JAKARTA, investor.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang mempersiapkan produksi pangan yang nantinya akan didistribusikan untuk program makanan bergizi gratis (MBG).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan upaya tersebut tidak akan mengurangi kesejahteraan petani di Indonesia yang menjadi bagian penting dalam program pemerintah itu.

Seperti diketahui, anggaran yang diproyeksikan untuk program tersebut berkisar senilai Rp 10.000 per porsi. Arief yakin jika volume bahan yang diperlukan banyak, maka harga beli bahan pangan juga bisa menurun tanpa mengurangi kesejahteraan petani.

“Kalau Rp 10.000 – Rp 15.000 nanti dengan badan gizi, tapi yang jelas kalau langsung ke sumbernya, volumenya banyak biasanya harganya bisa lebih baik tanpa mengurangi kesejahteraan petani,” ungkapnya kepada media di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Dalam hal ini, pemerintah juga berupaya menyamakan kurasi harga dan kualitas dengan para petani dan peternak di Tanah Air. Kerja sama dengan warga lokal dan koperasi-koperasi daerah menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengadaan makanan bergizi gratis.

“Kita tidak bicara supermarket, kalau bicara supermarket pasti ke middle atau high pasarnya. Tapi kalau kita bicara langsung kepada petani dan peternak hanya nanti kurasinya yang harus disamakan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan kesiapan program makanan bergizi gratis diserahkan kepada Badan Gizi Nasional. Adapun pihaknya saat ini terus mempersiapkan produksi pangan yang salah satunya akan dihilirisasi untuk program makanan bergizi gratis.

“Untuk (kesiapan program makanan bergizi gratis) itu nanti dengan Prof Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Tetapi yang disampaikan kepada kita semua adalah mempersiapkan produksi kemudian bisa hilirisasinya salah satunya dari kegiatan makan bergizi gratis,” papar Arief.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sebanyak 30 ribu rumah sudah diserahkan kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Maruarar juga terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sebanyak 30 ribu rumah sudah diserahkan kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Maruarar juga terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini masih ada 26,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki tempat hidup yang layak.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, Senin (16/12/2024).

Tak hanya persoalan kepemilikan tempat tinggal yang layak, saat ini masalah backlog perumahan di Indonesia masih mencapai 9,9 juta rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah perumahan tersebut, Ananta menilai Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi jawaban yang tepat.

“Program 3 juta rumah menjadi salah satu target pendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dan juga sekaligus mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia,” ujar Ananta.

Salah satu kunci keberhasilan program 3 juta rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Namun demikian, Ananta mengaku, target 3 juta rumah juga bukan merupakan target yang mudah karena membutuhkan anggaran yang besar.

Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapatkan strategi pembiayaan yang tepat.

“Kita harus bersama mencari solusi terhadap kebutuhan pendanaan program 3 juta rumah untuk membahas skema pendanaan yang inovatif dan tentunya melihat kapasitas pasar modal yang ada,” paparnya.

Ia menambahkan, SMF juga melihat adanya potensi kegiatan recycling aset pembiayaan perumahan guna mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan.

Terlebih saat ini, total kredit pembiaayaan perumahan (KPR) terhadap total kredit keseluruhan masih ada di angka 8 persen.

"Dengan keterbatasan alokasi APBN, harus ada solusi pendanaan yang lain termasuk hibah dari luar negeri," tandas Ananta.

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu alasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% adalah program makan bergizi gratis yang resmi berlaku 1 Januari 2025.

Menurut Airlanggan, kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari 11 menjadi 12% tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara, sehingga dapat mendukung prioritas pemerintahan Prabowo di bidang pangan dan energi.

"Di samping itu juga untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Dan juga program terkait dengan makan bergizi," ungkap Airlangga, dalam konferensi pers pengumuman paket kebijakan ekonomi 2025, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ada pun program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini memerlukan pendanaan jumbo. Untuk tahun depan, alokasi anggaran program ini mencapai Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Menurut Airlangga, kebijakan kenaikan tarif PPN untuk mengerek pendapatan negara ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo untuk meningkatkan kedaulatan dan resiliensi pangan dan energi di Indonesia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, kebijakan kenaikan tarif pajak beserta stimulus paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintahan pada hari ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

"Kebijakan perpajakan ini menjunjung tinggi prinsip adil gotong royong mensejahterakan masyarakat dan sekali lagi disampaikan bahwa paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan ini semua diberlakukan 1 Januari 2025," paparnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mensimulasikan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa-siswi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan pers KP2MI yang diperoleh pada Senin (16/12), simulasi MBG dilakukan kepada 1.050 siswa di SDN 1 Gembongan Mekar, SDN Gembong dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mubtadin di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/12).

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan simulasi Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam rangkaian kegiatan menyambut peringatan Hari Pekerja Migran (Migrant Day).

"Hari ini kita melakukan giat simulasi MBG, salah satu program Bapak Presiden Prabowo yang juga tengah diujicobakan saat ini di berbagai daerah," kata Wamen Christina

Dia mengatakan salah satu alasan memilih Cirebon sebagai tempat simulasi adalah karena daerah tersebut banyak menyalurkan pekerja migran, dan KP2MI ingin melibatkan daerah tersebut dalam rangkaian acara peringatan Migrant Day yang jatuh pada 18 Desember 2024.

"Pak Pj. Bupati sampaikan bahwa tahun 2024 ada sekitar 11.000 warga Kabupaten Cirebon yang berangkat sebagai pekerja migran. Destinasi utamanya itu ke Hongkong dan Taiwan. Jadi, banyak juga anak-anak di sini yang kebetulan keluarganya sedang bekerja ke luar negeri. Itu satu hal menarik untuk simulasi giat MBG," kata Christina.

Ke depan, ia ingin mendorong agar ada lebih banyak lagi warga yang memperoleh akses informasi tentang migrasi ke luar negeri dengan cara aman dan agar mereka mewaspadai iklan rekrutmen di media sosial yang marak dan menawarkan gaji sangat besar.

"Hal seperti ini harus diwaspadai. Tidak sulit untuk mengecek kebenaran informasi di era digital. Kami punya 23 perwakilan BP3MI dan P4MI yang siap memberikan informasi. Waspadai dan cek kebenaran informasi tentang lowongan kerja ke Thailand sebagai operator dengan gaji sekian dan hal-hal lainnya," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan selalu hadir melindungi warga negaranya yang hendak berangkat maupun selama di luar negeri dan saat kembali.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga memastikan perlindungan bagi pekerja migran melalui berbagai program.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya, usai pembagian MBG kepada siswa, menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon terus memberikan perhatian khusus kepada para pekerja migran.

"Insya Allah kami terus mendorong untuk kebaikan-kebaikan pekerja migran, kami juga mengalokasikan anggaran untuk pelindungan pekerja migran baik mulai keberangkatan, kemudian jika ada yang sakit dan atau meninggal," katanya.

Dia mengatakan terdapat 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon, salah satunya kecamatan Babakan, yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pemerintah mengumumkan bakal memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada 2025. Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

“Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar,” ujar dia dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) optimistis perpanjangan insentif PPN DTP di sektor perumahan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab menurutnya industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan," kata Ara.
Menteri Ara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujar dia.

Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menilai kebijakan PPN untuk perumahan ini mencerminkan wujud insentif yang berasaskan keadilan di tengah penerapan tarif PPN 12 persen.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," tutur Menkeu.

Adapun Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Penetapan tarif PPN 12 persen mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

(KIE)

Wonosobo (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menghadiri uji coba makan bergizi gratis santri pondok pesantren Al Mubaarok Manggisan Wonosobo, Jawa Tengah.

Muhaimin Iskandar di Wonosobo, Senin, menyampaikan, jadi semua siswa dan siswi termasuk santri secara bertahap akan mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah.

"Dimulai pada 1 Januari 2025, tetapi karena anggaran masih terbatas maka dilakukan bertahap," katanya.

Ia menuturkan proses bertahap, ada yang santri ada yang sekolah , tentu butuh kesabaran semua pihak agar proses bertahap ini berjalan dengan baik.

Menurut dia pada tahap awal ini pemerintah akan mengeluarkan di tahun 2025 dengan anggaran makan bergizi gratis dengan nilai Rp51 triliun.

"Semoga akan terus sampai pada tahun ketiga, keempat dan seluruh siswa tidak ada satu pun yang tidak akan mendapatkan makanan bergizi gratis tersebut," katanya.

Ia menyampaikan simulasi terus dilakukan, variasinya nanti Kepala Badan Gizi yang akan menyampaikan.

"Di pondok pesantren ini karena sifatnya mengumpul maka Insyaallah, bentuknya adalah dapur umum , yang disupport satu hari satu kali makan oleh pemerintah, yang lainnya masing-masing pesantren. Satu unit dapur umum untuk 3.000 siswa/santri," katanya.*

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong 1.195 Unit Pengolahan Ikan (UPI) daftar menjadi mitra kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Per 16 Desember 2024, terdapat 44 UPI yang sudah terdaftar sebagai mitra BGN.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan pihaknya terus mendampingi dalam proses pendaftaran sebagai mitra BGN. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui situs resmi BGN.

"Kami identifikasi 1.195 UPI yang sudah memiliki sertifikasi kelayakan pengolahan. Kemudian kami informasikan, kami fasilitasi untuk segera mendaftar di website. Jadi, kami mendorong ke sana prosesnya masih berkembang, sekarang sudah 44 yang terdaftar," kata Budi dalam Konferensi Pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai potensi susu ikan masuk UPI yang terdaftar jadi mitra BGN, Budi menyebut pihaknya terus memantau proses pendaftaran registrasi oleh pelaku usaha. Dia juga menekankan akan terus memantau dan mengawasi pendaftaran mitra BGN beberapa hari ke depan.

"Nah, saya kan akan cek, ya. Jadi, ya kami kan semua mengimbau. Jadi, nanti kami pantau beberapa hari sekali, dua hari sekali. Jadi, yang belum (daftar), kami segera melakukan pembinaan, teknis semuanya," imbuh Budi.

Lebih lanjut, pihaknya bersama BGN telah mempromosikan produk-produk protein dalam menu MBG ke sekolah-sekolah. Dia menyebut ada beberapa daerah yang menjadi uji coba implementasi program tersebut, antara lain Bitung, Sulawesi Utara; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Biak, Papua; hingga Pekalongan, Jawa Tengah.

Budi menjelaskan, 25 sekolah di Bitung jadi lokasi uji coba dan di Banjarmasin ada 11 sekolah. "Jadi, kami sudah koordinasi, kami sudah ujicobakan bersama yang masak mereka. Kami dari tim mendampingi pemilihan bahan baku ikan yang baik," jelas Budi.

Sebelumnya, susu ikan santer terdengar masuk dalam menu MBG. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut pihaknya terus berinovasi dalam mengembangkan salah satu produk turunan ikan tersebut karena dinilai mempunyai aroma amis.

Trenggono menilai karena beberapa masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan aroma tersebut karena jarang mengonsumsi ikan. Dia mencontohkan masyarakat Indonesia bagian Timur yang sudah terbiasa makan ikan sehingga tidak masalah dengan aroma amis.

Pihaknya terus mendorong inovasi dengan memasukkan aneka rasa ke susu ikan, seperti stroberi, cokelat, hingga vanila. Pemberian tambahan rasa ini menjadi salah satu langkah agar masyarakat Indonesia terbiasa.

"Nah, itulah kemudian inovasinya terus berjalan. Itu yang saya maksud dengan hilirisasi. Jadi inovasi jalan terus lalu kemudian taste-nya juga dimodifikasi, dikasih rasa stroberi, dikasih rasa vanila. Tujuannya supaya orang itu terbiasa, dan so far sampai hari ini bagus. Itu sudah dua tahun kurang lebih," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom beberapa waktu lalu.

(ara/ara)

Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengumumkan bakal memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

“Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) optimistis perpanjangan insentif PPN DTP di sektor perumahan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab menurutnya industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan," kata Ara.

Menteri Ara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menilai kebijakan PPN untuk perumahan ini mencerminkan wujud insentif yang berasaskan keadilan di tengah penerapan tarif PPN 12 persen.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," tutur Menkeu.

Adapun Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Penetapan tarif PPN 12 persen mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kulon Progo -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut anggaran untuk program makan siang bergizi gratis masih terbatas. Meski begitu, anggaran yang ada bakal dioptimalkan agar program ini bisa menyasar seluruh pelajar di Indonesia.

"Dianggarkan Rp 10 ribu, ya tentu mungkin belum cukup sesuai dengan apa kita harapkan. Kalau semuanya itu diperkirakan Rp 400-an triliun, tapi APBN kita baru mampu Rp 71 triliun," ucap Zulhas kepada wartawan saat meninjau uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Galur, Kulon Progo, Senin (16/12).

"Oleh karena itu ini harus dioptimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin anak-anak dapat makan siang bergizi itu," imbuhnya.

Zulhas mengatakan anggaran program makan siang bergizi gratis ini sudah ditentukan Badan Gizi Nasional. Pihaknya meyakini meski anggaran terbatas, komposisi menu yang disajikan sudah diperhitungkan secara matang.

"Sudah diputuskan itu Badan Gizi, itu bukan saya. Jadi nanti kalau sudah dihitung Badan Gizi, berarti cukup," ujarnya.

Ortu Sambut Positif

Sementara itu salah satu wali murid SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Retna Nurhidayah, menyambut positif program makan siang bergizi gratis ini. Dia tidak mempersoalkan nominal porsi yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

"Nominal Rp 10.000 ini sepertinya wajar ya, mengingat porsi makan untuk anak-anak juga sedikit. Apalagi konsepnya nanti prasmanan, jadi anak hanya mengambil sesui kebutuhannya," ucap Retna.

Retna menyebut ada perubahan positif dari anaknya selama ikut uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti yang sudah berjalan selama tiga bulan ini. Salah satunya, sang anak jadi lebih gemar mengonsumsi sayuran.

"Anak saya sebelumnya nggak suka sayur, tapi sejak ada uji coba ini jadi lebih suka dan sering makan sayur. Terus juga sekarang jarang beli jajanan. Selama tiga bulan ini bobot anak saya juga naik," ujarnya.

(ams/afn)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap telah menyalurkan hingga 30.000 unit rumah murah untuk masyarakat selama dua bulan menjabat.

Ara menjelaskan, rumah-rumah tersebut mayoritas disalurkan berkat dukungan kebijakan negara terkait dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian kami laporkan sampai hari ini kami dalam 2 bulan ini berkat dukungan Pak Presiden, Pak Menko dan Bu Menkeu, kami sudah membangun dan menyerahkan pada masyarakat sekitar 30.000 unit rumah per hari ini,” kata Ara di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, tambah Ara, mayoritas perumahan itu disalurkan lewat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa program FLPP bakal tetap dilanjutkan. Selain efektif mendorong kepemilikan rumah masyarakat, program ini juga dinilai banyak menguntungkan bagi developer hingga industri perbankan itu sendiri.

“Pemerintah juga tahun depan sudah mengalokasikan untuk FLPP, ini program sangat baik karena sangat diminati masyarakat dan developer. Juga tingkat NPL-nya [kredit macetnya] sangat rendah, jadi ini program yang sangat baik saya teruskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, banyak pengembang properti berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan rencana penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Dia menambahkan, apabila komitmen tersebut benar terealisasi, maka hal itu bakal menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional. Di tambah, angka itu juga sedikit banyak bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit.