JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bersama Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ke Bale Raos, Yogyakarta.

Kegiatan tersebut menghadirkan 15 pengembang perumahan di daerah Yogyakarta sekaligus mewakili berbagai asosiasi pengembang perumahan dalam menampung aspirasi mereka.

Dalam sambutannya, Fahri menyampaikan, Tiga Juta Rumah menjadi program unggulan. Sehingga, membutuhkan dukungan dan keberanian bagi para stakeholder (pemangku kepentingan) yang berfokus pada rakyat.

“Kementerian baru ini diharapkan menjadi koordinator, pihak yang dapat mengejar percepatan penyediaan hunian. Namun, kami juga harapkan kepada rekan-rekan mitra kerja gotong royong membangun rumah rakyat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Fahri dalam rilis, Kamis (30/1/2025).

Sementara itu, Heru mengapresiasi pengembang perumahan di Yogyakarta atas kontribusi yang diberikan pada tahun 2024.

"Era pemerintahan saat ini, BP Tapera menjadi mitra strategis pada Kementerian PKP dalam menyalurkan FLPP, dan rekan-rekan pengembang menjadi backbone (tulang punggung) penyediaan hunian,” kata dia.

Kini, BP Tapera tengah intens mengembangkan skema pembiayaan perumahan bersama para pemangku kepentingan ekosistem pembiayaan perumahan dengan tujuan meningkatkan average output pada target penyaluran.

“Kita harapkan juga rekan-rekan pengembang dapat terus berinovasi, sehingga tidak hanya berpangku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang untuk menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun.

Dengan demikian, total anggaran program MBG tahun ini menjadi sebanyak Rp 171 triliun.

Sehingga diharapkan akan memberikan efek berganda kepada perekonomian, terutama bagi kalangan UMKM.

"Apabila program makan bergizi gratis ini akan ditingkatkan dari Rp 71 triliun naik ke Rp 100 triliun, ditambah Rp 100 triliun bukan naik ke Rp 100 triliun, maka menjadi Rp 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat," ujarnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Kamis (30/1/2025).

Saat ini, pemerintah telah memberikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari lalu secara bertahap.

Pada tahap awal, program MBG menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat. Selanjutnya, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat ditingkatkan menjadi 82,9 juta pada akhir 2025.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat, maka jumlah sekolah penerima dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program ini juga akan ditambah.

Bendahara Negara itu berharap Presiden Prabowo Subianto dapat terus meningkatkan anggaran program MBG ini karena efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat luas di seluruh daerah.

"Ini adalah salah satu program pemerintah yang bisa langsung dimanfaatkan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia, dimanapun selama ada sekolah di situ. Karena sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak," ucapnya.

Sri Mulyani bahkan telah meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk turut serta menyukseskan program ini, yaitu melalui kemudahan pembiayaan bagi UMKM yang terlibat dalam program ini.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, 'kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab, 'tambahan Rp 100 triliun'. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan.

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis (MBG) di bulan September 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan bergizi gratis akan terus disempurnakan, termasuk penerimanya yang akan ditingkatkan menjadi 90 juta orang.

"Karena Bapak Presiden (Prabowo Subianto) akan terus meningkatkan anggaran untuk makan bergizi gratis. Bisnis modelnya masih akan terus disempurnakan, tata kelolanya juga diperkuat," tegas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1).

"Program yang anggarannya yang apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, (anak) PAUD, sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," sambungnya.

Sang Bendahara Negara menekankan program makan gratis sangat bermanfaat. Tak hanya kepada penerima manfaat langsung, makan bergizi gratis juga manfaatnya bisa dirasakan langsung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Para pelaku usaha itu bakal kecipratan manfaat, asalkan ada sekolah di wilayah tersebut.

Ia lalu menyinggung anggaran makan gratis tahap awal sebesar Rp71 triliun. Pemerintah juga bakal menambah anggarannya senilai Rp100 triliun untuk implementasi di 2025 ini.

Menurutnya, anggaran itu cukup besar.

"Sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut. Ada yang harus membeli bahannya; memasak; mengantar; mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labor intensive, dan merata di seluruh Indonesia," jelasnya.

"Apabila program MBG ini akan ditingkatkan dari Rp71 triliun naik ke Rp100 triliun, ditambah Rp100 triliun bukan naik, maka menjadi Rp171 triliun. Jumlah sentranya akan meningkat. Maka saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier effect yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga menyinggung upaya dirinya mengajak lembaga keuangan membantu program makan gratis. Pihak-pihak yang diajak bicara adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ani meminta para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mendorong peran lembaga keuangan dalam program makan gratis.

"Agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut menyukseskan dan mendukung program ini (makan bergizi gratis)," tegas Ani.

"Saya tahu makroprudensial, mikroprudensial, channeling, serta fokus dari berbagai program kredit dan pembiayaan. Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk MBG, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini sebuah transformasi yang sangat masif," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggarisbawahi pentingnya pendampingan usaha dan peningkatan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian UMKM, lanjut Maman telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dalam keterangan resminya.

Maman menjelaskan, sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

“Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, mari kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” kata Maman.

Maman menambahkan, program MBG merupakan sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia. Program MBG, lanjut Maman, diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

“Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” kata Menteri UMKM.

Saat ini, lanjut Menteri UMKM, Pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG. Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, berharap Kepala Badan Gizi Nasional membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Muhaimin ingin para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) membantu dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak.

"Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis," tutur Cak Imin, panggilan karib Muhaimin, saat ditemui di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

Terkait wacana UMKM diberikan modal Rp 500 juta yang diusulkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Cak Imin menyebut hal ini merupakan bagian dari pilot project atau proyek percontohan untuk menyukseskan MBG.

Karena wacana ini merupakan proyek percontohan, kata Cak Imin, tak semua UMKM akan diberikan insentif atau modal untuk membantu MBG.

"Pilot project-nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa pilot project saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM," kata dia.

Cak Imin mengaku sangat senang jika pemerintah dapat melibatkan UMKM untuk penyediaan makanan.

"Tapi, secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh makan bergizi gratis itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong agar pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan akses pembiayaan awal.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujar Maman, dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM mitra MBG sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program.

Untuk menjadi mitra program MBG, UMKM harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pemerintah berencana mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema pendanaan bagi UMKM hingga Rp 500 juta. Menteri Kordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan Kemenko PM siap mendukung wacana ini.

"Ya, Menteri UMKM sebagai bagian dari partisipasi untuk mensukseskan makan bergizi gratis itu membuat ekosistem. Nah ekosistem itu tentu melalui berbagai pilot project," kata Cak Imin di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

"Pilot project-nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa pilot project saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM," sambungnya.

Cak Imin mengaku senang dengan wacana ini. Dia berharap banyak UMKM yang terlibat.

"Tapi secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh makan bergizi gratis itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini. Baik di sekolah, di lingkungannya, di zonanya, di desanya, ini semua terlibat. Tapi semua ini sedang penyempurnaan sistemnya," katanya.

Cak Imin pun berharap agar Badan Gizi Nasional bisa ikut bekerja sama dengan membuka peluang bagi UMKM untuk dapat bergabung menjadi mitra makanan bergizi gratis (MBG).

"Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra UMKM program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan, pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan pembiayaan hingga Rp 500 juta.

Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM mitra MBG sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program.

Menurut Maman, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk memastikan adanya skema pendanaan bagi UMKM yang ikut dalam program MBG.

Lalu apa persyaratan agar UMKM yang ikut program Makan Bergizi Gratis ini bisa mendapatkan pembiayaan dari bank?

Dikutip dalam keterangan tertulisnya, Menteri Maman menyebutkan bahwa UMKM tersebut harus mempunyai surat penunjukan dari BGN.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Selain itu, Kementerian UMKM juga memberikan dukungan melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah serta fasilitas legalitas bisnis.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, dan 49 persen di antaranya adalah perempuan. Sementara UMKM jasa katering yang berpotensi terlibat program MBG mencapai 30.900 UMKM.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Maka dari itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dari PIRA sebagai mitra strategis yang sangat penting untuk mencapai tujuan besar ini," sebut Maman.

Pendaftaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Untuk menjadi mitra program MBG, pelaku UMKM bisa mendaftar di web resmi Badan Gizi Nasional (BGN), yakni mitra.bgn.go.id.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, pihaknya hanya membuka pendaftaran di situs resmi.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025)

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam etnis, salah satunya China. Nah, ternyata ada permukiman masyarakat etnis China yang terletak di tengah-tengah kota yang identik berbagai elemen berwarna merah, lho. Permukiman itu disebut Pecinan.

Dilansir dari detikNews, Rabu (29/1/2025), Pecinan sering menjadi lokasi perayaan Imlek, seperti ibadah sembahyang di Klenteng, acara Cap Go Meh, festival lampion, hingga pertunjukan barongsai.

Lantas, tempat seperti apa pecinan itu? Yuk, simak ulasannya berikut ini.

Apa Itu Pecinan?

Dikutip dari situs Balai Arkeologi Jawa Barat, pecinan adalah permukiman masyarakat etnis China di Indonesia yang sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa datang. Biasanya, pecinan berada di bandar-bandar perdagangan sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa.

Bukan cuma hunian masyarakat China, pecinan juga merupakan pusat perekonomian kota. Hal ini lantaran banyak pedagang di kawasan pecinan.

Asal Usul Pecinan

Setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, permukiman etnis China tersebut tumbuh pesat. Perkembangan pecinan sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan kolonial Belanda.

Meski sudah memasuki era modern, masih ada bangunan-bangunan lama dengan plafon tinggi dan jendela besar, serta cungkup atap melengkung yang merupakan khas rumah warga China era lama. Unsur-unsur filosofi budaya, tradisi, dan warna religius etnis China tetap terlihat.

Ciri Khas Pecinan

Permukiman di pecinan terbagi menjadi blok-blok yang setiap bloknya dipisahkan oleh jalan kecil. Rumah-rumah di pecinan umumnya tidak memiliki pekarangan, sehingga terlihat terintegrasi dengan jalan raya.

Tata ruang pada bangunan di pecinan disebabkan oleh lokasi tersebut yang memiliki fungsi permukiman dan daerah perdagangan. Penataan ruang rumah tinggal di pecinan dengan arsitektur khas China cenderung simetris dengan ruang terbuka.

Sebuah rumah biasanya terdiri dari tiga pelataran yang jika dilihat dari susunan massa yang terbentuk, akan nampak susunan atap yang makin tinggi ke belakang. Semakin tinggi bangunan, maka semakin penting makna dan fungsi sebagai bangunan utama.

Selain itu, bagian atap bangunan sangat menunjukkan gaya khas arsitektur etnis China. Ujung atap berbentuk melengkung dengan cara ditonjolkan agar tampak memiliki bidang besar pada bagian ujung bubungan berbentuk kipas.

Filosofi Klenteng di Kawasan Pecinan

Klenteng Foto: Pius Erlangga/Detikcom

Selain sebagai tempat ibadah, Klenteng di pecinan juga digunakan untuk keperluan masyarakat. Klenteng adalah sarana untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya pada antar generasi etnis China.

Arsitektur khas bangunan terletak pada atapnya. Bentuk atap pada setiap bangunan klenteng tidak selalu sama. Atap klenteng umumnya berbentuk landai, bergenteng, dan dihias dengan indah.

Sudut-sudut atap melengkung ke atas dengan ujung-ujungnya dihiasi dengan naga dan gambar-gambar yang terbuat dari porselin. Ornamen klenteng itu sebagai bentuk pemuasan kebutuhan religi serta sarana penyampaian konsep ajaran dan falsafah. Kawasan pecinan di Indonesia memiliki empat jenis klenteng, yaitu Klenteng Buddhis, Klenteng Taois, Klenteng Kejuruan, dan Klenteng Peringatan.

Artikel ini sudah tayang di detikNews.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Napak-Tilas Tionghoa Tempo Dulu di Kompleks Pecinan Lasem

Video: Napak-Tilas Tionghoa Tempo Dulu di Kompleks Pecinan Lasem

Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa program 3 juta rumah dan makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri asuransi.

"Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis memiliki potensi bagi industri asuransi untuk dapat ikut berkontribusi," ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi para pelaku perasuransian mengenai dukungan mereka terhadap program-program pemerintah.

“Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa program-program pemerintah dapat membantu mendorong kinerja sektor pembiayaan saat penjualan kendaraan bermotor dikhawatirkan masih belum pulih pada tahun ini.

“Pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa untuk mendukung realisasi pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pihaknya senantiasa melakukan koordinasi mengenai penyaluran kredit perumahan dengan lembaga dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa OJK beserta pemerintah dan regulator lainnya akan terus memonitor berbagai indikator sistem keuangan nasional agar dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian domestik secara berkelanjutan melalui berbagai bauran kebijakan ataupun stimulus.

Hingga November 2024, ia menuturkan bahwa kondisi likuiditas perbankan dinilai memadai dengan kondisi alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), dan liquidity coverage ratio (LCR) masing-masing sebesar 112,94 persen, 25,57 persen dan 213,07 persen.

“Adapun LDR (Loan to Deposit Ratio/perbandingan kredit pinjaman dengan deposit) sebesar 87,34 persen dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan kredit,” imbuh Dian.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Pria yang akrab disapa Ara itu mengingatkan agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. "Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," ujarnya dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia menjelaskan program rumah subsidi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas.

"Minggu depan saya rapat dengan komisi V. Tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Ara mengatakan pemerintah harus membuat skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Kementerian PKP, dia berujar, tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program FLPP.

Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," imbuhnya.

Larang Pembangunan di Lahan Pertanian

Kementerian PKP, Ara berujar, memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan sehingga pembangunan perumahan di atas lahan pertanian produktif dilarang.

"Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," pungkasnya.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," ungkap Menteri PKP Maruarar Sirait saat berkunjung ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ara -sapaan Maruarar- juga menekankan agar program FLPP tidak salah sasaran. Dia mewanti-wanti agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya. Menurutnya, lewat FLPP, pemerintah berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah.

"Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," tegas Ara.

Program rumah subsidi, Ara melanjutkan, akan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas. Kedua program tersebut dinilai bagus dan bisa langsung menyentuh masyarakat.

"Jadi kalau program yang menyentuh rakyat ya harus kita besarkan. Minggu depan saya rapat dengan komisi V, tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," jelasnya

Ara mengatakan dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus membuat skala prioritas. Yakni, benar-benar memastikan target penerima manfaat program FLPP dan BSPS.

"Menurut saya skala prioritas yang tepat adalah rakyat yang paling bawah yang membutuhkan, kemudian juga mendapat developer yang bertanggung jawab, kemudian juga tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," urai mantan politikus PDIP itu.

Menanti Pamor Satgas Impor

Menanti Pamor Satgas Impor

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng membuat kebijakan yang melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif. Hal itu disampaikan Maruarar saat kunjungan kerjanya ke Buleleng, Selasa (28/1/2025).

Mulanya, menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan bahwa pemerintah melarang pembangunan perumahan menggunakan lahan pertanian produktif. Ia mengatakan Kementerian PKP memang memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia.

Namun, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan. Untuk itu, pemerintah melarang pihak terkait melakukan pembangunan perumahan menggunakan lahan pertanian produktif. Sehingga lahan pertanian di Indonesia tetap terjaga.

"Jangan kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ada beberapa agenda yang dilaksanakan saat kunjungan ke Buleleng. Salah satunya meninjau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di kawasan Lovina serta meninjau lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt.

Ia berharap Pemkab Buleleng dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan dengan melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," tegas Ara.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!