TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

Bahkan di Kabupaten Bogor, aturan luas lahan minimum membuat pengembang kecil tak bisa membangun rumah di tanah kosong yang luasnya kurang dari syarat minimum.

Aturan seperti ini menggelikan, merugikan masyarakat, dan menghambat program perumahan rakyat.

Ketiga, persyaratan jumlah rumah minimum agar dapat membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank. Tanpa PKS, rumah baru yang dibangun PMKM disamakan dengan rumah bekas. Akibatnya prosedur KPR lebih sulit.

Keempat, adanya syarat keanggotaan asosiasi pengembang untuk ikut program rumah subsidi.

Keanggotaan ini memerlukan biaya, padahal manfaatnya sangat minim, hanya sekadar formalitas administratif. Akibatnya, banyak PMKM memilih tidak terlibat dalam program subsidi.

Akses KPR masyarakat bawah

Hambatan kelima, sulitnya masyarakat bawah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Konsumen PMKM umumnya adalah masyarakat bawah, sehingga kendala masyarakat bawah dalam mengakses KPR akan berimbas kepada PMKM.

Persyaratan perbankan, seperti status karyawan tetap dan slip gaji, sulit dipenuhi oleh pekerja kontrak dan pekerja lepas.

Sering terjadi, KPR untuk pekerja lepas dan usaha informal ditolak bank walaupun saldo rekening cukup besar tiap bulan. Bahkan, pengajuan KPR karyawan tetap di perusahaan kecil otomatis ditolak bank.

Keenam, fenomena pinjaman online juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat kecil terjebak dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan karena gagal melunasi pinjaman kecil.

Hal serupa terjadi pada pemegang kartu kredit yang berhenti membayar iuran tahunan. Situasi ini semakin mempersempit peluang PMKM maupun masyarakat bawah.

Untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konglomerat besar.

Perlu memberdayakan PMKM melalui penyederhanaan regulasi. Aturan yang memberatkan, seperti syarat perizinan dan PKS dengan bank, harus direvisi.

Begitu pula kewajiban menjadi anggota asosiasi, perlu dihapuskan agar pengembang kecil lebih mudah berpartisipasi.

Kebijakan KPR harus lebih inklusif. Bank harus didorong mempertimbangkan kemampuan riil calon pembeli, bukan hanya formalitas administratif.

Kemudahan akses KPR bagi karyawan usaha kecil, pekerja kontrak, pekerja lepas, dan usaha informal akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat.

Rumah adalah aset bernilai yang terus meningkat harganya, sehingga jika terjadi gagal bayar, bank tidak akan mengalami kerugian besar karena rumah tersebut dapat dijual kembali.

Dukungan pembiayaan khusus sangat diperlukan. Menteri Maruarar Sirait dapat menginisiasi program pembiayaan bagi pengembang kecil yang ingin berkontribusi dalam pembangunan rumah bersubsidi.

Skema pembiayaan dengan bunga rendah tanpa persyaratan berbelit akan sangat membantu mereka untuk bisa bersaing dan berpartisipasi dalam proyek ini.

Gebrakan konkret dari Menteri PKP kini menjadi harapan besar bagi pengembang kecil dan masyarakat bawah yang membutuhkan hunian.

Langkah ini tidak hanya menciptakan iklim yang adil dalam industri properti, tetapi juga memperluas akses masyarakat bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga!

TARGET tiga juta rumah per tahun adalah ambisi besar yang hanya bisa tercapai melalui kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

Jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ingin target ini terwujud, maka perlu melibatkan pengembang mikro, kecil, dan mandiri (PMKM) dengan dukungan kebijakan yang tepat.

PMKM membangun rumah di atas lahan milik sendiri. Jumlah yang dibangun hanya beberapa unit dan beroperasi secara mandiri menggunakan modal sendiri.

Potensi PMKM sangat besar untuk mempercepat pembangunan rumah, terutama untuk kelompok yang belum dilayani pengembang besar.

Sayangnya, pemerintah belum memperhatikan PMKM. Selama ini, kebijakan lebih berpihak pada korporasi besar.

Usaha mikro dan kecil memang sering disebut dalam pidato dan kampanye politik, tetapi implementasinya kerap diabaikan.

Padahal dalam penyediaan rumah, pengembang mikro, kecil dan mandiri sangat berperan penting menyediakan hunian sederhana dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Memberikan kemudahan bagi PMKM akan membuat percepatan pembangunan rumah rakyat lebih inklusif.

Langkah ini juga akan berdampak luas dalam menciptakan lapangan kerja lokal, memberdayakan ekonomi daerah, dan mempercepat distribusi pembangunan.

PMKM umumnya mempekerjakan tenaga kerja lokal seperti tetangga dan warga sekitar, sehingga langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, PMKM tampak diabaikan. Pernyataan dan langkah Maruarar Sirait sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP belum menunjukkan keberpihakan. Ajakan yang terdengar justru lebih ditujukan kepada konglomerat besar.

Hambatan pengembang kecil

Selama ini PMKM berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Sejumlah hambatan merintangi jalannya.

Hambatan pertama adalah permodalan. Umumnya mereka menggunakan modal sendiri. Untuk mendapatkan pinjaman ke bank terbentur berbagai persyaratan.

Kedua, masalah perizinan. Pengembang kecil harus melewati prosedur panjang yang memakan waktu dan biaya. Mereka sering terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk mempercepat proses.

Persyaratan perizinan bagi PMKM disamakan dengan pengembang besar. Pemilik tanah kecil yang membangun beberapa rumah di lahannya sendiri harus memenuhi syarat seperti Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), site plan, block plan, hingga rasio lahan untuk fasilitas umum.

KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) mengingatkan agar menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah dapat mengikuti panduan dari Kementerian Kesehatan, yakni Isi Piringku.

Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa porsi dan jenis lauk pauk yang disajikan untuk anak-anak sesuai dengan kebutuhan gizi yang tepat.

"Jadi kita berharap juga Makan Bergizi Gratis tidak meng-endorse justru menu gorengan ya. Begitu pula dengan daging yang diproses, diawetkan ya," ujar Dr. Tan Shot Yen, M.Hum., pemengaruh kesehatan dari PB-IDI, seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/1/2025).

Menurut Tan, dalam menjalankan program MBG untuk anak-anak, penting bagi pemerintah untuk memahami konsep makanan sehat.

Makanan yang sehat, menurutnya, adalah makanan yang mendekati bentuk dan cita rasa aslinya di alam.

Lebih lanjut Tan menjelaskan, makanan seimbang untuk anak-anak harus mencakup kebutuhan makronutrien yang lengkap, seperti karbohidrat, protein, dan lemak.

Sebagai contoh, menu sarapan yang dapat diberikan pemerintah adalah pisang, pecel, lontong, atau tempe bacem. Menu-menu ini sederhana namun kaya akan bahan pangan lokal dan nilai gizi yang tinggi.

Untuk makan siang, Tan memberi contoh menu seperti jeruk keprok, sup kacang merah, ubi atau singkong, serta telur balado.

Menu tersebut dinilai baik karena mudah didapatkan dan sesuai dengan budaya kuliner Indonesia.

Namun, Tan juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam memilih menu untuk program MBG yang berpotensi merugikan kesehatan, khususnya kekebalan tubuh anak-anak. Ia menyarankan agar beberapa jenis makanan berikut dihindari.

Makanan yang dapat mengganggu imunitas anak

Selain berpedoman pada panduan Isi Piringku, PB IDI ingatkan untuk menghindari beberapa jenis makanan yang dapat mengganggu imunitas anak, seperti:

• Gula tambahan

Tan menekankan bahwa gula tambahan yang terkandung dalam kemasan seperti jus atau camilan dapat menurunkan fungsi imunitas.

Gula darah yang tinggi merusak keseimbangan bakteri usus yang akhirnya mengubah respons imun tubuh, sehingga anak lebih rentan terhadap infeksi.

• Produk tinggi garam

Makanan yang mengandung garam tinggi dapat menghambat fungsi normal sistem kekebalan tubuh dan memperburuk kondisi penyakit autoimun.

Tan juga mengingatkan agar menghindari produk-produk yang kaya akan garam yang sering ditemukan dalam makanan olahan.

• Minyak goreng dan pangan tinggi omega-6

Konsumsi minyak goreng dan produk nabati yang mengandung Omega-6 berlebihan dapat mengganggu keseimbangan dengan Omega-3.

Tan menjelaskan bahwa ketika karbohidrat digoreng, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan Advanced Glycation Endproducts (AGEs) dan Advanced Lipid Oxidation Endproducts (ALEs), yang dapat memperburuk sindrom metabolik dan menyebabkan peradangan.

• Daging prosesan dan diawetkan

Tan juga mengingatkan agar daging olahan dan diawetkan seperti sosis atau kornet perlu dihindari.

Kandungan lemak jenuh yang tinggi dan rendahnya lemak tak jenuh pada produk tersebut dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh.

• Panganan cepat saji dan kemasan plastik

Tan mengungkapkan bahwa panganan cepat saji yang sering kali dikemas dalam plastik dapat mengandung phthalates, zat kimia yang dapat merembes ke makanan dan mengganggu imunitas.

Paparan phthalates juga dapat menekan keragaman bakteri usus yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh.

• Produk ultra-proses

Tan juga mengingatkan bahwa produk ultra-proses yang mengandung bahan tambahan seperti Carbonmethylcellulose (CMC), Polysorbate 80 (P80), dan carrageenan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh.

Bahan-bahan ini berhubungan dengan gangguan kekebalan pada penelitian percobaan hewan.

• Karbohidrat rafinasi

Terakhir, Tan mengingatkan agar produk tepung dan gula yang telah diproses secara industri atau karbohidrat rafinasi, yang memiliki indeks glikemik tinggi, harus dihindari.

Makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah dan insulin, serta menyebabkan peradangan dan gangguan pada daya tahan tubuh.

Dengan memperhatikan pedoman gizi yang tepat dan menghindari jenis makanan yang dapat merugikan kesehatan, Tan berharap program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih menyusun skema distribusi untuk program Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah (Karo KSD) Pemerintah Provinsi Jakarta, Marulina Dewi mengatakan, pelaksanaan program ini masih menunggu penyusunan mekanisme pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima manfaat.

“Untuk yang ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama dengan Kepala SPPG dan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun skema terbaik untuk implementasi dan penghantaran dari dapur ke lokasi penerima," ujar Marulina kepada wartawan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2025).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan, makan bergizi gratis tidak hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah, tetapi juga bagi ibu hamil.

Program ini akan mulai diterapkan pada 9 Januari 2025, setelah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai dijalankan pada Senin, (6/1/2025).

“Tadi sudah disampaikan bukan hanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA tetapi juga untuk ibu hamil. Insya Allah untuk di wilayah DKI akan mulai pada tanggal 9 Januari ini yang program untuk ibu hamil,” kata Teguh usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMPN 61 Jakarta, Senin.

Di lokasi yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan, distribusi makan bergizi gratis akan dilakukan melalui posyandu dengan dua skema utama.

Pertama, makanan akan diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat. Kedua, penerima manfaat datang langsung ke posyandu untuk mengambil makanan.

“Tetapi skema dua ini tentu saja tidak bisa dilakukan kepada Ibu-ibu yang kehamilannya sudah sangat besar, karena mobilitasnya harus dibatasi,” kata Dedek.

Selain itu, kader posyandu akan dilibatkan secara aktif untuk menjemput dan mengantarkan makanan. Program ini juga dirancang untuk mengoptimalkan peran posyandu di masyarakat.

“Setelah itu, kader-kader posyandu juga lah yang kemudian menjemput tray-tray makanan tadi dari rumah-rumah,” kata Dedek.

Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil menargetkan 3 juta penerima manfaat pada Januari 2025, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 15 juta pada akhir 2025.

