Titah Prabowo ke Developer Rumah Subsidi: Bangun yang Berkualitas!
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kualitas rumah subsidi. Pengembang yang tidak bertanggung jawab akan dilarang membangun. [481] url asal
#rumah-subsidi #pengembang-perumahan #maruarar-sirait #kementerian-pkp #subianto #hunian #arahan #rumah-rumah-subsidi #bpk #banjir #titah-prabowo #prabowo #titah #hukumnya #klik #developer-rumah-subsidi #kementerian
(detikFinance) 10/02/25 19:07
v/27942/
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembang rumah subsidi harus yang bertanggung jawab. Jangan sampai membangun rumah subsidi yang tidak berkualitas.
Hal itu disampaikan oleh Ara saat dirinya menghadiri pertemuan bersama pengembang perumahan dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dalam pertemuan itu, Ara meminta kepada Erick dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hunian untuk dipastikan kepastian hukumnya serta harus menguntungkan bagi negara, dunia usaha, maupun masyarakat yang akan menghuni rumah tersebut.
Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan saat menempati rumah subisidi.
"Saya sudah diminta untuk tegas sesuai arahan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus developernya yang benar, yang tanggung jawab. Karena saya juga sudah melihat tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab, ada banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya," ungkap Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).
Bagi developer atau pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab, kata Ara, tidak akan dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Sebab, meskipun yang dibangun rumah subsidi, kualitasnya tidak boleh asal-asalan.
"Dan itu saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi, karena itu untuk rakyat kecil, bukan berarti rumah subsidi kemudian tidak berkualitas. Dan rakyatnya bisa jadi sedih, karena kalau rumahnya tidak bagus seperti itu, harapan mereka jadi sia-sia, dan mereka jadi kecewa," paparnya.
Ara mengatakan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti hal tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menegakkan hukum.
"Tentu bagi pengembang-pengembang rumah subsidi yang bagus, yang bertanggung jawab, itu tidak perlu takut, dan tidak perlu ada masalah. Tapi tentu kalau yang tidak tanggung jawab, karena itu ada APBN-nya, kita tahu rumah subsidi itu ada 75% dari APBN, 25% dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan," ucap Ara.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/abr)
Erick-Ara Kumpulkan Pengembang, Bahas Tanah buat Bangun Rumah
Menteri PKP Maruarar Sirait dan pengembang perumahan kumpul di Kementerian BUMN bahas ketersediaan lahan untuk hunian. [609] url asal
#pengembang-perumahan #kementerian-bumn #perumahan-rakyat #maruarar-sirait #erick-thohir #aset-bumn #program-3-juta-rumah #kementerian-pkp #inhutani #himpunan-pengembang-perumahan-rakyat #hukum #priyono #ketua-umu
(detikFinance) 10/02/25 19:03
v/27941/
Jakarta - Para pengembang perumahan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkumpul di kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan tersebut membahas terkait ketersediaan lahan dari BUMN untuk pembangunan rumah.
Ara mengungkapkan, dalam rapat singkat tersebut sudah dipaparkan lokasi-lokasi yang dapat dibangun hunian, baik hunian tapak maupun hunian vertikal, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nantinya, para pengembang bisa melakukan survei sebelum dilakukan pembangunan.
"Teman-teman pengusaha akan survei, kemudian nanti dilihat mana yang bisa buat komersial, mana yang bisa buat rumah subsidi, mana yang bisa buat ke atas, mana yang bisa buat rumah landed," kata Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).
Dalam waktu dekat, kata Ara, lokasi tersebut sudah bisa dilakukan survei. Ia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan kepastian hukum tanah-tanah tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Kemudian juga saya minta, mohon Pak Erick, untuk kepastian hukum didampingi BPKP, supaya semua prosesnya juga benar. Kemudian juga harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," ujar Ara.
Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan, pertemuan antara pengembang dengan BUMN merupakan yang pertama. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Kementerian BUMN yang sudah terbuka terkait aset-aset yang bisa digunakan untuk membangun hunian.
"Ini adalah sebuah hal yang positif bagi kami, dan kita apresiasi betul. Kalau boleh lagi adalah apa yang sudah dimulai ini, segera bisa terlaksana, terukur timeline-nya, apalagi untuk bidding-nya nanti juga bisa transparan," harapnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi langkah Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dalam menyediakan hunian untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Artinya saya sepakat bahwa rakyat kecil harus diperhatikan dalam memiliki rumah," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono berpendapat dengan adanya kerja sama ini, pihaknya tidak perlu lagi pusing-pusing mencari tanah untuk membangun rumah. Sebab, Kementerian BUMN sudah menawarkan aset-aset miliknya untuk dibangun hunian.
"Saya pikir belum pernah ada ya, kita dipertemukan secara langsung, BUMN membuka seluruh asetnya yang memungkinkan dibuat perumahan, tadi yang sudah Perumnas, kemudian KAI. Otw (on the way) mungkin BUMN lainnya seperti PTPN, mungkin Inhutani atau Perhutani, kemudian Sang Hyang Sri ya, beberapa yang lainnya," ungkapnya.
"Dan beliau berdua telah menyepakati, terutama Pak Erick ya, bahwa yang sudah ditawarkan nanti beliau juga sudah menunjuk ini timnya, untuk itu semua boleh dikerjasamakan dengan swasta. Saya pikir ini hal luar biasa," tambahnya.
Dengan demikian, menurutnya Program 3 Juta Rumah bukan tidak mungkin bisa tercapai.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(abr/abr)
Perlukah Makan Bergizi Gratis Dievaluasi? Pakar UGM Sebut Masih Banyak Kekurangan
Guru Besar Ekonomi UGM menyebut, program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi. Termasuk soal pelaksanaannya. [718] url asal
#makan-bergizi #mbg #makan-bergizi-gratis #efisiensi-anggaran #universitas-gadjah-mada #disparitas-daerah #ketahanan-ekonomi #pulau-jawa #kesehatan #prabowo-subianto #fakultas #makan-bergizi-gratis-dievaluasi #sek
(detikFinance) 10/02/25 19:00
v/27948/
Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan seluruh anak di Indonesia akan ditargetkan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025.
"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Prabowo dalam keterangannya pada 20 Januari 2025 lalu, dikutip dari presidenri.go.id Senin (10/2/2025).
MBG telah menjadi program prioritas Presiden RI. Untuk mendukung hal ini, bahkan dilakukan efisiensi belanja dan penggunaan anggaran di kementerian atau lembaga.
Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan persoalan. Misalnya terkait menu, wadah makanan, pihak penyedia makanan hingga banyak anak yang belum menerima program tersebut.
Terkait hal ini, Guru Besar Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono, MBA, mengatakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi.
"Eksekusi MBG memang perlu dievaluasi. Betul masih banyak kekurangan, belum lagi kemampuan menjangkau 45 juta siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dan di pondok-pondok," katanya kepada detikEdu, ditulis Senin (10/2/2025).
Anak Sekolah di Daerah 3 T Perlu Lebih Diperhatikan
Agus menjelaskan, untuk kelancaran program MBG, penting untuk memperhatikan pendanaan. Hal ini agar program MBG tidak dijadikan ajang mencari 'untung'.
"Kemampuan pendanaan menjadi kuncinya karena tidak banyak UMKM yang punya kemampuan keuangan cukup. Jangan sampai kembali lagi menjadi "ajang" penguasa besar meraup rente dari program yang baik ini," ungkapnya.
Dia berharap, Badan Gizi Nasional (BGN) segera berbenah. Hal ini terutama akses MBG yang lebih diperhatikan untuk wilayah di luar Pulau Jawa.
"Semoga badan yang menangani MBG segera berbenah. Ingat Indonesia tidak hanya jawa, di luar sana apalagi daerah 3 T jauh lebih memerlukan perhatian. Jika abai, justru akan memperbesar disparitas antar daerah. Semoga tidak!!" imbuh Ketua DPD Ikatan Alumni Lemhannas Propinsi DIY tersebut.
MBG Akan Bagus Jika Implementasinya Dilakukan dengan Baik
Menurut Agus, gagasan Makan Bergizi Gratis sebenarnya bagus untuk dilakukan. Sebab, ada banyak multiplier effect yang didapat jika diimplementasikan dengan baik.
Misalnya, jika kebutuhan bahan dipenuhi dari masyarakat lingkungan sekolah, maka akan ada pergerakan ekonomi.
"Ingat pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi," ujarnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, petani sayur, peternak ayam, ikan, UMKM pembuat tahu, tempe juga akan berkembang. Agus berpendapat kondisi ini akan bisa memperkuat ketahanan ekonomi di level bawah, sekaligus menciptakan lapangan kerja di desa dan mencegah urbanisasi.
Manfaat lain dari MBG, yaitu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan antarsiswa dan bisa membuat pola makan anak akan berubah. Misalnya, anak yang semula tidak suka sayur, karena makan bersama-sama di sekolah, jadi suka sayur sehingga baik untuk kesehatan.
"Anak dididik tentang kebersihan dan kesehatan. Di Jepang atau Korea, malah anak memberesi perlengkapan makan. Sekaligus memisahkan sisa makan yang organik dan non-organik," papar Agus.
"Anak diajari disiplin dan value empati untuk makan hingga bersih. Ingat di luar sana masih banyak saudara kita yang boleh jadi tak bisa makan. Jangan sampai membuang makanan sia-sia," imbuhnya.
Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa Agus menyadari adanya dampak yang muncul dari MBG. Salah satunya kantin sekolah yang tutup.
"Memang ada dampak negatif, kantin sekolah bisa tutup akibat anak tidak lagi membeli makanan di kantin. Tetapi anak (akan membiasakan diri) terhindar dari berbagai jajanan yang tidak hygiene dan sekaligus mengandung zat-zat tidak baik untuk kesehatan," pungkasnya.
(faz/pal)
Serangga Masuk Menu Makan Bergizi Gratis, Mungkinkah?
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengusulkan serangga dapat dijadikan sumber protein alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis. [744] url asal
#makan-bergizi-gratis #sobal #mbg #goreng #blora-jawa-tengah #stunting #malnutrisi #komisi-fatwa-mui #bacem #konsumsi-serangga #papua #pemerintah #prabowo-subianto #fathurozi #rujak #spesies #gurih #tempe #jawa-timur
(detikFinance) 10/02/25 16:27
v/27901/
Jakarta - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menarik perhatian publik. Dadan mengusulkan serangga dapat dijadikan sumber protein alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, usulan ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan Masyarakat.
Konsumsi serangga sering dipandang tidak biasa dan bertentangan dengan kebiasaan makan sehari-hari. Mayoritas masyarakat lebih mengenal sumber protein konvensional seperti daging sapi, ayam, dan ikan. Kebiasaan ini telah diwariskan turun-temurun, sehingga serangga belum menjadi bahan makanan yang populer.
Praktik konsumsi serangga sudah dikenal di berbagai budaya di Indonesia. Contohnya, ulat sagu yang menjadi makanan khas di Papua dan Maluku, atau belalang goreng Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Blora Jawa Tengah. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan mengkonsumsinya, bahkan serangga masih dianggap asing dan menjijikkan.
Padahal, berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh The Journal of Insects as Food and Feed (Van Huis, 2013), jangkrik dan belalang mengandung protein sekitar 60-70% per berat kering. Bahkan, beberapa serangga dapat mengandung hingga 80% protein, tergantung pada spesies dan tahap perkembangan serangga tersebut. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein pada daging sapi atau ayam, yang biasanya berkisar antara 20-30%.
Selama ini, serangga dianggap sebagai makhluk pengganggu, kini dipertimbangkan sebagai sumber protein alternatif yang dapat membantu mengatasi masalah malnutrisi dan stunting. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa harus serangga?
Selain, serangga memiliki protein, mungkin mudah ditemukan di berbagai daerah, bahkan sering dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Sebagai contoh, petani padi di beberapa wilayah Indonesia mengalami kerugian akibat serbuan belalang, yang menjadi masalah serius bagi mereka.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menyatakan bahwa dalam Islam hanya belalang yang halal, sementara serangga lainnya umumnya dianggap haram. Pemilihan serangga untuk konsumsi harus melalui kajian ilmiah agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.
Sementara itu, ahli gizi Tan Shot Yen menentang rencana memasukkan serangga dalam menu MBG. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut tidak etis dan dapat merusak nafsu makan anak-anak. Ia menyarankan pemerintah untuk memilih sumber protein lain, seperti telur, ayam, atau ikan, serta mengingatkan pentingnya keamanan pangan.
Namun, selera makan masyarakat sangat bervariasi di setiap daerah. Masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta cenderung menyukai makanan yang lebih manis, seperti gudeg dan tempe bacem, sementara orang Jawa Timur lebih menyukai rasa gurih dan pedas, seperti rawon dan rujak cingur.
Memahami Budaya Lokal
Program MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025 bertujuan mengurangi malnutrisi dan stunting di Indonesia dengan memberikan makanan bergizi gratis kepada balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Targetnya, akhir 2025, semua anak di Indonesia akan mendapatkan akses makanan bergizi. Program ini juga mendukung kualitas pendidikan dengan menyediakan makanan sehat di sekolah untuk meningkatkan konsentrasi dan partisipasi siswa.
Menurut penelitian Rozin et al. (2008), manusia cenderung merasa jijik terhadap makanan yang belum dikenal dan dianggap tidak wajar. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memperkenalkan serangga sebagai makanan.
Makanan bukan hanya sekadar kebutuhan biologis bagi manusia, tetapi memiliki peran penting dalam kehidupan. Bahkan banyak budaya, jenis makanan yang dikonsumsi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, sebaliknya bagian dari nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi yang harus dijaga keberadaannya. Contohnya, dalam beberapa budaya, makanan tertentu hanya disajikan pada acara-acara khusus atau perayaan besar, artinya makanan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan fisik.
Perubahan dalam kebiasaan makan dapat mengguncang stabilitas simbolis. Menurut penelitian Sobal (2004), makanan memiliki kekuatan simbolik yang kuat dalam budaya. Menggantikan bahan makanan tradisional dengan serangga dapat bisa saja menimbulkan konflik identitas.
Makanan tradisional Indonesia tidak hanya kaya akan cita rasa, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Berbagai makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia mengandung nutrisi penting seperti protein, serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.
Namun, implementasi program MBG seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan lokal yang bergizi. Partisipasi masyarakat juga penting agar makanan yang disediakan sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya, di Papua, masyarakat lebih memilih makanan berbasis umbi-umbian daripada nasi, sementara di Minangkabau, cita rasa pedas lebih disukai.
Pemanfaatan serangga sebagai sumber protein dalam Program MBG, salah satu langkah inovatif. Namun, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai serangga sebagai alternatif sumber protein, sambil tetap menghormati norma agama dan budaya. Misalnya memberikan informasi tentang serangga yang diizinkan menurut fatwa MUI. Sebelum serangga dapat dimasukkan dalam MBG, riset yang mendalam mengenai keamanan pangan, terutama terkait kesehatan, perlu dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran ahli gizi dan masyarakat umum tentang keamanannya.
Fathurozipegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
(mmu/mmu)
Makan Bergizi Gratis dan Kapasitas Keuangan Negara
Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. [1,074] url asal
#makan-bergizi-gratis #anggaran-pendidikan #apbn-2025 #keuangan-negara #un-wfp #indonesia-emas #umkm #kesehatan #sdm #kualitas-gizi #kapasitas-keuangan-negara #brunei-darussalam #world-bank #thailand #bergizi #bruto
(detikFinance) 10/02/25 15:30
v/27862/
Jakarta - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang terus meningkat signifikan. Belanja negara yang hanya Rp 1.800 triliun pada 2015, melesat naik dua kali lipat menjadi Rp 3.621 triliun pada 2025. Begitu juga pendapatan yang terus merangkak naik dari Rp 1.500 triliun padan 2015, menjadi diproyeksikan sebesar Rp 3.005 triliun pada 2025.
Satu dasawarsa dengan perkembangan signifikan menjadikan APBN mempunyai peran yang bertambah krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terlebih pada 2025, program pemerintahan yang baru juga membutuhkan kapasitas fiskal yang lebih besar. Peran APBN mengalami perkembangan yang signifikan tidak hanya menjadi tumpuan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi saja, namun juga menjadi semakin strategis dalam menyentuh area pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan melalui program baru MBG.
Lalu, mampukah APBN terus bergerak kuat menjalankan program baru yang cukup ekspansif ini?
Langkah yang Seharusnya
Membangun kualitas sumber daya manusia ke depan merupakan langkah yang seharusnya dilaksanakan dengan tepat dalam rangka meraih Indonesia Emas. Mengingat beberapa contoh kondisi pendidikan di Indonesia yang viral di media online, seperti ketidakmampuan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) berhitung angka-angka dasar hingga pengetahuan geografi yang buruk, tentu menimbulkan pertanyaan besar bagaimana nasib sumber daya manusia kita pada masa yang akan datang.
Sinyal kurangnya kualitas sumber daya manusia Indonesia juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). HDI adalah representasi dari kualitas pembangunan manusia yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. HDI Indonesia masih berada di peringkat 112 dunia dengan nilai 0,713 dan masih di bawah rata-rata dunia yaitu 0,73 dalam pengukuran terakhir pada 2022 oleh United Nations.
Indonesia mempunyai kelemahan di tingkat harapan hidup (68,3 tahun) dan rata-rata lama sekolah (8,6 tahun). Posisi HDI Indonesia masih lemah di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (9), Brunei Darussalam (55), Malaysia (63), Thailand (66), dan Vietnam (107). Berangkat dari berbagai kondisi tersebut, tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang wajib dipenuhi untuk meraup bonus demografi.
Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan gizi anak-anak melalui program MBG. Menurut studi World Bank (2024), pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/stunting. Di beberapa negara maju, pemberian makan bergizi juga dapat mengendalikan pola makan sehingga mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.
Sementara itu di kawasan Afrika, program ini juga mampu memperluas kesempatan petani lokal, mendorong ekonomi pedesaan/kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi rantai pasok dan emisi karbon (UN WFP, 2021).
Tidak kecil memang anggaran yang perlu disediakan dalam program ini, yaitu diperkirakan membutuhkan Rp 71 triliun dan semakin bertambah untuk menjaga kualitas gizi nasional serta menjangkau anak-anak di pelosok negeri. Namun, langkah strategis ini memberikan harapan sekaligus prospek cerah ke depan terhadap peningkatan sumber daya manusia.
Gizi yang terjamin dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak sekaligus mampu meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakatnya. Artinya apabila berjalan dengan sukses dan tepat sasaran, gizi yang terpenuhi akan mampu menjawab tantangan dalam tiga dimensi pembangunan sumber daya manusia secara bersama-sama, yaitu meningkatkan kualitas kebugaran dalam dimensi kesehatan, mendorong kemampuan berpikir dalam dimensi pendidikan, sekaligus mengurangi kelaparan dalam dimensi kesejahteraan ekonomi.
Menaikkan Belanja Negara
Arah kebijakan dalam pembangunan pendidikan salah satunya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi. Dalam APBN 2025, dapat diketahui bahwa anggaran pendidikan mencapai Rp 722 triliun atau naik 8% dari 2024 yang mempunyai anggaran Rp 665,1 triliun. Kenaikan ini salah satu penyebabnya adalah adanya program baru MBG.
Defisit anggaran memang sempat dua tahun berturut-turut di atas 3% akibat pandemi yang terjadi pada 2020 dan 2021. Namun seiring dengan kembalinya perekonomian negara dari kelesuan pandemi, APBN kembali berada di jalurnya sejak 2022 dan diperkirakan tetap terjaga pada 2025.
Dari kondisi struktur di atas, dapat dijelaskan bahwa meskipun tambahan program MBG menaikkan belanja negara, namun batasan defisit anggaran masih dalam koridor yang masih terjaga. Artinya langkah strategis pemerintah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap dapat diakomodasi oleh postur APBN melalui pembiayaan yang terjaga, pendapatan yang meningkat dan kualitas belanja yang efisien.
Program MBG selain merupakan upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM. Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 0,82 juta pekerja. Program MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada 2025 (Nota APBN, 2025).
Program MBG tidak secara instan mampu meningkatkan kualitas SDM, namun bersifat jangka panjang dalam menyiapkan SDM berkualitas Indonesia pada masa depan. Tidak kecil memang kebutuhan anggaran MBG, namun anggaran yang cukup besar tersebut merupakan langkah besar dalam membangun SDM manusia dari tingkat paling potensial untuk tumbuh dan berkembang, yaitu anak-anak.
Peningkatan belanja negara sebagai bagian dari tuntutan program MBG ini memang tidak dapat terelakkan. Namun peningkatan tersebut masih dalam batas postur APBN karena diproyeksi defisit APBN masih di bawah 3% dan sesuai dengan koridor Undang-Undang. APBN bahkan pernah mengalami defisit yang lebih lebar ketika terjadi pandemi, namun ternyata mampu menjaga keuangan negara dengan baik hingga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Sehingga tantangan meningkatnya belanja negara melalui program MBG seharusnya dapat diakomodasi dengan baik oleh APBN.
Keberhasilan program MBG juga tidak hanya bertumpu kepada pemerintah. Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antar-elemen yang terlibat baik itu pemerintah, masyarakat, UMKM hingga sekolah-sekolah penerima program. Apabila mampu dilaksanakan dengan baik, MBG akan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia serta mampu menyentuh tiga dimensi pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi dalam HDI. Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
Prabowo Tinjau Makan Gratis di Bogor, Sebut Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Presiden Prabowo Subianto meninjau program Makan Bergizi Gratis di Bogor. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia. [348] url asal
#makan-bergizi-gratis #pendidikan-anak #prabowo-subianto #sdn-kedung-jaya #program-pemerintah #kesehatan-anak #ratusan #sppg #ribu-penerima #program-makan-bergizi-gratis #sdn-kedung-jaya-1-bogor #dpr #kualitas-pen
(detikFinance) 10/02/25 14:04
v/27818/
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini hal itu dilakukan di Bogor, tepatnya di SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Dalam kunjungannya kali ini, Prabowo menegaskan program yang digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Dari keterangan Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Senin (10/2/2025), kedatangan Kepala Negara di sekolah tersebut disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat.
Melihat itu, Prabowo pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.
Setelahnya, Presiden menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik untuk pertumbuhan mereka. Orang nomor satu di Indonesia itu kemudian memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa.
Tidak hanya meninjau program MBG, Presiden turut melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ia juga berinteraksi dengan para siswa, mengajak mereka berbicara, bertanya jawab, bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh.
Program MBG tidak hanya sebatas makan gratis di sekolah, tetapi merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk memperluas program ini agar menjangkau lebih banyak anak di seluruh pelosok negeri.
Sejauh ini cakupan Makan Bergizi Gratis masih sebesar 0,8% dari target nasional mencapai 82,9 juta penerima tahun ini. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini sudah ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima program prioritas tersebut.
Dadan mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.
"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.
(hal/kil)
Prabowo Tengok MBG di SDN Bogor, Intip Siswa Belajar dari Jendela
Presiden Prabowo mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor meninjau langsung makan bergizi gratis (MBG). Prabowo disambut antusias anak-anak SDN Kedung Jaya 1 Bogor. [295] url asal
#makan-bergizi-gratis #prabowo-subianto #mbg #kota-bogor #kabinet #kopassus #teddy-indra-wijaya #prabowo #ratusan #sapaan #subianto #siswa #presiden-prabowo #seskab-mayor #presiden-prabowo-subianto #kedatangan-prabow
(detikFinance) 10/02/25 11:08
v/27773/
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo disambut antusias anak-anak SDN Kedung Jaya 1 Bogor.
Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden, Senin (10/2/2025), kedatangan Prabowo di sekolah tersebut disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat. Prabowo pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.
Prabowo kemudian menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik. Mantan Danjen Kopassus itu kemudian memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa.
Tidak hanya meninjau program makan bergizi gratis, Prabowo turut melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ia juga berinteraksi dengan para siswa, mengajak mereka berbicara, bertanya jawab, bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar.
Selain itu, Prabowo terlihat duduk di kursi guru melihat proses belajar siswa. Tak hanya berinteraksi dengan siswa, Prabowo juga terlihat membaca buku yang berada di ruang kelas.
Di luar kelas dan lingkungan sekolah, Prabowo menyapa warga yang hadir di sekitar sekolah. Ditemani Seskab Mayor Teddy Indra Wiaya dan Paspampres, Prabowo telihat pula dekat dengan para bayi yang digendong orang tuanya.
Prabowo sebelumnya pernah tiba-tiba mengecek langsung jalannya program makan bergizi gratis di Jakarta Timur sampai-sampai membuat siswa semringah
Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya membenarkan Prabowo tiba-tiba melakukan sidak di sejumlah sekolah, pada Senin (3/2) pagi. Prabowo meninjau program tersebut di sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK) di wilayah Jakarta Timur.
"Iya betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah," kata Mayor Teddy.
Saksikan Live DetikPagi :
Anggaran Makan Bergizi Gratis Tahap Dua Ditambah Rp 100 Triliun
Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap kedua akan ditambah Rp 100 triliun pada Februari 2025, total menjadi Rp 171 triliun. [393] url asal
#program-makan-bergizi-gratis #prabowo-subianto #dapur-makan-bergizi #makan-bergizi-gratis #anggaran-program-mbg #muazzim-akbar #dpr #prabowo #dpw #selaparang #bergizi-gratis #makan-bergizi #kecamatan-selaparang
(detikFinance) 10/02/25 08:19
v/27696/
Denpasar - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap kedua akan ditambah sebesar Rp 100 triliun pada Februari 2025. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Muazzim Akbar.
Politikus PAN ini menjelaskan, anggaran program MBG telah disetujui DPR sebesar Rp 71 triliun untuk tahap pertama. Kemudian anggaran tahap kedua ditambah sebesar Rp 100 triliun pada Februari. Sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dibekali anggaran Rp 171 triliun.
"Komisi X sudah setuju tahap pertama menyetujui Rp 71 triliun. Kedua, kami akan tambah Rp 100 triliun bulan Februari. Jadi total Rp 171 triliun," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (9/2/2025).
Ketua DPW PAN NTB itu mengatakan khusus pelaksana MBG di NTB, telah dilakukan uji coba di Kecamatan Sakra, Lombok Timur, dan Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
Anggaran per porsi MBG ditetapkan sebesar Rp 10.000. Namun, biaya per porsi tidak dibatasi hanya Rp 10.000. Anggaran MBG ini disesuaikan dengan kondisi harga bahan makanan di daerah masing-masing.
Sebelumnya, Muazzim mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis di NTB. Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.
"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim.
BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.
(nor/dpw)
Komisi IX DPR Kawal Pembangunan 128 Dapur Makan Bergizi Gratis di NTB
Anggota DPR Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur Program Makan Bergizi Gratis di NTB, melibatkan tenaga kerja lokal dan mendukung perekonomian desa. [371] url asal
#program-makan-bergizi #nusa-tenggara-barat #muazzim-akbar #badan-gizi-nasional #komisi-x-dpr-ri #bgn #dapur-mbg #mbg #ketua-dpw-pan-ntb #sdm #kota-mataram #dpw-pan-ntb #bumdes #badan-usaha-milik-desa #dpr #dapur
(detikFinance) 10/02/25 07:35
v/27772/
Mataram - Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Muazzim mengatakan Komisi X DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyosialisasikan pelaksanaan MBG di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur, sejak Sabtu (8/2/2025).
Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.
"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Minggu malam (9/2/2025).
BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.
Sebanyak 22 dapur akan dibangun pada Februari 2025. "Maret mungkin berapa unit sampai dengan terpenuhi target kami di NTB. Ribuan tenaga kerja akan terserap," terang anggota DPR Dapil NTB II ini.
Ketua DPW PAN NTB ini mengatakan, dampak program MBG ini sangat luas. Misalnya perekonomian di desa akan tumbuh pesat lantaran penyediaan bahan baku MBG berasal dari hasil petani setempat. Mekanisme jual beli logistik MBG juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat desa.
"Ada yang jual sayur, ada yang jual ayam, tahu, tempe, ikan dan lainnya. Artinya mulai dari petani, peternak semua itu akan menjadi hidup di desa," katanya.
(nor/gsp)
Perumahan Subsidi di Bekasi Langganan Banjir, Ara Minta Peringatkan Pengembang!
Menteri PKP Maruarar Sirait sidak perumahan subsidi di Bekasi yang langganan banjir. Ia minta pengembang bertanggung jawab dengan memperbaiki saluran air. [334] url asal
#perumahan-subsidi #rumah-subsidi #rumah #perumahan #maruarar-sirait #menteri-pkp #banjir #saluran-air #pengembang #pengembang-perumahan #lokasi-perumahan #bekasi-langganan #bekasi-langganan-banjir #pengembang-peru
(detikFinance) 10/02/25 06:02
v/27678/
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perumahan subsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perumahan ini menjadi lokasi yang sering terjadi banjir.
Ara mengatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah serta memperbaiki fasilitas dan sarana jika terjadi kerusakan. Ia pun meminta pengembang perumahan untuk segera mengatasi masalah banjir dengan membuat saluran air yang baik.
"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak untuk memberikan peluang para developer yang kompeten namun belum diberi kesempatan," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).
Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat merasa nyaman dan sehat tinggal di perumahan subsidi.
Ara pun memanggil pengembang perumahan tersebut yakni PT. Sadra Utama Indo untuk bertanggung jawab dengan membuat saluran air yang terintegrasi dengan sungai yang tidak jauh dari lokasi perumahan.
"Saya akan datang antara tanggal 10 sampai tanggal 20 Maret. Saya mau cek perubahannya. Ini Bapak pakai APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yakni KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk rumah masyarakat," terangnya.
Kemudian, Ara berdialog dengan salah satu penghuni yang juga Ketua RT bernama Asep.
"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid, musala) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Asep.
Sementara itu, pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan pihaknya siap memperbaiki saluran air. Pihaknya juga meminta waktu untuk membuat saluran air yang baik dan bisa mengalir ke sungai, sehingga perumahan tersebut tidak banjir lagi.
"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar satu bulan ya," tuturnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)
Perumahan Subsidi di Bekasi Langganan Banjir, Ara Peringatkan Pengembang!
Menteri PKP Maruarar Sirait sidak perumahan subsidi di Bekasi yang langganan banjir. Ia minta pengembang bertanggung jawab dengan memperbaiki saluran air. [334] url asal
#perumahan-subsidi #rumah-subsidi #rumah #perumahan #maruarar-sirait #menteri-pkp #banjir #saluran-air #pengembang #kementerian-pkp #apbn #klik #kelurahan-tambun-utara #perumahan-subsidi-grand-permata-residence #jaw
(detikFinance) 10/02/25 06:02
v/27691/
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perumahan subsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perumahan ini menjadi lokasi yang sering terjadi banjir.
Ara mengatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah serta memperbaiki fasilitas dan sarana jika terjadi kerusakan. Ia pun meminta pengembang perumahan untuk segera mengatasi masalah banjir dengan membuat saluran air yang baik.
"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak untuk memberikan peluang para developer yang kompeten namun belum diberi kesempatan," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).
Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat merasa nyaman dan sehat tinggal di perumahan subsidi.
Ara pun memanggil pengembang perumahan tersebut yakni PT. Sadra Utama Indo untuk bertanggung jawab dengan membuat saluran air yang terintegrasi dengan sungai yang tidak jauh dari lokasi perumahan.
"Saya akan datang antara tanggal 10 sampai tanggal 20 Maret. Saya mau cek perubahannya. Ini Bapak pakai APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yakni KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk rumah masyarakat," terangnya.
Kemudian, Ara berdialog dengan salah satu penghuni yang juga Ketua RT bernama Asep.
"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid, musala) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Asep.
Sementara itu, pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan pihaknya siap memperbaiki saluran air. Pihaknya juga meminta waktu untuk membuat saluran air yang baik dan bisa mengalir ke sungai, sehingga perumahan tersebut tidak banjir lagi.
"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar satu bulan ya," tuturnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)
Isu Program Makan Bergizi Gratis di Papua Ditolak Berujung Ancaman ke Sekolah
Program Makan Bergizi Gratis (MGB) di Papua ditolak, dengan ancaman terhadap sekolah. DPR dan Menhan menegaskan dukungan untuk program pemerintah ini. [427] url asal
#makan-bergizi-gratis #ancaman-sekolah #sufmi-dasco #program-makan-bergizi #papua #prabowo-subianto #dpr #makan-bergizi #program-mbg #papua-ditolak #detiknews #sjafrie-sjamsoeddin #prabowo #komisi-i-dpr-ri #gerindra
(detikFinance) 09/02/25 20:44
v/27710/
Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MGB) dikabarkan mendapat penolakan di Papua. Sejumlah sekolah yang menerima program MBG turut diduga mendapat ancaman atau teror.
Dilansir dari detikNews, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menegaskan ancaman tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap program pemerintah. Dia menegaskan MBG merupakan niat baik dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh anak-anak di Indonesia.
"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," tegas Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Dasco tidak merinci pihak yang diduga melakukan pengancaman tersebut. Namun dia mewanti-wanti pihak tertentu untuk tidak melakukan aksi teror tersebut.
"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.
Ketua Harian Gerindra ini memastikan aparat akan bertindak tegas terhadap hal tersebut. Aparat penegak hukum akan diturunkan mengawal program MBG.
"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," imbuh Dasco.
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin turut merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegaskan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.
"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," kata Sjafrie Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Dia menegaskan pelaksanaan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.
"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," imbuhnya.
(sar/hsr)