Gresik -

Nasib nahas menimpa balita perempuan di Perumahan Patra Raya, Cluster Patra Garden, Cerme Gresik. Balita berinisial FO itu, meninggal usai tertimpa alat olahraga yang merupakan fasilitas umum (fasum) di perumahan tersebut.

Informasi yang dihimpun, peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, Kamis (2/1). Saat itu korban berusia 2 tahun bersama teman sebayanya sedang bermain tanpa didampingi orang tua di area fasum perumahan.

Di lokasi tersebut, terdapat empat wahana olahraga yang terbuat dari besi. Namun yang satu dalam kondisi rusak dan hanya disangga sebatang bambu. Alat olah raga rusak itulah yang menimpa korban.

Peristiwa tersebut terekam CCTV yang berada di kawasan perumahan Patra Garden. Dalam rekaman CCTV itu, korban tertimpa alat olah raga yang terbuat dari besi itu hingga pingsan.

Mengetahui korban tertimpa alat gym itu, teman-teman korban berteriak meminta tolong hingga pihak security mendatangi lokasi. Setelah itu, korban ditolong oleh sekuriti perumahan dan dibawa ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari TKP.

Korban lalu dibawa ke Puskesmas Cerme untuk mendapatkan pertolongan, namun kondisinya kritis dan dirujuk ke RSUD Ibnu Sina. Namun, sekitar pukul 16.30 WIB korban dinyatakan meninggal.

Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Randuagung, Kebomas, Gresik untuk dimakamkan. Sekitar pukul 22.00 WIB, orang tua korban membuat laporan ke kantor polisi.

Kapolsek Cerme Iptu Andik Asworo mengatakan laporan orang tua korban sekitar pukul 22.00 WIB. Namun laporkan itu diarahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gresik

"Laporan korban sudah kami terima. Kemudian kami mengantarkan pelapor ke SPKT Res Gresik untuk dilanjutkan ke Unit PPA, karena penanganan ditangani polres," kata Iptu Andik Asworo, Jumat (3/1/2024).

Kanit PPA Satreskrim Polres Gresik Ipda Hepi Muslih Riza membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan.

"Benar sudah terima laporan, tadi orang tuanya lapor ke sini (Polres Gresik). Kita masih melakukan penyelidikan," kata Hepi singkat.

Pantauan detikJatim, meski menyebabkan seorang balita tewas, fasum olahraga tersebut masih belum diberi garis polisi. Namun hanya dibatasi dengan tali rafia.

(abq/iwd)

Jakarta -

Beberapa waktu lalu susu ikan santer terdengar lantaran disebut-sebut bisa menjadi salah satu alternatif susu sapi dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Lantas apakah susu ikan akan masuk ke menu MBG yang akan dimulai pada 6 Januari?

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo mengatakan saat ini produsen susu ikan, Berikan Protein dalam proses registrasi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Susu ikan berasal dari ikan segar yang diolah dengan menggunakan teknologi sehingga menjadi bubuk hidrolisat protein ikan (HPI).

Bubuk HPI ini akan dicampur dengan berbagai macam varian rasa. Saat ini, susu ikan baru mempunyai dua varian rasa, yakni cokelat dan strawberry.

"Saat ini Berikan Protein selaku produsen Susu Ikan sedang proses registrasi untuk menjadi mitra BGN," kata Budi kepada detikcom, ditulis Jumat (3/1/2025).

Budi menerangkan kini sudah ada 44 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terdaftar menjadi mitra BGN dan tengah menunggu proses verifikasi. Pihaknya terus mendorong 1.195 UPI yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) menjadi mitra MBG.

"Untuk UPI-UPI yang sudah mendaftar saat ini masih dalam verifikasi BGN, proses distribusi nya juga menunggu hasil verifikasi dari BGN, dalam program ini KKP sebagai support," terang Budi.

Terkait jenis produk atau menu ikan, Budi menjelaskan sebagian besar adalah ikan beku yang disesuaikan dengan lokasi masing-masing UPI. Dalam pelaksanaan pembinaan mitra, pihaknya juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebab, program tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025. "Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

(ara/ara)

Mataram -

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

(iws/gsp)

Bandarlampung (ANTARA) - Sebanyak 1.000 BUMDes di Provinsi Lampung siap bekerja sama mendirikan dapur umum dan mendukung ketersediaan bahan baku pangan bagi program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

"Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, desa siap mendukung dalam beragam hal. Seperti dalam penyediaan bahan baku pangan, sehingga saat ini tengah disiapkan model desa tematik untuk pengembangan potensi desa," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan selain penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis, desa melalui BUMDes pun siap dalam pengelolaan makanan melalui pembukaan dapur umum.

"Di Lampung ada sekitar 1.000 BUMDes yang siap mendirikan dapur umum dan mengelolanya seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Desa saat berkunjung ke sini. Namun saat ini kami masih menunggu petunjuk teknisnya seperti apa mengenai dapur umum itu," katanya.

Dia melanjutkan, bila nanti desa melalui BUMDes diberi kepercayaan mengelola dapur umum makan bergizi gratis, maka modal pengelolaan akan memanfaatkan alokasi dari dana desa.

"Modalnya nanti bisa dari dana desa dan kami berharap nanti akan ada penyerapan tenaga kerja dari desa. Sebab satu dapur umum saja perlu 40 orang yang bekerja dan ini akan dipenuhi dari desa itu sendiri," ucap dia.

Menurut dia, diperkirakan pengelolaan dapur umum oleh satu BUMDes minimal mampu memproduksi Makan Bergizi Gratis bagi 3.000 anak untuk satu desa.

"Satu desa itu rata-rata ada 1.000-3.000 anak, jadi nanti akan disesuaikan, bisa saja satu dapur umum untuk dua desa. Jadi akan dilihat jangkauan serta jumlah anak per desa," tambahnya.

Ia berharap desa melalui BUMDes dapat berperan aktif dalam mendukung beragam program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis sebagai upaya peningkatan perekonomian desa.

"Saat ini BUMDes di Lampung sudah dalam kategori maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya keterlibatan desa dalam mengelola program ini, maka kesejahteraan serta perekonomian desa akan semakin bertumbuh positif," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Permukiman masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (1/1/2025), ramai dipadati wisatawan domestik. Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, H Medi mengatakan, diperkirakan pengunjung wisatawan saba budaya Badui mencapai ribuan orang.

Pada musim liburan Tahun Baru 2025, pengunjung memadati kawasan Badui. Hal itu ditambah kendaraan roda empat yang diparkir pun mengekor sepanjang dua kilometer.

Mereka saba budaya Badui itu kebanyakan pengunjung domestik dari berbagai daerah di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Tengah. "Kami bersyukur dengan padatnya wisatawan saba budaya Badui itu dipastikan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat adat," kata Medi saat dihubungi dari Rangkasbitung, Lebak, Rabu.

Menurut dia, momen liburan Tahun baru 2025, secara kebetulan di permukiman masyarakat Badui, sedang memasuki musim panen durian. Alhasil, para wisatawan saba budaya Badui, selain melihat pemandangan kawasan hutan Badui dengan berjalan kaki menapaki jalan setapak dan kiri kanan tebing serta perbukitan, juga bisa menikmati lezatnya buah yang sedang dipanen.

Mereka yang setelah berjalan kaki merasa capai, bisa menikmati lezatnya durian khas Badui dengan harga terjangkau. "Hampir di semua perkampungan Badui banyak yang berjualan buah durian, mulai harga Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu per butir," ujar Medi.

Sementara itu, Agung (40) bersama keluarga warga Jakarta mengatakan, ia sejak pagi mengunjungi kawasan permukiman Badui. Diaberjalan kaki dari Kampung Kadu Ketug menuju jembatan bambu sepanjang 2,5 kilometer.

Namun, selama perjalanan itu melintasi jalan setapak dengan kondisi pegunungan dan perbukitan sehingga menguras tenaga banyak juga terasa kelelahan. "Kami merasa senang mengunjungi pemukiman masyarakat Badui yang kehidupannya cukup sederhana serta di kawasan Badui tidak ditemukan jalan aspal, listrik dan kendaraan," kata Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bakal meluncur awal Januari 2025 dengan anggaran Rp10.000 per porsi. Perum Bulog terlibat menyiapkan bahan pangan hingga logistik

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan MBG baru akan terlihat saat program ini mulai berjalan pada Januari mendatang.

“Nanti bisa dilihat kalau [program MBG] sudah berjalan,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).

Nantinya, sasaran pemenuhan gizi BGN meliputi peserta didik, yakni SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri.

Program MBG ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi program makan bergizi gratis yang bakal bergulir awal tahun depan.

Arief mengatakan semua pihak harus membantu melaksanakan program MBG, termasuk Bapanas. “Tentunya kita semua harus membantu terlaksananya MBG,” kata Arief kepada Bisnis.

Sebagai contoh, Arief menjelaskan bahwa Bapanas juga ikut berperan dalam menyiapkan Standar Keamanan Pangan Segar.

Di samping itu, Perum Bulog juga ikut mendukung pelaksanaan program prioritas MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo.

Perbesar

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan Perum Bulog telah melakukan nota kesepahaman dengan BGN untuk mendukung pelaksanaan MBG.

“Untuk MBG, Bulog sudah MoU [Memorandum of Understanding] dengan Badan Gizi Nasional [BGN] untuk penyediaan bahan pangan dan dukungan logistik,” tutur Suyamto kepada Bisnis.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya juga telah menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp700 miliar untuk mendukung program MBG.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa anggaran jumbo ini dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk mempersiapkan bahan baku program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, Kementan akan meminta Ditjen Hortikultura dan Ditjen PKH untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa guna mendukung program MBG.

“Anggaran kita sudah siapkan di Peternakan dan Hortikultura. Kita sudah siap. Kalau tidak salah, Rp400-an miliar, yang ke Peternakan Ayam sekitar Rp300-an miliar. Jadi semuanya Rp700-an miliar,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Di samping itu, Amran juga menyampaikan bahwa pihaknya juga ikut berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal pendistribusian bahan baku program MBG, melakukan pendampingan, hingga membelikan bibit ternak dan hortikultura.

Lebih lanjut, Amran menambahkan Kementerian Desa juga menggelontorkan sekitar Rp16 triliun dari total anggaran dana desa senilai Rp71 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk mendukung kemandirian pangan desa pada 2025. Adapun, alokasi dana desa ini setara dengan 20% untuk ketahanan pangan.

“Ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp16 triliun. Cukup besar,” jelasnya.

Adapun, Kementan sendiri juga menganggarkan dana untuk mendukung swasembada pangan yang menjadi prioritas negara.

Dalam catatan Bisnis, Mentan Amran mengungkap bahwa Kementan mendukung program makan bergizi. Dukungan tersebut disalurkan melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran yang dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa.

“Melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur, dan bantuan ubi jalar,” ujar Amran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Dari anggaran itu, Ditjen Tanaman Pangan melalui bantuan ubi jalar dengan volume 1.500 hektare ubi jalar. Dengan anggaran yang dialokasikan adalah Rp7,43 miliar.

Berikutnya, Ditjen Holtikultura berupa bantuan benih sayur dan buah dengan volume 2.500 desa. Adapun, alokasi yang digelontorkan adalah Rp206,44 miliar.

Serta, Ditjen Peternakan dan Keswan berupa bantuan ayam petelur yang volumenya mencapai 600.000 ekor dengan alokasi Rp199,8 miliar.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempersiapkan total anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk berkolaborasi mendukung terlaksananya program makan bergizi gratis (MBG) pada awal tahun 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan akan memberi dukungan bahan baku yang dialokasikan untuk kesiapan dapur-dapur program MBG.

"Kalau tidak salah anggaran untuk hortikultura, sekitar Rp400 Miliar, yang ke peternakan ayam sekitar Rp300-an miliar. Jadi semuanya Rp 700an miliar," jelas Amran di kantor Kementan, Selasa (31/12/2024).

Amran menuturkan anggaran tersebut dialokasikan sebagai kolaborasi dari Kementan. Selain itu, ia mengatakan dari pihak Kementerian Desa juga berkolaborasi dalam penyediaan pangan sebesar Rp16 Triliun.

"Ini anggaran dari Kementan (Rp700 Miliar), ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp 16 triliun. Cukup besar," jelas Amran.

Menurut Amran, kolaborasi program MBG ini sudah disahkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Karena itu, Ditjen Hortikultura dan PKH harus menindaklanjuti agar berkolaborasi dengan Kementerian Desa guna menyukseskan progam MBG pada awal Januari 2025 mendatang.

"Kami minta Hortikultura dan Peternakan itu kolaborasi dengan Kementerian Desa. Karena kita sudah MoU, dan kami minta ditindaklanjuti. Anggaran kita, kita sudah siapkan di Peternakan dan Hortikultura. Kita sudah siapkan," tegas Amran.

Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Berbagai proses persiapan dan uji coba telah dilaksanakan. Salah satunya adalah kerja sama dengan para peternak sebagai supplier bahan baku makan bergizi gratis.

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro mengatakan, pihaknya menyambut baik program makan bergizi gratis. Nanang menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG dapat mendorong pendapatan dari para peternak.

"Kami menyambut dengan sangat sukacita program makan bergizi gratis ini. Karena kami sangat berharap di antara menu-menu makan yang diberikan kepada 82 juta siswa, nantinya ada dalam satu minggu itu paling tidak satu hari yang menggunakan daging sapi," kata Nanang kepada Beritasatu.com, Senin (16/12/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasichin mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas maraknya kasus penipuan atas nama Program Makan Bergizi Gratis (PMBG).

Menurut Zainul, kasus tersebut mencoreng program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut. 

“Program ini bersifat strategis agar anak-anak Indonesia mendapatkan kecukupan gizi sehingga menghasilkan generasi bangsa berkualitas. Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas,” ujar Zainul Munasichin, kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Zainul menegaskan hal tersebut setelah munculnya kasus sejumlah pengusaha katering di Jawa Timur mengaku tertipu puluhan juta rupiah karena dijanjikan terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Mereka tertarik terlibat dalam penyediaan PMBG bagi anak-anak sekolah di wilayah masing-masing. Selain itu, muncul dugaan PMBG digunakan sebagai ajang pungutan liar (pungli) oleh oknum penyelenggara sekolah dengan dalih pembelian peralatan makan.

"Pelaksanaan PMBG ini sudah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dari hulu ke hilir, yakni mulai dari proses memasak, pengemasan hingga transportasi menuju ke sekolah semuah ditangani oleh BGN. Jadi tidak dibenarkan ada pungutan atas nama apapun pada pelaksanaan ini," jelas dia.

Zainul mengaku menerima beberapa aduan masyarakat yang menyampaikan ada oknum yang meminta dana jika ada yang ingin terlibat dalam pelaksanaan MBG ini.

Termasuk adanya pungutan liar jika ada masyarakat yang ingin terlibat dalam 5.000 dapur makan yang diharapkan akan dilakukan pada tahun 2025.

“Ini tidak benar. Semua gratis. Jangan mudah percaya,” tegas Wakil Sekjen DPP PKB ini.

Zainul mengatakan ada banyak oknum yang mencari keuntungan dari pelaksanaan PMBG. Apalagi anggaran dari negara untuk PMBG ini tergolong besar yakni mencapai Rp 70 triliun per tahun. 

“Pada program pemerintah, selalu ada moral hazard atau orang-orang yang selalu mencari keuntungan," ungkap dia.

Menurutnya ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari PMBG. Di antaranya proses penyediaan bahan baku makanan untuk PMBG yang disepakati dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi melalui proses e-Katalog.

“Masalahnya tidak semua BUMDes dan Koperasi mempunyai kemampuan mengakses dan memenuhi syarat untuk lelang online sehingga membuka ruang bagi korporasi untuk masuk. Ini yang harus diwaspadai,” jelas dia. 

Zainul menegaskan PMBG harus menjadi katalisator bangkitnya perekonomian masyarakat. Maka peran BUMDes dan Koperasi dalam penyediaan bahan baku tidak boleh digeser oleh pihak korporasi.

“Jadi memang BUMDes dan Koperasi harus mampu meningkatkan kemampuan dalam mengikuti lelang online. Selain itu mereka juga harus mampu bekerja sama dengan petani, peternak, hingga nelayan lokal untuk menyediakan bahan baku PMBG yang bermutu,” pungkas Zainul.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sederet masalah menghiasi persiapan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pakar menilai minimnya payung hukum hingga kekosongan struktur di daerah memicu sejumlah pihak melakukan penyelewengan.

Beberapa waktu lalu, viral sebuah video du media sosial tentang pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG). Orang tua siswa diminta membeli perlengkapan makan untuk bisa mendapat bantuan.

Setiap anak diharuskan membeli dua set perlengkapan makan. Setiap set dihargai Rp30 ribu. Artinya, orang tua siswa diminta membayar Rp60 ribu per anak agar bisa dapat Makan Bergizi Gratis.

Ada pula aduan di masyarakat soal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk Ormas untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG. Isu itu diiringi kasus penipuan yang memakan korban para pengusaha katering.

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur diminta Rp1 juta untuk bisa ikut menyediakan 1.000 kotak makan. Duit itu disetor ke orang bernama M yang mengaku bagian dari Pokmas Manunggal Cipto Roso.

Belakangan, Pokmas Manunggal Cipto Roso membantah mengelola penarikan uang itu. Mereka meminta masyarakat tak langsung percaya bila ada orang yang mengaku menang tender dari TNI untuk mengelola MBG.

Badan Gizi Nasional juga membuat pernyataan pers berkali-kali untuk mengklarifikasi berbagai isu itu. Bahkan, ada masa di mana mereka menerbitkan pernyataan pers setiap hari dengan persoalan berbeda-beda.

"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Kamis (26/12).

Persoalan itu juga disertai perubahan teknis Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pemerintah. Awalnya, pemerintah merencanakan porsi MBG Rp15 ribu per anak per hari. Namun, Prabowo memangkasnya menjadi Rp10 ribu per anak per hari dengan alasan anggaran.

Selain itu, ada pula kontroversi soal pemilihan menu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut tak semua anak akan mendapatkan susu. Menurutnya, protein susu terpenuhi lewat telur, sedangkan kalsiumnya bisa diganti lewat daun kelor.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai karut-marut persiapan Makan Bergizi Gratis ini terjadi karena posisi Badan Gizi Nasional masih lemah. Selain karena baru dibentuk, lembaga ini tak mempunyai struktur hingga ke daerah.

Mereka masih mengandalkan kerja sama dengan TNI. Padahal, TNI tak punya koordinasi langsung ke sekolah-sekolah, UMKM pangan, ataupun petani-peternak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

"Badan gizi nasional ini yang langsung turun ke bawah dia kan tidak punya kaki di daerah, nah inilah yang akhirnya dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menjual-jual nama Badan Gizi Nasional," kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Jamiluddin mengatakan BGN belum tentu diberi kewenangan untuk mendirikan perwakilan di daerah-daerah karena aturan otonomi daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan BGN untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

Dia berkata BGN bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Mereka juga bisa bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, sepertinya PBNU dam PP Muhammadiyah, untuk pelaksanaan di sekolah keagamaan.

"Selain itu juga ibu-ibu PKK kan itu juga ada sampai ke bawah nah kalau jaringan ini diperkuat kemungkinan hal-hal tadi usaha-usaha katering tertipu itu lebih bisa diminimalisir," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti karut-marut Makan Bergizi Gratis karena tiga hal. Pertama, Badan Gizi Nasional tak punya struktur yang matang di daerah.

Kedua, tidak ada payung hukum dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait Makan Bergizi Gratis. Celah ini membuat oknum-oknum bisa mendulang keuntungan lewat penipuan.

"Yang terpenting itu juknisnya jelas. Ukuran gizi setiap porsi harus diatur. Termasuk sanksi berat harus diatur bagi yang tidak melakukan. Agar menghindari efek domino seperti penyelewengan anggaran," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Persoalan ketiga adalah transparansi. Dia menyarankan Badan Gizi Nasional membuka semua persiapan Makan Bergizi Gratis ke publik.

Trubus berkata transparansi dimulai dari penentuan daerah sasaran, data anak penerima bantuan, hingga proses penunjukan mitra pelaksana di daerah.

Hal itu dilakukan demi mencegah penipuan di Kediri terulang kembali. Selain itu, transparansi bisa mencegah timbulnya penyelewengan seperti desa fiktif di program dana desa.

"Khawatirnya seperti dana desa. Desanya enggak maju, bahkan ada yang desanya tidak ada, tapi anggarannya habis. Sangat mungkin terjadi di program ini karena birokrasi kita masih koruptif," ujar Trubus.

Trubus menyarankan penguatan pengawasan untuk program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi.

Pemerintah bisa bekerja sama dengan kampus-kampus agar menerjunkan dosen atau mahasiswa sebagai pengawas. Dengan demikian, program tersebut bisa berjalan sesuai aturan meski Badan Gizi Nasional tak punya struktur di daerah.

Jakarta: Mertoyudan merupakan sebuah wilayah Kecamatan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Salah satu tempat wisata bersejarah di daerah ini adalah Candi Borobudur. Selain itu, ada destinasi wisata baru saat pandemi, yakni Upacara Tradisi Desa Wisata Sumur Wali.

Medcom memilih perumahan yang masih tersedia di Mertoyudan dengan harga mulai Rp150 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi Rumah murah di Mertoyudan

Perumahan subsidi di Mertoyudan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bumi Neikarta

Perumahan subsidi ini terletak di Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah ini dibangun oleh Adi Propertindo. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi seharga Rp150,5 juta.
Salah satu tipe rumah 32/63 memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap menggunakan plafond batu kali, atap glugu Sulawesi, dan genteng multiroof. Dinding yang digunakan bata merah plester aci.

Lantai ruang utama menggunakan keramik 40x40, motif lantai kamar mandi/WC menggunakan keramik 20x20, motif dinding kamar mandi/WC menggunakan keramik 20x25. Selain itu, pondasi batu kali.

2. Griya Pesona

Perumahan ini terletak di Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun Mertoyudan Milenial Properti yang dijual 22 unit.

Hanya satu tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa rangka atap baja ringan dengan jenis genteng tanah liat soka lokal. Dinding bata merah plester aci, lantai keramik ukuran 40x40 cm, serta pondasi beton bertulang.

3. Dalem Danurejo Regency

Perumahan ini terletak di Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Dibangun oleh Anugerah Bintang Tunggal, ada 7 unit rumah tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi rangka atap dibangun menggunakan baja ringan dengan penutup genteng cor. Dinding dengan pasangan bata merah diplester dan diaci. Pemasangan dinding di setiap antara kolom dengan dinding ditanam angkur.

Lantai menggunakan keramik putih polos ukuran 40 x 40 dan kedalaman pondasi 60 cm dengan komposisi 10 cm dasar urugan pasir. Selain itu, pondasi batu kali yang terdapat angkur diatasnya.

4. Citra Harmoni 3

Perumahan ini terletak di Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun oleh Arum Mandiri Indonesia.

Perumahan ini memiliki 4 unit rumah tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah tipe ini adalah Rp150,5 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap rangka baja ringan dan atap genteng lokal, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi footplat.

5. Marison Jogonegoro

Perumahan yang terletak di Banjarnegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah ini dibangun Maris Bangun Nusantara. Perumahan ini hanya memiliki 1 unit rumah tipe subsidi.

Untuk rumah tipe subsidi dibanderol dengan harga Rp150,5 juta. Terdapat 35 tipe rumah subsidi, salah satunya tipe 30/190 memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 190 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap galvalum pasir, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor properti sepanjang 2024 mendapatkan banyak perhatian pemerintah. Di mana, sepanjang tahun itu pemerintah mengguyur insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Pada saat yang sama, tahun 2024 menjadi periode lepas landas program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka.

Guyuran insentif hingga perhatian khusus pada pembentukan program perumahan itu dilakukan dalam rangka menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang disebut masih ada di level 9,9 juta unit.

Meskipun target pembangunan program 3 juta dinilai sangat optimistis, tapi hingga saat ini program tersebut masih belum memiliki peta jalan yang pasti. Saat dikonfirmasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku pemerintah tidak mau terlalu terburu-buru dalam menetapkan hal itu.

Alasannya, dirinya mengaku perlu mengumpulkan gagasan cemerlang dari berbagai pihak agar eksekusi program 3 juta rumah dapat dijalankan secara optimal.

“Ya nanti pada waktunya saya sampaikan nanti ya. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, banyak ide tak terakomodir. Jadi kalau kita itu tidak mau mendengar, langsung tetapkan kita nanti akhirnya tersandra dengan apa yang ada padahal banyak hal-hal bagus yang menguntungkan rakyat," jelasnya, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Berikut rangkuman Bisnis terkait dengan sektor properti sepanjang 2024:

Insentif PPN DTP

Sepanjang 2024, pemerintah menerbitkan kebijakan PPN DTP sektor properti yang pertama kali diluncurkan pada akhir 2023. Namun, paket kebijakan ini terus berlaku dan diperpanjang oleh pemerintah.

Ketentuan implementasi PPN DTP sepanjang 2024 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku per 21 November 2023 hingga akhir 2024.

Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

Berdasarkan Pasal 7 beleid tersebut, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Lebih lanjut, kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, insentif ini hanya diberikan atas penyerahan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang telah mendapatkan kode identitas rumah dari aplikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Pada Desember 2024, pemerintah akhirnya resmi memperpanjang kembali insentif PPN DTP yang bakal berlaku mulai 2025. Kepastian perpanjangan PPN DTP di 2025 disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

BPHTB Dihapus

Pada November 2024, pemerintah resmi meneken payung hukum penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, regulasi mengenai pelaksanaan penghapusan BPHTB itu dilaksanakan oleh 3 kementerian teknis, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong realisasi program 3 juta rumah.

"Yang intinya Surat Keputusan Bersama itu untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya. Dalam hal ini, dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (25/11/2024).

Selanjutnya, keputusan itu juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

Adapun, pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rjmah Umum dan Rumah Swadaya.

Program 3 Juta Rumah

Sebagaimana diketahui, program 3 juta rumah merupakan bagian dari janji politik Preisden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di mana, secara teknis 3 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan, pesisir dan perkotaan.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan, karena program 3 juta rumah banyak difokuskan untuk direalisasikan pada daerah dan pesisir maka dirinya optimistis hal itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah.

Bonny menyebut, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid sempat memberi sinyal bahwa program 3 juta rumah Prabowo itu tengah disiapkan untuk mendapat cap Program Strategis Nasional (PSN)

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Konglomerat Turun Tangan

Konglomerat properti hingga batu bara ikut ambil bagian pada program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu konglomerat yang terlibat dalam program 3 juta rumah adalah bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang akan menggarap perumahan di wilayah Tangerang.

Tidak hanya Aguan, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyebut konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

Selain itu, perusahaan tambang PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) juga bakal ikut menyukseskan program 3 juta rumah.

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal, kalau di Kalsel Adaro,” kata Maruarar saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Komitmen Asing

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikan target pembangunan 15 juta unit rumah selama 5 tahun masa kepemimpinannya ke depan.

Hashim menegaskan, optimisme itu didorong oleh banyaknya komitmen investasi asing untuk turut mendukung proyek 3 juta rumah tiap tahun tersebut.

“Target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai,” tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/12/2024).

Pada Desember 2024, perusahaan asal Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) disebut bakal membangun sebanyak 7 juta rumah. Perinciannya, Qatar bakal membangun 6 juta rumah.

Komitmen investasi itu datang dari pemerintah Qatar yang hendak membangun 5 juta unit hunian di Indonesia dan salah seorang dermawan berkebangsaan Qatar yang ajan membangun 1 juta unit rumah.

Di samping itu, Hashim juga menyebut telah menggenggam komitmen investasi dari Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) yang menyatakan bakal membangun sebanyak 1 juta unit rumah.

“Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim.

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini program makan bergizi gratis dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, program strategis nasional (PSN) ini berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga berdampak terhadap perekonomian nasional.

Bappenas melihat dampak ini akan terjadi pada tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“PSN ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN," kata Rachmat dalam Musrenbangnas di Jakarta, Senin (30/12/2026).

Program makan bergizi ini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah.

Rachmat meyakini dengan pemenuhan kebutuhan makan, maka akan ikut mendongkrak prestasi dan partisipasi siswa.

Saat ini, program makan bergizi ini dirancang dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

"Dengan kontribusi pembelanjaan negara Rp71 triliun, bisa meningkatkan 0,86 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat memaparkan program ini juga akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan infrastruktur logistik.

Efek positifnya, ujar Rachmat, bakal menciptakan siklus ekonomi. Permintaan terhadap bahan baku pangan juga akan mendorong desa swasembada.

“Akan menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, dan air, yang bersinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air,” katanya.

(Fiki Ariyanti)