BOJONEGORO.INEWS.ID - Pemerintah kembali merubah nama atau istilah program makan yang diperuntukan untuk anak sekolah, sesuai janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto - Gibran Rakamuming Raka, dalam pilpres 2024.

Sejak awal program ini digagas saat kampanye bernama makan siang gratis. Lalu setelah Prabowo - Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, di awal kepemimpinannya program ini diganti bernama makan bergizi gratis MBG.

Lalu saat ini nama program tersebut kembali berubah, yaitu hanya makan bergizi alias gratisnya dihilangkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letko Czi Arief Rochman Hakim, saat menggelar silaturahmi bersama dengan sejumlah jurnalis di markas Kodim, Jalan HOS Cokroaminoto Kota Bojonegoro pada Kamis 27 Maret 2025.

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait program MBG, bahwa saat ini bernama makan bergizi "G" nya dihapus jadi hanya MB," jelasnya.

Dandim menambahkan, jika dalam program Makan Bergizi di Bojonegoro, nantinya akan dibuka sebanyak 112 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau tempat untuk memasak untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Saat ini sudah ada 70 titik SPPG di Bojonegoro, tapi targetnya hingga 112," tambahnya.

Semua bahan baku untuk memasak, menurut Dandim harus berasal dari lokal Bojonegoro. Mulai dari sayuran, lauk pauk, buah-buahan beras dan lain-lain.

"Kalau di Bojonegoro tidak ada stoknya, baru bisa ambil dari luar daerah. Kita sudah sampaikan ini kepada semua mitra, masyarakat dan media bisa mengawasi," pungkas Komandan Kodim 0813 Bojonegoro.

PeranTNIdalamprogrammakanbergizi

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Hariyanto menyatakan ada tiga aspek utama yang menjadi tugas TNI dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pertama, memfasilitasi logistik. 

"Mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Hariyanto. 

Aspek kedua, menyangkut operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). TNI melalui Kodim, Lantamal, Lanud, akan menyediakan lahan untuk pembangunan SPPG guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil. 

Ketiga, terkait urusan monitoring dan evaluasi. Personel TNI juga akan membantu memastikan agar program Makan Bergizi Gratis berjalan lancar sesuai dengan target pemerintah.

Editor : Arika Hutama

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mengevaluasi rekomendasi teknis Perumahan Samartha Land, di Gunung Kacapi Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kecamatan Sumedang Selatan turun langsung melakukan ke lokasi, Rabu (26/3/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Pemkab Sumedang menegaskan akan melakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi teknis (rekomtek) yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh PUTR terkait proyek perumahan tersebut.

"Hal ini menyusul adanya temuan bahwa terdapat lahan yang seharusnya digali dan dimatangkan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilanjutkan," tutur Tuti.

Tuti menegaskan, Pemkab akan terus mengawal proses tersebut guna memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan regulasi dan tidak merusak lingkungan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Sumedang tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan," tuturnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi langkah dari Pengembang yang bersedia menghentikan aktivitas proyek sebelum semuanya sesuai dengan regulasi.

"Kesadaran pengembang untuk menghentikan sementara aktivitasnya dan melakukan penghijauan adalah langkah yang patut diapresiasi," ujar Tuti.

Menurut Sekda langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

"Upaya penghijauan di Gunung Kacapi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas lahan serta mencegah potensi dampak negatif bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Sementara itu, Opik selaku perwakilan pihak Pengembang Perumahan Samartha Land menyatakan kesiapannya untuk menghentikan seluruh aktivitas proyek hingga perizinan resmi diterbitkan.

Tak hanya itu, ia juga berkomitmen untuk mengembalikan kondisi Gunung Kacapi yang telah digali dengan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon.

"Langkah ini dilakukan agar keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut tetap terjag," tuturnya.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan masyarakat di sektor perumahan bernama BENAR-PKP. Nantinya, para konsumen bisa mengadukan berbagai pengaduan, seperti sengketa hingga janji 'palsu' pengembang.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, meski layanan pengaduan bisa digunakan selama 24 jam, pengaduan yang masuk akan diproses pada jam kerja.

"(Layanan) aktif 24 jam tapi respons di jam kerja, jam 08.00-17.00, Senin sampai Jumat. Kalau untuk pengaduan bisa kapan saja," katanya saat ditemui usai acara.

Fitrah menambahkan, layanan pengaduan konsumen sektor perumahan bisa dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911. Di layanan tersebut nantinya akan ada informasi dan edukasi, ada juga pengaduan terkait integritas pegawai, serta pengaduan konsumen.

"Umpamanya ada permasalahan lahan, lahan itu kita akan koordinasi dengan ATR/BPN, kan nggak instan gitu kan. Kalau respons pengaduan mereka tercatat, itu pasti. (Proses penyelesaiannya) butuh waktu, tergantung dari berat tidaknya pengaduan," ungkapnya.

Meski memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah, Fitrah berharap bisa menyelesaikan setiap aduan yang masuk ke kanal BENAR-PKP. Permasalahan yang bisa diadukan beragam, mulai dari sengketa tanah, janji 'palsu' pengembang, dan lainnya.

"Ada janji-janji pengembang tidak sesuai. Pokoknya (permasalahan) sektor perumahan," ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi. Tim satgas Pengaduan Perumahan akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait. Pelayanan ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi pertemuan antara konsumen dan pengembang Meikarta. Hal ini menyusul dengan adanya keluhan konsumen Meikarta yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada pukul 12.30 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025). Hasilnya, pengembang Meikarta bersedia untuk mengembalikan atau me-refund uang yang sudah keluarkan konsumen Meikarta untuk membeli unit apartemen.

"Alhamdulillah tadi datang (pengembangnya). (Pengembang mau refund?) Tergantung dari maunya mereka (konsumen Meikarta), kalau mau refund dikasih refund kalau mereka mau unit dikasih unit," katanya kepada detikcom di lokasi.

Fitrah mengatakan, pengembang Meikarta sudah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan sudah menandatangani kesepakatan dengan konsumen Meikarta. Proses refund akan dilakukan mulai hari ini hingga empat bulan ke depan.

"Argonya mulai dari hari ini sampai 4 bulan ke depan. Kenapa 4 bulan? Karena tidak semua konsumennya itu punya dokumen asli dan itu kan harus diverifikasi," ungkapnya.

Fitrah menuturkan, lamanya proses refund itu karena dibutuhkan verifikasi dokumen guna mencegah 'penumpang' gelap untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

"Kita harus ada proses verifikasi yang ketat. Kenapa? Karena jangan sampai ada penumpang gelap nanti. Dia nggak punya, nggak beli unit, tapi tiba-tiba punya dokumen, dan nggak harus dibayar, ya kasihan juga pengembangnya," ujar Fitrah.

Konsumen Meikarta yang meminta ganti rugi kepada pihak pengembang ada sekitar 26 orang. Meski demikian, jika ada keluhan lagi nantinya dari pihak Kementerian PKP akan membantu fasilitasi untuk mempertemukan antara konsumen dan pengembang Meikarta.

"Tugas kita itu kan melayani masyarakat sebenarnya, ada permintaan masyarakat ya kita layani, kita pertemukan lagi," tutupnya.

Sebagai informasi, konsumen Meikarta sempat menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

(abr/das)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Kamis, 27 Maret 2025.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

(KIE)

KOMPAS.com - Masyarakat yang mengalami permasalahan di bidang perumahan kini bisa mengadukan nasibnya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pasalnya, Kementerian PKP telah resmi meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) pada Rabu (26/3/2025).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukannya ialah efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

"Silakan hubungi BENAR-PKP di Nomor HP 081288888911 (WhatsApp) dan kami siap menindaklanjuti pengaduan," tutur Ara.

Lebih lanjut, berikut tata cara pengaduan dan mekanisme layanan BENAR-PKP:

• Akses aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-91
• Masyarakat menyampaikan pengaduan dan melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp
• Pengaduan diterima Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP di Pusat maupun Balai, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang
• Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan akan menindaklanjuti dengan melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Perumahan Masuk Tiga Besar Pengaduan Rakyat

Menurut data YLKI dan BPKN, permasalahan perumahan selalu masuk ke dalam ranking tiga besar pengaduan masyarakat.

Selama periode tahun 2024, tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan.

Terdiri dari 116 pengaduan tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 pengaduan masuk YLKI, serta 35 pengaduan masuk ke aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

Sementara sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima tujuh pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

KOMPAS.com - Masyarakat yang mengalami permasalahan di bidang perumahan kini bisa mengadukan nasibnya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pasalnya, Kementerian PKP telah resmi meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) pada Rabu (26/3/2025).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukannya ialah efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

"Silakan hubungi BENAR-PKP di Nomor HP 081288888911 (WhatsApp) dan kami siap menindaklanjuti pengaduan," tutur Ara.

Lebih lanjut, berikut tata cara pengaduan dan mekanisme layanan BENAR-PKP:

• Akses aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-91
• Masyarakat menyampaikan pengaduan dan melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp
• Pengaduan diterima Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP di Pusat maupun Balai, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang
• Tim Satgas Pengaduan Konsumen Perumahan akan menindaklanjuti dengan melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Perumahan Masuk Tiga Besar Pengaduan Rakyat

Menurut data YLKI dan BPKN, permasalahan perumahan selalu masuk ke dalam ranking tiga besar pengaduan masyarakat.

Selama periode tahun 2024, tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan.

Terdiri dari 116 pengaduan tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 pengaduan masuk YLKI, serta 35 pengaduan masuk ke aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

Sementara sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima tujuh pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

Jakarta -

Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) mengungkapkan banyaknya diadukan di sektor perumahan. Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan ada 1.326 kasus pengaduan di sektor perumahan yang diterima.

Salah satu kasus yang ditanganinya terkait dengan Meikarta. Mufti menuturkan, pihaknya sempat mendapat pengaduan dari sekitar 100.000 konsumen Meikarta yang dirugikan. Dari kasus tersebut, ada sekitar 13.000 konsumen yang sudah selesai permasalahannya.

Tak hanya itu, ada juga kasus wanprestasi dari pelaku usaha. Belum lagi persoalan mengenai sertifikat tanah yang belum dipecah, sertifikat masih tertahan di bank, sertifikat dianggurkan, dan sebagainya.

"Dan ini seringkali menjadi masalah yang kita hadapi, sehingga sulit akses pengaduan dan tentu kepastian hukum yang paling penting sehingga nanti Kanal BENAR-PKP ini juga bisa memberikan kepastian," katanya dalam acara Peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, sulitnya menyelesaikan pengaduan terkait perumahan karena oknum pengembang kerap mengganti-ganti namanya maupun nama perusahaan hingga mencantumkan alamat palsu. Ia berharap, para pelaku 'nakal' tersebut bisa mendapatkan sanksi atas perbuatannya melalui BENAR-PKP.

"Dan harapan kita sekali lagi kepada pelaku usaha ini, karena banyak pelaku usaha yang nakal. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan satu guidance. Ini pengusaha yang memang benar-benar bagus, kita apresiasi. Tapi kalau ada pengusaha yang nakal, ya tentu terimalah sanksi dari kita semua," katanya.

Ditemui wartawan sesuai acara, Mufti mengungkapkan pihaknya sempat membuka posko pengaduan untuk kasus Meikarta beberapa waktu lalu. Posko pengaduan tersebut sudah dibuka dua kali.

"Cuman yang (batch) pertama kan nggak kami expose karena pihak Meikarta kompromi datang ke kantor kami, tapi yang kedua semakin banyak di posko itu sudah melawan Meikarta kan gitu. Konsumen digugat, sampai kemudian diproses di peradilan dan kami juga lawan sebenarnya dan melalui kekuatan DPR kemarin berhasil (konsumen mendapat haknya)," tuturnya kepada wartawan.

Untuk kasus terbaru yaitu pada 2024, Mufti mengaku pihaknya belum menerima aduan terkait Meikarta. Bertepatan dengan meluncurnya layanan BENAR-PKP, ia berharap kasus konsumen Meikarta bisa terselesaikan.

"Dan harapan kita sampai hari ini mudah-mudahan Satgas yang dibentuk ini melalui BENAR-PKP ini menjadi bisa mengeksekusi," tuturnya.

Mufti menambahkan saat ini sedang membantu menyusun draft Peraturan Menteri PKP yang mengatur hak-hak konsumen perumahan terlindungi. Ia berharap dalam 1-2 bulan ke depan penyusunan draft tersebut bisa selesai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

Jakarta -

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Pada awalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sedang menyampaikan sambutan mengenai peluncuran layanan pengaduan tersebut. Kemudian ia menyebutkan bahwa sudah ada konsumen dari Meikarta yang datang ke Kementerian PKP mengikuti acara tersebut.

Kemudian Ara pun bertanya kepada para konsumen Meikarta apa yang ingin disampaikan kepada pihaknya.

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur diminta oleh Ara untuk merespons keluhan-keluhan konsumen Meikarta tersebut. Fitrah mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady.

"Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini, tapi nggak bisa. Kita akan selesaikan itu. Kita akan pertemukan langsung nanti dengan Meikarta setelah liburan ini," ungkap Fitrah.

Ditemui usai acara, Fitrah mengaku akan menemui pihak konsumen Meikarta untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (27/3/2025). Di sisi lain, ia mengatakan bahwa John Riady siap untuk menyelesaikan masalah konsumen Meikarta.

"(Untuk penarikan uang konsumen Meikarta kembali memungkinkan?) Ya tentu saya harus tanya orang Meikartanya dulu. Kemarin saya sudah panggil John-nya, 'oke Pak, kami akan siap menyelesaikan' itu katanya. Saya sudah panggil ke kantor," ungkap Fitrah.

Permasalahan Meikarta ini, kata Fitrah, bukan hanya masalah perumahan saja, ada masalah perizinan, lahan, hingga pembiayaannya. Maka dari itu, ia ingin mengonsolidasikan semua stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan memediasi dan menekan pengembangnya siapa yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan. Dan kita kan juga punya aturan-aturannya. Itu lho," tutupnya.

Dalam catatan detikcom, pengembang dari mega proyek Meikarta adalah PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Pada 2023 lalu, sempat ada kasus yaitu 131 konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) belum mendapatkan unit apartemen yang sudah dibeli. Mereka pun meminta haknya, baik berupa refund maupun mendapatkan unit apartemen.

Setelah lika-liku yang cukup panjang, per 14 Maret 2023, tercatat 114 konsumen Meikarta menerima refund melalui mekanisme titip jual. Sementara 13 orang sudah mendapatkan unit. Mekanisme titip jual sebelumnya ditawarkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta. Sementara sisanya masih dalam proses oleh pihak Meikarta.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah resmi meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuannya adalah efisiensi pengolahan data, meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, layanan ini merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur dan timnya.

"Tapi selama ini baru pertama kali kita membuat layanan seperti ini, sangat ironis sebenarnya, tapi tidak ada kata terlambat," ungkap Ara.

Sebab, menurut dia, banyak masalah di bidang perumahan yang terkonfirmasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Terinspirasi 911 di AS

Ara pernah menyinggung bahwa rencana peluncuran layanan pengaduan perumahan terinspirasi dari layanan darurat 911 di Amerika Serikat (AS).

Layanan ini ditujukan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait masalah perumahan, seperti janji pengembang yang tidak ditepati.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, mengungkapkan banyaknya pengaduan terkait perumahan yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) menjadi dasar pembentukan layanan ini.

Dia mengharapkan layanan ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap keluhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ara kepada Bos Sinarmas Group Franky Widjaja dan Bos Lippo Group James Riady saat mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Lippo Group di Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

"Nanti, Pak James, Pak Franky, doakan sebentar lagi kita akan launching (luncurkan), kalau di luar negeri itu ada misalnya 911, pengaduan kalau ada kejahatan, ada apa gitu ya, tabrakan, ada apa, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," tuturnya.

Tata Cara Pengaduan dan Mekanisme Layanan

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp.

Setelah itu, pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi.

Selanjutnya, Tim Satgas Pengaduan Perumahan akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dengan pihak terkait.

Sebelumnya, Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, pernah mengatakan bahwa layanan pengaduan ini akan berupa nomor WhatsApp yang aktif selama 24 jam.

Namun, respons terhadap pengaduan akan diberikan pada jam kerja.

"Pengaduannya WhatsAppnya masuk 24 jam, tapi responnya itu jam kerja," tukas Fitrah saat mendampingi Ara mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Lippo Group di Tangerang, Sabtu (15/5/2025).