Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyuplai bahan pokok untuk program makan siang bergizi gratis. Ia menyebut potensi sumber daya manusia hingga sumber daya alam di desa sangat menunjang.

"Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Ia berharap desa tak hanya jadi penonton dari program makan bergizi gratis. Ia menyebut BUMDes mumpuni untuk menjadi suplai bahan pokok makan bergizi gratis itu.

"Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku, mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

Ia mengatakan perputaran ekonomi di program tersebut sangat baik. Bahkan, ia mendorong adanya kolaborasi antarunsur kementerian.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. Ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan," ujar Yandri.

"Maka Kementerian Desa sudah bekerja sama dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri kelautan Perikanan, dengan Kementerian Sosial, dengan Badan Pangan Nasional. Semua kita lakukan kolaborasi," tambahnya.

Yandri mengatakan banyak masyarakat desa justru ke luar negeri dan akhirnya ada yang berujung pada kejadian tak mengenakkan. Yandri pun mendorong BUMDes terlibat dalam kegiatan makan siang gratis.

"Termasuk tadi karena di desa itu banyak sebagai penyuplai tenaga migran keluar negeri yang banyak menjadi korban persoalan ketika mereka bekerja atau banyak penipuan. Tadi kami sudah kerjasama juga Menteri Desa, dengan Menteri Pendapatan Pekerjaan Migran Indonesia, bersama Menteri Dalam Negeri," tutur Yandri.

"Mungkin akan ada desa-desa yang dibuatkan khusus peraturan desa tentang rekrutmen pekerjaan migran. Intinya, semua potensi ada di desa, tapi banyak juga persoalan ada di desa," imbuhnya.

Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri. Cak Imin mengungkap seluruh kementerian di bawah Kemenko PM sepakat mengadakan standardisasi pelatihan bagi masyarakat.

"Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program. Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standardisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," kata Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Cak Imin menyebutkan peningkatan kualitas dan mutu pelatihan diberbagai sektor ini juga memiliki kaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.

Ketum PKB itu berharap masyarakat dapat ikut terlibat dan menerima dampak dari program tersebut. Sebab, menurut dia, program makan bergizi gratis punya dampak yang cukup luas.

"Nah, yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," sebut Cak Imin.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) menganggarkan Rp 16 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

"Berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Pinrang juga telah menyiapkan di APBD tahun 2025," Kepala Bappedalitbangda Pinrang Andi Fahruddin kepada detikSulsel, Selasa (3/12/2024).

Fahruddin menjelaskan anggaran Rp 16 miliar cukup untuk mengakomodir peserta diri di Pinrang. Dia berdalih nominal anggaran itu telah melalui perhitungan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis selama tahun 2025 mendatang.

"Jumlah anggarannya Rp 16 miliar. Itu sudah melalui proses perhitungan di badan keuangan," jelasnya.

Dia menjelaskan anggaran Rp 16 miliar tersebut juga telah melalui persetujuan DPRD Pinrang yang dibahas melalui rapat pleno penetapan APBD tahun 2025. Pemkab Pinrang sisa menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk penyalurannya.

"Anggaran makan bergizi telah melalui pembahasan bersama DPRD melalui rapat pleno," terangnya.

Terpisah, Pj Bupati Pinrang Ahmadi Akil mengungkapkan, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis itu dengan menarik anggaran dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ada saja pasti penarikan (anggaran) di OPD, karena kami belum persiapkan anggaran untuk program pusat itu. Tapi tidak berpengaruh, program-program kami tetap akan berjalan," ungkapnya.

"Kita masih menunggu petunjuk pelaksana program, mulai dari standardisasi gizi, kadar dan komposisi di makanan bergizi, serta pola pendistribusiannya," jelas Ahmadi Akil.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menganggarkan Rp 42 miliar untuk program makan bergizi gratis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Soal mekanisme pelaksanaan programnya, Pemda DIY masih menunggu regulasi lengkap dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono mengatakan Pemda DIY memang wajib menganggarkan untuk program tersebut. Nominal Rp 42 miliar tersebut adalah hasil hitungan 2 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami sudah di-mandatory, itu angkanya 2% dari PAD Provinsi ya. DIY itu kewajiban menyiapkan Rp 42 miliar dari perhitungan matematik kasar itu tadi ya, kan bisa berkembang naik turun," kata Beny saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Jogja, Selasa (3/12/2024).

Beny menerangkan, anggaran itu akan dibagi secara proporsional sesuai jumlah siswa di tiap kabupaten dan kota. Meski begitu, menurut dia, pemerintah kabupaten-kota juga berkewajiban menyediakan anggaran.

"Misalnya, Kota (Jogja) dan Sleman akan lebih besar, bisa sampai seratusan (miliar) sekian gitu, untuk disiapkan. Nah, nanti kalau sampai lupa (menganggarkan), kabupaten/kota kami ingatkan kalau itu harus disiapkan," ujar Beny.

Beny menjelaskan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY ditunjuk menjadi pengelola dalam program makan bergizi gratis ini. Dia juga memastikan penganggaran program ini tidak masuk dalam kategori anggaran darurat.

"Kalau kami posnya karena kaitannya dengan makan bergizi bagi siswa ya posnya saya tempatkan di Disdikpora, supaya memudahkan waktu itu, perhitungannya gitu," ucap Beny.

Mengenai teknis pelaksanaannya, Beny menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Nanti kita mohon dari pemerintah pusat, (Pemerintah) daerah yang harus menyiapkan atau kita harus sharing terhadap pemerintah atau sebaliknya, gitu. Tapi, mandatory itu sudah kita siapkan angkanya," jelasnya.

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya mengatakan program makan bergizi gratis belum bisa dilakukan saat ini. Sebab, belum adanya petunjuk teknis pelaksanaannya dari pemerintah pusat.

"Nanti pelaksanaannya kita belum tahu, kan masih nunggu seperti apa. Masih menunggu dari pusat ya. Nanti perhitungan per anak itu berapa, kemudian mekanisme pendistribusiannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa," kata Didik saat dihubungi wartawan, Selasa (3/12).

Ditanya soal anggaran Rp 10 ribu per siswa seperti yang disampaikan Presidan Prabowo Subianto, Didik menegaskan pihaknya akan melaksanakan sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

"Kita belum tahu pasti, makanya kita nunggu. Jawaban itu akan terjawab nanti ketika ada petunjuk teknisnya itu," pungkas Didik.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Belum lagi, adanya keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis. Sebab, calon pembeli mengira akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari program 3 juta rumah.

"Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak costumer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," tuturnya.

"Nah peta jalan 3 juta rumah menjadi penting salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semacam itu dan hari ini sedang ada suasana yang seperti itu, rakyat menunggu tidak jadi men-DP rumah-rumah subsidi kita dan beberapa menjadi penghambat juga bagi proses pengadaan rumah terutama akses yang perlu dipastikan bahwa ini bukan soal bagi-bagi rumah gratis, mungkin ada yang dibagi secara gratis tapi kira-kira berapa persen dan selebihnya seperti apa skemanya," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud, bukan hanya menjadi omongan belaka.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," paparnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya program akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Komisi V DPR RI resmi menyetujui pemisahan anggaran antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam pemerintahan sebelumnya, kedua kementerian itu tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, berdasarkan pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 116,22 triliun. Lalu pada 29 November 2024, pihaknya menerima surat tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025.

Dalam surat tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk dua kementerian itu. Rinciannya antara lain Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun.

"Dengan surat dari Kemenkeu sebagai turunan dari Keppres yang mengatur tentang itu, saya tanyakan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, apakah pergeseran anggaran dari Kementerian PUPR menjadi PU dan PKP sebagaimana angka yang tertulis tadi saya sampaikan (disetujui)," kata Lasarus, dalam Raker bersama mitra pemerintahan di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Begitu pula dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dengan anggaran sebesar Rp 2,31 triliun. Dengan pemecahan kementerian, kini anggarannya dibagi menjadi sebesar Rp 2,19 triliun untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Rp 112,42 miliar untuk Kementerian Transmigrasi.

Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi angka-angka tersebut dan disepakati bahwa angka tersebut telah sesuai. Dengan disahkannya pembagian anggaran ini, ia mengimbau agar tidak ada penambahan anggaran di lingkup mitra Komisi V.

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya.

Pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk sektor perumahan. Insentif ini diyakini bisa mengakselerasi industri perumahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, pengumuman tersebut akan dilakukan minggu depan.

"Pekan depan akan diumumkan resmi oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Saat ditanya insentif apa yang akan diberikan, Fahri masih merahasiakan skema apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Ia meminta untuk menunggu pengumuman dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan depan.

"Besok biar tepat omongannya, angkanya, segala macam nanti kita tunggu pekan depan," ujarnya.

Ia enggan menyebutkan hari apa insentif tersebut akan diumumkan. Ia hanya mengatakan "Ya pekan depan tunggu aja," tutupnya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 november 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Sementara itu, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 2.314.806.849.000 dengan rincian pembagiannya sebesar Rp 2.192.387.697.000 untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Rp 112.419.152.000 untuk Kementerian Transmigrasi.

"Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya sekali lagi.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2025. Dalam pertemuan itu, ia menyebutkan membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp 48,4 triliun untuk tahun 2025.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk beberapa program bidang perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," tuturnya.

