JAKARTA, investor.id – DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera membentuk dokumen peta jalan (road map) program tiga juta rumah sehingga pemanfaatannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti menyatakan sebagai anggota Komisi V yang bermitra kerja dengan Kementerian PKP, pihaknya siap selalu mendukung sekaligus mengawasi proses realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat. Hal ini dilakukannya dalam upaya untuk memastikan agar program tiga juta rumah benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjawab kekecewaan pelajar yang saat ini belum dapat menerima makanan bergizi gratis.

Dia bilang butuh waktu agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau semua pelosok Indonesia.

“Ya memang, ya begitulah. Kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya,” kata Pratikno di Kemenko PMK Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

“Tidak bisa dilakukan (serentak) semuanya lah. Jadi bertahap ya,” tambah dia.

Pratikno menjelaskan bahwa Kemenko PMK memiliki peran dalam merekomendasikan sekolah-sekolah yang layak menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.

Ia menambahkan bahwa program tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dengan koordinasi Menko Bidang Pangan.

“Kami menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Pratikno juga menegaskan komitmen Kemenko PMK untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

Selain itu, ia mengimbau sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat agar memberikan masukan guna meningkatkan kualitas program ke depannya.

“Tentu saja sekolah akan juga memberikan dukungan, memberikan masukan untuk perbaikan program ini ke depan,” tegas dia.

Program makan bergizi gratis mulai diterapkan secara bertahap sejak 6 Januari. Beberapa daerah belum mulai melaksanakan program ini, salah satunya Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia memperluas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dukungan regulator terhadap program 3 juta rumah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, OJK juga memberikan ruang bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko, yang sesuai dengan toleransi risiko (risk appetite) dan pertimbangan bisnis masing-masing.

Mahendra meyakini bahwa selain memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki hunian, program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi.

Hal ini dinilai berdampak penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mampu menembus 8%.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih tertunda pelaksanaannya.

Hal ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

"Untuk saat ini, kami masih melakukan persiapan. Memang dapur kami belum bisa dioperasikan karena masih ada pembenahan minor," ujar Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan, saat ditemui usai peresmian unit pemadam kebakaran di Kantor BPBD Gunungkidul, Wonosari, Selasa (14/1/2025).

Roni menjelaskan bahwa beberapa perbaikan yang harus diselesaikan meliputi keretakan pada bangunan di sekitar Kantor Kodim 0730.

"Sampai dengan Januari, saat masa penghujan, tanah di Gunungkidul yang mengandung kapur membuat lantai terangkat ketika tersiram air," tambahnya.

Selain itu, Roni juga menyoroti perlunya perbaikan pada akses jalan masuk ke Dapur Sehat.

Minimnya armada untuk distribusi makanan

FITRI RACHMAWATI S.SOS Perwakilan siswa aktif membantu persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana di Sekolah Mereka, di SMK 1 Mataram, Senin (13/1/2025) untuk 977 siswa.

Ia menyebutkan bahwa akses jalan tersebut memerlukan pengerasan, dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul untuk menyelesaikan masalah ini.

Kekurangan lainnya yang dihadapi adalah minimnya unit armada untuk distribusi makanan.

"Saat ini kami baru memiliki dua armada, yang mampu memuat 1000-1500 boks makanan," ungkap Roni.

Ketika Dapur Sehat sudah beroperasi, program ini akan melayani sekitar empat sekolah pilot project program MBG, yaitu:

1. SDN 1 Wonosari
2. SMP 1 Wonosari
3. SMA 1 Wonosari
4. SMK 3 Wonosari.

Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, menyusui, serta balita yang berada di sekitar Dapur Sehat.

"Kami akan melayani dalam radius 3-5 kilometer, sehingga dibutuhkan armada tambahan," jelas Roni.

Pilot project program makan bergizi gratis

Terkait waktu pelaksanaan program, pihaknya belum dapat memberikan kepastian.

"Saya akan secepatnya melaksanakan program ini. Saya tidak mau menunda-nunda karena ini adalah program dari Presiden Prabowo Subianto, jadi saya tetap harus mendukung," tegasnya.

Sebelumnya, SMK N 3 Wonosari di Gunungkidul terpilih sebagai salah satu sekolah pilot project untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekolah ini telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyerahkan data jumlah murid yang akan menerima program tersebut.

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media sosial.

Banyak warganet yang mengkhawatirkan soal kelanjutan sisa makanan yang tidak habis dimakan oleh para siswa.

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum, program ini masih memerlukan asesmen lebih, khususnya mengenai preferensi makan anak.

“Assessment-nya bukan cuma sekadar bagaimana didistribusikan secara massal, tapi juga memperhatikan referensi dan preferensi makan anak,” ujar dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menambahkan, makanan yang tidak sesuai dengan selera anak-anak, seperti jenis sayuran atau daging tertentu, berpotensi menjadi food waste atau limbah makanan.

Tak cuma itu, permasalahan lainnya juga muncul ketika program ini membuat para penjaga kantin kehilangan sumber pendapatannya sehari-hari.

“Anak-anak sebelumnya membeli makanan di kantin sekolah. Sekarang, penjual di kantin kehilangan pendapatan,” katanya.

Ia menilai, penjaga kantin seharusnya dilibatkan dalam program ini, sebab mereka lebih memahami preferensi makanan anak-anak di sekolah.

Sehingga, menu makanan tiap sekolah tidak bisa digeneralisir, karena preferensi makanan setiap anak juga berbeda.

“Daripada mengambil tenaga kerja baru, lebih baik meningkatkan kualitas kantin dan mengedukasi penjaga kantin tentang gizi makanan anak,” saran dr. Tan.

Menurutnya, dengan melibatkan penjaga kantin, makanan bisa dimasak mendekati waktu istirahat anak sehingga tetap segar dan layak konsumsi para siswa.

Sementara itu, untuk sekolah yang tidak memiliki kantin, dia menyarankan agar distribusi makanan dilakukan melalui Sentra Pangan dan Produk Gizi (SPPG) wilayah.

Hal ini dapat membantu memastikan makanan tetap higienis dan sesuai standar gizi.

“Kalau dirangkul orang kantinnya, enggak akan ada makanan basi. Karena mereka masak fresh ketika mendekati waktu istirahat anak. Lalu yang tidak punya kantin, baru didistribusikan dari SPPG,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai perdana di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada Senin (14/1/2025).

Sebanyak 3.115 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga sekolah menengah kejuruan (SMK), turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Suasana berlangsung meriah, dengan berbagai aktivitas unik, seperti siswa SMK yang menggunakan sumpit untuk makan, meniru gaya makan ala drama Korea (drakor).

Makanan yang disajikan pun menarik perhatian para siswa. Mereka menikmati ayam goreng krispi meskipun banyak yang berharap ada tambahan sambal untuk melengkapi cita rasa. "Ini seru sih ya, kita bawa sumpit, biar seperti orang Korea, ala ala drakor gitu," kata Dina Agustina, salah satu siswa SMK 1 Mataram.

Pada hari pertama program MBG, menu yang disajikan terdiri dari ayam goreng krispi, tempe, sayur oseng kacang panjang, tahu Lombok, serta potongan buah nanas, dan salak.

“Enak sayurnya, saya sampai habis. Berasa bumbunya, enak banget pokoknya. Menunya komplet, 4 sehat 5 sempurna,” ungkap Dwi Riza Sekartika.

Pemerintah Kota Mataram menyiapkan 3.115 porsi makanan untuk program ini. Jumlah tersebut terdiri dari 481 porsi untuk siswa SD, 1.657 porsi untuk siswa SMP, dan 977 porsi untuk siswa SMK 1 Mataram.

Makanan dibagikan setelah jam pelajaran berakhir, dengan penanggung jawab kelas yang mengantarkan makanan ke masing-masing ruang kelas.

Para siswa mengapresiasi program ini karena selain menyediakan makanan bergizi, juga membantu menghemat uang saku mereka.

Menu perdana yang disajikan dalam program MBG ini terdiri dari tempe, ayam goreng krispi, sayur oseng kacang panjang, tahu Lombok, serta potongan buah nanas dan salak.

Para siswa tampak menikmati makanan tersebut. “Enak sayurnya, saya sampai habis. Berasa bumbunya, enak banget pokoknya. Menunya komplet, 4 sehat 5 sempurna,” ungkap Dwi Riza Sekartika.

Pemerintah Kota Mataram menyiapkan 3.115 porsi makanan untuk program ini. Jumlah tersebut terdiri dari 481 porsi untuk siswa SD, 1.657 porsi untuk siswa SMP, dan 977 porsi untuk siswa SMK 1 Mataram.

Berharap menu makan bergizi gratis ada sambal

Makanan dibagikan setelah jam pelajaran berakhir, dengan penanggung jawab kelas yang mengantarkan makanan ke masing-masing ruang kelas. Para siswa mengapresiasi program ini karena selain menyediakan makanan bergizi, juga membantu menghemat uang saku mereka.

“Makan bersama dan saling tukar buah atau lauk yang mereka sukai membuat suasana semakin menyenangkan,” tambah Dina.

Meski demikian, sebagian besar siswa, termasuk Satria Putra R, berharap agar sambal bisa menjadi bagian dari menu MBG. “Anak Lombok dak enak makan kalau tidak pakai sambal,” ujarnya.

Selain menikmati makanan, beberapa siswa menyampaikan keprihatinan terhadap dampak program ini pada pendapatan bibi kantin.

“Kasihan bibi kantin yang berkurang pendapatannya kalau kita dikasih MBG. Baiknya didiskusikan agar bibi kantin dilibatkan,” kata Khair Pasya.

Guru di SMK 1 Mataram, Nurul Isnaini, juga mencatat bahwa porsi makanan yang disajikan dirasa kurang bagi sebagian siswa, terutama siswa laki-laki.

“Mereka bilang ke kami para guru porsi makannya kurang banyak, sehingga kurang kenyang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Balai POM Mataram, Yosef Dwi Irwan, memastikan keamanan makanan yang disajikan dalam program ini. “Kami mengawal makanannya, apakah aman dari bahan berbahaya dan pencemaran mikrobiologi,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa setiap dapur yang terlibat akan diawasi oleh ahli gizi untuk memastikan kandungan gizi dalam makanan yang diberikan kepada siswa.

Dandim 1606 Mataram, Letkol ARM Muh Saifudin, menyatakan masukan dari siswa akan ditampung untuk perbaikan program MBG ke depan.

“Untuk yang perdana ini baru satu kecamatan, yaitu kecamatan Selaparang. Sementara ini di Mataram ada tiga titik dapur yang sudah siap,” terag Saifudin.

Untuk kedepannya, penyediaan program MBG akan mencakup 36 titik dapur untuk memenuhi kebutuhan 102.000 siswa di Kota Mataram sebagai penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Serunya Makan Bergizi Gratis ala Drakor, Pakai Sumpit hingga Lidah Lombok Butuh Sambal", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com

… meski tanpa susu itu sudah memenuhi standar gizi minimal

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyebut menu yang disajikan dalam program makan bergizi gratis mengandung cukup gizi meski dalam penyajiannya di titik tertentu tanpa ada susu.

“Itu variatif karena masih baru mulai, tapi kan semua ada gizinya meski tanpa susu itu sudah memenuhi standar gizi minimal,” kata Menko Budi Gunawan di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Ia menjelaskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu saat ini terus diadakan dan secara bertahap di tanah air.

Selain menyasar anak sekolah, lanjut dia, program itu juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui untuk mendukung asupan gizi mereka sejak dalam kandungan maupun balita.

“Itu (makan bergizi gratis) ada nanti khusus di titik tertentu akan melayani khusus yang ibu hamil dan ibu menyusui,” imbuhnya.

Program makan bergizi gratis perdana dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia pada 6 Januari 2025.

Ada empat sasaran dari program tersebut yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka tengkes (stunting), menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menargetkan program tersebut dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025 di antaranya balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Pemerintah menganggarkan dana senilai Rp71 triliun untuk program tersebut dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Program makan bergizi gratis itu juga diharapkan mendongkrak perekonomian masyarakat daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan Rp1 triliun guna mendukung program makan bergizi gratis yang saat ini program tersebut mulai dilakukan uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/1/2025) mengatakan saat ini pihaknya menunggu petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan penggunaan anggaran dalam program tersebut.

"Pemkot dan DPRD Surabaya sudah menganggarkan Rp1 triliun, tapi masih menunggu petunjuk teknis seperti apa. Jadi kita akan dukung program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang ada di Surabaya," katanya.

Ia mengatakan, jika petunjuk teknis anggaran program MBG untuk pemerintah daerah turun dipastikan bahwa Pemkot dan DPRD Surabaya telah siap menjalankan.

"Kalau nanti petunjuk teknis diminta menggunakan APBD dan itu digunakan untuk warga Surabaya, kita akan lakukan," katanya.

Ia berharap, program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori anak-anak. Tetapi juga dapat mendukung pergerakan ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," tuturnya.

Menurutnya, saat ini program MBG yang berjalan di Kota Surabaya masih dalam tahap uji coba oleh BGN. Ia berharap ketika Juknis anggaran program ini turun ke pemerintah daerah, itu bisa melibatkan UMKM setempat.

"Kami dengan DPRD berharap itu bisa dilakukan oleh UMKM Kota Surabaya. Karena saya yakin, pemerintah pusat dengan program makan gratis ini juga (bertujuan) menggerakkan masyarakat, menggerakkan UMKM, sehingga ekonomi kerakyatan juga akan tumbuh," katanya.

Tidak lupa, Eri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan BGN yang telah menjalankan program MBG di Kota Pahlawan. Ia memastikan bahwa setiap program yang baru berjalan pastinya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," katanya.

Rencana penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul. Anggaran yang sudah ada sebesar Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo. Tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Kembali ke Dadan, dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Simak juga Video: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Kesepakatan Jokowi-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali akan meninjau dapur umum TNI Angkatan Laut (AL) di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) yang digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG), Selasa (14/1/2025).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Wira Hady mengatakan, kegiatan ini akan menghadirkan sekitar 3.000 siswa-siswi, dari Taman Kanak-Kanak hingga balita.

"Dengan menyajikan menu bergizi empat sehat lima sempurna yang diharapkan dapat memenuhi asupan gizi anak-anak generasi penerus bangsa sehingga akan berdampak positif pada pertumbuhan tubuh maupun perkembangan otak," kata Kadispenal dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Adapun berbagai sekolah yang dilibatkan dalam makan bergizi antara lain SDN Cipulir 01 Pagi, TK Hang Tuah 7, SD Plus Hang Tuah 4, SDN Cipulir 03 Pagi, SDN Cipulir 11, SMA Hang Tuah 1, SMP Hang Tuah 2, serta TK Islam Al-Ishlah.

Selain dapur umum yang digunakan untuk makan bergizi di Seskoal, TNI AL juga telah menyiapkan 96 titik di seluruh wilayah kerjanya.

"TNI AL rencananya dapat mendukung 3.000 sampai 4.000 porsi setiap pelaksanaannya," kata Wira Hady.

"TNI AL juga akan memanfaatkan program ketahanan pangan melalui Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang telah digelar, salah satunya seperti budidaya ikan yang nantinya dapat dinikmati para siswa," ujar dia,

Dalam berbagai kesempatan, jelas Wira, KSAL telah menegaskan bahwa kehadiran TNI AL harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar wilayah kerjanya.

Menurut Kadispenal, pelaksanaan program MBG ini selaras dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita, di mana salah satunya memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

KOMPAS.com - Masalah makanan basi beberapa kali menjadi keluhan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama sayuran.

Banyak yang mengira makanan menjadi basi, karena ditutup saat masih panas.

Namun, menurut dokter dan Ahli Gizi Masyarakat DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum, terdapat beberapa faktor yang bisa jadi penyebab sayuran mudah basi. Simak penjelasannya.

1. Perubahan suhu dalam rentang waktu kritis

Dr. Tan menjelaskan, makanan matang harus segera dikonsumsi dalam waktu dua jam setelah dimasak.

Jika dibiarkan lebih dari dua jam, maka makanan memasuki suhu kritis, yaitu antara 5 hingga 60 derajat Celsius.

Apabila makanan tidak segera dikonsumsi dalam keadaan panas dan terjadi perubahan suhu, maka pertumbuhan bakteri akan semakin mudah.

“Suhu ini adalah kondisi ideal bagi bakteri dan jamur untuk tumbuh, sehingga makanan lebih mudah basi,” jelas dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

2. Bukan karena ditutup saat Panas

Beberapa orang beranggapan kalau sayur basi di program MBG ini disebabkan, karena makanan ditutup ketika masih panas.

Namun, menurutnya tidak demikian. Ketika makanan dengan suhu 80 hingga 100 derajat Celsius ditutup, suhunya akan perlahan menurun.

Makanan panas yang ditutup, tidak masalah apabila segera dikonsumsi.

Potensi basi bisa muncul, jika makanan tersebut tidak segera dikonsumsi dalam batas waktu aman.

“Misalnya, makanan sudah lewat lima jam dan suhunya turun menjadi 30 hingga 40 derajat Celsius. Di suhu ini, bakteri sudah berkembang, sehingga makanan basi,” tambahnya.

3. Transportasi tanpa penghangat khusus

Salah satu penyebab utama lainnya adalah proses distribusi makanan.

Dr. Tan menyebutkan, makanan seringkali diangkut menggunakan transportasi biasa, seperti pickup, yang tidak dilengkapi penghangat khusus.

Alhasil, tidak ada yang menjaga suhu dan kehangatan dari makanan tersebut sampai akhirnya diterima oleh para siswa.

“Alat transportasinya cuma seperti pickup biasa, yang tidak ada penghangat khusus makanan. Wajar saja banyak anak yang mengeluhkan sayuran basi,” tegas dr. Tan.

4. Pentingnya pemanasan untuk keamanan

Lebih jauh, ia menekankan, sangat penting untuk memastikan keamanan dan higienitas makanan sejak awal diolah hingga sampai di tangan para siswa.

Ia mengimbau, agar makanan yang sampai di siswa dalam keadaan hangat. Tujuan memanaskan makanan bukan hanya untuk menjaga cita rasa, tetapi juga untuk mematikan bakteri dan jamur.

“Makanan harus dipanaskan untuk meminimalkan risiko kontaminasi dan menjaga keamanannya sampai tiba di tangan konsumen,” tandas dia.

Sepekan program makan bergizi gratis berjalan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut kritik dan saran terus diterima pemerintah serta DPR di berbagai daerah.Perihal pembiayaan uji coba oleh uang pribadi Presiden Prabowo, Dasco menyebut tidak semua uji coba berasal dari kocek pribadi Prabowo, melainkan juga dari swadaya simpatisan atau pendukungnya.