JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara buka suara soal undangan pentas seni yang menghadirkan Dewa 19 di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurut Ara, Ahmad Dhani selaku Founder Dewa 19 tak dibayar sepeser pun untuk mengisi acara yang diselenggarakan Kementerian PKP.

Dengan demikian, acara pentas seni yang mengundang Dewa 19 itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar,” tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Ara mengatakan, Dhani sudah beberapa kali mengisi acara tanpa dibayar apapun, termasuk acara Kementerian PKP yang dihelat esok hari.

“Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Tanya sama Dhani saja,” tutur Ara.

Ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2025).

Diketahui, acara tersebut akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dalam undangan tersebut juga tertera detail informasi serta konfirmasi contact person (CP).

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah. Seperti diketahui bersama, 3 juta rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

"Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Skema ini akan dialokasikan khusus pembiayaan MBR guna memperluas akses kepemilikan rumah. Selain itu, skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

"FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan," ucap Sri Mulyani.

Peran Bank Indonesia (BI)

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan membeli SBN perumahan dari pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain," tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.

Sayangnya belum diketahui berapa nilai SBN yang akan diterbitkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyebut pada waktunya nanti ini akan dibahas di Komisi XI DPR RI.

"Tapi saya bisa pastikan, jumlahnya besar dan ini menunjukkan bahwa dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan dan ini suatu langkah terobosan. Nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR," tuturnya.

Ara menyebut dari hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Prabowo. Menurutnya, hal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi backlog perumahan.

"Backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak kuni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas," imbuh Ara.

Presiden Prabowo Subianto ternyata masih memepet yayasan raja minyak AS Rockefeller Foundation untuk mendukung program makan bergizi gratis meski APBN 2025 diklaim cukup.

Ini diungkap langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengaku intens bertemu Rockefeller Foundation.

Luhut mengaku sudah bertemu dua kali dengan pihak yayasan tersebut, baik di Bali maupun Jakarta.

"Mereka (Rockefeller Foundation) juga bertemu Presiden (Prabowo Subianto). Jadi, kita akan bicara lebih lanjut tentang ini (dukungan program MBG)," ungkapnya dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Menurutnya, Yayasan Rockefeller antusias untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis di Indonesia. Luhut juga mengklaim yayasan milik raja minyak AS itu memberi tahu bahwa program serupa sudah ada di 130 negara.

Luhut menegaskan MBG penting untuk mengatasi masalah stunting hingga kemiskinan. Terlebih, ada 74 ribu desa di Indonesia yang akan terlibat dalam program prioritas Prabowo tersebut.

Akan tetapi, Luhut tak membeberkan secara rinci bantuan apa yang bakal diminta dari Rockefeller Foundation. Ia hanya menegaskan pemerintah butuh pengelolaan yang baik dari makan bergizi gratis.

"Pendanaan (makan bergizi gratis) bukan masalah, saya rasa anggaran dari APBN kita sudah cukup," klaim Luhut.

Anggaran yang diberikan untuk MBG dan operasional Badan Gizi Nasional pada tahap pertama adalah Rp71 triliun. Namun, mereka masih butuh suntikan Rp100 triliun agar penerima makan bergizi gratis bisa mencapai 82,9 juta orang di 2025.

Terlepas dari itu, Rockefeller yang tengah dipepet Prabowo dan Luhut merupakan salah satu dinasti paling tajir di dunia. Kekayaan keluarga ini dimulai saat John D. Rockefeller mendirikan perusahaan kilang minyak Standard Oil yang mendominasi bisnis perminyakan dunia.

Sedangkan Rockefeller Foundation eksis sejak 1913. Lembaga filantropi itu didirikan langsung oleh Rockefeller dan putranya Rockefeller Jr.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ada pihak asing yang tertarik ingin membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak asing tersebut yakni Rockefeller Foundation, sebuah organisasi nirlaba atau yayasan swasta asal Amerika Serikat (AS).

Luhut mengatakan sudah bertemu dengan perwakilan yayasan tersebut di Bali dan Jakarta. Pertemuan juga sudah dilakukan dengan Presiden Prabowo Subianto dan akan dibahas lebih lanjut.

"Mereka sangat antusias untuk membantu kami dan kami akan membahas secara rinci program ini," kata Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Luhut memberi sinyal bahwa kerja sama akan terkait dengan pengelolaan MBG agar merata. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesetaraan dalam mengatasi masalah stunting, kemiskinan dan lainnya.

"Karena pada dasarnya yang kita perlukan saat ini adalah pengelolaannya," ucap Luhut.

Luhut optimis program makan bergizi gratis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih program serupa seperti ini disebut telah berjalan di 130 negara.

Terkait pendanaannya, Luhut menyebut tidak menjadi masalah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim cukup untuk mendanai program makan bergizi gratis.

"Pendanaan tidak menjadi masalah, saya kira anggaran dari APBN kita cukup," imbuhnya.

Program makan bergizi gratis sendiri dianggarkan Rp 71 triliun dalam APBN 2025. Ada rencana anggarannya ditambah Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menyelenggarakan Penjajakan Pasar atau Market Sounding untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan atas prakarsa badan usaha.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, minat, dan tanggapan dari pelaku pasar serta lembaga keuangan/kreditur sebelum pelaksanaan tahap transaksi KPBU IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, selama ini pembangunan IKN Tahap I (2022-2024) mengandalkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Namun, untuk pembangunan selanjutnya, Otorita IKN menyiapkan tiga skema pembiayaan. Pertama, APBN sebesar Rp 48,8 triliun yang sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Kedua, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun, dan ketiga investasi swasta murni sebesar Rp 6,9 triliun.

Dengan adanya tiga skema pembiayaan ini, pemerintah berharap pembangunan IKN dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

Market sounding pada 24 Februari mendatang diharapkan dapat menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Salah satu perusahaan pengembang yang ikut membangun proyek hunian dan sudah melaksanakan groundbreaking di IKN adalah PT Intiland Development Tbk melalui PT Inti Kolaborasi Nusantara.

Presiden Direktur PT Inti Kolaborasi Nusantara Theresia Rustandi, mengungkapkan, saat ini proyek KPBU tersebut dalam proses perencanaan, baru masuk perizinan.

"Paralel kita menyelesaikan administrasi pertanahan. Minimal perlu waktu 1-2 tahun untuk persiapan sebelum konstruksi," ujar Theresia kepada Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, pengembangan IKN sebagai suatu kota pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat 1-2 tahun.

Komitmen dan arahan Presiden Prabowo Subianto pun sudah sangat jelas dengan target-target terukur.

Theresia mengatakan, yang terpenting adalah prioritas pengembangan bukan hanya secara fisik namun adalah jiwa kota termasuk penghuni, sehingga kebutuhan dan aktivitasnya harus dipenuhi.

"Berat di awal namun jika sudah bergerak maka secara natural akan berputar sendiri tanpa harus didorong-dorong lagi. Pastinya, kami selalu mendukung program yang sudah menjadi komitmen Pemerintah," tuntas Theresia.

Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat d

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terlaksananya skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam membangun hunian terjangkau bagi rakyat.

"Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat dilaksanakan di Indonesia di sektor perumahan," kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Kamis.

Menurut Sri, Kementerian PKP selaku perwakilan pemerintah dan fungsinya sebagai fasilitator serta regulator siap mendengar masukan dari semua sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak bagi rakyat.

"Kami pemerintah terbuka mendengar masukkannya, jika perlu ada perubahan aturan untuk menarik dan memudahkan bagi investor bisa didiskusikan, karena kolaborasi adalah kunci," ujarnya.

Sri mengatakan, pemerintah siap memberikan dukungan bagi swasta dalam kerja sama pembangunan di sektor perumahan lewat pemberian insentif likuiditas dan penyediaan lahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Rockefeller Foundation tertarik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini diketahui setelah Luhut bertemu dengan tim dari Rockefeller Foundation di Bali dan Jakarta.

Luhut bilang, perwakilan dari Rockefeller Foundation juga telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Mereka sangat antusias mendukung kami, dan kami akan mendiskusikan detailnya, termasuk bagaimana membangun ekosistem untuk program ini," ujar Luhut saat acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dukungan dari organisasi filantropi asal Amerika Serikat (AS) ini berupa pengelolaan program MBG.

Sementara itu, pemerintah meyakini anggaran negara mencukupi untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

"Kami telah membahas program ini, karena yang dibutuhkan saat ini adalah pengelolaannya," kata Luhut.

Dia melanjutkan, untuk kelancaran pelaksanaan program MBG, Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara yang telah menjalankan program serupa, seperti Korea Selatan dan India.

Oleh karenanya, Luhut optimistis program ini dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesetaraan, mengatasi stunting, dan menyelesaikan kemiskinan karena program ini mencakup 74.000 desa.

"Saya sangat optimis karena Rockefeller Foundation memberi tahu saya tadi malam bahwa program serupa telah dilakukan di 130 negara," tuturnya.

KOMPAS.com - Tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya di media sosial, bahkan ribuan mahasiswa juga menggelar aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

Terkait hal ini, apakah Indonesia Gelap juga terasa dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Program 3 Juta Rumah.

Menurut dia, pengembang perumahan bisa mengalami perubahan perasaan dikarenakan sikap Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

"Program 3 juta rumah ini (dari) optimistis bisa berubah menjadi pesimistis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk Program 3 Juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan," jelas Junaidi dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

"Cara memimpin dan gaya kepemimpinannya itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto juga menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkas Joko.

Lima Asosiasi Pengembang Keluhkan Sikap Pemerintah

Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah REI, APERSI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

"Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya," ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

"Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya," lanjutnya.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

"Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP," tutup Joko.

KOMPAS.com - Tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya di media sosial, bahkan ribuan mahasiswa juga menggelar aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

Terkait hal ini, apakah Indonesia Gelap juga terasa dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Program 3 Juta Rumah.

Menurut dia, pengembang perumahan bisa mengalami perubahan perasaan dikarenakan sikap Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

"Program 3 juta rumah ini (dari) optimistis bisa berubah menjadi pesimistis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk Program 3 Juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan," jelas Junaidi dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

"Cara memimpin dan gaya kepemimpinannya itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto juga menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkas Joko.

Lima Asosiasi Pengembang Keluhkan Sikap Pemerintah

Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah REI, APERSI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

"Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya," ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

"Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya," lanjutnya.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

"Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP," tutup Joko.

KOMPAS.com - Tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Tak hanya di media sosial, bahkan ribuan mahasiswa juga menggelar aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

Terkait hal ini, apakah Indonesia Gelap juga terasa dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Program 3 Juta Rumah.

Menurut dia, pengembang perumahan bisa mengalami perubahan perasaan dikarenakan sikap Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara.

"Program 3 juta rumah ini (dari) optimistis bisa berubah menjadi pesimistis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk Program 3 Juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan," jelas Junaidi dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk diketahui, Program 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

"Cara memimpin dan gaya kepemimpinannya itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto juga menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," terang Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkas Joko.

Lima Asosiasi Pengembang Keluhkan Sikap Pemerintah

Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah REI, APERSI, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

"Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya," ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

"Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya," lanjutnya.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

"Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP," tutup Joko.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerjasama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

Untuk dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220.000 unit rumah untuk 2025.

“Di dalam APBN kita sudah menempatkan untuk memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas,” ungkap Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni Bank Indonesia, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik yang ada di APBN maupun kebijakan BI

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Bank Indonesia (BI) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun kebijakan BI, entah melalui makropudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh BI untuk mendukung, pertama, sektor perumahan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Ia menyebut akan mendukung dengan mencoba mencari berbagai instrumen yang akan diikhtiarkan seiring target Program 3 Juta Rumah.

"Sudah menemukan berbagai cara yang akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari Kemenkeu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sisi instrumen otoritas moneter Bank Indonesia (BI)," ujar Sri Mulyani.

Pihaknya optimistis bisa meningkatkan insentif, yang kemudian dapat mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi dari Program 3 Juta Rumah.

Ia menjelaskan pemerintah sudah menempatkan di Undang Undang (UU) APBN 2025 untuk memberikan dukungan sebanyak 220.000 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam APBN 2025 itu, sudah dialokasikan sebesar Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) untuk mendukung sebanyak 220.000 MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen selama 20 tahun.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga punya instrumen lain, di antaranya perbaikan rumah bagi masyarakat dan berbagai skema seperti bantuan uang muka.

"Ini semuanya yang ada dalam APBN, kita akan terus evaluasi dan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya, sehingga target yang ingin dicapai secepat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Ia melanjutkan skala untuk meningkatkan insentif tersebut sedang dibahas bersama BI dan sektor perbankan terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di bawah Kementerian BUMN.

"Himbara yang di bawah Pak Erick, ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi, baik dukungan dari sisi suplainya, baik para produsen rumah maupun dari sisi 'demand'-nya yaitu masyarakat terutama yang MBR," ujar Sri Mulyani.

Sebagai pemerintah, pihaknya mendukung program- program dalam Astacita dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, ini juga akan kita evaluasi sesuai arahan Presiden," ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan akan membahas bersama melalui mekanisme dari sisi pembiayaan, namun dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas dan dapat bekerja cepat namun dengan semuanya terjaga sesuai peraturan perundang- undangan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025