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi akan dilakukan dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada pula perencanaan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran Rp 5,274 triliun untuk tahun 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ara menuturkan Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 116.227.045.313.000. Saat Kementerian PUPR dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP pun didistribusikan untuk kedua Kementerian tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan Ara dengan Menteri PU Dody Hanggodo, pihaknya mendapat anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5.274.391.058.000 sementara Kementerian PU mendapat pagu anggaran Rp 110.952.654.255.000.

Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan Kementerian PKP akan terdiri dari 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp 0,359 triliun, Itjen Rp 0,009 triliun, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 triliun, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 triliun, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 0,078 triliun," kata Ara dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Rincian Pagu Anggaran 2025 Kementerian PKP Rp 5,274 T

Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 T

- Pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- Optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, peningkatan kualitas Permukiman kumuh Kawasan Jembol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo, dan Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan

Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 T

- Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS di seluruh provinsi

- Lanjutan Rumah Khusus untuk DOB, pembangunan Rusus Suku Moi, lanjutan pembangunan Rusus pascabencana di Ternate, pembangunan Rusus Malawi tahap 1, dan Pembangunan Rusus pascabencana di Lebak

Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 T

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun MBR terdampak IKN, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC), lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 tower

- Pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama

- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR di seluruh provinsi

Ditjen Tata Kelola dan pengendalian Risiko Rp 0,078 T

- Pelaksanaan tata kelola, pengendalian risiko, dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Inspektorat Jenderal Rp 0,009 T

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama antarlembaga, penyusunan rancangan NSPK pengawasan, serta layanan pengawasan, layanan audit dengan tujuan tertentu, layanan audit kinerja, layanan review RKA-K/L dan layanan review laporan keuangan bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur

Sekretaris Jenderal Rp 0,359 T

- Gaji dan tunjangan, tata kelola/administrasi pegawai, layanan operasional perkantoran, layanan data dan informasi publik, pembentukan produk hukum, pembinaan pengelola keuangan, pengelolaan BMN, serta analisis pelaksana kebijakan

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 November 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Warga Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, diteror dengan kemunculan buaya. Hewan buas itu muncul di Sungai Klurak, Desa Bligo, dan Klurak.

Salah seorang warga, Karjoni (59), menyebut buaya itu hampir setiap hari muncul di sungai. Buaya itu bahkan sempat terekam kamera warga.

"Buaya muncul hampir setiap hari, kalau pagi buaya tersebut terlihat naik ke bantaran sungai arah rawa-rawa. Kalau sore jelang magrib buaya itu turun ke sungai," kata Karjoni, dikutip dari detikJatim, Selasa (3/12/2024).

Karjoni menyebut buaya itu kerap menampakkan diri baik siang maupun malam hari. Namun, saat ini belum ada warga yang menjadi korban.

"Meski sering muncul sampai saat ini warga masih aman-aman saja, namun warga merasa resah terutama warga yang tinggal dekat dengan bantaran sungai," jelas Karjoni.

Kemunculan buaya itu juga bikin resah warga Desa Bligo Kecamatan Candi. Ketua RT setempat, Arifin, mengaku sering mendapat laporan soal kemunculan buaya di Sungai Klurak.

"Memang benar akhir-akhir ini kami sering mendapatkan adanya kemunculan buaya di sungai Klurak. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan laporan buaya tersebut membahayakan warga sekitar bantaran sungai," kata Arifin.

Warga Desa Klurak Timur, Samsul (55), menambahkan kemunculan buaya ini baru pertama kali dialami warga. Dia menyebut buaya yang muncul lebih dari seekor.

"Saya sempat kaget melihat dengan jelas ada dua buaya yang muncul di sungai Klurak ini," kata Samsul.

"Dari keterangan warga, banyak warga juga melihat buaya muncul di RT 7, RW 2. Itu berarti buaya yang muncul di sungai Klurak ini lebih dari satu, jumlahnya 4 ekor," imbuh Samsul.

Warga Diimbau Hati-hati Beraktivitas di Bantaran Sungai

Terpisah, Kapolsek Candi, Kompol Eka Anggriana, mengimbau warga sekitar bantaran sungai berhati-hati saat beraktivitas. Selain itu, warga diminta menghindari lokasi tempat penampakan buaya.

"Jangan memberi makan buaya, karena dapat membuat buaya terbiasa dengan keberadaan manusia. Jangan mengganggu dan mendekati buaya, walaupun terlihat tenang ataupun sedang berjemur di pinggir sungai," pesan Eka.

"Apabila melihat kemunculan buaya, jangan lari atau teriak karena itu memicu serangan buaya. Segera untuk melaporkan ke polisi, agar petugas yang bertanggung jawab binatang melata tersebut mendatangi lokasi," pungkas Eka.