Pada 2029, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Targetnya itu untuk di bulan Januari sekitar 3 juta penerima manfaat. Untuk 2025, di akhir tahun, sekitar 15 juta, kira-kira di 2029 itu sekitar 82,9 juta. Jadi semua sudah direncanakan semua sudah disekemakan, ini tinggal dilaksanakan walaupun prosesnya bertahap,” kata Dedek.

Program makan bergizi gratis (MBG) sudah mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Ramai di media sosial testimoni anak-anak sekolah yang ternyata tidak seluruhnya menyukai makanan yang diberikan.

Ada anak yang enggan menghabiskan makanan yang diberikan, ada juga anak yang menyisihkan sayur yang ada di dalam menu. Ahli gizi Dr dr Tan Shot Yen, M.Hum menuturkan ada banyak faktor yang membuat seorang anak menjadi picky eater, misalnya seperti kebiasaan yang di rumah hingga kondisi kesehatan anak.

dr Tan berpendapat pada akhirnya program MBG tidak bisa 'melayani' seluruh selera anak yang mendapatkan makanan gratis. Menurutnya, pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab atas penentuan menu makanan bergizi harus menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut.

"Ini ada beberapa kejadian yang berbarengan, dan katanya anak-anak yang nggak makan sayur, sayurnya disisihkan, maka kita harus punya upaya. Tapi, tentu saja kita tidak boleh pukul mundur bahwa sayurnya kita bikin jadi keripik, biar kriuk-kriuk dan anaknya jadi doyan, ya nggak ada gunanya makan sayur," kata dr Tan dalam media briefing Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rabu (8/1/2025).

dr Tan menuturkan ahli gizi yang terlibat di daerah-daerah harus bisa 'putar otak' mengulik berbagai jenis sayur yang bakal diberikan pada anak. Menurutnya, ada banyak kombinasi sayur lain yang bisa dipadukan agar bisa dinikmati anak-anak.

Evaluasi dengan anak menurutnya juga penting dilakukan setelah program MBG ini mulai berjalan. dr Tan mengatakan anak yang enggan menghabiskan makanan dari program MBG juga harus diajak berdialog untuk menemukan masalah yang sesungguhnya.

"Anak-anak yang makanannya tidak habis itu perlu diajak berbicara atau berdialog. 'Dek, kenapa nggak dimakan?'. Oh, misal ternyata ayamnya terlalu keras, barangkali kalau memberikan anak-anak SD jangan potongannya seperti ayam kalasan, barangkali ayamnya diolah menjadi semacam rolade, misalnya," sambungnya.

Masalah kesehatan juga bisa menjadi penyebab anak menjadi picky eater. dr Tan mencontohkan masalah karies gigi yang banyak terjadi pada anak-anak.

Menurutnya, anak-anak yang giginya tidak terawat cenderung memiliki nafsu makan yang buruk. Tidak hanya itu saja, gigi anak yang tidak terawat juga bisa menjadi sumber infeksi, yang apabila dibiarkan juga dapat memperburuk kemampuan anak dalam mengunyah makanan.

"Nah, memang banyak sekali yang kita perlu benahi dari anak-anak. Nggak bisa makanan itu disetel seperti maunya anak. Nanti modal yang keluar adalah bakso dan cireng. Edukasi ini perlu jalan beriringan," tandasnya.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Orang tua siswa penerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluhkan makanan yang dibagikan oleh penyedia dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Noelbaki beraroma tidak sedap dan diduga sudah basi.

"Iya betul (basi), ini anak saya dua orang itu kejadiannya di SDK Santo Yoseph Noelbaki," kata salah satu orangtua siswa, Vincen Missa kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Vincent mengaku mengetahui tentang makanan yang dibagi SPPG Noelbaki tersebut basi dari kedua anaknya yakni GM dan FM yang bersekolah di SDK St. Yoseph Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selasa (7/1) malam.

Bahkan kata Vincent dari cerita anaknya bahwa ada siswa lain teman dari kedua anaknya sampai muntah dan menangis usai mengkonsumsi makanan tersebut.

"Saya pulang (kerja) malam itu anak-anak cerita sampai ada temannya yang muntah sampai menangis," jelasnya.

Dia menduga lauk yang rusak tersebut karena proses masak sejak tengah malam dan masih panas lalu ditutup sehingga basi. Vincent bilang kedua anaknya mengatakan kalau mereka mengkonsumsi makanan tersebut sekitar pukul 07.00 atau 08.00 Wita saat masuk sekolah.

"Yang busuk itu ada sayur dan tempe sampai anak-anak tidak makan, yang cerita itu anak yang kecil," jelas Vincent.

"Kami makan di sekolah tapi ini tidak sama kayak kemarin Senin (6/1) itu, ini lauknya sudah basi, tempenya sudah basi jadi ibu (guru) suruh lihat yang masih baik boleh makan tapi yang sudah rasa basi tidak usah makan," kata Vincent mengulang cerita anaknya.

Atas peristiwa tersebut dari pengakuan GM dan FM terhadap Vincent, guru di sekolah sampai memberikan arahan jika para siswa merasa makanan yang sudah basi untuk tidak dikonsumsi oleh para siswa.

Dia berharap agar untuk selanjutnya para guru di sekolah bisa lebih dahulu mengecek atau lebih dulu mencoba makanan yang ada sebelum dibagikan dan dikonsumsi oleh para siswa.

"Karena kasihan nanti anak-anak yang jadi korban," kata Vincent.

Vincent juga meminta agar pihak sekolah dan penyedia MBG atau SPPG Noelbaki untuk memperhatikan makanan sebelum dibagikan. 

Sementara itu seorang guru SDK St. Yoseph Noelbaki yang dikonfirmasi terpisah membantah makanan yang dibagikan SPPG Noelbaki terhadap para siswa ada yang basi..

"Kemarin (Selasa 7/1) tidak ada (yang basi), makanan kemarin tidak ada yang basi, mungkin hanya aromanya saja, mungkin waktu mereka packing itu mungkin sayurnya masih panas sehingga sayur itu yang anak-anak lapor basi, ternyata tidak (basi)," kata guru yang tak mau dikutip namanya.

Guru tersebut mengaku sempat ikut makan tapi tidak ada rasa basi sama sekali. Namun aromanya memang sudah tidak enak.

"Hanya bau (aromanya) saja yang tidak enak," lanjut guru tersebut.

Dia mengatakan kemungkinan anak-anak tidak terbiasa dengan aroma sayur dan tempe. 

Kepala SDK St. Yoseph Noelbaki, Marianus Redemtus, juga membantah adanya makanan yang basi. Sejauh ini dia tidak mendapat informasi tentang adanya makanan bergizi gratis yang dibagikan basi.

"Tidak ada informasi untuk saya seperti itu, dan saya juga tidak tahu, tidak ada informasi untuk saya seperti itu," tegasnya.

Marianus memastikan jika ada ditemukan makanan yang basi maka sebagai pimpinan di sekolah akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penyedia. Dia pun mengklaim tidak ada keluhan baik dari guru ataupun orangtua dan para siswa tentang adanya makanan yang basi.

"Tidak ada, tidak dapat laporan dari guru ataupun orangtua murid tentang makanan yang basi kemarin itu, kalau ada pasti saya konsultasi dengan mereka (penyedia/SPPG)," jelas Marianus.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi petugas penghubung SPPG Noelbaki, Margaretha Wadu namun masih belum merespons.

Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Wilayah ini menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik.

Lokasinya pun strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya. Hal ini membuat Karawang menjadi tujuan populer bagi para profesional dan pekerja.

Hal ini juga yang membuat beberapa pengembang perumahan menargetkan Karawang sebagai tempat membangun proyeknya. Ada banyak pilihan rumah dengan harga terjangkau yang bisa kamu miliki di Karawang.

Perumahan yang masih tersedia di Karawang mulai dari Rp130 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Karawang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

1. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Wancimekar, Kota Baru, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Alexandra Cahaya Pertiwi. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, dinding batako diplester dan cat. Selain itu, lantai tapak beton bertulang dan pondasi semen halus.

3. Griya Sinar Mas

Perumahan ini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Tatar Endah Residence

Perumahan ini terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Jembarna Baru Indonesia. Perumahan ini memiliki 7 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, genting Garuda, serta dinding batako/hebel. Lantai tapak beton, serta pondasi semen.

5. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 64 konsumen akan melaporkan pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) di Karangjoang, Balikpapan, Kalimantan Timur, ke Polresta Balikpapan atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Mereka akan melakukan pelaporan pada Jumat (10/1/2025), menyusul kerugian yang diderita senilai total Rp 1,4 miliar.

Kuasa hukum korban, Sultan Akbar Pahlevi menuturkan, pihaknya telah mendapatkan kuasa penuh dari para korban untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Langkah pertama adalah melaporkan pengembang ke Polresta Balikpapan. Ini bukan sekadar kasus perumahan subsidi yang belum dilengkapi infrastruktur jalan atau fasilitas lainnya, melainkan pengembangnya wanprestasi," tutur Sultan Akbar yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum KNPI Balikpapan, Rabu (8/1/2025).

Disebut wanprestasi karena pengembang tak kunjung memberikan kepastian pembangunan rumah kepada konsumen. Padahal, mereka telah menerima uang dari konsumen sejak tahun 2022.

Sultan Akbar menjelaskan, para korban tergiur janji manis dan gimmick pengembang mengenai perumahan ini.

Pertama adalah pengembang menebar informasi bahwa unit-unit rumah tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh korban yang sebagian besar memiliki penghasilan melebihi batas sebagai penerima manfaat KPR Subsidi.

"Itu melanggar ketentuan dan syarat penerima rumah subsidi. Ini berarti pengembang GRA telah melakukan pelanggaran," imbuh Sultan Akbar.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Sugiarti, salah satu konsumen perumahan Griya Rudina Asri

"Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan. Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ungkap Sultan Akbar.

Beberapa korban menderita kerugian dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp 9,1 juta, Rp 12 juta, Rp 30 juta, Rp 125 juta, hingga ratusan juta rupiah.

Bahkan, Sugiarti, salah satu korban, telah membayar lunas kepada pengembang dan dijanjikan bisa menempati rumah sebulan setelah pembayaran.

"Saya membayar lunas secara cash dua tahap dengan total nilai Rp 260 juta pada Oktober 2023 untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14," kisah Sugiarti.

Persoalan yang dialami Sugiarti bukan hanya pada hilangnya uang tunai yang sudah dibayarkan, melainkan ukuran luas tanah yang tidak sesuai perjanjian.

"Fakta di lapangan, luas tanah rumah saya hanya 12 x 12 meter persegi. Padahal saya bayar untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14 meter persegi," ucap Sugiarti.

Pembagian program makan bergizi gratis (MBG) ke sekolah-sekolah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, belum merata. Masih ada sekolah yang belum menerima makan bergizi gratis.

Pantauan CNNIndonesia.com di Kompleks Pendidikan Jalan Komarudin Lama, Pulo Gebang, Rabu (8/1), sekolah yang belum dapat MBG yaitu SDN Pulo Gebang 08 dan 09. Padahal, sekolah lainnya yang berdekatan dengan dua sekolah itu sudah dapat paket MBG.

Di kompleks itu, ada SMAN 11, SMPN 138, Kompleks SDN Pulo Gebang 08 dan 09, dan Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07.

Letak sekolah-sekolah itu berderet sepanjang jalan. Jarak pintu masuk SMAN 11 dengan Kompleks SDN 08 dan 09 hanya berkisar 100 meter.

"Belum dapat," kata salah seorang murid SDN 09 yang ditemui di depan sekolah.

Senada, salah seorang murid SDN 08 juga mengaku belum mendapatkan paket MBG dari pemerintah.

Berdasarkan pantauan, mobil SPPG Pulo Gebang datang dua kali ke kompleks sekolah itu. Kedatangan pertama sekitar Pukul 09.15 WIB dan kedatangan kedua pada 14.16 WIB.

SMPN 138, SMAN 11, SDN Pulo Gebang 06 dan 07 menjadi penerima manfaat program ini.

Mereka masuk dalam daftar 'Jadwal Pengantaran Makanan Bergizi Gratis SPPG Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur'.

Adapun program makan bergizi gratis resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Program ini jadi andalan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk tahun 2025, pemerintah menganggarkan duit sebesar Rp71 triliun untuk bagi-bagi makan bergizi gratis.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat menyentuh 3 juta orang hingga Maret 2025 dan jadi 15 juta hingga akhir tahun nanti.

Gubernur Jawa Timur Terpilih, Khofifah Indar Parawansa mengunjungi SMPN 1 Candi, Sidoarjo, pada Rabu (8/1). Kedatangan Khofifah untuk meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi malnutrisi pada anak-anak dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis.

Dalam kunjungannya, Khofifah didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Cabup Terpilih Subandi, Dandim 0816, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo dan Kapolresta Kombes Christian Tobing.

Tiba di SMP Negeri 1 Candi Sidoarjo Khofifah langsung meninjau berbagai tahap implementasi program ini, mulai dari dapur sehat hingga distribusi makanan kepada siswa.

Khofifah mengapresiasi sinergi yang terjalin antara berbagai pihak, seperti Forkopimda Sidoarjo, pelaku UMKM, pihak sekolah, dan masyarakat, dalam mendukung suksesnya program ini.

"Program MBG ini adalah upaya bersama untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak agar terhindar dari malnutrisi," kata Khofifah di SMP Negeri 1 Candi Sidoarjo, Rabu (8/1/2024).

Khofifah menjelaskan, pihaknya mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan program ini di wilayah Kodim 0816 Sidoarjo, yang ditunjang dengan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersih dan representatif.

Di SPPG tersebut juga, tersedia fasilitas untuk menyimpan stok logistik kering dan basah, serta dapat menyajikan 3.500 porsi makanan setiap hari. Program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat dengan menyerap 48 tenaga kerja di dapur sehat.

"Program ini memberikan berkah bagi masyarakat Sidoarjo, karena tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Khofifah.

Selain itu, Khofifah menyoroti dampak positif program MBG terhadap pelaku UMKM. Dengan adanya pasar baru yang terbuka bagi penjual sayur, bumbu, cabai, dan buah, UMKM lokal dapat meningkatkan pendapatan dan kelas usaha mereka.

"Kami berharap UMKM desa mendapatkan tambahan penghasilan melalui program ini dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung," imbuh Khofifah.

Khofifah juga mengapresiasi budaya gotong royong yang diterapkan di SMPN 1 Candi dalam pendistribusian makanan. Para siswa turut berpartisipasi dalam proses pengambilan dan distribusi makanan sesuai dengan jadwal piket kelasnya, dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur.

"Para siswa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas program MBG ini. Sikap syukur seperti ini, insya Allah, akan membawa berkah dan kenikmatan lebih bagi mereka," ungkap Khofifah.

Khofifah juga menekankan pentingnya kesetaraan akses makanan bergizi bagi semua siswa, tanpa membedakan latar belakang mereka. "Hari ini, semua siswa, baik yang membawa bekal dari rumah maupun tidak, mendapatkan makanan bergizi yang setara. Ini memberikan nilai tambah tersendiri," jelasnya.

Khofifah berharap bahwa program MBG ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan generasi bangsa ke depan. Ia mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam menyukseskan program ini demi masa depan yang lebih baik.

"Kami berharap program ini dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap membangun bangsa. Mari bersama-sama mendukung program ini untuk kemajuan kita semua," pungkas Khofifah.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar memastikan bahwa pesantren dan madrasah juga akan mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah debut pada Senin 6 Januari kemarin.

Menurut dia, siswa pesantren dan madrasah pun termasuk anak bangsa, sehingga memiliki hak yang sama dengan siswa-siswa di sekolah lainnya.

“Ya anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya hak yang sama juga dengan yang lain,” katanya kepada wartawan, di Gedung Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Kendati demikian, Imam Besar Masjid Istiqlal ini tidak membeberkan berapa jumlah pesantren dan madrasah yang mendapatkan program MBG.

Dia hanya menyebut pembagian alokasi akan mengacu pada asas keadilan, sehingga semuanya mendapatkan hal yang sama.

“Asas keadilan. Jadi semuanya sama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah untuk memastikan siswa di pesantren dan madrasah masuk dalam daftar penerima manfaat program MBG sejak penyaluran tahap pertama.

Dia pun turut menyebut pada uji coba sebenarnya pesantren dan madrasah sudah dikunjungi Menag hingga Menko PMK. Namun, menjelang program MBG dimulai, kejelasan secara spesifik tentang penyaluran dinilai masih minim.

“Misanya dalam kunjungan kerja resesDPR RI ke salah satu Pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala/Kyai Pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini.

Kalau ini untuk Pesantren di Jakarta, mungkin banyak Pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa, akan mengalami hal yang sama. Sayang sekali,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Edaran Panduan Makan Bergizi Gratis di Lingkungan pesantren.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 10/2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Pesantren.

Direktur Jenderal Pendis Abu Rokhmad menuturkan, surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia.

“Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi panduan implementasi MBG di pondok pesantren,” tutur Abu Rokhmad dikutip dari keterangan resminya, Senin (5/1/2025).

KOMPAS.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengatakan, konsep gizi seimbang menjadi prioritas utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pendekatan ini menandai pergeseran dari pola makan 4 Sehat 5 Sempurna yang selama ini menjadikan susu sebagai komponen penting.

Pergeseran dari 4 Sehat 5 Sempurna ke gizi seimbang

Menurut Vini, pemerintah kini mengadopsi prinsip gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, sayur, dan buah-buahan.

"Dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, yang salah satunya adalah susu. Namun, sekarang kita sudah beralih ke gizi seimbang, asupan susu tidak lagi menjadi kewajiban dalam menu makanan," kata Vini, Rabu (8/1/2024), dikutip dari TribunJabar.id.

Dia menjelaskan, gizi seimbang memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak.

Susu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber protein atau kalsium yang diandalkan dalam pola makan bergizi.

"Ada banyak sumber protein hewani yang bisa menggantikan susu, di antaranya daging, ikan, dan tempe, yang sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi," ujar Vini.

Hal ini juga mempertimbangkan kondisi tidak semua orang dapat mengonsumsi susu, baik karena alergi maupun alasan lainnya.

Peran keluarga dan sekolah dalam suksesnya program MBG

Vini menekankan, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari keluarga dan guru di sekolah.

"Pemenuhan gizi seimbang bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat. Orang tua harus mengingatkan anak-anak untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan agar tidak ada yang terbuang," ucap Vini.

Di sekolah, guru juga memiliki peran penting dalam mengajarkan pentingnya makan bergizi untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

"Kebijakan makan siang bergizi ini jadi betul-betul sesuai dengan tujuannya, dengan pola makan yang bergizi, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan unggul," paparnya.

Kebijakan penyediaan susu dalam program MBG

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan, susu dalam program MBG tidak diwajibkan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu bergantung daerahnya," tutur Hasan, Selasa (7/1/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut laporan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), susu umumnya diberikan paling sedikit sekali dalam seminggu.

"Kalau SPPG (yang saya kunjungi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi, yang kami kunjungi, susunya pada hari Senin," terangnya.

Namun, Hasan menambahkan bahwa ketersediaan susu sangat bergantung pada suplai di daerah masing-masing.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib, susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ungkapnya.

Alternatif pemenuhan protein di daerah non-penghasil susu

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, susu hanya menjadi bagian dari menu di daerah yang memiliki ketersediaan sapi perah.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah yang sapi perahnya ada," tegasnya.

Dadan menambahkan bahwa untuk daerah yang tidak memiliki sapi perah, protein dan kalsium akan dipenuhi dari sumber alternatif seperti ikan, telur, atau daun kelor.

Pentingnya kesadaran bersama dalam program MBG

Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan realistis.

Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang makanan, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan mendukung keberlanjutan program ini menjadi kunci kesuksesan jangka panjang.

"Kebijakan makan siang bergizi ini jadi betul-betul sesuai dengan tujuannya, dengan pola makan yang bergizi, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan unggul," pungkas Vini.