Ada sisa benteng Ambarketawang di kompleks Perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Gamping, Sleman. Cagar budaya ini seperti tembok tebal setinggi pinggang orang dewasa. Panjangnya sekitar 20 meter, lebarnya sekitar 2 meter. Berikut penampakannya.

Sisa benteng Ambarketawang ini disebut-sebut sebagai salah satu peninggalan cikal bakal berdirinya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selain Pesanggrahan Ambarketawang. Benteng ini berada di timur pesanggrahan tersebut, bisa diakses melalui Ring Road Barat Gamping atau Jalan Wates.

Pantauan detikJogja pada Jumat (20/12), benteng itu tampak tidak terawat. Semak belukar dan tanaman besar tumbuh di sisi kanan dan kirinya. Adapun di sisi barat benteng itu terdapat taman bermain komplek perumahan.

Salah seorang tokoh masyarakat Ambarketawang, Mulyono (49), menyebut cagar budaya Ambarketawang dalam wujud tembok benteng itu adalah yang tersisa dari formasi utuh.

Benteng tersisa dari Cagar Budaya Ambarketawang yang terletak di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Jumat (20/12/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

"Dari zaman kakek saya dulu yang tersisa ya tinggal itu saja. Tembok benteng sepanjang 20 meter, tingginya sepinggang orang dewasa dan lebarnya sekitar 2 meter," kata Mulyono saat ditemui di kediamannya, Jumat (20/12/2024) sore.

"Mau bersihkan takut, takutnya dianggap merusak karena saat ini sudah cagar budaya. Semak itu muncul 1 tahunan ini karena jarang dibersihkan," katanya.

Mulyono bilang, benteng ini jarang diketahui orang karena lokasinya berada di tengah perumahan. Tidak seperti Situs Gunung Gamping dan Pesanggrahan Ambarketawang yang bisa diakses secara bebas.

Menurut Mulyono, dulunya benteng itu berada di ruang terbuka. Adapun perumahan Metro Harmoni Ambarketawang baru berusia 5 tahun.

"Perumahan itu kan baru 5 tahunan ini berdirinya. Dulu di situ masih sawah dan benteng itu sudah ada. Kondisinya ya sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah," katanya.

Mulyono tidak tahu sejak kapan benteng itu tergerus, hingga akhirnya hanya tersisa 20 meter. Sebelum ramai bangunan di sekitarnya, sempat terlihat serpihan runtuhan benteng berupa batu bata di area pemukiman. Membentang dari benteng ke Utara hingga Pasar Gamping di Jalan Wates.

"Awal mula dari Pesanggrahan Ambarketawang juga, dulu itu seperti sungai, cerita kakek saya. Dulu sampai dekat pasar di Utara itu tapi berserakan. Bentuknya sudah bata dan putusnya di situ. Kalau yang utuh yang cuma di dalam perumahan ini," ujarnya.

Walau berstatus cagar budaya dan peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I, namun Mulyono memastikan tak ada ritual khusus di benteng tersebut.

Tapi Mulyono meyakini benteng tersebut dibangun pada era Pesanggarahan Ambarketawang. Selain dilihat dari ciri bangunannya, materialnya juga sama. Bangunan benteng itu mirip dengan tembok Pesanggrahan Ambarketawang.

"Ritual tidak ada, kalau belakak itu di Gunung Gamping. Tapi benteng memang masuk dalam kawasan Pesanggrahan. Bangunannya mirip, pakai bata merah dan dibangunnya bersamaan," ujarnya.

"Dipasang plakat cagar budaya itu semenjak berdiri perumahan, agar tidak ada yang masuk atau naik benteng. Aktivitas ya normal, tidak ada cerita yang aneh-aneh," sambung Mulyono

Penjelasan Kundha Kabudayan DIY

Kepala Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan Pesanggrahan Ambarketawang dibangun era Sri Sultan Hamengku Buwono I masih bergelar Pangeran Mangkubumi. Pesanggarahan mulai didiami pada tahun 1755.

Berdasarkan data ini, besar kemungkinan bangunan benteng dibangun sebelum tahun 1755. Tepatnya saat Pangeran Mangkubumi hijrah ke Ambarketawang. Hingga akhirnya kembali ke kota setelah pembangunan istana Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selesai.

"Pesanggrahan Ambarketawang digunakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai tempat tinggal sementara sembari menunggu pembangunan Karaton selesai. Mulai ditempati 1755 Masehi sebelum akhirnya pindah 1756," ujarnya.

Menurut sumber kepustakaan, lanjutnya, pesanggrahan ini dibangun sebelum perjanjian Giyanti. Hal ini diperkuat dengan adanya cerita lisan turun temurun. Disebutkan bahwa pesanggrahan ini dulu dikenal dengan nama Purapara.

Pembangunan Pesanggrahan Ambarketawang layaknya Ndalem Pangeran. Selain bangunan utama adapula benteng yang mengelilinginya. Inilah yang tersisa pada sisi terluar bangunan utama.

"Kalau Purapara itu mempunyai arti istana sebagai tempat untuk persinggahan pada waktu orang tengah berpergian atau berburu. Untuk kapan tahun pembangunannya memang masih dikaji," katanya.

Video: Pakuwon Mall Jogja Kebakaran, Pengunjung Panik Berlarian

Video: Pakuwon Mall Jogja Kebakaran, Pengunjung Panik Berlarian

Kebutuhan susu dalam negeri saat ini 80% masih dipenuhi secara impor. Pemerintah dan industri perlu kerja keras untuk mendorong produktivitas seiring kebutuhan susu yang meningkat akan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti senior sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, impor sapi perah untuk meningkatkan produksi.

"Sapi yang untuk perahnya, indukan sapi yang buat perah itu kita impor. Pola itu yang kemudian mungkin dilakukan karena kita memang existing sekarang impornya sudah besar, ke depannya memang harus dikurangi," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Tauhid menyebut kondisi eksisting produksi susu sapi Tanah Air kini berada di kisaran 1 juta ton atau setara dengan 21%. Sedangkan, impor susu sapinya ada di kisaran 3,7 juta ton atau setara dengan 79%.

"Padahal sampai 2029, kebutuhannya (susu sapi) bisa dua kali lipat, sekitar 8,5 juta ton. Ini bertahap tentu saja ya, karena kita kan bertahap 8,5 juta ton di mana susu segar itu dari dalam negeri mungkin 4,9 juta ton sampai 2029, dan impor itu 3,6 juta ton. Artinya, dengan situasi ini, ketergantungan impornya masih tinggi," bebernya.

Kedua, industri dalam negeri harus memperluas skala bisnisnya. "Mulai dari tempat untuk rumputnya, tempat untuk ternaknya, membangun infrastruktur dan sebagainya," ucapnya.

Ketiga, dari sisi pemerintah harus memberikan dorongan fasilitas pembiayaan bagi industri susu sapi dalam negeri.

"Karena begini, untuk menambah kapasitas susu dalam negeri tidak mudah, ini butuh sekian (anggaran). Itu kan bisnisnya peternak juga menanggung, misalnya peternak butuh indukan, dia harus siapkan uangnya. Uangnya dari mana? Itu juga tidak gratis. Pemerintah bisa datangkan (indukan sapi perah impor), tapi peternak harus beli indukan sapi perahnya," jelasnya.

Menurut Tauhid, butuh waktu untuk Indonesia memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri. Untuk itu, di tahun-tahun pertama diyakini masih akan ada impor susu untuk mensukseskan program MBG.

"Itu butuh waktu, jadi mungkin di tahun pertama hingga tahun kedua itu belum cukup, pasti kita masih ada importasi susu. Akan tetapi mungkin kalau ada dukungan anggaran untuk infrastruktur, mungkin saja itu bisa dilakukan," terangnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menambahkan bahwa susu bisa diganti dengan protein hewani atau nabati bagi daerah yang sulit dijangkau peternak susu.

"Daerah pesisir kan ada ikan laut dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Kementerian Koperasi mengaku siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran sebesar 20% atau Rp 14% di programMBG ini memang disiapkan untuk penyediaan susu.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan koperasi susu kini sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG ini.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat (22/12/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," tutupnya.

Mengutip data menurut data AIPS, secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional untuk sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak, dan menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya juga memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah, hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu juga mengimpor sapi perah dan memasok kepada para peternak, sehingga pasokan susu bertambah.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Kementerian Koperasi mengaku siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran sebesar 20% atau Rp 14% di programMBG ini memang disiapkan untuk penyediaan susu.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan koperasi susu kini sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG ini.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat (22/12/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," tutupnya.

Mengutip data menurut data AIPS, secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional untuk sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak, dan menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya juga memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah, hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu juga mengimpor sapi perah dan memasok kepada para peternak, sehingga pasokan susu bertambah.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Hal itu dinilai mampu menghemat subsidi LPG.

"Jika dilaksanakan, KPPU mengestimasi adanya penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Usulan ini disampaikan Ketua KPPU saat menerima Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah kemarin di Gedung KPPU Jakarta, Jumat (22/12/2024).

Kedua menteri tersebut datang ke KPPU guna mendalami saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU pada 4 Desember 2024 terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019. Melalui surat yang disampaikan kepada Menteri PKP tersebut, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3kg yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp461 triliun sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.

Fanshurullah menjelaskan KPPU menggarisbawahi agar Program Pembangunan 3 Juta Rumah sebagaimana amanat Asta Cita Presiden Prabowo serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan Jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi dan mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Bahkan guna mendorong urgensi penggunaan Jargas tersebut, sebelumnya pada 28 Agustus 2024 juga telah menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota," tuturnya.

Fanshurullah menjelaskan dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan Jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun. Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah.

KPPU mengestimasi, Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan instalasi Jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun. Melalui Jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," terang Fanshurullah.

Dia menjelaskan bahwa sektor konstruksi telah mendapat perhatian khusus KPPU sejak awal periode kepemimpinannya.

"Dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor konstruksi mendapat nilai rendah daripada sektor lainnya, yakni sebesar 4,89, jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan usaha yang tinggi pada sektor konstruksi dan perumahan," jelasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Sehingga kunjungannya ke KPPU untuk memperdalam rekomendasi dimaksud. Dia menyampaikan program utama kementeriannya sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," tutup Maruarar Sirait.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional mulai 2025. Salah satu menu pendamping yang didorong yakni susu sebagai sumber protein.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Iwan Syahril mengatakan gerakan minum susu merupakan program mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kabupaten Banyumas melakukan dengan baik uji coba program ini dan kami ingin memahami apa yang dirasakan di lapangan. Harapannya, hasil belajar ini dapat menyempurnakan program agar bisa lebih siap di kala menjadi program nasional," kata Iwan dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/12/2024).

Iwan menyebut tujuan program makan bergizi dan susu gratis adalah agar kesehatan generasi masa depan bisa lebih baik daripada saat ini. Gerakan ini didorong agar dilakukan juga di tingkat nasional.

"Kita perlu bergotong-royong sesuai peran masing-masing dengan bersungguh-sungguh. Generasi yang kini berada di ruang kelas yang harus kita rawat dan kita jaga, bibit yang sedang tumbuh mekar sehingga semakin baik, buahnya baik dan unggul kualitas sehingga membawa dampak di masyarakat. Bagaimana mewujudkannya, salah satunya melalui makan bergizi dan minum susu," imbuhnya.

Kabupaten Banyumas terpilih menjadi lokasi awal program gerakan minum susu bagi murid sekolah dasar karena keberadaan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden yang memiliki peternakan sapi perah.

Kepala BBPTUHPT Baturraden, Banyumas, Sintong Hutasoit menyampaikan bahwa gerakan minum susu sudah dilakukan dengan frekuensi satu kali dalam seminggu selama Agustus-September 2024, lalu Oktober 2024 mulai dua kali seminggu dan November 2024 menjadi setiap hari (5 kali dalam seminggu).

Sejauh ini, menurut Sintong, sudah ada 36 SD dan MI baik negeri maupun swasta yang mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis dan Gerakan Minum Susu, dengan lebih dari 5.100 sasaran baik peserta didik maupun tenaga pendidik.

Program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak September 2024 disebut sebagai dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Mitra Pembangunan Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kerja sama ini melibatkan katering yang menyediakan makanan setiap harinya.

"Program Makanan Bergizi Gratis diberikan sekali dalam seminggu dengan penjadwalan yang sudah ditentukan," tambah Sintong.

Manfaat yang terlihat selama program tersebut berjalan yakni murid-murid diklaim semakin bersemangat datang ke sekolah.

"Saat ini terlihat para murid semakin semangat datang ke sekolah, berdoa sebelum memulai makan dan minum, serta jangka panjangnya dapat lebih fokus belajar dan mendukung pertumbuhan badan, belajar lebih menyenangkan," terang Marsini, Kepala SD Dawuhan.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja (kunker) perdana ke Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketum DPP Gelora itu tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Minggu (22/12/2024) sore.

"Kedatangan Wamen PKP dalam rangka meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Muhktar Landa, kepada detikBali, Minggu malam.

Muhktar mengungkapkan Fahri Hamzah akan meresmikan rumah layak huni di Kelurahan Rabadompu Barat dan Kelurahan Paruga Senin (23/12/2024) besok. Selain itu, Fahri juga dijadwalkan akan meninjau perumahan khusus Apernas di Kelurahan Sambinae.

"Ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Bima," imbuh Muhktar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk, menyebutkan ada 13 unit rumah layak huni yang akan diresmikan Fahri di Kelurahan Rabadompu Barat. Sementara, di Kelurahan Sambinae sebanyak 23 unit.

"Kami berharap Wamen dapat memperjuangkan penambahan unit rumah layak huni di Kota Bima," harap Faruk.

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diubah menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan supaya BP Tapera dapat membantu pembiayaan perumahan tanpa perlu membebani APBN.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

"Nah, karena ini (Tapera) program pemerintah sehingga kerugiannya itu disubsidi. Kita menginginkan untuk mengatasi backlog harus adanya likuiditas sehingga Satgas melihat baiknya Tapera itu menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan uang dia bisa memutarkan uang itu benar-benar langsung, direct, tidak berinvestasi ke MI (manajer investasi) tapi sifatnya investasi yang tidak memiliki risiko. Hasil dari keuntungan itu untuk membantu likuiditas perumahan. Itu hematnya Satgas," tambahnya.

Apabila ingin mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia, perlu dilakukan revisi undang-undang terlebih dahulu. Sebab, BP Tapera merupakan sebuah badan yang lahir berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal tersebut, Bonny mengaku sudah mengusulkan revisi UU Tapera kepada Prabowo. Hal itu disampaikan di Magelang pada saat acara retreat bersama kabinet dan para utusan presiden.

"(Revisi UU sudah diusulkan?) Sudah dong. Itu kan rekomendasi kita ke presiden. (Kapan diusulkan?) di Magelang. (Pas retreat?) iya," tutur Bonny.

Ke depan, pihaknya juga akan tetap mengusulkan perubahan BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia kepada Presiden Prabowo.

"Tetap, tetap kita usulkan. Tapi kan Tapera bukan di bawah Kementerian Perumahan, Tapera itu berdiri sendiri. (Yang ngajuin) kita ke presiden," ujarnya.

Meski demikian, sampai saat ini masih belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait revisi UU Tapera. Hal itu karena hingga akhir tahun ini masih merupakan masa transisi.

"(Sudah ada pembahasan RUU?) Belum. Ini kan DPR aja baru, ini kita sedang menyiapkan Perpres-Perpres, jadi itu (RUU Tapera) tidak perlu buru-buru, tapi akan mengarah ke sana. (Pembahasannya akan lama?) Ya setahun dua tahun lah," katanya.

Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dipangkas dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Apakah anggaran tersebut bisa mencakup susu?

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendy mengatakan anggaran MBG Rp 10.000/anak merupakan harga rata-rata. Pemberian susu dinilai memungkinkan dengan menerapkan subsidi silang.

"Menurut info dari Badan Gizi Nasional harga Rp 10.000 adalah harga rata-rata. Menu untuk balita saling subsidi silang dengan SMP dan SMA sehingga memungkinkan untuk diberi susu," kata Sonny kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Sonny menilai besaran anggaran MBG di pedesaan dan perkotaan akan berbeda sehingga dimungkinkan subsidi silang.

"Kemahalan masing-masing daerah pedesaan dan kota berbeda sehingga bisa dimungkinkan subsidi silang," ucapnya.

Sonny menyebut harga susu per porsi tidak ditentukan, namun rata-rata akan sekitar Rp 3.000.

"Porsi harga susu tidak ditentukan, namun rata-rata sekitar Rp 3.000," ucapnya.

Cikal bakal berdirinya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak hanya Pesanggrahan Ambarketawang. Berada di sisi timurnya, terdapat pula cagar budaya Ambarketawang, tepatnya di dalam Perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Gamping, Sleman.

Cagar budaya yang dimaksud berbentuk seperti tembok tebal setinggi pinggang orang dewasa. Panjangnya kini hanya sekitar 20 meter dengan lebar sekitar 2 meter.

detikJogja mendatangi lokasi benteng yang masih utuh. Lokasinya berada di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang. Untuk mengakses bisa melalui Ring Road Barat Gamping atau Jalan Wates.

Kondisinya saat ini tidak terawat. Terlihat dari banyaknya semak belukar dan tanaman besar di sisi kanan dan kiri benteng. Sementara pada sisi baratnya sudah berdiri taman bermain komplek perumahan.

Mulyono (49), tokoh masyarakat Ambarketawang menyebut cagar budaya Ambarketawang dalam wujud tembok benteng itu adalah yang tersisa dari formasi utuh.

"Dari zaman kakek saya dulu yang tersisa ya tinggal itu saja. Tembok benteng sepanjang 20 meter, tingginya sepinggang orang dewasa dan lebarnya sekitar 2 meter," jelasnya saat ditemui di kediamannya, Jumat sore (20/12/2024).

"Mau bersihkan takut, takutnya dianggap merusak karena saat ini sudah cagar budaya. Semak itu muncul 1 tahunan ini karena jarang dibersihkan," katanya.

Mbah Mul, sapaannya, mengakui memang tak banyak yang tahu akan keberadaan Cagar Budaya Ambarketawang. Ini karena lokasinya yang berada di tengah perumahan. Berbeda dengan Situs Gunung Gamping dan Pesanggrahan Ambarketawang yang bisa diakses secara bebas.

Walau begitu, dia menceritakan bahwa benteng itu dulunya berada pada ruang terbuka. Ini karena perumahan Metro Harmoni Ambarketawang baru berusia 5 tahun. Sebelum perumahan itu berdiri, warga masih bisa melewati kawasan tersebut secara bebas.

Tokoh masyarakat Ambarketawang, Mulyono, saat ditemui di kediamannya, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Jumat (20/12/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

"Perumahan itu kan baru 5 tahunan ini berdirinya. Dulu di situ masih sawah dan benteng itu sudah ada. Kondisinya ya sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah," katanya.

Dia sendiri tak mengetahui persis mulai kapan benteng tersebut tergerus. Hingga akhirnya hanya tersisa 20 meter seperti saat ini.

Hanya saja sebelum ramai bangunan di sekitarnya, sempat terlihat serpihan runtuhan benteng. Berupa reruntuhan batu bata di area pemukiman warga. Membentang dari benteng ke Utara hingga Pasar Gamping di Jalan Wates.

"Awal mula dari Pesanggrahan Ambarketawang juga, dulu itu seperti sungai cerita dari kakek saya. Dulu sampai dekat pasar di Utara itu tapi berserakan. Bentuknya sudah bata dan putusnya di situ. Kalau yang utuh yang cuma di dalam perumahan ini," ujarnya.

Walau berstatus cagar budaya dan peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I, namun Mbah Mul memastikan tak ada ritual khusus di benteng tersebut. Adapun upacara adat Saparan Bekakak juga tidak melalui rute Cagar Budaya Ambarketawang.

Namun, dia meyakini bahwa bangunan tersebut dibangun era Pesanggarahan Ambarketawang. Selain ciri bangunan, juga materialnya yang masih sama. Terbukti dari kemiripan bangunan benteng dengan tembok Pesanggrahan Ambarketawang.

"Ritual tidak ada, kalau belakak itu di Gunung Gamping. Tapi benteng memang masuk dalam kawasan Pesanggrahan. Bangunannya mirip, pakai bata merah dan dibangunnya bersamaan," ujarnya.

Benteng tersisa dari Cagar Budaya Ambarketawang yang terletak di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang. Foto: Dwi Agus/detikJogja

Mbah Mul juga memastikan tak ada berita mistis di sekitar benteng tersebut. Terbukti dengan penghuni perumahan yang adem ayem. Bahkan anak-anak juga kerap beraktivitas di sekitar taman bermain.

"Dipasang plakat cagar budaya itu semenjak berdiri perumahan, agar tidak ada yang masuk atau naik benteng. Aktivitas ya normal, tidak ada cerita yang aneh-aneh," katanya.

Satu Komplek Pesanggrahan Ambarketawang

Kepala Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dian Lakshmi Pratiwi menuturkan Pesanggrahan Ambarketawang dibangun era Sri Sultan Hamengku Buwono I masih bergelar Pangeran Mangkubumi. Pesanggarahan mulai didiami pada tahun 1755.

Berdasarkan data ini, besar kemungkinan bangunan benteng dibangun sebelum tahun 1755. Tepatnya saat Pangeran Mangkubumi hijrah ke Ambarketawang. Hingga akhirnya kembali ke kota setelah pembangunan istana Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selesai.

"Pesanggrahan Ambarketawang digunakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai tempat tinggal sementara sembari menunggu pembangunan Karaton selesai. Mulai ditempati 1755 Masehi sebelum akhirnya pindah 1756," ujarnya.

Menurut sumber kepustakaan, lanjutnya, pesanggrahan ini dibangun sebelum perjanjian Giyanti. Hal ini diperkuat dengan adanya cerita lisan turun temurun. Disebutkan bahwa pesanggrahan ini dulu dikenal dengan nama Purapara.

Pembangunan Pesanggrahan Ambarketawang layaknya Ndalem Pangeran. Selain bangunan utama adapula benteng yang mengelilinginya. Inilah yang tersisa pada sisi terluar bangunan utama.

"Kalau Purapara itu mempunyai arti istana sebagai tempat untuk persinggahan pada waktu orang tengah berpergian atau berburu. Untuk kapan tahun pembangunannya memang masih dikaji," katanya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelajar Indonesia termasuk para santri sebagai generasi muda.

Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (21/12/2024). Turut hadir Wakil Ketua MPR Akbar Supratman, Konjen RI Yusron Bahauddin Ambary dan Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah.

"Kami sedang menyiapkan program makan bergizi gratis bagi para pelajar, termasuk para santri. Ini sebuah harapan untuk meyiapkan generasi Indonesia Emas," jelas Muzani.

Muzani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tentu diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh.

"Kami saat ini berupaya terus menerus untuk menggalang persatuan, karena tidak ada kesejahteraan apabila tidak ada persatuan," jelas Muzani.

"Agama adalah tentang kesejahteraan," tambah Muzani.

Muzani juga mendukung penuh rencana Liga Muslim Dunia untuk membangun Museum Rasulullah di Indonesia dan menyambut baik rencana tersebut. Bahkan hal tersebut sudah disampaikan Muzani kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden menyambut gembira rencana pembangunan museum Rasulullah di Indonesia," ujar Muzani.

Dalam kesempatan tersebut Muzani menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan paham Islam yang toleran, moderat serta Islam yang menghargai perbedaan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak lahir menghargai perbedaan.

"Pendidikan Indonesia melalui pondok pesantren, madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya mengajarkan Islam yang rahmatanlilalamin," lanjut Muzani.

Tidak lupa dalam kesempatan tersebut, Muzani mengajak Sekjen Liga Muslim Dunia berserta tokoh-tokoh Islam dunia datang ke Indonesia untuk melihat secara langsung pengembangan Islam yang rahmatanlilalamin.

"Ini adalah cara kami merawat Islam dengan cara Indonesia," ungkap Muzani.

Menurut Muzani, merawat Indonesia harus juga merawat agama lain di Indonesia. Karena 6 agama yang diakui di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

"Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembentukan liga muslim dunia untuk memperjelas pesan agama Islam dan membangun kerja sama yang islami dan berkemanusiaan serta meningkatkan persahabatan antarmanusia," tutup Muzani.

Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mengatakan bahwa angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah. Pihak industri susu punya cara untuk mendorong produktivitas sapi perah domestik, seiring dengan potensi meningkatnya kebutuhan susu sapi dengan adanya program MBG.

Direktur Eksekutif AIPS, Sonny Effendy, menerangkan bahwa ada sinergi saat daya beli masyarakat turun dengan pemerintah yang menggagas program MBG.

"Itu sebetulnya ada captive market yang dibentuk karena program pemerintah yang akan baru berjalan Januari nanti. Mestinya, setelah Januari, permintaan susu itu akan naik," terang Sonny saat dihubungi detikcom pada Sabtu (21/12/2024).

Sonny bilang bahwa industri susu sapi dalam negeri dirasa belum cukup untuk menyuplai program MBG, yang berkisar seperempat dari keseluruhan porsi kebutuhan susu sapi yang akan masuk dalam program MBG.

"Belum cukup, karena dari kebutuhan 100%, yang bisa disuplai kemungkinan 25%-nya atau seperempatnya. Sisanya impor, tapi kan Pak Prabowo tidak mau impor. Jadi, yang ada berapa (dari industri susu sapi dalam negeri) diserap. Nanti sisanya, bisa diganti protein yang lain, sambil mendatangkan sapi perah baru tau untuk nambah produksi," terang Sonny.

Untuk mendorong industri susu dalam negeri agar mencukupi kebutuhan program MBG, Sonny bilang, produktivitas sapi perah dalam negeri bisa ditingkatkan dengan perbaikan pakan dan menerapkan metode good farming practice.

"Kalau di luar negeri, produktivitas susu per ekor sapi bisa mencapai 38 liter per hari. Kalau sapi kita masih berkisar di angka 10-12 liter per hari. Dengan populasi yang ada, kalau diperbaiki pakannya, perbaikan kandang, perbaikan good farming practice, produktivitasnya bisa meningkat sampai 20%," jelasnya.

Sonny juga bilang, bahkan tanpa menambah sapi pun, produktivitas per ekor sapi bisa bertambah dengan menerapkan hal tersebut.

"Produktivitas bisa naik sampai delapan kilogram per ekor dalam sehari, 75% naik dari populasi, dari jumlah produksi sekarang yang sekitar 1,8 ton jumlah susu segar per hari. Naiknya signifikan," papar Sonny.

Sonny bilang, untuk mendatangkan sapi perah impor butuh infrastruktur yang banyak mulai dari ketersediaan kandang, pakan, pembibitan, karantina, dan sebagainya.

"Yang praktikal sekarang dengan memperbaiki sapi perah yang ada, dengan pendekatan good farming practice, kandangnya diperbaiki, pakannya diperbaiki. Dengan sapi yang ada, sudah menambah produksi susu sapi dalam negeri. Sehingga bisa menambah kebutuhan untuk MBG," tandas Sonny.

Simak Video Mendag Godok Aturan Perketat Impor Susu Buntut Protes Peternak

[Gambas:Video 20detik]