Polres Probolinggo membagikan makanan bergizi gratis untuk siswa SD Negeri 2 Kedungcaluk, Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Aksi ini dalam rangka menindaklanjuti program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Tampak raut keceriaan seluruh siswa-siswi menyambut kedatangan anggota kepolisian. Pelajar dari kelas 1 hingga 6 yang berjumlah 90 siswa, mendapat bagian makanan bergizi.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana melalui Kasi Humas Iptu Merdhania Pravita Shanty menjelaskan, pembagian makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak.

"Melalui asupan gizi yang optimal, kita dukung fisik dan mental anak-anak generasi penerus bangsa ini tumbuh dengan baik," kata Vita, Senin (23/12/2024).

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga memberikan semangat kepada para siswa agar belajar sungguh-sungguh agar bisa mewujudkan cita-cita mereka.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dan sambutan baik dari Kepala SD Negeri 2 Kedungcaluk. Ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan anggota Polres Probolinggo yang telah memberikan makanan bergizi gratis kepada para siswa-siswinya.

"Terimakasih kepada Kapolres Probolinggo beserta jajaran, atas pemberian makan siang gratis ini sangat bermanfaat bagi putra-putri kami," ucap Kepala Sekolah.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkirakan tidak semua anak sekolah dalam program makan bergizi gratis (MBG) menerima susu dalam menu makannya. Sebagai gantinya, anak-anak ini menerima lauk lainnya.

Sebab menurut Dadan, penyaluran susu untuk keperluan makan bergizi gratis ini akan difokuskan di daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12/2024).

Sebagai contoh, Dadan mengatakan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein anak peserta MBG. Sedangkan untuk kebutuhan kalsium dapat diganti dengan daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," terangnya.

"Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas Dadan lagi.

Di luar itu, Dadan mengatakan pelaksanaan program MBG ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat yang dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025 nanti. "Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Simak juga Video 'Denpasar Uji Coba Makan Bergizi Gratis Rp 15 Ribu dari Sumbangan CSR':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Viral di media sosial seekor buaya masuk ke permukiman warga saat sedang banjir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Petugas memastikan buaya dalam video heboh tersebut bukan di Maros alias hoax.

"Saya sudah cek ke semua anggota, kalau ada yang bilang lokasinya di Maros itu hoax," kata Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Maros, Eldrin Saleh kepada detikSulsel, Senin (23/12/2024).

Video tersebut mulai beredar pagi tadi. Eldrin mengatakan, sejak video tersebut beredar ia sudah memerintahkan anggotanya untuk mencari informasi lokasi dalam video, namun tidak ditemukan.

"Saya suruh anggota cari tidak ditemukan. Kami juga tidak menerima aduan dan laporan masyarakat kalau ada buaya," ucapnya.

Eldrin mengatakan dari informasi anggotanya, lokasi dalam video tersebut berada di Kalimantan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat.

"Saya imbau, kalau dapat informasi jangan langsung disebar apalagi suasana bencana seperti sekarang. Itu meresahkan," pungkasnya.

Dalam video beredar, tampak buaya tersebut berada di sekitar permukiman warga yang terendam banjir. Tubuh buaya nampak di permukaan air sedang berenang di sekitar rumah warga.

Video: Momen Penangkapan Buaya 3 Meter yang Lepas dari Penangkaran Cianjur

Video: Momen Penangkapan Buaya 3 Meter yang Lepas dari Penangkaran Cianjur

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan soal wacana tanah sitaan dari koruptor yang hendak dijual murah dan dibangun rumah rakyat. Fahri mengungkapkan itu merupakan hak dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Itu melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) ya. Karena soal itu hak (wewenang) Kejagung," kata Fahri Hamzah kepada detikBali di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri menjelaskan proses kebijakan tersebut. Menurutnya, Kejagung akan menyerahkan tanah sitaan dari koruptor itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Setelah tuntas di situ, baru kami manfaatkan," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Fahri mengungkapkan wacana tersebut kini tengah dibahas dan difinalisasi bersama Ditjen Kekayaan Negara. Menurutnya, akan ada banyak yang terlibat dalam pembahasan, mengingat persoalan tersebut melibatkan lintas departemen.

Khusus di Kementerian PKP, ada Ditjen Kawasan Permukiman yang mengurus kebijakan tersebut bersama Ditjen Pengadaan Tanah. Kementerian PKP juga akan mengumpulkan semua tanah yang siap bangun untuk rumah.

"Inilah yang kami ambil dari beberapa tempat. Kami data, kami kerjasamakan dengan yang mau bangun (rumah)," jelas Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengungkapkan usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Ara menerangkan program itu direncanakan menyasar MBR pada 30 hingga 50 kota di Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kami berikan atau kami jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doanya," jelas Ara dilansir dari detikNews.

Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank). Sebab, menurutnya, penduduk yang belum memiliki rumah bisa masuk dalam kategori miskin. Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kami masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" ungkap Ara.

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyoroti kondisi lingkungan dan penataan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Fahri menyebut wilayah Kota Bima kotor dan menyedihkan.

"Kota Bima ini kotor, agak menyedihkan. Tak ada indah-indahnya," sindir Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH), di Kota Bima, dilansir detikBali, Senin, (23/12/2024).

Menurut Fahri, indikator sebuah daerah atau kota yang lingkungannya kotor adalah munculnya lalat. Hal tersebut adalah cara Tuhan memberikan tanda kepada manusia terkait lingkungan yang kotor.

"Tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat. Itu Tuhan yang kirim. Kalian kotor, rumah kalian kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah," ungkap Wakil Ketua Umum Gelora tersebut.

Fahri juga melihat kondisi Kota Bima saat ini masih tampak kumuh. Bahkan, masih belum tertata dengan rapi.

Menurut Fahri, kota seharusnya bersih dan tidak kumuh. "Kondisi (kotor dan kumuh) ini harus segera dibereskan supaya wajah Kota Bima ini tampak indah dan nyaman," harapnya.

Penjabat Wali Kota Bima, Muhktar Landa, menyadari kondisi Kota Bima yang disebut Wamen Fahri Hamzah kotor dan kumuh. Pemkot Bima terus berupaya agar kota itu bersih dan indah.

Baca selengkapnya di sini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyentil kondisi lingkungan dan penataan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Fahri menyebut wilayah Kota Bima kotor dan kumuh.

"Kota Bima ini kotor, agak menyedihkan. Tak ada indah-indahnya," sindir Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH), di Kota Bima, Senin, (23/12/2024).

Menurut Fahri, indikator sebuah daerah atau kota yang lingkungannya kotor adalah munculnya lalat. Hal tersebut adalah cara Tuhan memberikan tanda kepada manusia terkait lingkungan yang kotor.

"Tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat. Itu Tuhan yang kirim. Kalian kotor, rumah kalian kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah," ungkap Wakil Ketua Umum Gelora tersebut.

Fahri juga melihat kondisi Kota Bima saat ini masih tampak kumuh. Bahkan, masih belum tertata dengan rapi.

Menurut Fahri, kota seharusnya bersih dan tidak kumuh. "Kondisi (kotor dan kumuh) ini harus segera dibereskan supaya wajah Kota Bima ini tampak indah dan nyaman," harapnya.

Fahri berpendapat Kota Tepian Air, sebutan Kota Bima, cukup kecil. Seharusnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bisa membersihkan dan menata kota tersebut.

Penjabat Wali Kota Bima, Muhktar Landa, menyadari kondisi Kota Bima yang disebut Wamen Fahri Hamzah kotor dan kumuh. Pemkot Bima terus berupaya agar kota itu bersih dan indah.

"Program-program terus kami genjot, agar Kota Bima ini menjadi kota yang bersih, masyarakatnya juga menjadi sejahtera," ujar Mukhtar.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, buka suara terkait daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Fahri merupakan satu dari sekian tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kerap mengkampanyekan pemekaran PPS.

"Soal ini, semuanya on going ya" ucap Fahri kepada detikBali, di Kota Bima, NTB, Senin,(23/12/2024).

Fahri mendengar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pemekaran daerah. Kemungkinan Pulau Sumbawa merupakan salah satu yang akan terpisah dari Provinsi NTB.

"Studi terakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami doakan saja berjalan dengan cepat," ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini.

Fahri mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bima, umumnya di Pulau Sumbawa untuk mendiskusikan bersama terkait rencana dan desain daerah. "Pulau Sumbawa harus menyala, Bima harus menjadi mercusuar kemajuan Indonesia bagian timur," paparnya.

Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sudah diwacanakan cukup lama. Hal itu menjadi komoditas politik, baik saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Fahri Hamzah, saat itu menjabat Jubir Bicara Tim Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengatakan Provinsi Pulau Sumbawa akan diperjuangkan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Setelah capres-cawapres kita dilantik 20 Oktober 2024, PPS akan mulai dibahas hingga disahkan," ujar Fahri, saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Gemoy Milenial Prabowo-Gibran (Gembira) di Kota Bima, Kamis, (8/2/2024).

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Sebanyak 39 bank menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera 2024.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, kesepakatan ini terjalin sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program 3 juta rumah tidak dapat dicapai tanpa dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan," kata Rionald, dalam sambutannya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Rionald menjelaskan, program FLPP merupakan terobosan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses stabilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kredit pembiayaan Perumahan. Sejak tahun 2010 s.d 2024, FLPP telah berhasil membiayai lebih 1,5 juta unit rumah bagi MPR.

"Oleh karena itu pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran bagi program FLPP sehingga ini bisa menjadi pendorong di dalam kita menghadapi isu backlog, sambil pemerintah juga menyediakan kursi likuiditas melalui PMN kepada PT SMF," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini nilai outstanding pembiayaan untuk program FLPP cukup besar dalam program FLPP ini untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 18,7 triliun. Ia berharap nominal tersebut dapat dioptimalkan menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN.

Namun untuk mewujudkannya, menurutnya dibutuhkan kombinasi kebijakan pembiayaan dan kemitraan yang solid. Keterbatasan akses pembiayaan, kualitas perumahan layak huni, tingkat keterhunian, hingga ketertiban administratif juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dan dievaluasi secara berkala.

"Kami mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama. Kami juga mengapresiasi kontribusi besar dari perbankan dan asosiasi pengembang perumahan yang telah menjadi mitra strategis dalam program ini," kata dia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, ada 39 bank yang sepakat menandatangani kerja sama pada hari ini. Jumlah tersebut terdiri atas 7 bank nasional dan 32 bank daerah.

Adapun daftar bank-bank nasional tersebut antara lain Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.

Ia juga melaporkan, sejak digulirkan pada tahun 2010 s.d 20 Desember 2024atau selama 15 tahun,program KPR subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah untuk MBR atau senilai Rp 151,22 triliun.

"Dengan total dana kelolaan yang saat inidikelola oleh BP Tapera sebesar Rp 116,27 triliun," ujar Heru.

Penyaluran KPR subsidi oleh BP Tapera, baik KPR FLPP maupun KPR TAPERA melalui perbankan ini dari mulai pemerintahan Presiden Prabowo di 20 Oktober s.d 20 Desember 2024 telah realisasi sebanyak 35.399 unit senilai Rp 4,44 triliun.

"Alhamdulillah 2 bulan ini merupakan capaian yang luar biasa,di atas dari capaian bulan-bulan sebelumnya.Ini bukan merupakan bagian dari komitmen kita untuk mensukseskan program 3 juta rumah," katanya.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diusulkan untuk menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Usulan tersebut disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mengenai hal tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya menghormati apa yang diusulkan oleh Satgas Perumahan.

"Itu kan diskusi dengan Satgas ya, ya kita hormati saja pemikirannya itu. Itu kan breakthrough ya supaya Tapera lebih baik ke depan sebagai penyedia likuiditas yang murah dan jangka panjang. Tentu nanti kan perlu diskusi lagi," kata Heru ketika ditemui usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Ia menegaskan bahwa hal itu masih perlu diskusi lebih lanjut. Sebab, fungsi dari Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia kemungkinan akan beririsan dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan yang mengelola investasi di Indonesia. Danantara juga disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN serta digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

"Itu masih perlu dibahas lebih lanjut ya nanti akan beririsan dengan fungsi Danantara dan sebagainya karena kan kami badan investasi. Nanti ini perlu dibicarakan dulu lebih lanjut," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Satgas Perumahan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan supaya BP Tapera dapat membantu pembiayaan perumahan tanpa perlu membebani APBN.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

"Nah, karena ini (Tapera) program pemerintah sehingga kerugiannya itu disubsidi. Kita menginginkan untuk mengatasi backlog harus adanya likuiditas sehingga Satgas melihat baiknya Tapera itu menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan uang dia bisa memutarkan uang itu benar-benar langsung, direct, tidak berinvestasi ke MI (manajer investasi) tapi sifatnya investasi yang tidak memiliki risiko. Hasil dari keuntungan itu untuk membantu likuiditas perumahan. Itu hematnya Satgas," tambahnya.

Apabila ingin mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia, perlu dilakukan revisi undang-undang terlebih dahulu. Sebab, BP Tapera merupakan sebuah badan yang lahir berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal tersebut, Bonny mengaku sudah mengusulkan revisi UU Tapera kepada Prabowo. Hal itu disampaikan di Magelang pada saat acara retreat bersama kabinet dan para utusan presiden.

"(Revisi UU sudah diusulkan?) Sudah dong. Itu kan rekomendasi kita ke presiden. (Kapan diusulkan?) di Magelang. (Pas retreat?) iya," tutur Bonny.

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara pemerintah telah menentukan anggaran satu porsi MBG Rp 10.000. Apakah cukup ketentuan anggaran tersebut?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan banyak jenis ikan yang dapat dimanfaatkan atau masuk menu progam MBG. Namun, untuk memenuhi porsi Rp 10.000 itu, pihaknya bisa menggunakan menu olahan seperti nugget ikan.

"Dari perikanan tangkap misalnya ikan tongkol, ikan kembung dari perikanan budidaya misalkan ikan lele, ikan patin, ikan bandeng dan produk olahan daging ikan misalkan nugget ikan dan berbagai jenis olahan berbahan baku surimi misalkan bakso ikan, siomay, dan lain-lain," kata dia kepada detikcom, Senin (23/12/2024).

Yugi menyebut pihaknya akan berupaya untuk memanfaatkan daerah yang produksi ikannya melimpah. Sementara bagi daerah yang sedikit pasokan ikannya, maka akan menggunakan produk olahan ikan.

"Liat potensi daerah tersebut, kalau oversupply kita manfaatin. Kalau lebih murah selain ikan, pasti ayam, daging, telur, kalau bisa next (pakai) fish nugget," ucapnya.

Sebagai dukungan pengusaha dalam program tersebut, Kadin akan membangun dapur bergizi. Selain itu, pihaknya akan menggerakkan nelayan, pembudidaya, pedagang ikan untuk memasok stok ke koperasi dapur makan bergizi.

"Rencananya dapur bergizi akan dikelola oleh koperasi," ujar dia.

Sebelumnya, Yugi menyampaikan bahwa memang tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

Koperasi susu disebut siap memasok kebutuhan susu sebagai menu pendamping program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Adapun pagu anggaran MBG, diketahui sekitar 20% atau setara Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program MBG.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi susu tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG. Ia menyebut, koperasi siap memasok susu hingga 1,3 juta liter per hari untuk program MBG.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika ditulis Senin (23/12/2024).

Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi program MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu lokal untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," jelas dia.

Sementara itu, berdasarkan data AIPS secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor dan 20% dari industri dalam negeri. Adapun angka tersebut belum memuat kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak sekaligus menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya akan memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengimpor sapi perah dan memasoknya kepada para peternak untuk memacu produksi susu.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Banjir menerjang permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), imbas cuaca ekstrem selama 5 hari terakhir. Banjir terparah melanda wilayah Antang di Kecamatan Manggala dengan ketinggian air mencapai atap rumah.

Diketahui, banjir di Makassar turut dipicu hujan deras yang terjadi sejak 18-22 Desember 2024 sesuai peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG. Laporan terakhir dari BPBD Makassar, ketinggian banjir mencapai 2 meter di Kecamatan Manggala pada Minggu (23/12) pagi.

"Sampai saat ini (ketinggian air) sudah mencapai 2 meter, sampai di atap (rumah). Bahkan, sudah lebih 2 meter," ujar Koordinator Wilayah Manggala BPBD Makassar Akbar kepada detikSulsel pada Minggu (23/12/2024).

Di wilayah tersebut banjir membuat mobilitas warga terputus. Akses jalan terendam air hingga hanya bisa dilalui menggunakan perahu karet yang melakukan evakuasi.

"(Ada warga) terjebak di rumahnya. Setiap yang kita jemput itu sudah kita kontak memang, baik dari RT/RW, bahwa segera kita evakuasi," tuturnya.

Foto: Wali Kota Makassar Danny Pomanto meninjau banjir di Kecamatan Manggala. tampak ketinggian air mencapai atap rumah warga. (dok. Humas Pemkot Makassar)

Tim BPBD Makassar secara berkala menyusuri wilayah terdampak banjir. Perahu karet berkeliling untuk memantau korban banjir yang membutuhkan evakuasi ke lokasi pengungsian.

"Sementara berjalan lagi anak-anak ini untuk menjemput. Kondisi air masih naik. Banyak rumah terendam di dalam itu," imbuh Akbar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto pun turun melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Kecamatan Manggala pada Minggu (22/12) sore. Danny naik perahu karet menyusuri rumah yang terendam banjir yang ketinggian air mencapai atap di Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang.

"Ini termasuk banjir yang cukup parah, cukup tinggi. Ini (banjir) yang kedua kali di awal musim penghujan ini, dan kita harus bersiap kalau ini bisa berlangsung berkali-kali," ungkap Danny kepada wartawan usai meninjau banjir.

Danny mengimbau warga untuk tetap mengantisipasi kemungkinan terburuk saat Makassar masih dilanda hujan. Dia mengaku kondisi ini turut terjadi di sejumlah kota di dunia.

"Sekarang di dunia tidak bertanya lagi kenapa banjir, karena orang sudah tahu banjir itu karena cuaca ekstrem. Sekarang bagaimana menangani banjir secara maksimal," tuturnya.

Danny mengaku sudah menerima laporan sejumlah warga korban banjir mulai terserang penyakit. Namun dia memastikan Pemkot Makassar sudah turun melakukan penanganan.

"Tadi saya melihat kondisi masyarakat alhamdulillah rata-rata dalam keadaan sehat, sistem kesehatannya ter-cover dengan baik. Rata-rata (korban banjir mengalami) ada gatal ada sedikit demam," ucap Danny.

Dia juga berharap agar warga terdampak banjir beralih ke lokasi pengungsian. Hal ini karena masih ada warga yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing meski sudah seharusnya dievakuasi.

"Ini yang mesti hati-hati karena banyak orang tidak mengungsi, padahal protap kita membantu itu di pengungsian. Walaupun seperti itu, saya suruh kirim dokter ke beberapa rumah yang mereka tidak mau mengungsi," paparnya.

Kebutuhan logistik warga, baik makanan hingga obat-obatan di lokasi pengungsian pun dipastikan terpenuhi. Tim medis juga disiagakan di tiap lokasi untuk mengontrol kondisi kesehatan warga.

1.969 Warga Mengungsi di 4 Kecamatan

BPBD Makassar mencatat sebanyak 1.969 warga terpaksa mengungsi akibat banjir di empat kecamatan. Korban banjir yang mengungsi didominasi dari Kecamatan Manggala.

Berdasarkan data Tim Kaji Cepat BPBD Makassar hingga pukul 19.30 Wita pada Minggu (23/12), total 1.969 warga atau 515 kepala keluarga (KK) dievakuasi ke 28 titik pengungsian. Lokasi pengungsian tersebar di Kecamatan Manggala, Biringkanaya, Panakkukang, dan Tamalanrea.

Di Kecamatan Manggala, 893 warga mengungsi di 12 titik pengungsian baik masjid hingga sekolah. Di Biringkanaya tercatat 904 warga dievakuasi ke 12 titik pengungsian.

Sementara di Panakkukang, pengungsi mencapai 80 orang yang tersebar di 3 titik pengungsian. Di Tamalanrea, BPBD Makassar mencatat ada 92 orang mengungsi yang terpusat di 1 titik pengungsian.

Danny mengimbau masyarakat mengantisipasi potensi banjir susulan. Dia mengakui cuaca ekstrem masih mengancam warga di Makassar.

"(Imbauan) Pertama jagai anak ta'. Anak mesti dijaga, sudah 3 anak-anak meninggal sekarang karena tidak dijaga, anak-anak masuk selokan, anak kena setrum, yang kedua jaga listrik di rumah," ucap Danny.

"Yang ketiga dokumen-dokumennya kita, yang keempat banyak di rumah. Kalau cuaca memburuk anak-anak tidak perlu sekolah, nanti diputuskan belajar di rumah saja," sambungnya.

Cuaca Ekstrem hingga 24 Desember

BMKG sempat mengumumkan peringatan dini cuaca ekstrem yang berlangsung sejak 18-22 Desember. Sejumlah wilayah di Sulsel termasuk Makassar dalam periode waktu itu terdampak hujan deras dan angin kencang.

Terbaru, BMKG Wilayah IV Makassar kembali merilis peringatan cuaca ekstrem hingga 24 Desember. Makassar dan wilayah sekitarnya berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir/kilat.

Adapun wilayah terdampak, yakni Makassar, Sidrap, Soppeng, Parepare, Bone, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Toraja Utara, Tana Toraja, Palopo, Luwu, Enrekang, Pinrang, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar.

"Peringatan dini cuaca potensi hujan lebat, angin kencang, dan potensi banjir/tanah longsor 3 harian di wilayah Sulawesi Selatan tanggal 22 Desember sampai dengan 24 Desember 2024 (berlaku 24 jam)," tulis BMKG dalam Instagram resminya, Minggu (22/12).