Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memantau pemberian makan bergizi gratis di SMPN 12 Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Program yang baru diadakan di 190 titik itu disebut akan ditingkatkan hingga ke 973 titik.

Pantauan detikJateng di lokasi, Senin (6/1/2025) pukul 11.36 WIB, Mu'ti tiba di SMP 12. Abdul Mu'ti sempat mengikuti senam bersama para siswa di lapangan sekolah dan dilanjutkan dengan memantau makan gratis di masing-masing kelas.

Mu'ti mengingatkan para siswa untuk makan dengan tertib dan menghabiskan makanannya. Tampak para siswa tengah melahap makan siang bergizi gratis yang berisi nasi, ayam, tahu, sayur wortel, dan kacang panjang serta semangka.

"Senang bisa dapat makan siang gratis ini, soalnya enak, dan bisa lebih menghemat. Biasanya bawa uang saku Rp 15 ribu, tapi kalau ada makan gratis uangnya bisa ditabung," kata salah satu siswa kelas 9 SMPN 12 Semarang, Kanaya Alivia (16).

Kanaya mengaku biasa membawa bekal sendiri dari rumah. Terkadang, ibunya kerepotan untuk memasak bekal untuknya sehingga makan bergizi gratis bisa cukup membantu dirinya.

"Kadang kalau Senin repot, ada makan gratis jadi terbantu. Sarannya sih buahnya bisa ganti, ditambah porsinya sedikit lagi, ke depannya juga kalau bisa ada makan gratis lagi setiap hari," harapnya.

Sementara itu, Mu'ti mengatakan hasil pemantauan program makan bergizi gratis di Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Mulai dari waktu pemberian makan hingga kesesuaian gizi dalam menu yang disiapkan.

"Semuanya berjalan dengan lancar, pengirimannya juga on time, saya melihat menunya juga sesuai dengan yang diharapkan Pak Presiden, memenuhi standar gizi," kata Mu'ti.

Dalam menggelar program makan bergizi gratis, kata Mu'ti, sudah ada tim pengantar, tim pengawas kandungan gizi, hingga tim yang mengawasi kesesuaian program untuk dilibatkan. Nantinya, program makan siang bergizi gratis itu akan diadakan setiap hari.

"Hari ini ada di 190 titik di 26 provinsi, mudah-mudahan sampai akhir Januari nanti ada sampai 973 bisa terus terlaksana dan bisa berjalan dengan lancar," sambungnya.

Saat ini, baru ada delapan sekolah di Kota Semarang yang menerapkan program makan bergizi gratis tahap pertama, mulai dari KB, TK, SD, SMP, hingga SMA.

"KB Mujahidin, TK Mujahidin, SD Negeri Srondol Wetan 1, SD Negeri Srondol Wetan 2, SD Negeri Wetan 5, SD Negeri Pedalangan 4, SMP Negeri 12, dan SMA Negeri 4," ujar dia.

Video Mendikdasmen Soroti Generasi Nokturnal: Tidur Lambat-Bangun Terlambat

Video Mendikdasmen Soroti Generasi Nokturnal: Tidur Lambat-Bangun Terlambat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) fokus memberikan Makan Bergizi Gratis untuk keluarga berisiko stunting.

"Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita nanti kerja sama dengan BGN, tetapi khusus yang berkenaan dengan stunting dan potensi keluarga risiko stunting. Saat ini sedang disiapkan penandatanganan kesepakatan bersama antara BGN dengan kementerian kita," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Senin.

Wihaji menyebutkan pihaknya melibatkan 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia untuk program MBG.

"Prinsipnya di lapangan kita punya 600 ribu pasukan Kemendukbangga/BKKBN sebagai tenaga tim pendamping keluarga, itulah yang nanti bekerja di lini lapangan bersama dengan BGN," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, salah satunya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Hari ini, Badan Gizi Nasional resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di beberapa daerah, dengan fokus utama diberikan kepada siswa sekolah.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id – Jalan utama keluar masuk Perumahan Kota Modern Sriwijaya di Kecamatan Gandus, Palembang, kembali dibongkar pemilik tanah, Jalaludin.

Setelah membongkar fasilitas umum (fasum) pos perumahan di Jalan Kadir TKR, pemilik tanah kembali melakukan pengerukan persis di depan akses keluar masuk perumahan dengan menggunakan excavator, Senin (6/1/2025) pagi.

Pantauan di lapangan, excavator menggali jalan dengan kedalaman kurang lebih 2 meter dan lebar 2 meter lebih, hingga jalan ini tidak bisa dilalui kendaraan.

Peristiwa itu disaksikan langsung pemilik tanah Jalaludin dan warga perumahan. Sontak saja, warga setempat sangat terkejut dengan apa yang telah di lakukan oleh si pemilik tanah.

Salah satu warga perumahan, Umar mengatakan, sebenarnya hal ini tidak ada urusan dengan warga, tapi pihak pengembang perumahan dengan pemilik tanah, Jalaludin.

“Harusnya jangan seperti ini, bagaimana bila warga yang hendak pergi mengantarkan anak sekolah hari pertama masuk, melahirkan, sakit atau ada yang meninggal," ujar dia di lokasi, Senin (6/1/2025).

Warga lainnya, Armando Perdana mengatakan, bahwa penggalian jalan ini pagi ini warga tidak diberikan info. Warga sangat terkejut, karena selama ini mereka hanya sedikit tahu persoalan antara pemilik tanah dan pengembang perumahan

“Tiba-tiba pagi ini jalan perumahan kami dirusak dan kami tidak tahu siapa yang benar. Intinya kami akan melakukan gugatan kepada developer, karena kami dibohongi. Kami membeli rumah disini punya akses jalan, tetapi ternyata dari salah satu versi jalan itu jalan milik pribadi,” keluh dia.

Armando mengungkapkan, ada sekitar 200 rumah dengan lebih dari 200 KK di perumahan ini. kemudian, sertifikat yang diberikan Jalaludin kepada mereka fotocopy-an no 37/R. Legal atau tidak masih belum tahu, karena kami mendapat informasi bahwa serifikat ini adalah sertifikat induk sebesar 2,7 hektare.

Sementara, Juru Bicara Jalaludin, Eko menjelaskan, sebelumnya sudah diberi kesempatan dan sesuai dengan yang dijanjikan, namun tidak ada konfirmasi atau itikad baik makanya dilakukan hal tersebut.

Untuk informasi, sambung dia, di perumahan ini ada 11 unit rumah yang sudah dijual developer, kemudian diberi waktu untuk 11 unit rumah tersebut, bila hingga Sabtu-Minggu tidak ada konfirmasi dan itikad baik juga terpaksa rumahnya akan diratakan.

“Karena, 11 unit rumah ini yang dijual developer itu adalah tanah milik pribadi,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti supaya tak ada bahan impor dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Nah itu juga ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa jangan ada barang impor dalam program makan bergizi gratis ini supaya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Budi saat meninjau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1).

Budi mengatakan kunjungannya ke SPPG Halim Perdanakusuma tak menemukan bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang berasal dari hasil impor.

Ia mengatakan kondisi ini penting lantaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di level terbawah.

"Nasinya pasti dari Indonesia. Enggak tahu dari mana, Cianjur atau mana. Ayamnya pasti dari peternak kita. Sayurnya buncis dari kebun sayur mana di Bandung mungkin atau Cianjur. Pisangnya pasti buatan Indonesia," kata dia.

Budi menjelaskan hari pertama pelaksanaan MBG Dapur Sehat Anak Bangsa SPPG Halim Perdanakusuma memproduksi 1.500 porsi. Nantinya makanan akan disalurkan ke lima sekolah yang berada di dekat lokasi, salah satunya SD Negeri Angkasa 5 Halim Perdanakusuma.

Ia pun memastikan menu makanan program akan berganti-ganti setiap harinya. Meski begitu, menu makanan itu harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Patokan gizinya, kesehatannya, itu kan dari Badan Gizi Nasional. Standar-standarnya ya. Jadi tadi bisa diceritakan dapur di sini mengajukan usulan, menu ini gimana, dikalkulasi oleh Badan Gizi, oke, yang approve Badan Gizi," kata dia.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Mendukbangga Wihaji mengatakan kerja sama ditujukan untuk perbaikan gizi keluarga berisiko stunting.

"Berkenaan dengan program makan gratis kita, nanti kerja sama dengan BGN karena yang ngurusi semua Badan Gizi Nasional," kata Wihaji di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Dia mengatakan makan bergizi gratis terkait stunting itu akan diberikan lewat koordinasi antara BGN dan pihaknya. Namun, Wihaji belum menjelaskan detail kapan program itu dimulai.

"Tapi khusus yang nanti berkenaan dengan stunting dan potensi KRS, keluarga risiko stunting, lagi disiapkan MoU, PKS, antara BGN dengan kementerian kita," ucapnya.

Wihaji mengatakan Kemendukbangga memiliki sejumlah kelebihan untuk mendukung program makan bergizi. Salah satunya ialah personel Tim Pendamping Keluarga yang telah mencapai ratusan ribu orang di seluruh Indonesia.

"Karena prinsipnya, yang di lapangan kita punya pasukan, 600 ribu pasukan BKKBN atau Kemendukbangga, sebagai tenaga tim pendamping keluarga. Itulah yang nanti bekerja di lini lapangan bersama dengan BGN," jelasnya.

Simak juga Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disarankan untuk membangun perumahan berbasis komunitas.

Usulan tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia saat rapat bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada Jumat (3/1/2025).

Dewan Pakar HUD Institute Indonesia. Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," ujar Encep dalam keterangannya dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun dengan persentase yang besar tersebut, masih banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh, dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," imbuhnya.

Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," tukas Encep.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep gotong royong.

Menurut dia, RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Untuk itu Fahri menyatakan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," pungkas Wamen PKP itu.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

Pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

Selain itu, Prabowo menegaskan program MBG tidak sekedar memberikan nutrisi pada anak sekolah, tetapi juga jadi salah satu cara mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia juga yakin program MBG bisa menghapus kemiskinan ekstrem.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai harapan besar tersebut bisa terwujud jika pemerintah menjamin program MBG terus berjalan alias konsisten. Ia menyebut tujuan MBG untuk mengatasi stunting hingga kemiskinan ekstrem kemungkinan baru bisa terlihat setelah program berjalan selama satu atau dua tahun.

"Pertama tentu dari sisi keberlanjutan, sepanjang kebijakan itu berlanjut, artinya tidak hanya berlaku setahun tapi sampai nanti selesai begitu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

"Misalnya stunting otomatis hanya bisa terlihat setelah satu sampai dua tahun. Kemudian kemiskinan ekstrim juga begitu, hanya bisa terlihat nanti. Jadi intinya adalah keberlanjutan supaya outputnya dapat terukur," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga mengatakan makan bergizi gratis bisa saja berandil pada penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Namun, kata dia, program ini terlalu tergesa-gesa dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

"Program ini niatnya baik untuk ketahanan pangan, untuk anak-anak, untuk mempersiapkan SDM yang handal menuju Indonesia Emas di 2045," kata Agus saat diwawancara.

Salah satu persoalannya, menurut Agus, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan presiden (perpres). Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran jumbo ini mestinya diatur lewat undang-undang.

"Ini program bagus tapi mencemaskan, karena pertama underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres, sementara banyak pelaksanaan yang harusnya diatur," tuturnya.

Ia menjelaskan dasar hukum itu sangat penting karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis, tapi juga meminta bantuan atau urunan dari pemerintah daerah.

Agus berpendapat tak semua pemerintah daerah punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis.

"Seberapa jauh pemerintah daerah bisa ikut membantu karena underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres. Sementara dari Menteri Dalam Negeri juga belum terlihat, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa," katanya.

Agus melanjutkan, tanpa aturan yang jelas, publik pun bakal bertanya-tanya soal pengawasan program MBG ini. Misalnya, jika terjadi keracunan makanan atau reaksi alergi dari penerima manfaat.

Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penanganan kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi keracunan makanan?

"Bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak bermasalah. Adakah program mitigasi yang sudah disiapkan oleh BGN atau KSP, apa bentuknya," tanyanya.

Kekhawatiran juga disampaikan Trubus. Ia menilai tanpa aturan yang kuat, program MBG memberikan celah bagi siapapun melakukan penyelewengan dana dan penipuan.

"Karena kalau enggak ada pengawasan berjenjang nanti jadi seperti dana desa yang kesannya malah menjadi bancakan kalau pengawasannya tidak ketat," kata Trubus.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci soal program MBG hingga ke level pelaksana di lapangan.

"Kenapa tidak dibentuk saja undang-undangnya, terus ada peraturan pemerintahnya. Jadi artinya kalau nanti di tengah jalan ada yang melakukan pelanggaran sanksinya jelas," pungkasnya.

Susu sapi tidak ada dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Halim Perdanakusuma.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan susu belum tersedia dalam menu MBG di Jakarta karena belum siap. Oleh karena itu, susu tidak disertakan hanya untuk hari ini.

"Besok. Ini kan baru uji coba tentu saja. Enggak usah terlalu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini ini, enggak apa-apa, nanti kan susunya belum siap," ujar Budi Arie saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Ia menegaskan wilayah pusat sentra susu seperti Jawa Timur, telah menyediakan susu sapi sebagai salah satu menu utama MBG. Saat ini, koperasi susu mampu memasok sekitar 1,3 juta liter per hari.

Namun, Budi Arie mengakui ada kesulitan dalam menyuplai susu sapi di Jakarta, berbeda dengan daerah seperti Malang di Jawa Timur yang memiliki koperasi susu sapi yang kuat.

"Koperasi susu sapi kita yang kuat itu di Jawa Timur. Di Malang sudah ada, kalau di Jakarta susah," ujarnya.

Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma bernama 'Dapur Sehat Anak Bangsa' menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) berisi menu ayam teriyaki, sayur buncis, nasi dan pisang.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sajian makanan bergizi gratis ini diolah dan dimasak di lokasi. Kemudian makanan dikemas dengan tempat makan alumunium berbentuk persegi.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Sementara mitra SPPG Halim Perdanakusuma Chef Jonie Kusuma mengatakan menu makan bergizi gratis berganti-ganti hingga 20 hari.

"Per hari beda variasinya. Dari tanggal 1-20 menunya beda. Nanti 21 kembali ke menu awal. Kami ajukan menu dan atas rekomendasi ahli gizi," kata dia.

Chef Jonie mengatakan dapur SPPG di Halim Perdanakusuma per hari ini membuat 1.500 porsi makan siang gratis untuk sekolah yang ada di sekitar Halim.

"Untuk saat ini 1.500. Untuk berikutnya karena daerah dapur yang saat ini dengan geospasialnya 3.800. Besok 3.800. Kalau se-Halim 11 ribu nanti ada dapur tambahan," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

KOMPAS.com -Kabupaten Pahuwato di Gorontalo kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah berkat penawaran rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), daerah ini menyuguhkan beragam pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Pahuwato.

1. Perumahan Anggrindo 2: Tipe 36

Terletak di Marisa, Kabupaten Pahuwato, perumahan ini merupakan proyek dari PT Indah Citra Yasa.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 135 meter persegi, perumahan ini menawarkan 14 unit rumah, dengan harga Rp 100 juta.

Saat ini, 1 unit telah terjual dan 13 unit masih dipasarkan.

2. Perumahan Griya An'nur Permai: Tipe 36

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Berkah Annur Marisa, perumahan ini juga terletak di Marisa.

Proyek ini menawarkan 15 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Luas bangunan dirancang seukuran 36 meter persegi dan luas lahan 116 meter persegi.

Hingga saat ini, 11 unit telah terjual, menyisakan 4 rumah yang masih tersedia.

3. Griya Altira Permai IV: Tipe Blok A 08

Proyek perumahan ini berlokasi di Marisa dan dikembangkan oleh PT Altira Gorontalo.

Meskipun banderol per unit mencapai Rp 157 juta, belum ada unit yang terjual.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

4. Grand Galaxy Marisa: Tipe 36

Terletak di Marisa, proyek ini menawarkan total 99 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

PT Galaxy Griya Gemilang membangun perumahan ini dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total luas lahan 110 meter persegi.

Hingga saat ini 16 unit telah terjual dan masih tersedia 83 rumah lagi.

5. Marisa Indah: Tipe 36 Subsidi

Proyek ini menyediakan total 194 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Meskipun luas bangunan adalah 36 meter persegi, total luas lahan mencapai 90 meter persegi.

Proyek yang dikembangkan oleh Sumber Aktivita Darma Permata ini telah menjual 118 unit, menyisakan 76 unit yang masih dapat dibeli.

Mengapa Investasi di Pahuwato Menjadi Pilihan yang Menarik?

Kabupaten Pahuwato menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang kompetitif dan berbagai fasilitas yang memadai.

Dengan banyaknya unit yang masih tersedia, calon pembeli memiliki peluang besar untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, Pahuwato tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik tetapi juga sebuah komunitas yang berkembang bagi para pemilik rumah baru.

KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Salah satu sasaran penerima makan bergizi gratis di tahap awal yaitu anak sekolah.

Dikutip dari Antara (6/1/2025), pada akhir Januari 2025 ditargetkan sebanyak 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis dapat tercapai.

Kemudian, hingga akhir 2025, ditargetkan sebanyak 5.000 dapur program makan bergizi gratis mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Program makan bergizi gratis berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam hal ini, BGN membuka peluang bagi lembaga atau individu untuk menjadi mitra program makan bergizi gratis.

Lebih lanjut, apa saja syarat daftar catering makan bergizi gratis?

Syarat daftar catering makan bergizi gratis

Perlu dicatat, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh catering makan bergizi gratis sebelum mendaftar sebagai mitra program makan bergizi gratis, yaitu:

• Memiliki status hukum sah, seperti berbadan hukum atau rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya
• Berkomitmen untuk berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia
• Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal
• Memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Lalu, bagaimana cara daftar catering makan bergizi gratis?

Cara daftar catering makan bergizi gratis

Dilansir dari informasi resmi, pendaftaran mitra makan bergizi gratis bisa dilakukan secara online melalui laman BGN, https://mitra.bgn.go.id.

Adapun tata cara daftar catering makan bergizi gratis sebagai berikut:

• Akses laman resmi BGN, https://mitra.bgn.go.id
• Buat akun baru dengan memasukkan nama mitra, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan buat kata sandi
• Klik Buat Akun
• Login dengan akun terdaftar
• Lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerjasama yang diinginkan
• Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama
• Klik tombol Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran vendor makan bergizi gratis.

Nantinya, tim program makan bergizi gratis akan memproses pengajuan dan mitra catering makan bergizi gratis akan menerima pemberitahuan melalui email setelah pendaftaran berhasil.

Setelah menjadi mitra makan bergizi gratis, Anda bisa mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis untuk mendukung distribusi program sebagai berikut:

• Akses laman https://mitra.bgn.go.id, login ke akun mitra
• Masuk ke menu Pengajuan Titik
• Klik tombol Buat untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta, lalu klik Simpan dan Lanjutkan
• Lengkapi data terkait informasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Pastikan semua ketentuan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan
• Unggah dokumen yang diminta seperti izin atau foto lokasi
• Klik tombol Ajukan untuk mengirimkan pengajuan.

Tim akan segera memverifikasi dan menghubungi calon mitra program makan bergizi gratis jika proses pengajuan telah selesai.

Demikian informasi mengenai syarat dan cara daftar catering makan bergizi gratis. Proses pendaftaran mitra makan bergizi tidak dipungut biaya apa pun.

Badan Gizi Nasional mulai mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program dari Presiden Prabowo Subianto ini menyasar sekolah-sekolah untuk memastikan siswa mendapat asupan gizi yang cukup.

Di Kota Bandung, beberapa sekolah telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program ini. Namun dari ratusan sekolah yang ada, baru 14 sekolah yang dipastikan mendapat distribusi makan bergizi gratis.

Program MBG didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini baru ada di dua lokasi yakni SPPG Lanud Husein Sastranegara dan SPPG Sukajadi dengan total penerima manfaat sekitar 7.000 siswa per hari.

Pj Wali Kota Bandung A Koswara menyebutkan, di hari pertama pendistribusian MBG baru 14 sekolah yang jadi menerima manfaat yakni 7 sekolah dari SPPG Lanud Husein Sastranegara dan 7 sekolah dari SPPG Sukajadi.

"Itu ada tujuh (sekolah) SD, SMP, SD ada lima, SMP ada dua itu yang dari Badan Gizi. Kemudian Danlanud ini juga sama ada tujuh lokasi, SD dan SMP ada juga SMA. Jadi satu dapur itu rata-rata 3.500 Paket," kata Koswara di SD Angkasa 1, Senin (6/1/2025).

Koswara mengakui pendistribusian MBG belum merata di Kota Bandung. Menurutnya, pendistribusian akan dilakukan secara bertahap yakni 20 persen dari total sekolah di Bandung di tahun 2025 ini.

Adapun jumlah sekolah di Kota Bandung tercatat sebanyak 479 SD negeri/swasta dan 269 SMP negeri/swasta dengan total 302.109 siswa.

"Kalau menurut informasi awal, dari 302.109 itu 20 persen untuk target 2025, itu ya 20 persen yang dapat distribusi makan gizi gratis. Pemilihan lokasi (sekolah) berdasarkan radius dari dapur, karena distribusinya tidak boleh terlalu lama," ujarnya.

Berikut daftar sekolah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di Kota Bandung:

SPPG Lanud Husein Sastranegara:

1. SDN 171 Lanuma
2. SD Angkasa 3
3. SDN 187 Lanuma
4. SD Angkasa 1
5. SMPN 68 Bandung
6. SMP Angkasa
7. SMA 9 Bandung

SPPG Sukajadi:

1. SDN 272 Sukasari
2. SDN 193 Caringin
3. SDN 096 Sarijadi Selatan
4. SDN 207 Cibogo
5. SDN 136 Sukawarna
6. SMPN 64 Bandung
7. SMPN 26 Bandung

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penentuan lokasi dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Rencananya yang siap dulu, sambil menunggu penunjukan lokasi dapur oleh BGN, berkoordinasi juga dengan dan Kodim terkait rencana pelaksanaan MBG di Jakarta Pusat," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bambang Eko Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Bambang menyebutkan, pihaknya sudah mengkonfirmasi ke BGN terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG dan Dandim setempat.

"Kalau dari BGN masih terus berkoordinasi, tapi kalau konfirmasi ke Dandim sudah siapkan tempat, tapi belum siap untuk hari ini," ujar Bambang.

Selain itu, Bambang mengatakan, ada beberapa alternatif waktu yang akan disesuaikan dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pada dasarnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat siap mendukung untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

Pihaknya juga sudah melakukan beberapa kali program uji coba MBG di sekolah-sekolah Jakarta Pusat (Jakpus) sebagai bentuk sosialisasi.

"InsyaAllah kami siap menyukseskan program baik ini. Mulai dari tahun 2024 juga kami memang sudah melakukan beberapa program uji coba makan bergizi sebagai bentuk sosialisasi," katanya.

Ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta mendistribusikan makanan bergizi dalam Program MBG untuk ribuan siswa di sekolah hari ini.

Empat SPPG ini, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang, Cakung.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan maupun keagamaan.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025