Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan rapat koordinasi terkait di Kantor OIKN, Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024). Rapat ini membahas Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti danPelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja tiba pukul 13.54 WIB.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba pukul 14.04 WIB, dan ada perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Adapun pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa rapat tersebut membahas bagaimana kelanjutan pemerintahan Prabowo dalam membangun IKN.

Di mana pihaknya mendapatkan sejumlah masukan dari Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian PPN/Bappenas) agar IKN harus segera dilaksanakan.

"Jadi hari ini saya hanya mendengarkan, nggak ada putusan apa-apa. Hanya mendengarkan terkait untuk 5 tahun ke depan ini IKN harus apa?," katanya.

Ia mengatakan, ada 5 statement pemerintah Indonesia yang menguatkan IKN untuk segera diselesaikan. Pertama, pernyataan Presiden Prabowo pada event G20 yang menyampaikan harus dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara.

Kedua, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Walaupun ini pemindahannya menunggu keputusan presiden," katanya.

Kemudian adanya target Presiden untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa ia telah diinstruksikan hntuk segera menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan judikatif.

"Jadi 5 itu menguatkan bahwa semuanya memang IKN harus segera diselesaikan," katanya.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis bagi para pelajar di SMK Negeri 1 Purwoasri, Selasa (17/9).

Pemberian tambahan makan bergizi gratis bagi anak sekolah ini merupakan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah diujicobakan di berbagai daerah. Di Kabupaten Kediri pelaksanan uji coba dilakukan selama tiga hari hingga Kamis, mendatang.

"Ini bagian komitmen dari pemerintah Kabupaten Kediri, bahwa kami harus menjalankan program yang ada di pemerintah pusat," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, lanjut Mas Dhito, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjalankan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dalam kegiatan peninjauan itu, Mas Dhito yang datang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri mengecek langsung terkait menu yang disajikan.

Paket makanan itu berisi nasi beserta lauk nugget ayam, telur, buah, sayuran dan susu. Memastikan kualitas rasa dan keamanan dari menu yang dibagikan, Mas Dhito bersama Forkopimda ikut makan bersama dengan pelajar menggunakan menu yang sama.

Hal menarik pun terjadi saat Mas Dhito meminta tanggapan kepada para pelajar atas menu yang disajikan. Mereka justru meminta tambahan sambel.

"Rasanya enak tidak ada masalah, cuman kalau untuk anak SMK/SMA banyak yang request mas minta sambel. Cuman masih kita hitung baik buruknya takutnya kalau sambel nanti ada efek-efeknya," ungkapnya.

Selain di SMK Negeri 1 Purwoasri, pada hari yang sama ujicoba pelaksanaan program tambahan makan bergizi juga dilakukan di enam sekolah lain setingkat kelompok bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK).Untuk berikutnya ujicoba dilakukan pada pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selama tiga hari jumlah sasaran uji coba pemberian tambahan makanan bergizi sekitar 3.000 pelajar.

Dari pantauan yang dilakukan secara langsung bersama Forkopimda, diakui ada evaluasi terkait anggaran untuk satu porsi paket makanan bergizi yang dibagikan. Disebutkan, paket makanan bergizi itu idealnya satu porsi tidak lebih dari Rp 20 ribu.

Adapun dari pantauan di SMK Negeri 1 Purwoasri, paket makanan yang diberikan nilainya mencapai Rp22 ribu. Kelebihan anggaran itu pun terjadi karena pengaruh kemasan yang digunakan.

Selanjutnya, ketika program itu mulai efektif dijalankan, menurut Mas Dhito, akan dilakukan perubahan pada penggunaan tempat makanan tanpa mengubah kualitas gizi dari menu makanan yang diberikan.

"Jadi makanannya gizinya tetap sama hanya kemasan makanannya yang kita ganti supaya harganya masuk Rp20 ribu," pungkasnya.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis bagi para pelajar di SMK Negeri 1 Purwoasri, Selasa (17/9).

Pemberian tambahan makan bergizi gratis bagi anak sekolah ini merupakan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah diujicobakan di berbagai daerah. Di Kabupaten Kediri pelaksanan uji coba dilakukan selama tiga hari hingga Kamis, mendatang.

"Ini bagian komitmen dari pemerintah Kabupaten Kediri, bahwa kami harus menjalankan program yang ada di pemerintah pusat," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, lanjut Mas Dhito, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjalankan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dalam kegiatan peninjauan itu, Mas Dhito yang datang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri mengecek langsung terkait menu yang disajikan.

Paket makanan itu berisi nasi beserta lauk nugget ayam, telur, buah, sayuran dan susu. Memastikan kualitas rasa dan keamanan dari menu yang dibagikan, Mas Dhito bersama Forkopimda ikut makan bersama dengan pelajar menggunakan menu yang sama.

Hal menarik pun terjadi saat Mas Dhito meminta tanggapan kepada para pelajar atas menu yang disajikan. Mereka justru meminta tambahan sambel.

"Rasanya enak tidak ada masalah, cuman kalau untuk anak SMK/SMA banyak yang request mas minta sambel. Cuman masih kita hitung baik buruknya takutnya kalau sambel nanti ada efek-efeknya," ungkapnya.

Selain di SMK Negeri 1 Purwoasri, pada hari yang sama ujicoba pelaksanaan program tambahan makan bergizi juga dilakukan di enam sekolah lain setingkat kelompok bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK).Untuk berikutnya ujicoba dilakukan pada pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selama tiga hari jumlah sasaran uji coba pemberian tambahan makanan bergizi sekitar 3.000 pelajar.

Dari pantauan yang dilakukan secara langsung bersama Forkopimda, diakui ada evaluasi terkait anggaran untuk satu porsi paket makanan bergizi yang dibagikan. Disebutkan, paket makanan bergizi itu idealnya satu porsi tidak lebih dari Rp 20 ribu.

Adapun dari pantauan di SMK Negeri 1 Purwoasri, paket makanan yang diberikan nilainya mencapai Rp22 ribu. Kelebihan anggaran itu pun terjadi karena pengaruh kemasan yang digunakan.

Selanjutnya, ketika program itu mulai efektif dijalankan, menurut Mas Dhito, akan dilakukan perubahan pada penggunaan tempat makanan tanpa mengubah kualitas gizi dari menu makanan yang diberikan.

"Jadi makanannya gizinya tetap sama hanya kemasan makanannya yang kita ganti supaya harganya masuk Rp20 ribu, " pungkasnya.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menginstruksikan jajarannya memastikan bahan baku program makan bergizi gratis terlaksana di berbagai desa se-Indonesia. Dia ingin pasokan bahan baku di tiap desa terpenuhi.

"Coba segera Pak Sekjen, Pak Dirjen dicek makan bergizi gratis itu masuk desa mana saja atau kota mana saja, dicocokkan dan dipastikan di desa itu sebagaimana komitmen Pak Menteri kita bisa mensuplai," kata Ahmad Riza Patria dalam rapat paripurna Kemendes dan PDT di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Dia mengatakan data itu penting agar pemerintah pusat bisa memetakan penyerahan bantuan bahan baku ke desa-desa. Meski demikian, Riza Patria berharap desa bisa secara mandiri menyediakan bahan baku untuk program makan bergizi gratis.

"Jadi harapan kita di desa itu segera dipastikan apa yang bisa kita suplai apakah berasnya, sayurnya, buahnya, ikannya apa namanya ayamnya, telur dan sebagainya coba dibuat target. Katakanlah tahun ini tidak boleh satu kabupaten dalam satu desa dalam satu kabupaten membeli di kabupaten lain, ini nggak boleh," ujarnya.

"Di Kabupaten Lebak itu nggak boleh nanti memenuhi kebutuhan desa di kabupaten Lebak. Itu harus beli dari kabupaten lain itu nggak boleh. Harus bisa, nanti dihitung lagi tahun ke berapa desa dalam kecamatan tidak boleh beli dari kecamatan lain, artinya dia harus bisa mensuplai, nah tahun berapa pertanyaannya," imbuh Ariza.

Dia mengatakan, dengan demikian, pemerintah pusat bisa mengukur potensi desa yang bisa memenuhi bahan baku makanan bergizi gratis. Riza menyebut dengan suplai mandiri itu desa tak perlu membeli dari wilayah lain.

"Nanti ke depan tahun berapa di republik ini setiap desa dalam satu kabupaten tidak perlu membeli dari kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya sekabupaten, sekecamatan, bahkan sedesa. Jadi ini kita baru mencoba berusaha bagaimana setiap desa nanti bisa memenuhi kebutuhan makan gizi gratis, ini masih sedikit kan jumlahnya kan? Nanti pada waktu kapan, setiap desa bisa memenuhi kebutuhan pangannya satu desa bukan hanya kebutuhan makan gratis tapi kebutuhan pangan satu desa," paparnya.

Kuota untuk bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diusulkan untuk ditambah menjadi 800.000 unit pada 2025 mendatang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan alasannya.

Pria yang akrab disapa Ara ini membeberkan pihaknya sudah bertemu berbagai stakeholder sebelum meminta tambahan kuota FLPP. Ia mengatakan, kredit macet pada perbankan yang rendah, pengembang senang, hingga peminat yang banyak menjadi alasan diusulkannya kuota FLPP ditambah.

"Karena menurut saya dari berbagai pertemuan dengan stakeholder, banknya kredit macetnya rendah, developernya juga happy, kemudian peminatnya banyak. Kemudian yang bersedia tanda tangan akad dari konsumen sudah banyak," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia menuturkan, meskipun program FLPP bukan program baru yang dibikin olehnya, menurutnya pantas untuk dilanjutkan bahkan ditingkatkan karena banyak yang menerima manfaatnya.

"Program ini memang bukan di zaman kami, ini mungkin sudah beberapa tahun lalu, tapi kalau memang program ini bagus, saya sudah cek bolak-balik bagus, ya saya lanjutkan. Saya juga tidak mau sok sok buat program baru, kalau ada program dulu yang bagus ya saya lanjutkan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP ingin menaikkan kuota penyaluran FLPP menjadi 800 ribu unit. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) meninjau uji coba makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Menu makan bergizi gratis didistribusikan dari Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Senin (9/12/2024), uji coba makan bergizi gratis dilakukan di SD Negeri Cibadak 1 dan SMP Siliwangi Kota Bogor. Menu makan bergizi didistribusikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal Kota Bogor.

Boks makanan bergizi gratis tampak tidak menggunakan bahan plastik, melainkan menggunakan boks berbahan stainless steel. Boks makanan bergizi itu berisi nasi, sepotong ayam goreng, cah jagung, pisang, dan satu susu kotak.

Para siswa tampak antusias mendapat makan bergizi gratis. Mereka tampak menyantap makanan di dalam kelas ketika memasuki jam istirahat.

Menu makan bergizi gratis dari Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor. (dok. Istimewa)

Ahli Gizi SPPG Tanah Sareal Kota Bogor Countessha Nicola mengatakan menu makan bergizi gratis disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin siswa. Hal ini untuk menyesuaikan kebutuhan angka kecukupan gizi siswa dalam sehari.

"Untuk (siswa) PAUD, TK, sampai SD kelas III itu, kami memberikan makan pagi, yaitu pemenuhannya 20-25 persen kecukupan gizi. Kemudian, untuk SD kelas IV-VI dan SMP sampai SMA itu pemenuhan gizinya adalah makan siang, kami memberikan makan siang yaitu pemenuhan gizinya 30-35 persen dari kecukupan gizi sehari," kata Countessha atau biasa disapa Tesa, Senin (9/12).

Tesa mengatakan menu makanan bergizi akan dievaluasi setiap hari agar minat makan siswa dan pemenuhan gizi tetap terjaga. Ahli gizi juga mendata indeks masa tubuh siswa sebagai acuan pencapaian program makan bergizi gratis.

"Jadi kalau dari pemenuhan zat gizinya itu kami memakai prinsip gizi seimbang, yaitu pemenuhan dari sumber karbohidrat harus ada, sumber dari sayurannya itu, vitamin dan mineral harus ada, kemudian sumber buah sebagai sumber vitamin dan serat, lalu juga ada sumber protein hewani dan nabatinya harus ada," kata Tesa.

"Kami juga menghitung indeks masa tubuh anak-anak, jadi kami meminta data tinggi badan, berat badan, dan bagaimana tingkat alergen untuk siswa-siswa," kata Tesa.

Untuk diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Tanah Sareal Kota Bogor menjadi pemasok program makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Unit ini menjangkau 3.018 siswa di 15 sekolah berbagai tingkatan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA di sekitar SPPG.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI bisa mencicil rumah dinas yang ditempatinya. Hal itu supaya saat PNS maupun TNI pensiun, mereka bisa memiliki rumah tersebut.

Awalnya, pria yang akrab disapa Ara itu menuturkan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan lahan-lahan bekas koruptor. Dari Kejaksaan Agung sudah memberikan 1.000 hektare (ha) lahan bekas koruptor di Banten untuk digunakan Kementerian PKP.

"Lahan gratis atau murah, itu bisa dicapai dari mana? Saya ngomong dengan Jaksa Agung paling enggak 3 kali. Dari 1 kasus ada 1.000 ha di Banten lahan dari mana? Lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat. Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mesti masuk Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi bagaimana dari situ masuk ke individu-individu, contoh PNS berpenghasilan rendah, guru, tentara pangkat rendah," tuturnya saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia lalu mencontohkan, tentara yang masih aktif akan diberikan rumah dinas dan ketika pensiun rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Ara berpendapat, sebaiknya rumah dinas itu bisa menjadi jaminan hunian ketika tentara aktif pensiun dan bisa mencicil dari potongan gajinya selama aktif menjadi tentara.

"Maunya saya sebagai Menteri, ya rumah itulah yang jadi jaminan buat dia dan juga gajinya sehingga pas 20 tahun dia masih 30 tahun lagi dia bekerja atau 35 tahun, dia punya tenor yang panjang 30-35 tahun sebagai tentara, sebagai pegawai negeri, sehingga dia bisa dipotong gajinya tapi dia sudah ada kepastian. Karena biasanya yang pangkat rendah itu biasanya tidak pindah-pindah, yang pindah-pindah itu perwira," kata Ara.

Meski demikian, hal tersebut masih berupa pemikirannya sendiri. Ia tidak tahu apakah kementerian lain akan menyetujuinya atau tidak.

"Nah hal-hal seperti itu adalah pikiran saya, saya tidak tahu apakah menteri yang lain punya pikiran yang sama," tuturnya.

Sebagai informasi, pada November 2024, Ara menuturkan bahwa dari 1.000 Ha lahan dari koruptor di Banten, sebanyak 600 ha atau sekitar 60%-nya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal membenahi kawasan kolong tol dan jembatan bekas tempat tinggal warga, menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan sebagian warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan juga telah direlokasi secara bertahap ke rumah susun (rusun).

"Kalau memungkinkan akan kami jadikan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk masyarakat, bisa juga untuk kawasan hijau, dan beberapa hal yang lain," kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/12/2024).

Ia mengatakan kawasan tersebut sejatinya merupakan tempat umum yang seharusnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk rencana pembenahan kolong tol dan jembatan.

"Kawasan itu pastinya akan kami jaga karena memang (tempat) umum. Kami akan koordinasikan dengan pengelola jalan tol, Bina Marga, dan Kementerian Sosial," ujarnya.

Di sisi lain, Teguh mengatakan hal terpenting saat ini adalah mengupayakan warga yang telah dipindahkan ke rusun, tidak kembali lagi ke kolong tol.

"Kami akan libatkan OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Pertamanan, Bina Marga, Parekraf, Polda dan sebagainya agar tidak dihuni lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan 274 keluarga yang tinggal di kolong tol kawasan Jakarta sudah dipindahkan. Kelik mengatakan ratusan keluarga itu direlokasi ke sejumlah rusun di Jakarta.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakbar, Utara, sama Pusat," ujar Kelik di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, (6/12).

Dia menyebutkan tidak ada warga yang direlokasi dari kawasan Jakarta Selatan. Dia juga menyampaikan ratusan warga yang dipindah ke rusun ber-KTP Jakarta.

"Warga non-DKI memang tidak dapat rusun. Jadi mereka yang dapat adalah yang ber-KTP DKI," tutur Kelik.

Kelik menyampaikan, proses pemindahan warga kolong Tol Angke dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Termasuk pemetaan relokasi jumlah warga yang tersebar di beberapa rumah susun.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dipastikan ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis yang diprioritaskan Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya menekankan mendapatkan anggaran lebih dari satu triliun rupiah untuk memastikan kualitas pangan yang diberikan kepada anak-anak, juga ibu hamil di Indonesia relatif aman.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengaku sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan Badan Gizi Nasional, juga Bappenas terkait wacana keberlangsungan makan bergizi gratis, yang rencananya serentak dimulai Januari 2025. Proses uji coba program tersebut juga sudah mulai berjalan sejak Desember 2024.

"Ada 13 item program yang akan kita jalankan. Tentunya pertama kita memastikan food security, memastikan rumah produksinya aman," beber Taruna dalam konferensi pers Senin (9/11/2024).

"Setelah itu tahap berikutnya bagaimana makanan itu diproduksi dan disiapkan. Tidak lupa pula nantinya kepada distribusi ke sekolah-sekolah," terang dia.

Proses pembuatan hingga distribusi ditegaskan Taruna tidak boleh terlewat, salah satunya juga demi menghindari risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Bahan-bahan pangan yang digunakan dipastikan Taruna wajib segar dan aman.

Terlebih, program tersebut sebagai salah satu upaya untuk menekan kasus stunting anak.

"Karena jangan sampai ada kejadian luar biasa keracunan makanan dan lain sebagainya, mulai dari persiapan sampai akhirnya program tersebut intinya akan kami evaluasi," tegas dia.

"Anggaran BPOM RI sekitar 2,53 triliun dalam sinkronisasi, kita akan menghadap Bapak Presiden RI untuk keputusan lebih lanjut dalam program ini," pungkasnya.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa (10/12/2024). Mereka akan membahas peta jalan atau blue print program 3 juta rumah.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satgas hingga BPKP untuk membahas peta jalan program 3 juta rumah, salah satunya dari sektor pembiayaan. Menurutnya, dengan alokasi anggaran Rp 5,2 triliun untuk 2025 tidak akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.

"Kalau pakai anggaran ini, Rp 5,2 triliun, saya pasti fail, pasti gagal untuk membangun bagaimana memfasilitasi itu semua. Besok rencananya kami akan bertemu dengan Menteri Keuangan, dan Bappenas, dan BPKP, dan Satgas. Besok ya," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD, Senin (9/12/2024).

"Jadi kita akan buat peta jalan yang juga itu baru kesepakatan itu karena belum sampai ke DPR. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, kira-kiranya berapa support 2025 yang bisa kita terima sedangkan kondisi itu sekali lagi tidak membuat kita menyerah," tambahnya.

Ara mengatakan, belum bisa menyampaikan peta jalan 3 juta rumah karena masih harus bertemu dengan berbagai pihak terlebih dahulu.

"Saya belum berani mengatakan ini peta jalan karena saya mesti bertemu jajaran saya besok dengan Departemen Keuangan, Bappenas, dan juga dengan Satgas dan BPKP," tuturnya.

Ara kemudian menjabarkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PKP untuk mendukung program 3 juta rumah, seperti adanya lahan gratis dan/atau murah, penggunaan lahan koruptor untuk pembangunan rumah, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (penghapusan retribusi BPHTB-PBG untuk MBR), dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Tanah Sareal, Kota Bogor untuk pelaksanaan Program makan bergizi gratis. Unit ini mendistribusikan makan bergizi gratis untuk 3.018 siswa di 15 sekolah di Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Senin (9/12/2024), di dalam unit SPPG Unit Tanah Sareal terdiri dari ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan hingga ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusi. Sejumlah pekerja mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

Boks berisi makanan yang sudah ditentukan nilai gizinya itu, kemudian dikirim ke 15 sekolah baik PAUD, TK, SMP hingga SMA di sekitar SPPG. Pengiriman boks makanan bergizi dilakukan sesuai waktu istirahat sekolah.

Para pekerja merupakan warga berusia muda yang tinggal di sekitar SPPG. Untuk menjaga higienitas, para pekerja diwajibkan memakai penutup kepala, masker, sarung tangan hingga sandal khusus ketika bekerja.

Kepala Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor Ayu Pertiwi mengatakan lokasi ini menjadi dapur penyedia makanan untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar dan ibu menyusui. Dapur mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk 15 sekolah dari semua tingkatan di sekitar SPPG.

"Jadi dapur Kota Bogor ini beroperasi sejak 18 November 2024. Kami melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA, dengan total siswa 3.018 siswa," kata Ayu ditemui di lokasi.

Ayu menyebut pegawai Unit SPPG Tanah Sareal sebanyak 15 orang yang terdiri dari kepala dan wakil kepala unit, seorang ahli gizi, asisten lapangan, akuntan, serta 46 personel di bagian dapur. Rata-rata pegawai di Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor merupakan warga sekitar.

Para pekerja mulai beraktivitas sesuai tugasnya sejak pukul 19.00 WIB. Setelah bahan baku disiapkan oleh tim, proses pengolahan dilakukan mulai pukul 01.00 WIB oleh tim yang berbeda.

"(Distribusi makanan) Ada dua gelombang, pertama jam 07.00 WIB dan jam 08.00 WIB. Kemudian gelombang kedua jam 10.00 WIB dan jam 11.00 WIB," kata Ayu yang lulusan S2 Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Unhan).

"Jadi untuk pendistribusian kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak (siswa) yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka pulang lebih awal dan istirahat lebih awal," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanah Sareal, Kota Bogor.

"Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12).

"Program ini akan kick off tanggal 2 Januari dan sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Desember sehingga penting bagi kita untuk melihat secara langsung implementasi dari program makan bergizi gratis," sambungnya.