Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi sepenuhnya dilakukan secara gratis. Tak ada satupun kewajiban biaya tambahan yang dibebankan ke orang tua murid.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan beberapa waktu ini muncul isu dugaan pungutan biaya ke orang tua murid pada program Makan Siang Bergizi di salah satu sekolah.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ungkap Iwan dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Iwan menambahkan, program Makan Bergizi selama ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegas Iwan.

Program yang jadi prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," sebut Iwan.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit untuk tahun depan. Menurut para pengembang, kuota tersebut masih kurang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, kuota FLPP seharusnya bisa lebih dari 250.000 unit apalagi penyerapan KPR subsidi setiap tahun selalu meningkat.

"Terima kasih kalau tahun depan 220.000 unit tapi harapan kita lebih dari itu. Saya melihat history serapan KPR itu semakin tahun meningkat artinya perlu dipersiapkan juga dari 250.000 lebih. Kalau Apersi mempunyai perkiraan 250.000 unit itu minimal," katanya di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia berharap, pemerintah bisa mencari pembiayaan lain selain APBN untuk meningkatkan kuota FLPP tahun depan. Sebab, dana APBN cukup terbatas.

"Saya selalu mengingatkan adanya kreativitas dari pembiayaan pemerintah, jangan selalu berharap dari APBN terus. Kan ada banyak pola-pola investasi yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi kalau kita berharap dari APBN, APBN ini kan fiskalnya terbatas tapi tidak menghentikan pembangunan dan renovasi rumah. Bagaimana pemerintah cara kreativitas pembiayaan," tuturnya.

"Optimis bisa lebih. Harusnya 250.000 unit, bukan 220.000 unit. Tapi kan yang sudah ada 220.000," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, dengan kuota 220.000 unit tersebut merupakan awal yang baik. Namun menurutnya untuk mencapai Program 3 Juta Rumah dengan kuota tersebut masih kurang.

"Sekadar modal awal sudah lumayan, alhamdulillah. Namun kalau dengan target 3 juta rumah, maka kuota ini sama sekali tidak menggambarkan dan tidak memberi semangat untuk kerja keras pencapaian target 3 juta rumah untuk rakyat yang dimulai tahun depan," katanya kepada detikcom.

Ia berharap nantinya akan ada penambahan kuota FLPP. Hal ini untuk mencapai realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Namun kan anggaran itu diketok tahun lalu. Kementerian PKP sedang berupaya untuk menambah kuota ini sampai di angka 500.000 unit. Jadi mari kita terus bersemangat," tutupnya.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru mengungkapkan, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ungkapnya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Wacana Presiden Prabowo Subianto menginginkan sistem pilkada kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra. Khususnya di Bali dan NTB.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan secara pribadi tidak sepakat jika sistem tersebut diterapkan dengan alasan anggaran pemilu dinilai boros.

"Sebagai penyelenggara 21 tahun menyelenggarakan pemilu, saya sangat sayangkan. Belum apa-apa, belum dievaluasi, sudah ngomong memindahkan atau ada rencana (menghapus pilkada langsung)," ujar Lidartawan saat media gathering KPU Bali di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Lidartawan Tak Sepakat

Menurut Lidartawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran pilkada. Ia sempat mengusulkan ke KPU RI untuk merevisi beberapa aturan saat evaluasi pemilihan legislatif (pileg) di Jakarta.

"Satu, kita boleh menghemat dengan cara jumlah TPS ke depan dikurangi, jumlah orang per TPS diperbanyak. Waktunya diperpanjang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Seribu (orang) per TPS itu pasti berkurang anggarannya," tegas Lidartawan.

Kemudian, ia juga menyarankan agar tidak perlu memasang baliho sosialisasi dan sebagainya.

"Pakai medsos saja pasti berkurang (anggarannya)," imbuhnya.

Upaya Menghemat Anggaran

Mantan Ketua KPU Bangli itu juga mengusulkan agar tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Sosialisasi dialihkan dengan pengumuman saja agar anggaran dapat berkurang.

"Tidak usah lagi memfasilitasi alat peraga kampanye untuk calon dan percayalah, untuk penyelenggara bisa diirit, bisa dimodifikasi," tegas Lidartawan. Dia menilai penyebab besarnya anggaran pilkada bukan dari penyelenggara.

"Jadi kalau saya pendapat pribadi saya nggak mau hak konstitusi saya menentukan calon yang sudah ditentukan akan diambil lagi oleh orang lain yang belum tentu mampu menyuarakan apa yang saya inginkan sebagai warga negara yang punya hak pilih. (Ini) Kalau saya pribadi ya," ungkapnya.

Namun, jika sebagai anggota KPU, Lidartawan menegaskan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU RI di Jakarta.

"Untuk itu saya minta teman-teman bekerja dengan baik. KPU tetap melayani, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena kalau dibilang boros, kami nggak. Kami tunjukkan hampir 50 persen lho uang kembali dibandingkan pilkada yang masing-masing sebelumnya," tandasnya.

Prabowo Ingin Atur Ulang Sistem Politik

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya. "Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politics. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan membuat desa tematik untuk tahun 2025. Setiap desa akan dikembangkan sesuai dengan potensinya untuk mendukung ketahanan pangan.

Mendes PDT Yandri Susanto menyebut program prioritas itu mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun. Menurutnya, program ini sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

"Jadi kita tulis di situ (Permendes), kita cantumkan di Pasal 7 ayat 4 bahwa sekurang-kurangnya dana desa itu dibuat untuk ketahanan pangan. Jadi nanti akan kita buat desa tematik apakah desa tomat, desa cabai, desa padi, desa ikan nila, desa ayam petelur, dan lain sebagainya," kata Yandri usai meninjau lokasi pengungsian korban bencana tanah bergerak di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/12/2024).

Yandri menjelaskan hasil dari program ini adalah membuat lumbung pangan di desa. Ke depan, kata dia, lumbung pangan ini salah satunya untuk menopang kesiapan program makan bergizi gratis.

"Jadi ujungnya itu adalah lumbung pangan di desa untuk kesiapan makan siang bergizi dan kalau bisa kita jadi lumbung pangan dunia. Jadi itu lebih fokus ke sana kita," ucapnya.

Yandri menjelaskan Kemendes PDT bersama dengan TNI-Polri, termasuk pihak swasta maupun BUMN akan bergerak mendorong desa untuk swasembada pangan, swasembada energi dan air hingga hilirisasi produk-produk di desa.

Yandri ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa ambil bagian dalam pengelolaan program tersebut. Sehingga ke depannya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

"Bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, mengurangi angka pengangguran, ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Tahun depan ada lagi kan dana desa kan? Jadi dana desa yang sekarang dipakai tetap ada untuk ketahanan pangan karena dia diolah secara program-program BUMDes, tahun depan nambah lagi. Jadi semakin besar modalnya, insyaallah akan bisa membuat produksi di desa itu semakin bagus," imbuhnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat 22 unit rumah layak huni (RLH) dari Pemerintah Pusat. Pemkot Bima berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Serah terima 22 unit RLH dari PT SMF (Persero) kepada Pemkot Bima pada Senin (23/12/2024). Serah terima itu juga disaksikan sekaligus diresmikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT SMF (Persero) sejak tahun 2018 telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk program peningkatan kualitas RTLH di 27 kota seluruh Indonesia dengan total bantuan senilai Rp 40,34 miliar atau setara dengan 593 rumah.

"Total RLH yang didapat Kota Bima sebanyak 22 unit. Rinciannya di Kelurahan Rabadompu Barat, sebanyak 13 unit dan Kelurahan Paruga sembilan unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk.

Faruk mengungkapkan Kota Bima merupakan kota ke- 25 yang mendapatkan program peningkatan kualitas RTLH. Adapun nilai bantuan sebesar Rp 1,24 miliar. Dari bantuan itu yang dibangun hanya berupa fasilitas bangunan rumah saja.

"Rumah yang dibangun tipe 27 dengan dua kamar," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar Landa mengatakan Pemkot Bima terus melakukan upaya berupa pengurangan kesenjangan bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

"Jumlah RTLH di Kota Bima 2023 tercatat sebanyak 11.117 unit. Dari tahun ke tahun terus ditangani. Bahkan Dalam 6 tahun terakhir telah penanganan mencapai 2.751 unit melalui DAK, DAU, program perumahan stimulan swadaya maupun CSR.

"RTLH di Kota Bima dengan persentase 30,36 persen dari seluruh jumlah rumah yang tersebar di 41 kelurahan dan lima kecamatan," ujarnya.

Menurutnya kepemilikan rumah dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Bima juga menjadi perhatian. Mengingat sampai dengan 2023, tercatat 4.879 KK atau 11,76 persen warga Kota Bima belum memiliki rumah.

"Namun demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 dengan persentase 16,04 persen," kata Muhktar.

Muhktar melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, maka harus dilakukan upaya yang mengakselerasi penanganannya. Baik oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkot. Yang diharapkan dapat berimbas penurunan indikator kemiskinan pada penyediaan perumahan.

"Inilah upaya kita bersama dalam menyediakan RLH bagi masyarakat dan mengurai kekumuhan dan penataan kawasan," ujarnya.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menegaskan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah pelan-pelan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Mulai dari penataan perumahan hingga kawasan permukiman agar hidup lebih baik dan layak.

"Rumah itu Baiti Jannati, dalam agama islam rumahku surgaku. Saya berharap tolong rawat dan jaga bantuan rumah layak huni ini," terangnya.

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerima banyak keluhan dari para pengembang karena kendala pada proses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, banyak masyarakat berpenghasilan menengah (MBR) yang berminat untuk mengajukan KPR namun kesulitan karena tersandung SLIK OJK.

"Ini pengembang banyak sekali komplain soal kena OJK checking. Jadi saya tanya, kalau OJK checking di siapa? Di ibu Kiki," kata Ara di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya, Ara pun mempersilahkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto untuk bersuara. Joko mengatakan, setidaknya ada sebanyak 40% konsumen yang terkendala SLIK.

"Bu kalau kami di peminat ataupun teman-teman yang mengakeses, MBR hampir 40% terhambat di SLIK-nya. Itu biasanya dari pinjol, kemudian pinjol ada yang ilegal maupun legal," ujar Joko, dalam kesempatan yang sama.

Atas kondisi ini, Joko pun jadi teringat dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus buku atau utang UMKM. Ia mempertanyakan, apakah kira-kira memungkinkan bila hal serupa dilakukan untuk kasus ini. "Apakah OJK bisa mengikuti Pak Prabowo untuk menghapuskan yang di bawah Rp 2 juta atau dibatasi 2 tahun SLIK itu jangan sampa di atas keputusan hakim," katanya.

Merespons pertanyaan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

"Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK)," kata Kiki dalam kesempatan yang sama.

Kiki juga bilang, dirinya juga mendapat informasi bahwa banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR karena kendala SLIK ini. Namun menurutnya, kebanyakan dari masyarakat yang terkendala SLIK ini disebabkan karena tunggakan pada cicilan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor.

Sedangkan menyangkut usulan hapus utang, menurutnya saat ini OJK tengah menggodok aturan lanjutan terkait program penghapusan buku dan tagih. Detail aturan tersebut juga hingga saat ini masih terus didiskusikan.

"Kita sudha akan mengeluarkan ketentuan dan diskusi dengan perbankan juga bagaimana pelaksanaannya. Supaya tidak menimbulkan juga moral hazard, terus kemudian nanti kriterianya seperti apa, jadi hopefully nanti akan mendukung program Pak Ara. Jadi mereka-mereka bisa untuk mengajukan kredit lagi di masa yang akan datang," ujarnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan pentingnya desa-desa di Indonesia, termasuk Desa Nagrak di Sukabumi, untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Dalam kunjungannya, ia menyoroti bahwa dana desa harus dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pemenuhan kebutuhan makan siang bergizi bagi masyarakat.

Yandri mengungkapkan, telah menandatangani Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur penggunaan minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan. Langkah ini dinilai penting agar desa memiliki kontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan pangan sehat dan terjangkau.

"Kami ingin para kepala desa memaksimalkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar berperan aktif. Desa tidak hanya menjadi penonton dalam program makan siang gratis, tetapi menjadi pemain utama sebagai penyuplai bahan baku," kata Yandri di Desa Nagrak Utara, Kabupaten Sukabumi, Senin (23/12/2024).

Ia menjelaskan, setiap desa di Indonesia memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan. Misalnya, sebuah desa bisa dikenal sebagai desa cabai, desa tomat, desa lele, desa ikan mas, atau desa ayam bertelur, tergantung pada potensi lokal yang ada. Dengan memanfaatkan potensi ini, desa mampu memasok kebutuhan bahan baku untuk program makan siang bergizi.

Yandri juga menyebut, kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat program ini. Salah satu skenario yang dirancang adalah penyewaan dapur BUMDes oleh Badan Gizi Nasional untuk mendukung pengolahan makanan.

"Jika dapur disiapkan oleh BUMDes, dapurnya bisa disewa, bahan bakunya dari desa, masyarakatnya juga diberdayakan. Kita harus menjadi pemain utama," tegasnya.

Lebih jauh, Yandri menyatakan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Dengan terlibat aktif dalam rantai pasok pangan, desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Yandri, pemerintah telah menyiapkan mekanisme audit pendanaan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara tepat sasaran.

"Siapapun yang melakukan penyelewengan dana dengan bukti yang jelas, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, pihaknya berharap desa-desa dapat mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan program ini. Tidak hanya memproduksi bahan pangan, desa juga bisa mengelola pengolahan makanan secara mandiri, sehingga menciptakan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

Program makan siang bergizi yang berbasis bahan baku desa ini diharapkan mampu mengatasi masalah gizi di masyarakat sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. "Semua desa punya peluang untuk maju. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memaksimalkannya," ujar Yandri optimis.

Dengan adanya langkah konkret seperti ini, Yandri berharap desa-desa di Indonesia tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat luas. Program ini menjadi bukti nyata bahwa desa memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Peluang ini didukung oleh bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030-an dengan jumlah penduduk usia produktif bisa mencapai 68% dari total populasi RI.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, Indonesia perlu mempersiapkan sumber sumber daya manusia (SDM) yang sehat, inovatif, unggul, berdaya saing global. Jadi pemenuhan gizi seimbang anak memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan SDM ke depan secara optimal.

Adapun pemenuhan gizi anak ini salah satunya dapat dicapai dengan menyediakan makanan dan minuman yang bersumber dari protein hewani. Termasuk di antaranya pemberian susu. Sebab susu sapi pada umumnya mengandung sekitar 3,2-3,4 gram protein per 100 ml.

Kemudian susu juga memiliki kandungan kalsium yang dapat membantu tumbuh kembang fisik anak. Tidak cukup sama sana, susu turut mengandung zat gizi lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral termasuk vitamin D, Vitamin A, Zinc, Fosfor dan Magnesium sehingga dapat mendukung perkembangan otak serta penyerap nutrisi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Menyoroti peran penting susu sebagai salah satu sumber nutrisi esensial dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang optimal anak tersebut, media online terdepan di Indonesia, detikcom, akan kembali menyelenggarakan detikcom Leaders Forum pada Selasa, 24 Desember 2024.

Adapun detikcom Leaders Forum 2024 kali ini mengangkat tema "Pentingnya Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045". Acara ini tepatnya akan berlangsung di Habitate Jakarta pukul 10.00 WIB.

Dalam Leaders Forum ini para pemimpin dari berbagai bidang akan berbagi pandangan, penelitian, dan pengalaman mengenai bagaimana susu dapat menjadi bagian integral dalam membentuk masa depan bangsa. Diskusi akan mencakup berbagai aspek seperti edukasi tentang gizi, pengembangan industri susu, hingga inovasi dalam distribusi untuk meningkatkan aksesibilitas susu di seluruh lapisan masyarakat.

Forum ini bertujuan untuk menggali strategi kolaboratif yang dapat menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi kesehatan bangsa melalui konsumsi susu yang terintegrasi dalam pola makan sehari-hari. Bersama-sama, kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk menjadikan susu sebagai solusi nutrisi masa depan Indonesia.

Pemerintah telah menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010 atau sudah 15 tahun berjalan hingga saat ini. Selama 15 tahun ini, sebanyak 1,59 juta rumah sudah disalurkan melalui skema FLPP.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

"Sejak digulirkan pada tahun 2010 hingga 20 Desember 2024 atau selama 15 tahun, KPR Subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah MBR senilai Rp 151,22 triliun dan total dana kelolaan Rp 116,27 triliun," kata Heru.

Heru juga mengungkapkan, pihaknya telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP dan KPR Tapera selama 20 Oktober 2024 sampai 20 Desember 2024 sebanyak 35.399 unit senilai Rp 4,45 triliun.

Untuk tahun 2024 ini, penyaluran FLPP mencapai 100,15% sebesar 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun. Nilai ini termasuk penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit dari target semula sebesar 166.000 unit.

Sementara itu, untuk pembiayaan KPR Tapera, pada tahun ini, BP Tapera telah berhasil menyalurkan akad pembiayaan perumahan sejumlah 5.940 unit rumah senilai Rp 990,218 miliar.

Sebelumnya diberitakan, BP Tapera sudah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 200.000 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias 100% tersalurkan.

Berdasarkan data per 17 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan 200.086 unit rumah selama 2024 atau sudah 100,04%. Dana yang disalurkan untuk program tersebut yaitu Rp 24,55 triliun.

Di sisi lain, ada juga menyalurkan rumah berdasarkan pembiayaan Tapera. Totalnya ada 5.816 unit rumah atau senilai Rp 969 miliar.

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

Video: Janji Pramono Permudah KPR untuk Gen Z-Milenial

Sebanyak 300 ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapat makan bergizi gratis dari Kodim 0802 Ponorogo. Uji coba makan gratis ini dilakukan di kantor Kelurahan Purbosuman dan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo.

Sesuai dengan amanat program dari Presiden RI, Prabowo Subianto, para anggota TNI semangat membagikan makanan gratis. Ratusan ibu pun sempat berdesakan di kantor kelurahan. Mereka senang dengan adanya uji coba makan bergizi gratis ini.

"Hari ini dapat makan ayam bumbu bali kalau nggak salah, pisang dan ada sayur capcay, terus tempe goreng dan balita ada susunya," tutur salah satu warga, Miranda Ayu Putri kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Miranda menambahkan dia termasuk ibu menyusui. Menunya pun tidak berbeda jauh dengan balita. Hanya pada balita ditambah susu.

"Bedanya (menu) kalau di balita ada susunya, makanannya enak, anak suka," terang Miranda.

Pantauan detikJatim, agenda uji coba makan bergizi gratis ini merupakan bentuk kerjasama antara Kodim 0802 dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponorogo.

Ratusan ibu-ibu sempat tampak berdesakan di kantor kelurahan untuk mendapatkan makanan bergizi gratis. Meski petugas sudah mewanti-wanti bahwa semua yang hadir bakal mendapat makanan.

Sementara itu, Kepala SPPG Ponorogo, Shiella Amanda menambahkan, menu yang diberikan harus empat sehat lima sempurna. Terdiri dari karbohidrat, protein, serat dan susu.

"Menu hari ini ada ayam bumbu kecap, sayur, tempe goreng, buah dan susu cair untuk balita," imbuh Shiella.

Rencananya, lanjut Shiella, program pemberian makan gratis ini akan dilakukan setiap hari dengan 3.000 porsi pada awal Januari 2025. Menunya pun beragam namun harus tetap memprioritaskan gizi dengan kecukupan karbohidrat, serat, protein dan susu.

"Untuk saat ini kami sudah masukkan data itu baik untuk anak sekolah atau siswa dari TK, SD, SMP dan juga anak balita ibu hamil dan ibu menyusui, diharapkan nanti ke depannya anak-anak ini menjadi masa depan bangsa yang dapat menjadi masa depan Indonesia menjadi negara yang lebih maju," pungkas Shiella.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun depan. Hal ini berdasarkan dana eksisting yang tersedia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru berharap, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi flpp untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya.

Dalam acara ini hadir juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi; para pengembang perumahan; dan 39 bank penyalur.

Jokowi Bakal Bebaskan Biaya PPN Properti hingga Administrasi Rumah Murah

Jokowi Bakal Bebaskan Biaya PPN Properti hingga Administrasi Rumah Murah