Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik

"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 38.504 unit pada tahun 2025.

Hal itu tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pasca efisiensi anggaran. Di mana anggaran yang dialokasikan untuk BSPS sebesar Rp 850.003.000.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan DIPA awal, yakni sebesar Rp 747.523.000 untuk 34.289 unit.

"Sekarang kami punya anggaran Rp 850 miliar (untuk BSPS)," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Jumlah 38.504 unit BSPS terdiri dari 11.697 di kawasan pesisir seluruh provinsi; 14.610 unit di perdesaan luar Papua, 500 unit di perdesaan Papua; serta 11.697 unit di perkotaan seluruh provinsi.

"Jadi nanti kami bangun sistem Pak Ketua (Komisi V DPR RI), yang penting bagaimana teman-teman juga sesuai aturan, bagaimana juga bisa memperhatikan konstituen," tandas Ara.

Adapun anggaran belanja barang terbesar untuk BSPS dan program lainnya direncanakan akan direalisasikan mulai triwulan II tahun 2025.

Kuota BSPS Berpotensi Bertambah

Berdasarkan materi paparan Menteri PKP, di dalam anggaran Kementerian PKP tahun 2025 masih terdapat blokir efisiensi sebesar Rp 1,828 triliun.

Untuk itu, Kementerian PKP juga berencana mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 1,828 triliun.

Di mana sebesar Rp 1,157 triliun akan dipergunakan untuk menambah target sasaran BSPS sampai dengan 50.000 unit.

Kemudian sisanya sebesar Rp 670,7 miliar akan dipergunakan penambahan pembangunan rumah susun untuk ASN, anggota TNI/POLRI, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut bantuan para konglomerat untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai Rp500 miliar.

Bantuan-bantuan itu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Para pengusaha itu membangun rumah untuk dibagikan gratis ke masyarakat.

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

"Jangan-jangan nanti tahun ini berakhir, mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada Rp800 miliar, anggaran negara itu Pak," ujar Ara tertawa.

Dia menjelaskan PT Harum Energy/PT Santan Batubara menyumbang 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta, dengan nilai Rp4,5 miliar. Lalu, Agung Sedayu Group akan membangun 250 rumah di Tangerang.

Adaro Group membangun 500 unit rumah di Kalimantan Selatan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di Jakarta.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan merenovasi 500 rumah di Jakarta dan Bangka Belitung.

Ara menyampaikan pemerintah hanya memfasilitasi para pengusaha untuk membangun rumah untuk rakyat. Dia memastikan tak ada sepeser uang pun yang dititipkan pengusaha ke kementerian.

"Ini kita menjaga kepercayaan orang. Jadi, saya tidak terima uang, tidak terima barang," ujar Ara.

Sebelumnya, Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah. Dia ingin membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat sebanyak 3 juta unit per tahun.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kemungkinan program itu belum terwujud sepenuhnya tahun ini.

Dia berkata APBN 2025 hanya Rp800 miliar. Menurutnya, uang itu hanya mampu membiayai renovasi 40 ribu rumah dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 220 ribu unit.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," ungkap Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan makanan yang bergizi dan aman.

Di sela rapat kerja nasional APJI tahun 2025 di Jakarta, Rabu, Ketua Umum APJI Tashya Megananda Yukki menyampaikan bahwa saat ini anggota asosiasi telah mengoperasikan lebih dari 50 dapur untuk Program MBG.

"Perbedaan kami, kalau misalnya MBG yang mengelola APJI, kami sudah biasa melakukan itu karena memang sudah hari-harinya kita memang berusaha di katering," kata Tashya.

"Jadi, hopefully sih untuk MBG ini, terutama yang di bawah naungan APJI, pastinya dapurnya akan lebih baik. Sebagai mitra kami memberikan yang terbaik, terutama untuk keamanan pangannya," ia menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa mitra pengelola dapur di bawah naungan APJI semuanya anggota resmi asosiasi, sehingga asosiasi bisa berkomunikasi langsung dengan mereka mengenai pengelolaan dapur dan layanan katering dalam pelaksanaan Program MBG.

"Kita juga sampaikan kepada para anggota, ingat jaga keamanan pangannya, kualitas gizi, dan menu makanannya, pastinya harus menyesuaikan dengan anak-anak," kata dia.

APJI juga memberikan pelatihan kepada calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi pemimpin dapur pendukung pelaksanaan Program MBG.

"Insya Allah pada bulan Juni mendatang, APJI siap melatih 30.000 siswa SPPI di 17 provinsi secara serentak, di mana mereka ini akan menjadi pimpinan dapur dan ujung tonggak dalam Program MBG," kata Tashya.

Selain itu, APJI bekerja sama dengan Universitas Pertahanan RI memfasilitasi lebih dari 500 anggota APJI menjalani pelatihan untuk menjadi pengajar calon SPPI.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

UNGARAN, KOMPAS.com – Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan investigasi terhadap persoalan yang terjadi di Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae), yang berada di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Brigjen Pol Dr. Azis Andriansyah, menyebutkan bahwa timnya telah meminta keterangan dari puluhan warga dan pihak pengembang.

"Selain dari warga, juga dari pihak pengembang sudah dimintai keterangan. Tinggal nanti dicari siapa yang bertanggung jawab," kata Azis saat meninjau langsung lokasi perumahan, Rabu (30/4/2025).

Investigasi Komprehensif

Azis menjelaskan, timnya juga meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk perbankan, ahli teknis, dan Pemkab Semarang.

Semua informasi ini akan digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi, dan untuk penegakan hukum akan diserahkan ke aparat kepolisian dan instansi terkait.

"Cek lingkungan kondisi rumah per rumah. Mulai dari struktur dan non-struktur, pondasi, kolom dan balok, termasuk arsitektur lingkungan dan kelayakan sebagai kawasan lingkungan perumahan," ujarnya.

Investigasi dilakukan setelah adanya pengaduan warga melalui surat dan pemberitaan di media. Keluhan yang diterima mencakup sertifikat rumah yang belum diserahkan, ketidakhadiran fasilitas umum, dan ancaman longsor.

Azis menegaskan bahwa pemeriksaan mengacu pada UU Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Perlindungan Konsumen.

"Perumahan itu ada kriteria dan spesifikasi yang harus dipenuhi. Atas berbagai temuan dan keluhan masyarakat, akan ditindaklanjuti untuk proses hukum," tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, menyebutkan bahwa masalah utama yang dihadapi warga adalah ketidakjelasan sertifikat rumah dan ancaman longsor yang terus meluas.

"Kami sudah membayar lunas, tapi sertifikat belum diserahkan dan malah diagunkan pengembang ke BTN. Kasus terkait sertifikat ini ada sekitar 66 rumah," ungkap Deni.

"Sementara yang terkena longsor ada 10 rumah. Ini juga terus meluas dan banyak rumah warga yang tidak ditempati karena takut menjadi korban longsor," tambahnya.

Menteri PKP Minta Kasus Diusut Tuntas

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta agar persoalan di Perumahan Punsae diselesaikan secara hukum. Ia bahkan menugaskan Brigjen Azis selama tiga hari untuk mengusut dan mengaudit seluruh pihak yang terkait.

"Ini perumahan memprihatinkan dan bermasalah, karena itu 100 persen harus diselesaikan di ranah hukum. Pelakunya harus dihukum berat," tegas Ara, Senin (28/4/2025).

Ara juga menyoroti bahwa Punsae adalah perumahan subsidi, namun proses jual-beli dilakukan langsung antara pembeli dan pengembang tanpa melalui bank pemberi kredit seperti BTN.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Tanggapan Pemkab

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan bahwa perizinan pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan saat dirinya menjabat.

Namun ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pengembang saat ini, yakni Prayit, yang menyatakan siap menyelesaikan masalah secepatnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menyebut rumah susun (Rusun) yang dibangun di Kawasan Industri terpadu Batang (KITB) merugikan anggaran negara.

Pasalnya, tambah Ara, hingga saat ini 10 tower rusun itu belum sepenuhnya diokupansi masyarakat. Padahal, 10 tower rusun itu telah rampung pembangunannya sejak 2022.

Dalam laporannya, saat ini baru terdapat 5 tower rusun yang dihuni oleh pekerja industri. Atas dasar hal itu, Ara berpandangan rusun KITB ini dibangun dengan perencanaan yang minim.

"Pembangunan rusun KITB ini tidak matang dan tidak sesuai perencanaan. Apalagi Rusun ini selesai dibangun pada 2022 tapi 5 dari 10 tower belum di huni sehingga merugikan APBN," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (30/4/2025).

Pada saat yang sama, Ara juga menyoroti adanya spesifikasi bangunan yang diduga tidak sesuai. Dia juga menegaskan terdapat tower hunian yang berubah peruntukkan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal membentuk tim yang akan menginvestigasi tidak optimalnya rusun di KIT Batang tersebut.

"Saya akan menurunkan tim untuk mempelajari di mana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan dan jika ada dugaan korupsi akan kita sikat saja dan jangan ragu termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan segera laporkan," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT KITB, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan mengaku bahwa saat ini pihaknya terus mendorong penghunian Rusun bagi para pekerja. Pihaknya juga akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di KITB.

Ngurah Wirawan menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 7 perusahaan yang beroperasi di KITB. Seiring dengan makin banyaknya perusahaan yang beroperasi ke depan, dia optimis rusun tersebut bakal ikut terdorong okupansinya.

"Saat ini sudah ada 7 perusahaan yang beroperasi di KITB dan memanfaatkan Rusun. Ke depan masih ada 7 perusahaan yang sedang membangun perusahaannya di KITB dan kami optimis akan lebih banyak Rusun yang akan terhuni," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025. Angka itu melonjak tajam dibandingkan realisasi hingga Februari 2025 sebesar Rp300 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peningkatan itu mencerminkan adanya percepatan dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

“Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2025, Rabu (30/4/2025).

Hingga 29 April 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 3,265 juta orang.

Secara rinci sebagai berikut: pra-SD sebanyak 178.679 orang, SD sebanyak 1.415.746 orang, SMP sebanyak 935.014 orang, SMA/SMK sebanyak 691.857 orang, serta Ponpes sebanyak 16.393 orang.

Selanjutnya, penerima dari kalangan SLB tercatat sebanyak 6.276 orang, balita sebanyak 12.004 orang, ibu hamil sebanyak 3.771 orang, ibu menyusui sebanyak 4.645 orang, PKBM sebanyak 1.125 orang, dan Seminari sebanyak 352 orang.

Pelayanan program ini dilakukan melalui 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.

Suhasil menyampaikan pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada 2025, dengan target jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang hingga kuartal IV-2025. Nantinya, program ini akan didukung oleh sekitar 32 ribu SPPG.

“Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," kata Suahasil.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebanyak Rp2,3 triliun hingga 29 April 2025. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan realisasi Februari 2025 tercatat Rp0,3 triliun.

?Program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, realisasi sampai 29 April adalah Rp2,3 triliun. Ini terjadi percepatan," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2025, Rabu (30/4).

Suahasil melaporkan, hingga 29 April 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 3,265 juta orang. Rinciannya, pra SD sebanyak 178.679 orang, SD sebanyak 1.415.746 orang, SMP sebanyak 935.014 orang, SMA/SMK sebanyak 691.857 orang, serta Ponpes sebanyak 16.393 orang.

Selanjutnya, penerima dari kalangan SLB tercatat sebanyak 6.276 orang, Balita sebanyak 12.004 orang, Ibu Hamil sebanyak 3.771 orang, Ibu Menyusui sebanyak 4.645 orang, PKBM sebanyak 1.125 orang, dan Seminari sebanyak 352 orang.

Saat ini, pelayanan program ini dilakukan melalui 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Dia menyampaikan, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada tahun 2025, dengan target jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang hingga kuartal IV-2025. Nantinya, program ini akan didukung oleh sekitar 32 ribu SPPG.

"Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang, dan dilayani lebih dari 1100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," jelasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sudah menawarkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di area Karawaci, Tangerang, Banten ke salah satu investor dari Qatar. Investor tersebut yaitu Ooredoo Group Qatar.

Ara mengungkapkan, terdapat lahan sitaan bekas BLBI. Dalam catatan detikcom, tanah dengan luas sekitar 3,5 hektare itu statusnya sudah bersertifikat dan bebas dari sengketa.

"Itu menurut saya tanah yang sangat bagus, karena ada di Lippo Karawaci, luasnya kurang lebih 3,5 hektare, tidak ada penghuninya di atasnya, di atasnya persis lapangan golf dan ekosistemnya berjalan. Buktinya sudah ada sekolah, ada kampus, ada rumah sakit yang besar Pak," katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ara mengatakan, dirinya sudah menawarkan lahan tersebut kepada perusahaan Qatar saat ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Doha, Qatar. Dalam waktu dekat, kata Ara, Ooredoo disebut akan berkunjung ke Indonesia.

"Jadi kita sudah tawarkan itu untuk dari Ooredoo, itu investor waktu saya mendampingi presiden di Qatar. Mungkin dalam waktu 2 minggu ini, mungkin mereka akan datang ke sini untuk menindaklanjuti pertemuan," ungkapnya.

Dalam catatan detikcom, Ara sempat mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025) lalu.

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar.

(abr/das)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Hal itu dikemukakan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

"Kami menemukan penyalahgunaan BSPS dalam jumlah besar, nilainya Rp 109 miliar di Sumenep, satu kabupaten, dan sekarang sudah dalam proses hukum," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Menurut Ara, jajarannya telah terjun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan penyalahgunaan bantuan yang akrab disebut bedah rumah itu.

"Ada satu rumah dapat tiga (bantuan BSPS), jadi itu kan pasti salah Pak Ketua (Komisi V DPR RI), nggak mungkin dong satu keluarga di dalamnya dapat (bantuan) tiga," tandasnya.

Sebelumnya telah diberitakan Kompas.com, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP, Heri Jerman, telah melaporkan adanya dugaan pemotongan dana program BSPS Tahun 2024 kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Laporan tersebut dilakukan setelah Irjen PKP melakukan sidak dan serangkaian penyelidikan, serta menemukan 18 temuan penyimpangan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"(Tim) tiga kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi, dan hari ini kami laporkan," kata Heri di Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Heri menambahkan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penerima program BSPS terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

:Kami turun ke lapangan. Mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," tandasnya.

Heri menambahkan, terdapat 18 temuan penyimpangan yang ditemukan di antaranya adalah bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

"Kami juga temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa, bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan, tetapi penerima bantuannya diminta tanda tangan slip penarikan kosong," bebernya.

Kepala Kejri Sumenep, Sigit Waseso, mengatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan ini.

"Pak Irjen (Kementerian PKP) sudah memberikan adanya peristiwa pidana di awal, jadi kami akan menindaklanjuti berikutnya dengan langkah-langkah baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," tutupnya.

(Sumber: Kompas.com | Penulis: Nur Khalis | Editor: Andi Hartik)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku telah menawarkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada OoredooQatar untuk berivestasi pada sektor properti di Indonesia.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan lahan eks BLBI yang ditawarkan tersebut berlokasi di wilayah Karawaci yang beririsan dengan Kawasan Lippo Karawaci.

“Jadi kita sudah tawarkan itu [lahan eks-BLBI] untuk Ooredoo. Itu investor yang saya tawarkan ketika mendampingi Presiden di Qatar,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Adapun, total luasan lahan yang dapat dieksekusi oleh Ooredoo itu disebut-sebut mencapai 3,5 hektare.

Ara mengaku, Ooredoo menyambut positif tawaran investasi itu. Bahkan, Ara mengatakan bahwa manajemen Ooredoo Qatar bakal langsung bertolak ke Indonesia membahas kelanjutan rencana investasi itu dalam waktu dekat.

Terlebih, tambah Ara, lahan eks BLBI yang ditawarkan kepada Ooredoo tersebut telah memiliki ekosistem yang lengkap mulai dari adanya sekolah, kampus hingga rumah sakit (RS) internasional.

“Dalam waktu dekat ini mereka Ooredoo akan datang ke sini untuk melanjutkan pertemuan,” pungkasnya.

Sementara pada kesemptan berbeda, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tersebut nilainya mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya.

Cianjur (ANTARA) - Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, mengungkap hasil uji laboratorium terkait tempat makan atau ompreng plastik yang digunakan untuk Makan Siang Bergizi (MBG) ditemukan beberapa bakteri namun belum dipastikan menjadi penyebab keracunan.

Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto di Cianjur Rabu, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium lain untuk sampel makanan dan muntahan guna memastikan penyebab keracunan massal setelah menyantap MBG.

"Pada peristiwa keracunan massal ada dua sampel yang diuji, tempat makan dan sampel makanan serta muntahan, untuk ompreng diuji di Labkesda Cianjur, untuk sampel makanan dan muntahan diuji di Labkesda Provinsi Jabar," katanya.

Untuk uji laboratorium tempat makanannya sudah keluar, dimana ditemukan beberapa bakteri Staphylococcus sp, Eschericia coli, dan Salmonela sp, namun pihaknya belum dapat menyimpulkan hasil uji laboratorium tersebut sebagai penyebab keracunan massal puluhan siswa.

Sehingga pihaknya masih menunggu hasil laboratorium Jabar, sebelum menyimpulkan penyebab pasti keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah, MAN I dan SMP PGRI I Cianjur beberapa waktu lalu, dimana sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

"Informasi-nya uji sampel makanan dan muntahan akan keluar setelah 10 hari kerja, sehingga penyidik memerlukan pemeriksaan terhadap penguji dan melakukan pemeriksaan ahli kesehatan," katanya.

Hingga saat ini, pihaknya sudah meminta keterangan 30 orang saksi terkait peristiwa keracunan massal puluhan siswa usai menyantap MBG, termasuk pemilik, pengelola, dan petugas di dapur MBG.