Betul masih penyelidikan, tapi sudah kita terima laporannya

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Barang bukti kuitansi senilai Rp900 jutaan kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Nurma mengatakan penggelapan dana itu tercatat dalam laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk tahap penyelidikan. "Betul masih penyelidikan, tapi sudah kita terima laporannya," ujarnya.

Pada awalnya, Ibu Ira sebagai mitra dapur telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Terlebih, dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Singkawang (ANTARA) - Polres Singkawang melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Aiptu Agus Harianto mengawal penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di TK Nurul Ilmi, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan program bantuan pangan bergizi dari pemerintah berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia dini," kata Aiptu Agus, Rabu.

Menurutnya, ada sebanyak 74 orang siswa-siswi TK Nurul Ilmi menerima paket makan siang bergizi yang terdiri atas nasi putih, telur orak-arik kecap, sayur tumis kol dan jagung, tempe masak kecap, serta buah jeruk.

Kehadiran pihak kepolisian, katanya, menunjukkan sinergi antara Polri dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Keterlibatan Polri dalam program ini merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta mendukung program strategis pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dan gizi anak," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Singkawang ingin memastikan bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Dia juga berharap program MBG ini dapat membantu meningkatkan asupan gizi anak-anak, mencegah stunting sejak dini, dan membangun generasi yang sehat dan cerdas.

"Kehadiran Polri dalam pelaksanaannya juga menjadi bukti nyata pendekatan humanis yang dilakukan kepolisian dalam membina hubungan dengan masyarakat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata, Jakarta Selatan akan beroperasi kembali pada Kamis (17/4).

"Besok operasional kembali," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan hal tersebut menyusul kasus penggelapan dana oleh Yayasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN yang mengakibatkan SPPG tersebut tidak mendapatkan pembayaran dana operasional sesuai perjanjian awal.

Ia menegaskan kasus penggelapan tersebut disebabkan permasalahan internal yang terjadi di pihak mitra. Saat ini, pihak BGN telah menindaklanjuti kasus tersebut dan terus melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

"Ada masalah di internal mitra," ucapnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dengan dugaan penggelapan dana Rp975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dia menjelaskan pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari-Maret 2025.

Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dia menyatakan pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024, padahal BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan Rp386.500.000.

Namun, ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ira kekurangan bayar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Dapur tersebut dikelola oleh Ira Mesra, mitra dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berhentinya dapur MBG Kalibata tersebut karena sudah tidak mampu menjalankan operasional. Pasalnya, biaya operasional sebesar Rp975.375.000 tidak kunjung dibayarkan oleh Yayasan MBN.

Atas hal ini, pihak Ira selaku pengelola dapur MBG Kalibata melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Berikut adalah kronologi lengkap kasus tersebut dari munculnya polemik hingga kasus ini resmi dilaporkan ke kepolisian.

- Februari–Maret 2025: Dapur MBG Beroperasi dan Produksi Puluhan Ribu Porsi

Sejak awal Februari 2025, dapur MBG Kalibata mulai beroperasi untuk mendistribusikan makanan bergizi dalam program nasional yang berada di bawah naungan BGN.

Dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira ditunjuk sebagai mitra oleh Yayasan MBN dalam menyiapkan makanan program MBG.

Dalam kurun waktu dua bulan, dapur yang dikelola oleh Ira telah memasak dan menyalurkan 65.025 porsi makanan dalam dua tahap kegiatan.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, hingga akhir operasionalnya pada Maret 2025, Ira tidak menerima pembayaran satu rupiah pun dari pihak yayasan untuk menutupi biaya operasional.

"Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60.000 porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun," kata Harly, dikutip dari Antara.

- 24 Maret 2025: Perselisihan Dimulai, Terungkap Adanya Perubahan Harga Sepihak

Masalah mulai mencuat pada Senin, (24/3/2025), ketika pihak Ira mengetahui adanya perubahan nilai anggaran per porsi makanan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin, (24/3/2025), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," kata Harly.

Dalam kontrak, disebutkan bahwa harga makanan adalah Rp15.000 per porsi untuk semua porsi makanan.

Namun, di tengah pelaksanaan, sebagian sebagian harga diubah secara oleh yayasan MBN menjadi Rp13.000 per porsi.

Tak hanya itu, dari kedua nilai tersebut, hak Ira masih dipotong lagi sebesar Rp2.500 per porsi, sehingga nilai aktual yang diterima dapur hanya Rp12.500, bahkan Rp10.500 per porsi.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," ungkap Harly.

- Tanggapan Yayasan: Klaim Ira Masih Memiliki Tunggakan

Alih-alih membayarkan uang operasional, pihak Yayasan MBN justru menyebut, bahwa Ira masih memiliki tunggakan sebesar Rp45.314.249. Angka ini disebut berasal dari invoice pembelian barang oleh yayasan atau SPPG di lapangan.

Namun, klaim ini dibantah keras oleh pihak Ira. Menurut Harly, semua pembelian dan pengadaan barang dilakukan langsung oleh Ira, tanpa bantuan dari yayasan, termasuk seluruh kegiatan operasional dapur ditanggung sendiri oleh Ira.

Diantaranya, seperti bahan pangan, sewa tempat, kendaraan operasional, listrik, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dibayar oleh pihak dapur tanpa dukungan dana dari yayasan.

“Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira,” tegas Harly.

Sementara itu, Harly mengungkapkan, bahwa Yayasan MBN telah menerima pencairan dana sebesar Rp386.500.000 dari BGN, namun dana tersebut tidak diteruskan kepada Ira.

- 10 April 2025: Ira Melaporkan Yayasan MBN ke Polisi

Karena tidak kunjung menerima pembayaran dan upaya penagihan tidak membuahkan hasil, pihak Ira akhirnya melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, tertanggal 10 April 2025.

Yayasan dituduh melakukan penggelapan dana operasional dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp975.375.000.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," kata Harly.

- Desakan ke BGN dan Harapan Penanganan Tegas

Kasus ini menimbulkan keprihatinan publik terhadap pengelolaan dana sosial, khususnya dalam program-program bantuan makanan yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar.

Harly berharap agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun tangan untuk menyelesaikan sengketa ini.

“Yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” tegas Harly.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

KOMPAS.com - Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Pusat mengalami kerugian hampir Rp 1 Milyar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Kini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan dapur seluas 500 meter persegi tersebut sudah tidak beroperasi.

Dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Lantas, bagaimana tanggapan BGN terhadap dugaan penggelapan dana MBG ini?

Respons BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dandan Hindayana, memberikan respons terhadap kejadian ini.

"Masalah internal mitra," ujarnya singkat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

"BGN dari kemarin pagi sudah dan sedang memediasi," imbuhnya.

Sementara itu, dilansir dari Tribun News, Selasa (15/4/2025), pihak Ira mengharapkan BGN dapat mengevaluasi yayasan dan SPPG terkait, serta memberikan perlindungan terhadap mitra dapur.

"Saya masih ingin terlibat dalam program ini karena kontraknya lima tahun. Tapi saya ingin ada keadilan dan perlindungan. Jangan sampai mitra seperti saya menjadi korban sistem yang tidak transparan," kata Ira.

Dia juga berharap agar pihak BGN bersikap lebih peka terhadap pelaksanaan di lapangan.

Kronologi dugaan penggelapan dana MBG di Kalibata

Danna menjelaskan bahwa perselisihan antara pihak Ira dan yayasan dimulai pada Senin (24/3/2025) ketika Ira mengetahui adanya perbedaan anggaran untuk kelompok PAUD, TK, serta RA atau SD.

Sebab, dalam kontrak dengan yayasan hanya dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi.

Seiring berjalannya program, sebagian dana MBG turut diubah menjadi Rp 13 ribu.

Disebutkan bahwa pihak yayasan mengetahui adanya perbedaan anggaran tersebut sebelum tanda tangan kontrak, yaitu pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," kata Danna.

Walaupun begitu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebanyak Rp 386.500.000.

Saat Ira menagih haknya kepada pihak yayasan, mereka mengatakan bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp 45.314.249 untuk mengganti kebutuhan lapangan.

Padahal, Ira menanggung seluruh dana operasional, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga juru masak.

Tidak berhenti di situ, ketika Ira menagih untuk pencairan tahap dua, dia mengaku tidak dibayar sama sekali oleh pihak yayasan.

Pada akhirnya, pihak Ira sepakat untuk mengakhiri posisi mitra MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke pihak berwajib.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum, baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

KOMPAS.com - Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Pusat mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Kini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan dapur seluas 500 meter persegi tersebut sudah tidak beroperasi.

Dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Lantas, bagaimana tanggapan BGN terhadap dugaan penggelapan dana MBG ini?

Respons BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dandan Hindayana, memberikan respons terhadap kejadian ini.

"Masalah internal mitra," ujarnya singkat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

"BGN dari kemarin pagi sudah dan sedang memediasi," imbuhnya.

Sementara itu, dilansir dari Tribun News, Selasa (15/4/2025), pihak Ira mengharapkan BGN dapat mengevaluasi yayasan dan SPPG terkait, serta memberikan perlindungan terhadap mitra dapur.

"Saya masih ingin terlibat dalam program ini karena kontraknya lima tahun. Tapi saya ingin ada keadilan dan perlindungan. Jangan sampai mitra seperti saya menjadi korban sistem yang tidak transparan," kata Ira.

Dia juga berharap agar pihak BGN bersikap lebih peka terhadap pelaksanaan di lapangan.

Kronologi dugaan penggelapan dana MBG di Kalibata

Danna menjelaskan bahwa perselisihan antara pihak Ira dan yayasan dimulai pada Senin (24/3/2025) ketika Ira mengetahui adanya perbedaan anggaran untuk kelompok PAUD, TK, serta RA atau SD.

Sebab, dalam kontrak dengan yayasan hanya dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi.

Seiring berjalannya program, sebagian dana MBG turut diubah menjadi Rp 13.000.

Disebutkan bahwa pihak yayasan mengetahui adanya perbedaan anggaran tersebut sebelum tanda tangan kontrak, yaitu pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," kata Danna.

Walaupun begitu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebanyak Rp 386.500.000.

Saat Ira menagih haknya kepada pihak yayasan, mereka mengatakan bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp 45.314.249 untuk mengganti kebutuhan lapangan.

Padahal, Ira menanggung seluruh dana operasional, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga juru masak.

Tidak berhenti di situ, ketika Ira menagih untuk pencairan tahap dua, dia mengaku tidak dibayar sama sekali oleh pihak yayasan.

Pada akhirnya, pihak Ira sepakat untuk mengakhiri posisi mitra MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke pihak berwajib.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum, baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara, Mitra dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana progam Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/4/2025).

Menanggapi isu terkait penyaluran dana yang terjadi di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta, BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN [Media Berkat Nusantara],” ujar Dadan lewat rilisnya, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan juga menyampaikan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com -Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terletak di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa menghentikan operasionalnya sejak akhir Maret 2025.

Penutupan ini disebabkan oleh dugaan penggelapan dana operasional oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang diperkirakan mencapai hampir Rp1 miliar.

Menurut laporan dari Tribun Jakarta, dapur MBG Kalibata dikelola oleh Ira Mesra, yang merupakan mitra dari Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejak Februari 2025, Ira telah menyediakan total 65.025 porsi makanan dalam dua tahap program.

Namun, hingga saat ini, Ira belum menerima pembayaran apapun dari yayasan untuk menutupi biaya operasional yang dikeluarkan.

Danna Harly, kuasa hukum Ira, menjelaskan bahwa seluruh biaya, termasuk bahan makanan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, dan gaji juru masak, ditanggung sepenuhnya oleh kliennya.

"Kami tidak dapat lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kami tidak dibayar sepeser pun," ungkap Harly.

Ironisnya, yayasan MBN telah menerima dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang terkait dengan program ini.

Namun, dana tersebut tidak pernah disalurkan kepada Ira sebagai pelaksana di lapangan.

Ketika Ira berusaha menagih pembayaran, muncul klaim sepihak dari yayasan yang menyatakan bahwa Ira memiliki tunggakan sebesar Rp45.314.249.

Tunggakan tersebut diduga terkait dengan invoice pembelian barang oleh SPPG atau yayasan di lapangan.

Namun, Harly dan Ira membantah klaim tersebut, menegaskan bahwa semua kegiatan dan pengadaan dilakukan oleh Ira sendiri tanpa campur tangan yayasan.

"Fakta di lapangan adalah semua dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira," tegas Harly.

Akibat permasalahan ini, Ira mengalami kerugian yang hampir mencapai Rp 1 miliar, tepatnya Rp 975.375.000, dan telah memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Ira telah melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana, dengan nomor registrasi laporan LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya yang terdaftar pada 10 April 2025.

Kasus ini menimbulkan keprihatinan terkait pengelolaan dana bantuan sosial serta lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.

Harly mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap situasi ini.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana BGN dapat memfasilitasi penyelesaian masalah ini," pungkas Harly.

Sumber: Kompas.com

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG. Yayasan MBG berinisial MBN dilaporkan ke kepolisian oleh mitra dapurnya karena diduga menggelapkan dana Rp 975.375.000.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal tersebut merupakan masalah internal antara yayasan dengan mitra. Dadan menerangkan, dana yang telah disalurkan ke yayasan masih aman dalam rekening.

Menurut Dadan, sistem pencairan dana tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan melalui virtual account. Dana tersebut hanya dapat dicairkan melalui persetujuan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Masalah internal mitra. Dana di virtual account hanya bisa dicairkan melalui approval ke SPPG, dana pasti aman," kata Dadan kepada detikcom, Rabu (16/4/2025).

Sebagai tindak pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Dadan menerangkan akan lebih ketat menyeleksi mitra MBG. Saat ditanya mengenai penyelesaian masalah yayasan tersebut, Dadan menerangkan akan mengambil langkah kerja yang tidak membuat gaduh.

"Kami akan makin ketat menyeleksi mitra terutama mitra yang berkongsi/berpartner," jelas Dadan.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal laporan dugaan penggelapan dana oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayangkan oleh mitra dapur di wilayah Kalibata.

Laporan tersebut menyebutkan mitra belum menerima pembayaran sebesar Rp975,3 juta, padahal disebut-sebut BGN telah menyalurkan sebagian dana ke yayasan terkait.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan oleh BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait informasi BGN telah mencairkan dana sebesar Rp386,5 juta ke Yayasan MBG, Dadan tak secara langsung membenarkan maupun membantah angka tersebut.

Namun, ia menegaskan sistem pencairan dana melalui virtual account telah dilengkapi mekanisme pengamanan. Menurutnya, dana yang ada tak bisa dicairkan secara sepihak oleh yayasan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG.

"Dana MBG di virtual account kan hanya bisa dicairkan dengan approval kepala SPPG," jelasnya.

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Yayasan MBG terkait tudingan penggelapan dana tersebut. Pihak mitra dapur yang melaporkan juga belum mengungkap secara terbuka detail kronologi maupun bukti pembayaran yang belum diterima.

Kasus ini bermula dari laporan Ira, mitra dapur Program MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, yang mengaku belum menerima pembayaran sebesar Rp975.375.000 dari pihak yayasan.

Ira melalui kuasa hukumnya, Danna Harly, menyatakan kerja sama berlangsung selama Februari-Maret 2025, dengan total produksi lebih dari 65 ribu porsi makanan.

Dalam perjanjian awal, harga setiap porsi makanan disepakati sebesar Rp15 ribu. Namun di tengah pelaksanaan, Ira mendapati adanya perubahan harga secara sepihak menjadi Rp13 ribu, bahkan dipotong lagi Rp2.500 per porsi.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500," kata Danna.

Masalah semakin rumit ketika pihak yayasan menyebut Ira justru memiliki kekurangan bayar sebesar Rp45 juta. Padahal, menurut kuasa hukum, seluruh operasional mulai dari bahan baku, sewa tempat, peralatan dapur, hingga gaji juru masak ditanggung oleh Ira sendiri, tanpa ada dukungan dari yayasan.

Danna menyebut kliennya telah mengupayakan penyelesaian secara internal, termasuk menyampaikan somasi dan permintaan hak tagih ke Yayasan MBG serta konfirmasi ke BGN.

Namun, tidak ada kejelasan hingga akhirnya laporan dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 April 2025 dengan dugaan penipuan dan penggelapan.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira," kata Danna.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG berinisial MBN. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal itu sebagai masalah internal mitra dan tidak ada kaitan dengan BGN.

"Jadi gini, sebetulnya apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata itu murni masalah internal mitra," kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan mengatakan BGN juga baru mengetahui yayasan dan mitra tersebut partner program MBG. BGN hanya mengetahui pihak yayasan sebagai satu-satunya kesatuan mitra BGN.

"Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional," jelasnya.

"Jadi apa pun yang terjadi di Kalibata, itu murni urusan internal. Tidak ada hubungannya dengan Badan Gizi," tegasnya.

Dadan menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman. Dia meminta mitra tersebut tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," tuturnya.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," tutupnya.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan makan bergizi gratis (MBG) tidak langsung beroperasi setelah Lebaran. Alasannya, BGN saat ini tengah mengubah pola pendanaan.

"Untuk 10 hari ke depan, itu kan sekarang sudah dikirimkan uang muka. Jadi kenapa program Makan Bergizi ini tidak serta-merta setelah Hari Raya dilaksanakan? Karena kami sedang mengubah pola pendanaan," kata Dadan kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Dia mengatakan seluruh tagihan MBG sudah dibayarkan atau diselesaikan pada 8 hingga 14 April.

"Jadi seluruh tagihan yang sudah ada, itu diselesaikan di antara tanggal 8 sampai tanggal 14. Seluruh tagihan selesai. Itu reimbursed," jelasnya.

Membahas soal masalah mitra dan yayasan, Dadan mengatakan pekan ini, dari 14 April dan seterusnya, mitra tidak perlu lagi mengeluarkan uang modal untuk program tersebut. BGN sudah mengirimkan uang untuk mitra dapur tersebut melalui yayasan untuk 14 hari kedepan.

"Mulai minggu ini, tanggal 14 ini ke depan, Badan Gizi mengubah pola pendanaan. Jadi mitra itu tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk menalangi seluruh program," jelasnya.

"Tetapi Badan Gizi yang kirimkan uang untuk 10 hari ke depan. Jadi untuk yang mitra di Kalibata itu, untuk 10 hari ke depan pun uangnya sudah ada di rekening yayasan," tambahnya.

Dadan menjelaskan mekanisme pembayaran MBG. BGN akan mengirimkan dana melalui virtual account (VA) rekening bersama antara Satuan Pengelolan Pelayanan Gizi (SPPG) dengan mitra. VA itu hanya bisa dicarikan melalui kesepakatan bersama Kepala SPPG dan yayasan.

"Jadi sekarang itu seluruhnya melalui virtual account. Itu adalah rekening bersama antara Kepala SPPG dengan mitra. Kalaupun yayasannya satu, katakanlah contohnya yayasan yang dimiliki oleh Polri. Satu seluruh Indonesia. Tapi setiap satuan pelayanan virtual account-nya satu, khusus untuk satuan pelayanan tersebut," ucapnya.

"Dan itu hanya bisa dicairkan melalui kesepakatan bersama atau verifikasi bersama antara kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dari yayasan," tambahnya.

Dadan menuturkan meskipun VA tersebut merupakan rekening SPPG dengan yayasan, tak bisa diambil oleh yayasan jika tak ada verifikasi Kepala SPPG.

"Jadi kalaupun ada uang masuk ke yayasan, kemudian kepala satuan tidak bisa mengverifikasi, uang itu tidak akan bisa diambil oleh yayasan. Karena itu virtual account rekening bersama. Itu pola pendanaan yang sekarang, yang kami terapkan mulai minggu ini, virtual account dan juga uang muka," tutupnya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya