Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo rencananya dimulai pada 6 Januari 2025. Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang sudah menyiapkan skema dan mekanisme untuk program MBG bagi siswa di wilayahnya.

"Untuk pelaksanaannya Januari ini kemungkinan pada tanggal 6 Januari ini. Tapi untuk waktu tepatnya masih dalam pembahasan," ujar Kepala Disdik Palembang Adrianus Amri, Jumat (3/1/2025).

Menurut Amri, program MBG di Palembang menerapkan tiga pola kerja sama antar pihak. Di antaranya memanfaatkan jasa boga atau katering, lalu kerja sama TNI/Polri dan terakhir sinergi pemerintah bersama pihak swasta.

"Konsep anggaran cost sharing dan berbagi wilayah. Hal ini memang kewajiban daerah dan instruksi dari pusat," ujarnya.

Ketika program berlangsung dan ada kekurangan anggaran maka Pemkot akan menyiapkan anggaran dari Dana Tidak Terduga (DTT). Dana ini biasanya digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan efisien, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pembagian makan bergizi akan dilakukan setiap hari jam masuk sekolah yakni Senin hingga Jumat untuk satu kali makan. Di setiap sajian makan gratis bernilai Rp 10 ribu dan sudah sesuai takaran dengan menu lengkap dan seimbang.

"Sebenarnya Rp 15 ribu per menu, Rp 10 ribu ini untuk bahan makanan, dan Rp 5 ribu untuk biaya lain-lain dalam upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Amri menjelaskan anggaran program MBG ini mencapai Rp 42 miliar. Nilai tersebut khusus program makan gratis ke sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab Pemkot Palembang. Sementara bagi peserta non didik seperti untuk bayi, balita, ibu hamil dan menyusui kemungkinan diambil dari DTT.

"Program makan gratis ini sistemnya ke sekolah, dan sekolah tidak perlu menyiapkan wadah makanan jika makanan tiba di sekolah. Makanan langsung diberikan ke siswa dan sudah disediakan wadah dari penyedia," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah mengatakan Pemkot Palembang akan memonitoring pendistribusian makanan program MBG agar berjalan lancar. Selain itu, supaya sesuai target dan tepat sasaran bagi yang membutuhkan.

"Kami akan menyiapkan mekanismenya dan saat ini sedang berjalan dan menunggu arahan dari pusat. Beberapa waktu lalu juga pemkot sudah support untuk simulasinya dan rencana akan mengajak katering tapi akan dilihat lagi," pungkasnya.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkap arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis (MBG). Budi mengatakan, Prabowo meminta supaya bahan baku MBG dari RI tanpa impor.

Hal itu diungkapkan Budi usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Budi menjelaskan, bahan baku program MBG akan mengandalkan hasil pangan tiap daerah dan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes).

"Jadi arahan presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi kepada wartawan.

Budi menyampaikan rapat juga dihadiri Wapres Gibran Rakabuming. Budi memastikan pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah. Ia juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG.

"Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis," kata Budi.

"Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," sambungnya.

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila, hingga melon. Hal tersebut, kata dia, masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan.

"Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelas Budi.

Simak juga video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Program makan bergizi gratis akan mulai dilaksanakan Senin (6/1/2025). Namun, Pemkot Surabaya hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program tersebut dari pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku hingga saat ini belum bisa mengambil sikap tentang pelaksanaan program perwujudan janji kampanye Prabowo-Gibran itu sebelum ada juknis dari pusat.

"Kami belum tahu pasti seperti apa, jadi nanti kami juga akan koordinasi dengan (pemerintah) provinsi dulu modelnya seperti apa. Karena belum ada kepastiannya harus bagaimana," kata Eri saat ditemui detikJatim di Jalan Jimerto, Jumat (3/1/2024).

Berdasarkan rencana pemerintah pusat, program ini akan diwakili setiap provinsi. Hingga saat ini ia belum mengetahui apakah Surabaya termasuk daerah yang dipilih menjalankan atau tidak.

"Belum ya, karena kita udah jalan uji coba dulu beberapa kali dengan beberapa sekolah. Nanti, kita belum dapat dari provinsi. Uji coba sekolah mana saja dulu kita tunggu," jelasnya.

Sebelumnya, dalam program ini Surabaya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp1,1 triliun. Nantinya akan melibatkan UMKM untuk program makan gratis.

"UMKM yang belum memiliki NIB kami akan bantu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut," ujarnya.

Eri mengatakan pemkot akan membina UMKM pada program permakanan yang sudah ada untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini.

"Kalau ternyata uang yang kita putar cuma Rp 100 miliar, maka kita tingkatkan Rp 1 triliun. Ya kita munculkan lagi (UMKM) yang lainnya," pungkasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan koperasi siap memasok 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini rencananya dimulai 6 Januari 2025.

Pasokan itu utamanya siap di wilayah Jawa Timur yang merupakan sentra produksi susu.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala Badan Gizi Nasional bahwa koperasi siap, kita ada 1,3 juta liter terutama Jawa Timur ya, Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

Budi Arie menyebut 1,3 juta liter per hari merupakan kemampuan koperasi susu Indonesia dalam memproduksi susu. Ia memang mengakui perlu ada peningkatan kapasitas untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis.

"Katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan kooperasi baru 6,5 juta penerima Makan Bergizi Gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," ucapnya.

Keterlibatan koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis disebut arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya soal susu, koperasi juga akan menyediakan bahan baku seperti telur, padi, jagung dan lainnya.

"Jadi tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," tutur Budi Arie.

Sebanyak 1.923 koperasi di seluruh Indonesia disebut siap untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. "Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Oh iya (memasok), termasuk desa. Desa juga BUMDES sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi ya," lanjutnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan ada 1.923 koperasi siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Budi Arie ribuan koperasi itu tersebar di 29 provinsi.

Selan itu, Budi Arie mengaku sudah melaporkan dukungan ribuan koperasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ribuan koperasi tersebut akan memasok bahan pangan seperti telur, ayam, daging, hingga susu sapi.

"Kita sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, 'Pak ini ada sekitar 1.923 koperasi di 29 provinsi yang siap mendukung program makan bergizi'," kata Budi Arie kepada wartawan di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

"Dari data yang kami miliki sudah ada 1.923 koperasi yang siap untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ada di 29 provinsi," sambung Budi Arie.

Budi Arie juga menyebut, sebagian koperasi yang terdata sudah menjadi bagian dari mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengaku, koperasi sudah melakukan percontohan di enam wilayah, di antaranya Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sulawesi Tengah.

"Ada 6 tempat kita sudah melakukan uji coba," jelasnya.

"Januari, kita pokoknya lari dan kita berharap di tahun 2025 ini, sebagai tahun koperasi internasional, kita bisa mendapatkan momentum untuk bangkit dan majunya koperasi di Indonesia," tambahnya.

Sementara terkait kebutuhan susu sapi, ia mengakui bahwa pasokan susu terbatas. Menurutnya, kebutuhan susu menjadi domain untuk dijelaskan oleh BGN. Begitu juga dengan minyak makan merah yang masuk dalam program MBG.

"Kita kan ada 16 program prioritas, salah satunya soal minyak makan merah. Karena minyak makan merah itu kan adalah produk dari koperasi petani yang bisa menjadi bagian dari MBG," tutupnya.

Program makan bergizi gratis (MBG) bakal dijalankan mulai pekan depan. Namun, selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung juga belum menerima surat pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.

"Nggih (ya) kami belum menerima surat edarannya. Kami sedang menunggu teknis program itu seperti apa," kata penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba dihubungi detikBali, Jumat (3/1/2025).

Lantaran belum menerima teknis pelaksanaan program tersebut, Badung belum bisa melaksanakannya dalam waktu dekat, seperti yang dikabarkan akan berjalan pada Senin (6/1/2025).

Menurut Surya, kepastian penyaluran program makan bergizi yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu ditangani oleh Badan Gizi Nasional. Meski begitu, Badung sebetulnya sudah siap mendukung program pemerintah pusat itu.

Apalagi Pemkab Badung sudah mengalokasikan Rp 16,7 miliar pada tahun ini untuk menyokong program tersebut. "Ya kami sudah siapkan atas perintah pimpinan (bupati). Dalam APBD 2025 sebesar Rp 16,7 miliar," jelas pejabat yang juga Kepala Dinas PUPR Badung itu.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung, Bali. Pemkab Badung sendiri sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu meski petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum turun.

Surya Suamba membenarkan dalam uji coba itu, muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Lebih lanjut, laporan dari Disdikpora Badung bahwa saat uji coba, estimasi per porsi untuk satu anak Rp 20 ribu, baik dengan skema prasmanan maupun per kotak. Jumlah ini dipandang ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut.

Surya menambahkan, anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir. "Kami tentu mendukung program pemerintah pusat. Terkait teknis lebih lanjut tentu kami masih menunggu," tukas Surya.

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran

Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Solo sampai saat ini masih menunggu petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono mengaku belum akan melaksanakan MBG meski sudah ada wacana digelar serentak pada pekan depan.

"Belum, belum (makan bergizi gratis 6 Januari). Saya sudah coba koordinasi ke pusat, terus ke beberapa teman daerah lain," katanya ditemui di GOR Indoor Manahan Solo, Jumat (3/1/2025).

Dari hasil koordinasi dengan daerah lain itu, Budi menyebut bahwa belum ada informasi jelas mengenai pelaksanaan makan bergizi gratis.

"Intinya sama, belum ada informasi yang fix MBG ini mau bagaimana, yang dilaksanakan di daerah ya, jenjang SD SMP, itu. Kita bicara itu aja. Jenjang lain SMA bukan kewenangan kita," ungkapnya.

Dirinya kembali menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

"Katanya gitu (serentak tanggal 6), sampai sekarang belum ada info. (Juknis) Belum. Setiap hari saya nanya, belum ada jawaban," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot Solo juga tidak menyediakan anggaran khusus makan bergizi gratis. Untuk program tersebut, pemkot Solo melakukan kolaborasi anggaran.

"(Anggaran) Belum, seperti kemarin. Sementara kolaborasi dengan anggaran yang ada penanganan stunting itu aja," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta mengatakan, Pemkot Solo sempat menggelar uji coba makan bergizi gratis. Namun, hal tersebut tidak menjadi patokan untuk memulai MBG secara serentak.

"Solo dulu pernah ada uji coba. Tapi apakah itu berarti Solo termasuk atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas untuk tanggal 6 Solo belum. Karena belum ada sosialisasi," jelasnya.

Dian menyebut memang sudah ada sosialisasi mengenai makan bergizi gratis, namun hal tersebut baru sebatas sosialisasi makanan sehat.

"Tadi ada sosialisasi tapi hanya mengenai makanan sehatnya. Untuk detail pelaksanaan makan bergizi gratis kita masih menunggu," paparnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, program makan bergizi gratis rencananya dimulai pada Senin, 6 Januari. Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan proses persiapan.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Nantinya makan bergizi gratis akan dilaksanakan serentak di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Seperti diketahui, makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ada empat target program ini, yaitu pelajar dari PAUD hingga SMA. Kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Uji coba program makan bergizi gratis pemerintah telah dilakukan di sejumlah daerah di RI. Menu makanan selama uji coba pun beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Pemerintah yakin bahan pangan program Makan Bergizi Gratis bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Ribuan koperasi dan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) siap memasok bahan pangan produksi dalam negeri untuk Makan Bergizi Gratis.

Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto usai melakukan Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Budi Arie mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.923 koperasi yang siap memasok bahan pangan untuk Makan Bergizi Gratis. Mulai dari telur hingga susu akan ikut disiapkan koperasi di seluruh Indonesia.

"Kita siap berkontribusi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, kooperasi sayur, beras, kooperasi ikan, susu dan sebagainya," ujar Budi Arie usai menghadiri Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi Arie menegaskan Presiden Prabowo Subianto ingin agar bahan baku Makan Bergizi Gratis dipasok tanpa melakukan impor, semua bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Jadi arahan Presiden bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor, nah bahan bakunya bukan impor," terang Budi Arie.

Sementara itu, Yandri Susanto mengungkapkan kebutuhan Makan Bergizi Gratis akan ikut dipasok oleh BUMDES. Dia mengatakan sudah banyak sekali desa-desa yang memiliki spesifikasi BUMDES yang memproduksi komoditas khusus. Mulai dari bahan pangan padi, jagung, hingga buah-buahan.

"Ada desa yang memproduksi padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi," kata Yandri.

"Arahan Bapak Presiden, makan siang bergisi itu melalui kerjasama dengan kooperasi BUMDES, seharusnya dan sepatutnya bahan bakunya dari desa," sambung Yandri.

Di sisi lain, dia menambahkan dari Dana Desa senilai Rp 71 triliun ada sekitar 20% yang digunakan untuk urusan ketahanan pangan. Nah dari dana ketahanan pangan itu, bila dirinci kembali ada juga yang diarahkan untuk membantu menyukseskan Makan Bergizi Gratis. Sayangnya, Yandri enggan menjelaskan peruntukkannya.

"Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari Dana Desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun Dana Desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," beber Yandri.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat membahas program makan bergizi gratis di Istana Bogor, Jawa Barat. Rapat itu juga diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan detikcom, Jumat (3/1/2025), Gibran tampak keluar dari Istana pukul 17.39 WIB. Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendampingi Gibran.

Budi mengatakan Gibran mengikut ratas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri. Dia mengatakan salah satu yang dibahas ialah program makan bergizi gratis.

Gibran bersama para menteri usai rapat di Istana Bogor (Firda/detikcom)

"Ada semuanya. Tadi kan kita bertujuh Pak Presiden, Pak Wapres, dan Pak Seskab. Makan bergizi, gimana peran desa, peran koperasi, peran Bumdes, dan sebagainya," ujarnya.

Budi mengatakan kementeriannya telah menyiapkan 1.923 koperasi dalam pelaksanaan program itu. Dia menyebutkan koperasi yang akan terlibat beragam, mulai dari koperasi beras hingga telur.

"Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ujarnya.

(asm/hsr)

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan pihaknya ingin dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Dia mengatakan PBNU punya UMKM untuk mengerjakan program itu.

"Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu. Nah, tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ," ujar ujar Gus Yahya di acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

"Kami sadar bahwa UMKM ini menjadi salah satu arena hikmah strategis bagi NU," tambahnya.

Gus Yahya mengatakan pesantren-pesantren milik PBNU telah dihubungi oleh pemerintah untuk menjadi lokasi pilot project makan bergizi gratis. Dia mengatakan program itu akan dilaksanakan dengan koordinasi pemerintah bersama NU.

"Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project. Dijadikan tempat pembangun pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini semuanya nanti akan dijalankan dengan koordinasi dengan NU," ujarnya.

Yahya mengatakan PBNU masih menunggu finalisasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengatakan PBNU siap berkontribusi.

"Nah kami sekarang sudah menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini. Kita sekarang respons itu sesuai dengan apa yang (nanti) sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan pentingnya peran akar rumput dalam pembangunan ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks program makan bergizi gratis yang dirancang pemerintah, Gus Yahya menyatakan kesiapan NU untuk berkontribusi dan memberdayakan UMKM dalam mendukung program tersebut.

"UMKM adalah salah satu arena khidmah yang sangat strategis bagi NU. Kami telah menginisiasi berbagai upaya untuk memberdayakan UMKM, seperti membangun jaringan ritel yang dimulai dari Jember, serta mengembangkan usaha agribisnis di beberapa wilayah seperti Malang, Jawa Timur, dan Yogyakarta," ujar Gus Yahya dalam jumpa persnya di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Ia menjelaskan NU saat ini sedang menjajaki keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis. NU berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program ini, terutama melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan di akar rumput.

"Kami ingin berkontribusi jika ada ruang untuk itu. Saat ini, kami menunggu konstruksi program yang dirancang pemerintah, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana UMKM dapat dilibatkan secara optimal," katanya.

Gus Yahya juga menyebut beberapa pesantren telah dihubungi untuk menjadi proyek percontohan (pilot project) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pilot project ini diharapkan dapat menjadi model yang terintegrasi dan dikoordinasikan dengan NU untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut.

"Beberapa pesantren telah diidentifikasi sebagai tempat untuk membangun pilot project. Proses ini sudah berjalan cukup cepat dengan pace yang intens. Standar dan instrumen kerja juga tengah disiapkan agar bisa menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah," tambahnya.

Menurut Gus Yahya, NU tidak hanya merespons program pemerintah, tetapi juga berupaya memastikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal. Ia berharap NU dapat memberikan kontribusi signifikan dalam program tersebut, baik melalui jaringan pesantren maupun pelibatan UMKM yang dikelola oleh Nahdliyin.

"Semoga dalam waktu dekat, semua persiapan ini bisa memberikan hasil yang lebih jelas. Kami berkomitmen untuk mendukung program makan bergizi gratis ini sebagai bagian dari khidmah NU kepada masyarakat, khususnya dalam memberdayakan UMKM dan akar rumput," pungkasnya.

Dengan keterlibatan UMKM dalam program pemerintah, Gus Yahya optimistis sinergi antara NU dan pemerintah akan memperkuat dampak positif program makan bergizi gratis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis komunitas.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis