan keterangan pelapor dan saksi,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers daring yang diikuti dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

“Untuk hilangnya putusan e-court PN Cikarang, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor,” ujar Joko menambahkan.

Jakarta -

Inspektur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Heri Jerman mengatakan pengembang nakal telah merugikan negara. Oleh karena itu menurutnya pengembang yang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar tidak berhak mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Itu yang dirugikan selain yang ada di dalam rumah itu, tetapi negara juga dirugikan. Saya minta secara tegas kepada pengembang nakal itu, Anda tidak berhak untuk mendapatkan FLPP," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menemukan banyak perumahan yang dibangun dalam kondisi tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

Heri mengatakan pengembang nakal ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang mereka kirimkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di wilayah Jabodetabek sendiri terdapat 14 pengembang nakal yang perlu ditindak tegas.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," ujarnya.

Ia menyayangkan banyak pengembang membangun rumah subsidi tidak sesuai standar. Padahal pengadaan rumah subsidi sudah mendapat bantuan dari negara yakni lewat skema pembiayaan FLPP setiap tahunnya.

Heri merasa seharusnya pengembang dapat membangun rumah yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan hanya mementingkan keuntungan semata.

"Jangan hanya memikirkan keuntungan. Kita sudah hitung, sebenarnya masih untung para pengembang. Tapi kalau masih meninggalkan kualitas. Masih tidak taat untuk menyediakan rumah yang layak, nah ini sangat merugikan," ungkapnya.

Untuk menindak tegas pengembang nakal, Kementerian PKP sedang mengumpulkan data yang valid daftar pengembang di seluruh Indonesia. Nantinya masyarakat dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah terken blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Pihaknya juga sudah mengirimkan surat kepada BPK untuk melakukan audit pengembang-pengembang nakal yang disebut dalam laporan mereka.

Tidak hanya itu, Kementerian PKP juga akan menyediakan saluran pengaduan untuk masyarakat yang menjadi korban pengembang nakal. Warga yang kondisi rumahnya tidak layak, rumah tidak terbangun, dan masalah lainnya dapat melapor secara online dengan bukti yang konkret.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," ungkapnya.

(aqi/das)