Video: Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak

Video: Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak

Presiden RI Prabowo Subianto memangkas anggaran makan siang gratis menjadi Rp 10 ribu per porsi. Ada kekhawatiran total yang dianggarkan dari semula Rp 15 ribu per orang menjadi Rp 10 ribu tidak mencukupi kebutuhan gizi ideal.

Menurut pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia, keterbatasan anggaran tersebut sebetulnya bisa diakali dengan subsidi silang. Bukan tidak mungkin kebutuhan anggaran makanan berdasarkan ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah relatif berbeda.

"Terkait anggaran sekarang yang hanya 10 ribu, menurut saya ini bisa asal dilakukan prinsip subsidi silang, karena ada beberapa daerah yang 10 ribu itu betul-betul tidak cukup," bebernya kepada detikcom, Selasa (3/12/2024).

"Jadi intinya harus ada mekanisme lain yang bisa memitigasi, melengkapi, menutupi kekurangan dari keterbatasan anggaran itu entah dari bentuk subsidi silang, public private partnership atau kerja sama lain yang ini sekaligus akan perlu dilakukan terutama pada wilayah yang membutuhkan anggaran lebih besar," lanjut dia.

Terlebih menurutnya di daerah terpencil, ketersediaan penyiapan makanan termasuk dalam bentuk kemasan nantinya diperlukan biaya tambahan. Walhasil, kebutuhan di setiap daerah dinilai Dicky tidak bisa disamaratakan.

Program makan bergizi gratis memang sudah berbasis ilmiah dan terbukti memperbaiki gizi anak berdasarkan penerapan di banyak negara. Namun, tantangannya bila dilakukan di negara berkembang, tidak hanya berkaitan dengan jumlah SDM, melainkan kesiapan transportasi, hingga menu makan bergizi yang wajib dipastikan sesuai dengan yang diharapkan.

Program semacam ini juga disebut Dicky tidak efektif bila hanya berjalan selama satu tahun.

"Kuncinya kan di konsistensi, keberlanjutan, kalau hanya hitungan 1 tahun ya tidak akan berdampak signifikan," pungkasnya.

NEXT: Penjelasan Pemerintah soal Hasil Uji Coba

Pengurangan anggaran makan bergizi gratis diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Modeling Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Karawang, Jawa Barat, memasuki masa produksi siklus kedua. Hasil panen ditargetkan dapat mendukung kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung kegiatan produksi siklus kedua Tambak BINS Karawang. Keduanya melakukan penebaran benih secara simbolis di salah satu kolam produksi. Total benih yang ditebar hari itu sebanyak 60 ribu ekor.

"Bapak Presiden sudah melihat langsung kegiatan modeling budi daya nila salin. Kami targetkan hasil produksi siklus kedua dapat mendukung pada program Makan Bergizi Gratis," ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

Total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak yang masing masing berukuran 2 ribu meter persegi ditebar sebanyak 30 ribu ekor per petak dan di 5 petak yang masing masing berukuran 4 ribu meter persegi sebanyak 60 ribu ekor per petak, dan akan dilanjutkan penebaran secara bertahap pada petakan yang telah siap. Masa produksi dari benih ditebar hingga ukuran panen memakan waktu 8 sampai 10 bulan.

Dalam kurun waktu tersebut, berat ikan diperkirkan akan mencapai 0,8 kilogram per ekornya. Sehingga total panen bisa mencapai angka 360 ton dengan tingkat survival rate benih di kisaran 70-80%.

"Tentu perbaikan-perbaikan terus kami lakukan, sehingga produksi bisa terus meningkat," beber Trenggono.

Lebih jauh Trenggono menerangkan peningkatan produksi modeling budi daya nila salin untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui produk perikanan bermutu dan berdaya saing.

Selain itu, teknologi budi daya BINS akan dipakai untuk program revitalisasi tambak-tambak tidak produktif yang tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Trenggono turut memaparkan rencana program revitalisasi ke Presiden Prabowo saat kunjungan kemarin.

Sebagai informasi, selama berada di BINS Karawang, Prabowo didampingi Trenggono mengunjungi sejumlah titik, yakni gardu pandang untuk melihat landscape petakan tambak, menebar benih di kolam produksi, hingga meninjau lokasi pendederan.

Luas BINS sendiri mencapai 84 hektare termasuk di dalamnya kolam-kolam produksi, kolam tandon, petak pemeliharaan, gedung kantor utama sekaligus sebagai menara pandang, ruang kontrol, gudang pakan, laboratorium, bangsal panen, workshop, rumah jaga hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kegiatan budidaya didukung sejumlah teknologi di antaranya mesin pakan otomatis.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah